Wilayah Pertahanan, Bersama Menjaga Kedaulatan Maritim Bangsa Sepenuh Hati

Oleh harmen batubara

Gagasan poros maritim yang diperkenalkan oleh presiden Joko Widodo sejak awal sudah mendapat perhatian luas dan respons. Di satu pihak, gagasan itu dilihat sebagai angin segar di tengah kegersangan ide mengenai arah masa depan Indonesia.Di sisi lain melihat bahwa inilah rohnya Wawasan Nusantara, laut yang menjadi pemersatu Indonesia. Gagasan itu mencakup tiga elemen dasar—baik sebagai sebuah cita-cita, sebagai doktrin, sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional—dan strategi untuk mewujudkannya. Kini Poros Maritim sudah terasa menjadi bagian dari harapan dan masa depan bangsa. Salah satu yang tengah mengemuka dan jadi perhelatan bangsa dalam waktu dekat ini adalah dalam rangka memperingati 60 tahun Asia-Afrika dan kedua menjaga kedaulatan Maritim Nusantara. Kita melihat pemerintah sudah ada di sana tinggal bagaimana para pelaksana lapangan mengimplementasikannya.
Kita melihat Kemlu sudah bersiap dalam menghadapi perhelatan 60 KAA, pada usia ke Usia 60 tahun persaudaraan Asia Afrika (KAA) kini harus merumuskan kembali apa yang disebut Roeslan Abdulgani dalam bukunya The Bandung Connection sebagai transformasi nilai-nilai yang ingin dicapai masa kini. Dalam konteks ini, kita masih ingin mendengungkan Doktrin Natalegawa tentang kesetimbangan dinamis sebagai bentuk penolakan hegemonisme abad ke-21. Dengan demikian, instrumen diplomatik yang ingin dijalankan Indonesia dalam peringatan 60 tahun Dasasila Bandung bisa mulai mengacu pada lautan yang selama ini menjadi penghubung dan pengikat penting membentuk kesetaraan, membangun kerja sama, serta mengusung hidup berdampingan secara damai.
Diplomasi maritim Indonesia dalam konteks Poros Maritim Dunia bisa menjadi bagian penting untuk membentuk rumusan yang diusulkan mantan Menlu Marty Natalegawa tentang Traktat Indo-Pasifik menghubungkan Samudra Pasifik dan India mengikat semua negara Asia dan Afrika. Gagasan diplomasi maritim sejenis ini bisa memainkan apa yang lazim disebut offshore balancing ketika negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan Tiongkok, menggunakan samudra berebut pengaruh melalui aliansi persekutuan kepentingan bersama. Diplomasi maritim Asia Afrika mengajukan kepentingan bersama dan kerja sama timbal balik tanpa khawatir ancaman hegemonisme dalam bentuk apa pun, termasuk iming-iming bantuan ekonomi infrastruktur (Kompas. 60 Tahun Asia-Afrika, 2 Maret 2015)
Kalau dahulu Persaudaraan Asia-Afrika mengusung semangat untuk melepaskan diri dari kekuasaan para kolonial, maka kini semngat itu adalah menjadikan Maritim sebagai kawasan bersama yang aman dan dapat dikelola secara damai sesuai dengan UU UNCLOS’82. Semangat untuk mengelola offshore balancing ketika negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan Tiongkok, jangan hanya fokus kepada kepentingan mereka saja , tetapi secara bersama menggunakan samudra dengan damai. Semangat itu pulalah yang kini tengah berhadapan dengan berbagai kepentingan para pihak di kepulauan Spratly laut Tiongkok Selatan. Bagaimana semangat persaudaraan itu bisa memberi keseimbangan dan semangat baru dalam tatanan lama yang damai.

