Ingatlah Masa Embargo, Dukung Industri Pertahanan Sendiri

Oleh harmen batubara

Tidak banyak petinggi negeri ini atau malah petinggi  TNI, bahkan para ahli analisa militer itu sendiri yang sadar betapa besarnya manfaat untuk membangun kemampuan industri pertahanan dalam menjaga kedaulatan. Umumnya mereka tidak tahan akan godaan upeti “uang” yang bakal mereka terima bila melakukan pembelian Alut Sista produk negara sahabat. Mereka juga “silau” akan kehebatan teknologinya. Tetapi kalau terjadi Embargo, maka barulah semua sadar betapa ketergantungan Alut sista pada negara lain itu adalah sebuah petaka. Masih ingat dengan Embargo Amerika dan sekutunya Inggeris tahun-tahun 1999 an? Embargo ketika itu dijatuhkan lantaran Amerika menilai dan juga menuduh Indonesia telah  melanggar HAK ASASI MANUSIA dengan menembaki demonstran di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste), pada 12 November 1991.

Sepuluh tahun embargo AS, waktu itu membuat kekuatan tempur udara Republik Indonesia mengalami kemerosotan tajam. Banyak pesawat tempur TNI Angkatan Udara harus di-grounded lantaran tak punya suku cadang. Hal itu misalnya menimpa setengah lusin F-16 Fighting Falcon, sejumlah armada F-5 Tiger, sampai pesawat angkut militer C-130 Hercules yang seluruhnya buatan AS. Lebih parah lagi, beberapa pesawat Hawk 109/209 buatan Inggris, sekutu AS  yang dimiliki TNI juga ikut terkena embargo. Embargo membuat banyak pesawat militer RI tak bisa diterbangkan sekalipun kondisinya baik, bahkan tergolong baru. Alhasil sia-sia saja memiliki armada tempur jika banyak yang tak bisa digunakan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Kurang Serius Membangun Industeri Pertahanan Negara Sendiri

Industeri pertahanan, selain dapat diandalkan bagi pertahanan negara sendiri, juga bisa jadi kebanggan serta membuka lapangan kerja. Lihatlah kiprah perusahaan industeri pertahanan besar, seperti Lockheed Martin, EADS, dan BAE System, bisa mempekerjakan karyawan hingga ratusan ribu orang dan memiliki keuntungan jutaan dollar AS dalam satu tahun penjualan. Bisa diperhatikan,  omzet terbesar Boeing bukan dari penjualan pesawat jet komersial, melainkan dari produk keperluan militer, seperti pesawat tempur F-15 Eagle, F-22 Raptor, helikopter tempur Apache, helikopter angkut Chinook, dan pesawat angkut militer C-17 Globemaster. Perusahaan ini telah menjadi penggerak roda perekonomian dan industri di negaranya.

Baca Juga : Ekspor Kapal Strategic Sealift Simbol Kemampuan Industri Pertahanan Nasional

Peneliti Emile Benoit, menemukan hubungan yang positif antara belanja pertahanan suatu negara dan pertumbuhan ekonominya. Menurut Robert De Grasse Jr, belanja pertahanan berperan menciptakan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.   Konkritnya, belanja kebutuhan pertahanan yang disalurkan lewat Industri Pertahanan sendiri akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang pesat memberi ruang fiskal dan kebutuhan lebih tinggi bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja pertahanan.

Aspek strategis lainnya adalah SPILL OVER EFFECT dari pemanfaatan teknologi hasil riset militer untuk kepentingan sipil. Contoh sederhana saja, pengembangan jet komersial Boeing 747 awalnya merupakan turunan dari prototipe untuk kepentingan militer. Komputer yang kita kenal sekarang juga berasal dari proyek militer yang dirintis AS sejak tahun 1945. Bahkan proyek virtual network yang dikembangkan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) tahun 1974 menjadi dasar pengembangan internet yang kita nikmati sekarang. Produk lain, seperti global positioning system (GPS), semikundoktor, mesin jet, pendingin, dll sesungguhnya lahir dari R&D untuk kepentingan militer.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan, kita menganut sistem pertahanan semesta  yang mencakup konsep pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 menyebutkan, kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan ini tecermin dalam strategi pertahanan nasional yang secara garis besar bertumpu pada nilai untuk mempertahankan diri dari ancaman dan gangguan yang bisa mengganggu kedaulatan negara dan mengancam keselamatan warga negara.

