Wilayah Pertahanan, Memaknai Semangat Membangun Papua

Oleh harmen batubara

Saya suka membaca tulisan-tulisan Neles Tebay Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura. Seperti dalam salah satu tulisannya. PRESIDEN Joko Widodo mengadakan kunjungan ke Tanah Papua selama tiga hari, 27-29 Desember 2014. Dia menghadiri perayaan Natal nasional yang diselenggarakan di Jayapura serta bertemu sejumlah pihak di Sentani, Wamena, Sorong, dan Biak. Suasana kegembiraan mewarnai kunjungan Presiden Jokowi. Tidak terdengar sedikit pun suara-suara sumbang yang menyatakan ketidakpuasan atas kehadirannya. Presiden Jokowi mempunyai sikap empati dan solidaritas yang luar biasa terhadap rakyat Papua sehingga dia dapat memahami permasalahan mereka. ”Masalah yang ada di Papua tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, sosial, atau politik,” kata Presiden Jokowi. Masalah utama, lanjutnya, adalah ”Tidak adanya saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya.”
Inilah suatu pengakuan jujur yang tidak pernah diungkapkan oleh enam presiden sebelumnya. Presiden mengakui bahwa dalam suasana ketidakpercayaan antara satu dan yang lain, masalah apa pun tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian, meningkatkan sikap saling percaya di antara sejumlah pihak di Tanah Papua merupakan hal pertama, penting, dan mendesak (urgent) yang perlu dilakukan. Presiden Jokowi juga mengidentifikasi secara jelas kebutuhan fundamental rakyat Papua. ”Saya melihat rakyat Papua tidak hanya membutuhkan layanan kesehatan. Tidak hanya membutuhkan layanan pendidikan. Tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Namun, rakyat Papua butuh didengarkan, diajak berbicara. Itulah sikap dasar saya dalam membicarakan setiap persoalan yang ada di Papua,” tutur Presiden Jokowi yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Mengapa? Orang Papua menyambut pernyataan ini dengan tepuk tangan meriah karena tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini dari semua presiden sebelumnya.
Kegembiraan rakyat bertambah besar ketika mendengar Jokowi sebagai satu-satunya Presiden yang berjanji mengunjungi Papua tiga kali setahun. ”Kalau kurang dari tiga kali,” pintanya, ”coba ingatkan saya, tegur saya, bilang, ’Pak, baru dua kali’, dan nanti saya datang.” Janji Presiden ini membangkitkan harapan dalam hati orang Papua bahwa Presiden Jokowi dalam kunjungannya nanti akan rela mendengarkan curahan hati dan aspirasi mereka. Tidak seperti presiden-presiden sebelumnya, Jokowi mengakui adanya konflik dan kekerasan yang berlangsung lama di Tanah Papua. Kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014, hanyalah salah satu dari sekian banyak kekerasan yang terjadi selama ini. Presiden Jokowi menyampaikan rasa penyesalannya dan dukacita terkait kasus penembakan di Paniai dan bertekad untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas.Dst dst yang sangat enak untuk dibaca.

