Pertahanan, Menjadikan Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Induk

Oleh harmen batubara

Indonesia sebagai negara non blok, filosofinya dalam pertahanan tentu sangat berbeda dengan negara Adi Daya. Negara adi daya dituntut untuk mampu membawa kekuatan militernya kemanapun mereka suka. Salah satu sarana untuk itu adalah Kapal Induk. Kapal induk[1] merupakan Markas Komando yang sekaligus mampu membawa perangkat tempur (pesawat, personil, dan logistik) yang memungkinkan mereka bisa beroperasi sepanjang tahun. Kemampuannya dalam melancarkan serangan juga diimbangi dengan kemampuannya dalam mempertahankan diri. Kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Inggris, namun sampai awal perang dunia kedua negara-negara barat termasuk Amerika Serikat masih belum yakin untuk menggunakannya sebagai kekuatan Angkatan laut utama. Konsep konvensional armada angkatan laut saat itu didominasi oleh Kapal jelajah berat, Kapal jelajah, Kapal perusak (destroyer) dengan ukuran meriam yang cukup besar hal ini memang disebabkan bahwa kapal induk dipandang cukup rentan dan riskan bila digunakan dalam operasi maritim.

Angkatan Laut Jepang (Kaigun) lah tercatat yang menggunakan kapal Induk secara efektif pada awal perang dunia II. Jepang  memanfaatkan Kapal Induk dalam serangan atas Pearl Harbour 9 Desember 1941. Pada saat itu Jepang memiliki 6 kapal induk yaitu Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, dan Zuikaku, dan 2 kapal induk ringan yaitu Hosho dan Ryujo. Setelah Jepang kehilangan 4 kapal induknya pada Pertempuran Midway ( yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu). Sejak saat itu, ofensif-ofensif Jepang tidak lagi menggunakan kapal induk. Mahalkah harga kapal Induk? Untuk saat ini Kapal Induk termahal ya berkisar 150 triliun rupiah (USS Gerald R Ford), untuk kelas biasa harganya bisa mulau dari 15 Triliunan. Sementara untuk biaya operasinya, bisa mulai dari satu triliun – 15 triliun rupiah pertahun. Perlukan Indonesia mempunyai kapal Induk? Menurut saya tidak perlu. Saya setuju dengan Panglima TNI. Tapi kita harus mampu membuat Pulau-pulau Kecil Terluar kita bisa berperan sebagai Kapal Induk.

Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Selam

Kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai bagian poros maritim dunia, haruslah dimaknai dengan mempersiapkan dukungan bagi pengamanan wilayah laut nasional dari berbagai kerawanan yang ada. Sepenuhnya disadari bahwa sebagai negara Kepulauan Indonesia wajib hukumnya memberikan wilayah lautnya sebagai wilayah yang aman untuk dilewati oleh masyarakat internasional; baik itu untuk maksud damai maupun untuk maksud perang dengan segala persyaratan dan konsekwensinya.

Itu artinya Indonesia harus  mampu[2] mengamankan jalur laut dan sumber daya laut nya. Diantaranya harus mampu mengamankan jalur di 12 lautan yang ada di Indonesia. Harus mampu menguasai titik-titik strategis yang meliputi  choke points Selat  Malaka dan 39 selat lainnya yang baik langsung ataupun tidak merupakan jalur utama pendukung kepentingan perdagangan, pergerakan sumber daya energi dan makanan (sea lanes of trade/ SLOT) serta merupakan jalur suprastrategismiliter(sealanes of communications /SLOC).

Terkait hal tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan; TNI akan menempatkan pesawat tempur di Pulau Biak, Papua, untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjadikan pulau-pulau terluar sebagai kapal induk. Di pulau Biak sudah ada landasan pesawat, tetapi belum diisi dengan pesawat tempur berikut sarana pendukungnya. Panglima berencana nantinya pulau-pulau terluar akan dijadikan pangkalan-pangkalan baru dengan memanfaatkan atau membangun sarana pendukungnya.

Menurut panglima, selama ini kekuatan Angkatan Udara (AU) terfokus di Pulau Jawa. Untuk itu pesawat tempur yang selama ini terpusat di beberapa kota seperti di Madiun, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan sebagian akan dipindahkan ke Biak. Ini dimaksudkan agar jumlah pesawat tempur merata di beberapa daerah agar bisa melakukan antisipasi bila musuh datang dari berbagai penjuru.