Pengembangan Industeri Pertahanan tidak hanya diarahkan untuk bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi peralatan militer, seperti medium tank, roket, pesawat tempur, dan kapal selam, guna mendukung postur kekuatan pertahanan yang ideal, serta menjadikan Industri Pertahanan yang mandiri dan berkemampuan teknologi tinggi, tetapi juga menjadikan sektor industrial pertahanan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.  Pada 2009, anggaran pertahanan nasional masih sekitar Rp 33,6 triliun dan menjadi tiga kali lipat atau Rp 95 triliun pada 2014. Bisa dibayangkan begitu banyak yang bisa kita kembangkan demi tujuan nasional.

Semangat Bambu Runcing

Masih ingat ketika para leluhur kita dahulu berani berperang hanya berbekalkan Bambu Runcing demi harga diri bangsa? Masa kita tidak berani memakai hasil kemampuan teknologi kita sendiri untuk bisa lebih maju? Ingat. Salah satu insentif yang bisa diciptakan untuk memperkuat Industri Pertahanan dalam negeri adalah adanya dukungan dan kesungguhan pemerintah untuk memakai produk Industeri Pertahanan sendiri dan mendapat kontrak lewat kebijakan keberpihakan negara terhadap Industri Pertahanannya. Roh dari seluruh dukungan yang diharapkan dari pemerintah sesungguhnya adalah kepercayaan terhadap produk industry sendiri untuk dapat mengembangkan diri menjadi lebih efisien dan inovatif. Menurut Silmy Karim (Direktur Pindad, 14 Februari 2015) “ Kekuatan pertahanan yang tercipta dari impor senjata adalah semu. Jadi, sudah seterang matahari: kekuatan pertahanan yang digdaya dan strategis bagi bangsa hanya lahir dari kemandirian dan kerja keras”

Kesempatan untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan sendiri memang harus selalu diciptakan. Presiden Jokowi kembali mengingat hal ini saat memimpin rapat soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI di Kantor Presiden, mengingatkan agar pembelian alutsista dimulai dengan interaksi antar pemerintah untuk menghindari praktek mark-up. “Untuk memperkuat indusri pertahanan nasional, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, G to G (20/7/2016). “Proses G to G ini akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita,” imbuhnya waktu itu. Jokowi mengatakan banyak sekali negara yang menginginkan kerja sama pengadaan alutsista dengan Indonesia. Karena itu Jokowi meminta untuk menghitung kebutuhan yang sesuai. “Silakan dihitung, silakan dikalkulasi mana yang memberikan keuntungan kepada kepentingan nasional kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang,” ujarnya waktu itu.

Baca Pula : Memilih Partner Dalam Membangun Alut Sista

Jokowi menambahkan dalam setiap pengadaan alutsista, UU industri pertahanan wajib diberlakukan. Pembelian alutsista juga harus disertai transfer of technology agar mengarah pada kemandirian pemenuhan alutsista. “Sekarang semua nawarin itu, mulai desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki industri nasional, dan juga realokasi fasilitas-fasilitas produksi mereka dari negara-negara produsen ke indonesia,” terang Jokowi. Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan. Terobosan baru itu juga harus mengubah pola belanja alutsista Indonesia menjadi investasi pertahanan ke depan.