Penanganan Papua Selama ini

Para pemerhati Papua, melihat kebijakan dalam menangani persoalan di Papua kerap ambigu, terutama ketika menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Muncul kesan ada perbedaan treatment ketika menghadapi teroris yang ada di daerah lain, dengan cap agama tertentu.Pandangan itu disampaikan pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati di Jakarta, Jumat (2/1/2015). Dia menanggapi kesiapan Mabes TNI mengikuti semua kebijakan politik yang direncanakan pemerintah, termasuk dengan rencana dialog antara pemerintah pusat dengan berbagai kelompok masyarakat di Papua, termasuk dengan melibatkan kelompok-kelompok separatis yang ada di Papua dan luar negeri.
Selama ini pola dan anggapan para ahli tentang pembangunan Papua, kurang lebih seperti yang disampaikan Nuningtyas itu. Menurut pola itu pemerintah dan aparat harus berhati-hati kepada tindakan desepsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gelap. Untuk mengatasi persoalan Papua, ujarnya, pemerintah perlu melakukan pendekatan dari sisi budaya dan ekonomi, dari hulu sampai hilir. Hulu persoalannya adalah masalah kesejahteraan atau ekonomi, yang kemudian menjadi embrio segala masalah di Papua. Dikatakan, seharusnya ada terobosan baru dalam mengelola Papua. “Yakni, bagaimana percepatan ekonomi, pendidikan maupun kesejahteraan mereka dapat dilaksanakan dengan kondisi geografis Papua yang relatif sulit. Jadi pendekatan keamanan adalah akibat dari sebab sebagai embrionya,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, langkah yang tidak bijak bila pendekatan yang digunakan selalu dalam domain keamanan. Pertanyaan yang juga harus dijawab, apalah misalnya LSM-LSM maupun kekuatan politik lokal yang mungkin saja memiliki kekuatan intelijen sandhiyudha di Papua sudah dilakukan treatment. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah rolling prajurit di Papua.”Berapa bulan sekali (rolling prajurit)? Karena, secara psikologis mereka juga harus dilihat. Belum lagi HIV dan malaria yang menyerang prajurit. Data perbandingan antara jumlah TNI dan separatis setiap berapa waktu di-update? Dari mana senjata yang dimiliki sipil?” katanya.
Secara geopolitik dan geososial, menurut Nuning, Papua berbeda dengan Timor Leste maupun Aceh. Di Timor Leste (dulu Timtim, Red) misalnya, ada tokoh sentral seperti Xanana Gusmao maupun Jose Ramos-Horta. Demikian juga di Aceh ada Teuku Hasan Tiro.”Di Papua, bila kita dalam posisi ambigu melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh separatis belum tentu masalahnya selesai. Karena, geoculture di Papua adalah wilayah pantai dan pegunungan, yang berbeda sekali. Mereka punya tokoh adat masing-masing,” tuturnya.‎ Nuning menilai, kompleksitas persoalan Papua memang memprihatinkan, termasuk aksi-aksi kekerasan bersenjata terhadap aparat dan warga sipil. Karena itu, perlu diadakan pembenahan bersama jajaran Polhukam untuk menginisiasi gagasan baru dalam rangka mencari solusi komprehensif tentang masalah Papua, secara damai dan bermartabat dalam bingkai NKRI. [kompas, 3 januari 2015,O-1/N-6]

Betulkah Pemda Tidak Bisa Memposisikan Diri?