Menjaga Kedaulatan di Laut

Dalam implementasi untuk menjaga kedaulatan di laut khususnya dari illegal fishing. Menteri Kelautan dan Perikanan mengajak seluruh pemangku kepentingan berpatroli bersama untuk mencegah penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Meski hingga kini sudah ada 20 kapal nelayan asing ditenggelamkan, masih ada kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia menangkap ikan. “Saya ingin jika ada kapal asing yang tertangkap, langsung ditenggelamkan saja. Akan tetapi, tidak ada yang berani karena sendiri-sendiri. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, seperti Kementerian Perhubungan, TNI AL, dan Bea Cukai, berpatroli bersama untuk menangkap kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat rapat kerja di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (2/3/2015). Patroli bersama itu dilakukan di wilayah Selat Malaka, Kepulauan Natuna, Belawan, Beitung, Morotai, Halmahera, Arafuru, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
Sejatinya pemangku kepentingan itu adalah institusi yang selama ini sudah saling bahu membahu di wilayah perbatasan, mereka ada di setiap Pintu-pintu masuk NKRI yang ada di seluruh Pos pos PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas). Hanya saja kerja samanya boleh dikatakan sifatnya statis atau diam di lokasi Pos. Tetapi sekarang apa yang diinginkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan agar para pemangku kepentingan itu melakukan aksi bersama untuk menjaga kedaulatan negara di laut. Jelas kerja sama itu memerlukan koordinasi yang lebih solid lagi. Karena hal itu akan menyangkut pemakaian anggaran patroli yang sudah teralokasikan ke daerah atau wilayah tertentu. Artinya harus ada perubahan pola anggaran untuk mensinkronkan antara anggaran yang sudah terplot bagi kepentingan lingkup Kementeriannya dengan lingkup wilayah patroli lain sesuai dengan upaya menjaga kedaulatan laut dari ilegal fishing.
Pentingnya langkah patroli bersama sudah jelas, karena tanpa senergi tidak akan ada Kementerian yang mampu untuk melaksanakannya secara sendiri. Sementara kalau bersama masih perlu pengaturan tata kelola anggaran agar sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks seperti ini, diperlukan semangat para pihak. Sebab bagi TNI AL misalnya, mereka akan lebih cepat bergerak kalau ada surat perintahnya. Sebab Surat perintah itu sudah jelas dengan sasarannya, serta biaya penunjangnya. Kalau mereka di ajak kerja sama-tentu koordinasinya ada di Mabes TNI dan itu memerlukan dukungan yang jelas. Kenapa hal ini kita kemukakan? Karena kita hawatir kalau para pihak tidak mau saling pro aktif, maka upaya untuk menjaga kedaulatan maritim lewat cara patroli bersama jelas susah di implementasikan.
Padahal menurut Menteri Perikanan dan Kelautan patroli ini sudah saatnya dilakukan. Misalnya untuk pengamanan laut Bali. “Üntuk Bali sangat penting karena terjadi penyelundupan ekspor benih lobster ke Vietnam. Kami sudah melarang dan praktik itu berhenti. Akan tetapi, sekarang muncul lagi,” kata Susi.Ekspor lobster ke Vietnam itu membuat produk lobster Indonesia menurun secara signifikan. Sebelumnya, produk lobster Indonesia mencapai 4.000 ton per tahun. Namun, saat ini tinggal 300 ton per tahun.Vietnam yang semula produksinya hanya 1.000 ton per tahun, sekarang meningkat menjadi 4.000 ton. “Bibit lobster yang diekspor itu mencapai 8 juta ekor per tahun atau sekitar 2.400 ton per tahun,” tambah Susi.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan akan membantu menertibkan sertifikat kapal yang tidak sesuai fakta. “Kami akan menertibkan surat-surat kapal. Kami juga telah menganggarkan untuk menambah 100 kapal patroli kelas I dan lima kapal navigasi untuk lima tahun ke depan,” kata Jonan. Menurut pengambilan contoh yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap 266 kapal ikan, ternyata 81 persen tidak sesuai antara surat dan kondisi. Spesifikasi kapal diturunkan dari di atas 150 gros ton (GT) menjadi di bawah 100 GT agar terbebas dari pembayaran pendapatan negara bukan pajak dan bisa menikmati subsidi bahan bakar. “Kami akan meningkatkan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai agar penjagaan lebih ketat,” kata Jonan. (Kompas, 3 maret 2015, arn)

Membenahi Tata Kelola Pelabuhan

Pemerintah berkomitmen membenahi tata kelola pelabuhan dengan memperkuat otoritas pelabuhan di seluruh pelabuhan di Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo seusai rapat koordinasi mengenai tata kelola kepelabuhanan di Jakarta, Senin (2/3/2015), mengatakan, sebanyak 16 kementerian dan lembaga terkait kepelabuhanan sepakat memperkuat otoritas pelabuhan. Rapat antara lain dihadiri Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Pertemuan itu juga menyepakati otoritas pelabuhan sebagai regulator yang bertanggung jawab kepada Kementerian Perhubungan. Selama ini kinerja otoritas pelabuhan tidak maksimal karena kesenjangan eselonisasi petugas. Masalah itu akan dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Otoritas pelabuhan tidak maksimal antara lain karena eselonisasinya belum jelas. Eselonnya lebih rendah, tetapi harus memimpin yang pangkatnya lebih tinggi sehingga ada hambatan,” kata Indroyono.
Saleh Husin mengatakan, target pertumbuhan industri 2015 berkisar 6,3-6,4 persen. Salah satu kendala menumbuhkan industri adalah biaya logistik yang mahal. Diharapkan proses pemeriksaan oleh aparat pelabuhan dan bea cukai tak berbelit-belit, memakan waktu, dan menambah biaya. Pemerintah menargetkan biaya logistik turun dari 24 persen menjadi 19 persen dalam waktu satu hingga dua tahun. Merujuk data State of Logistic Indonesia yang dirilis Bank Dunia (2013), biaya logistik Indonesia sebesar 24,64 persen dari produk domestik bruto nasional tahun 2011 tergolong sangat tinggi. “Sekarang sedang dihitung. Jika aspek birokrasi diperbaiki dan efisiensi di pelabuhan ditingkatkan, target penurunan dari 24 persen menjadi 19 persen itu mungkin bisa dicapai dalam satu hingga dua tahun,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil (Kompas, 12/2/2015,lkt)

x

Silahkan Download Buku Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Sangat Mudah. Masukkan Nama dan Email Anda, dan anda akan dituntun untuk Down Load...