Jokowi masih menambahkan, “Perlu ditekankan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup, tidak boleh lagi kita membeli pesawat tempur tanpa berhitung berkalkulasi biaya daur hidup alutsista tersebut dalam 20 tahun ke depan,” tegasnya. Presiden Jokowi sebelumnya meminta fokus pengadaan alutsista yakni untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024. Dia minta di tahun 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI. Pertama, TNI AD memiliki alutsista berat seperti TANK MEDIUM, HELI SERBU, DAN PERSENJATAAN INFANTERI KHUSUS. Kedua, TNI AL diperkuat dengan autsista dengan KARAKTER KEMAMPUAN AL SEPERTI KAPAL SELAM, KAPAL PERANG PERMUKAAN, SISTEM PENGINTAIAN MARITIM untuk pengamanan lokasi2 yang punya piotensi konflik. Ketiga TNI AU diperkuat alutsista strategis berupa PESAWAT2 JET TEMPUR, PESAWAT ANGKUTAN BERAT, SISTEM PERTAHANAN RUDAL, DAN SISTEM RADAR.

Selalu Tidak Siap Memanfaatkan Kesempatan

Masih ingat takkala terjadi Krisis Ekonomi Eropa tahun tahun 2011 an? Kala itu seusai rapat terbatas kabinet yang membahas pengadaan alutsista di Kantor Presiden, 10 November 2011, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, akibat dilanda krisis, sejumlah negara Eropa akan melakukan pengetatan anggaran yang diwujudkan, antara lain, dengan menjual alutsista. Indonesia merencanakan untuk memburu peralatan militer yang akan dijual murah oleh negara-negara Eropa tersebut.

Menurut Purnomo, negara-negara yang akan menjual alutsista bekas adalah Jerman, Belanda, Perancis, Italia, dan Spanyol. Sementara itu, jenis alutsista yang akan dijual meliputi helikopter Apache dan tank Leopard. Maka muncullah Daftar Usulan pembelian dari Angkatan. TNI Angkatan Darat misalnya antara lain menyebut, MAIN BATTLE TANK LEOPARD 2A6 yang berbobot 62 ton. Indonesia akan membeli 100 unit tank dengan harga per unit 280 juta dollar AS. TNI AD. Juga akan membeli MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM untuk kekuatan 2,5 batalion. MERIAM 155 buatan Perancis dan HELIKOPTER APACHE buatan Amerika Serikat.

Para pakar waktu itu tetap mengingatkan, tetapi nampaknya malah PIHAK YANG MENENTUKAN pembelian itu justeru seolah memintak agar sesuanya bisa memahami. Krisis Eropa tidak akan terjadi berulang, karena itu izinkan kami untuk membeli Alut Sista tersebut kali ini. Waktu itu pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro mengatakan, memanfaatkan penjualan alutsista bekas dari Eropa merupakan sesuatu yang positif. Namun, harus dilihat apakah penjualan tersebut memiliki PAKET YANG MENGUNTUNGKAN, seperti paket pemberian pelatihan penggunaan alutsista dan jaminan peningkatan (upgrade) alutsista.

Begitu juga dengan Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin yang mempertanyakan wacana pembelian alutsista bekas dari Eropa tersebut. Alasannya, hal tersebut tidak sejalan dengan KEBIJAKAN UNTUK MEMPERKUAT INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI.

”Ini tidak sesuai dengan komitmen bersama. Sebelumnya Presiden sendiri yang mengatakan, PEMBELIAN ALUTSISTA HARUS MENGIKUTSERTAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI,” katanya, pada 10 November 2011 juga.

Hal yang sama ternyata terulang lagi, takkala TNI membeli Helikopter AW 101 pada 2016, semua ternyata sesuai prosedur, dan bahkan ada ahli atau pengamat militer yang malah menyebut teknologinya bisa di andalkan dan malah membandingkannya dengan kemampuan antara “bajay” dan “truk” bila dikaitkan dengan produk sendiri. Tetapi yang mereka lupa adalah peluang yang begitu besar, dan sudah diingatkan oleh Presidennya sendiri; tetapi “mereka” ternyata lebih memilih pada agenda mereka sendiri. Mereka malah memuji keputusan “mereka” sendiri dan menghinakan kemampuan Industeri pertahanan negaranya sendiri.

x

Silahkan Download Buku Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Sangat Mudah. Masukkan Nama dan Email Anda, dan anda akan dituntun untuk Down Load...