Saya melihat kedua pandangan tersebut diatas, adalah pandangan teoritis yang diangkat lewat berbagai referensi hasil penelitian atau catatan dari berbagai kalangan pengamat. Kalau Neles Tebay mencoba merumuskan ke rinduan warga Papua dalam mencari solusi adalah murni dari rasa empatinya sebagai bagian dari warga Papua, yang sedikit banyak tahu persis isi hati warganya. Sementara para pengamat juga tidak lepas dari membaca berbagai hasil para peneliti dan tokoh-tokoh yang pernah bertugas di Papua. Pemerintah daerah sendiri menurut saya berjalan dengan logikanya sendiri. Banyak oknumnya justeru mencari kesempatan di tengah kondisi Papua yang seperti itu. Mereka malah akan mendapatkan keuntungan lebih banyak kalau Papua itu tidak damai. Waktu kami( Universitas Pertahanan) melakukan penetian tahun 2011-2012 hal itu terlihat dengan sangat jelas.
Malah kalau saya hubungkan dengan pengalaman saya bertugas di Papua, anggapan seperti itu menjadi sangat jelas dan menurut saya hal seperti itulah biang utamanya. Tetapi waktu itu sebagai prajurit saya tidak sampai hati untuk menuliskannya. Tetapi satu hal yang selalu saya ingat adalah kalau di Papua ada sedikit “keributan”, maka Papua bisa dinyatakan dalam kondisi “konsinyer” atau Siaga. Bagi orang awam hal itu tentu biasa saja. Tetapi yang saya lihat waktu itu adalah; kalau status jadi siaga maka itu berarti ada sejumlah prajurit dan polisi yang harus turun ke lapangan. Itu ada dananya, saat ini bisa setara 75 ribu per prajurit perhari plus biaya mobilisasi-demobilisasi dan dana operasi. Kalau siaga itu kemudian menurunkan 1000 prajurit yang ikut siaga, Maka besarnya uang siaga ya 75 juta plus per hari. Memang tidak besar, tetapi kan prajurit itu sejatinya juga tidak kemana-mana. Tapi uang keamanan itu mengalir terus dan tidak ada hentinya.
Kemudian saya mencoba melihat apa saja sesungguhnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? Pada masa Orde Baru jajaran Pemda sepenuhnya diatur oleh pusat lewat jalur militer. Masa-masa inilah masa kelam di Papua, tambang, Kayu, gaharu dll diambil habis dengan berbagai cara, dan sayangnya rakyat tidak boleh mengambil hasil hutan. Padahal hidup mereka sepenuhnya adalah peramu, rezeki mereka ada di hutan. Mereka melakukan protes tetapi itu tidak bermakna untuk kemudian hilang di telan protesnya. Begitu juga dibidang lainnya, kalau tidak KKN jangan harap bisa jadi apa-apa. Warga Papua pada zaman ini, benar-benar memilih “lari” daripada hidup berurusan dengan pemerintah.
Setelah reformasi hingga Otsus memang ada sedikit perubahan, secara kasat mata semuanya seolah transparan tetapi sesungguhnya pola lama masih saja berjalan. Tetapi jauh lebih halus dan tidak “tertangkap” oleh UU dan peraturan itu sendiri. Setelah Otsus perubahan besar terjadi, militer dan polisi keluar dari pemerintahan tetapi sayangnya Pemda sendiri seperti tidak dipersiapkan dengan baik, dan mereka malah seolah tidak terkendali. Idealnya di Pemda itu ada semacam pembina dan sekaligus pengawasnya dari Kemdagri. Tetapi ternyata hal seperti itu tidak ada dan memang tidak ada dalam UU Otsusnya. Dana Otsus memang besar tetapi pemakaiannya entah untuk apa sementara Rakyat hanya kebagian sangat sedikit. Korupsi meraja lela dan KKN kian nyata. Fakta tentang itu mungkin direpresentasikan oleh ketangkapnya mantan salah satu Gubernur Papua yang kini ditangani oleh KPK.

Bagaimana Membangun Papua?

Kata kuncinya ada di Pemerintah Daerah, adakah di sana tokoh-tokoh yang mencintai Papua dengan sepenuh hati? Mereka mungkin ada. Tetapi siapa yang percaya pada mereka? Dalam kondisi seperti ini saya sependapat agar Papua perlu dilihat secara geopolitik dan geososial, seperti Nuning katakan; Papua berbeda dengan Aceh. Di Aceh ada Teuku Hasan Tiro.”Di Papua, bila kita dalam posisi ambigu melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh separatis belum tentu masalahnya selesai. Karena, geoculture di Papua adalah wilayah pantai dan pegunungan, yang berbeda sama sekali. Mereka punya tokoh adat masing-masing,”.‎

Saya setuju bila presiden mendengar, mendengar dan mendengar saja terlebih dahulu. Jadi kalau Neles Tebay selalu mengkampanyekan dialog, maka menurut hemat saya warga Papua harus berdamai dulu dengan diri mereka sendiri. Mereka harus berkenan duduk bersama untuk mendefenisikan bagaimana membangun Papua dalam kerangka NKRI. Papua wilayah pantai dan wilayah pegunungan bersatu padu dahulu mencari solusi yang pas. Mereka bisa difasilitasi oleh Pemda dan Pusat untuk kemudian mencari solusi diantara mereka sendiri. Mencari cara membangun Papua oleh warga Papua sendiri dengan modal stabilitas, pertumbuhan ekonomi, demokrasi yang tidak mengungkit ungkit kerangka bernegara.

x

Silahkan Download Buku Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Sangat Mudah. Masukkan Nama dan Email Anda, dan anda akan dituntun untuk Down Load...