Sebagai ide apa yang disebutkan oleh panglima ini jelas sangat menginspirasi. Tentu untuk menemukan lokasi yang pas dengan kekuatan pendukungnya tentu perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Terlebih kalau hal tiu dikaitkan dengan pola Komando operasi yang berlaku di NKRI. Selama ini kita mengenal Mabes TNI-kemudian ada Kodam-ada armada-ada Koops AU-ada Kostrad-ada Kopassus- yang dalam implementasinya justeru tidak sederhana atau dengan kata lain memperpanjang tali komando. Keberadaan atau kehadiran komando kekuatan Tri Matra itu masih jauh dari yang seharusnya. Misalnya di perbatasan-ketika ada pesawat tidak dikenal masuk wilayah kedaulatan RI, laporan mesti melalui jalur panjang-prajurit lapangan-komando atas di lapangan-komando atas kewilayahan (Kodam)-Mabes TNI-Kemhan-Kemlu. Seminggu kemudian barulah Kemlu membuat surat protes ke negara si pemilik pesawat yang bersangkutan. Sementara di negara tetangga-begitu pesawat kita mau mendekat perbatasannya- saat itu juga pesawat patroli  mereka sudah menghampiri kita. Sehingga persolan  selesai saat itu juga. Beda sekali kan?

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_induk

[2] source: http://nasional.sindonews.com/read/1002268/18/tni-al-sebagai-pengawal-poros-maritim-dunia-1431921878/2

Pertahanan, Perompak Laut di Perbatasan-Negara Jadi Tersandra

Oleh harmen batubara

Setelah para perompak laut menyandera warga WNI dan Malaysia, barulah semua pihak sadar bahwa selama ini negara kita telah alfa terhadap ancaman para perompak ini. Hal ini terlihat belum adanya kerja sama patroli kawasan perbatasan secara bersama dengan negara tetangga. Padahal kelompok Abu Sayyaf dan jajarannya itu telah mencari uang dengan jalan merampok dan menyandera sejak tahun 1990. Para ahli keamanan[1] mengatakan, sejak tahun 1990-an Abu Sayyaf telah mengumpulkan dana puluhan juta dollar dari kegiatan penculikan yang mereka lakukan. Filipina jarang mempublikasikan pembayaran uang tebusan itu, tetapi diyakini tidak ada tawanan dilepaskan tanpa uang tebusan. Mudahnya mendapat uang dengan cara menyandera akhirnya menjadi modus para perompak itu. Tidak mengherankan jika Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan tidak membayar sepeser pun uang tebusan untuk membebaskan warganya yang saat ini masih ditahan kelompok bandit Abu Sayyaf.

Sejak berdiri pada tahun 1991, jaringan kelompok militan Abu Sayyaf membangun kekuatannya melalui uang-uang tebusan yang diperoleh dari aksi-aksi penculikan. Kelompok yang berafiliasi dengan milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) itu memperoleh puluhan juta dollar AS dari sejumlah uang tebusan. Pengamat keamanan mengatakan, dengan uang tebusan tersebut, mereka dapat beli senjata, peluncur granat, kapal-kapal bertenaga besar, dan perlengkapan modern lainnya. Dengan persenjataan dan perlengkapan yang dimiliki Abu Sayyaf, militer Filipina pun terlihat semakin sulit melemahkan kelompok tersebut.

Seperti kataSidney Jones[2], pakar kontra terorisme di Jakarta.Warga Kanada, John Ridsdel (68), yang dieksekusi Abu Sayyaf dengan dipenggal kepalanya, Senin (25/4), dihargai kelompok itu dengan tebusan uang 300 juta peso atau 6,41 juta dollar AS (sekitar Rp 84,6 miliar). Harga serupa ditetapkan untuk masing-masing dari tiga sandera lain, yakni seorang warga Kanada, seorang warga Norwegia, dan seorang perempuan Filipina. Sepasang warga Jerman yang diculik dalam kapal pesiar mereka pada 2014 dibebaskan Abu Sayyaf setelah uang tebusan sebesar 5,3 juta dollar AS (Rp 69,9 miliar) dibayarkan. Lalu, pada tahun 2000, Pemerintah Libya—selaku perantara—menyerahkan uang 10 juta dollar AS (Rp 132 miliar) kepada Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 warga Eropa dan turis asal Timur Tengah.

Eksekusi warga Barat menaikkan profil Abu Sayyaf. Potensi uang tebusan yang mereka tetapkan mendorong kelompok-kelompok lain untuk memainkan peran pendukung dalam bisnis uang tebusan. ”Eksekusi John Ridsdel telah menaikkan pengaruh ASG (kelompok Abu Sayyaf),” kata Banlaoi. ”Risiko bagi para sandera lain menjadi lebih besar karena ASG membuktikan bahwa mereka tidak main gertak sambal saat menetapkan tenggat (untuk pembayaran uang tebusan).” Abu Sayyaf saat ini menahan 23 sandera, termasuk warga Jepang, Norwegia, Belanda, Malaysia, dan 14 warga Indonesia.

Menyikapi itu, aparat Filipina, baik militer maupun polisi, mengatakan tidak akan berhenti memerangi kelompok teroris itu. Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka mengatakan akan menggunakan kekuatan penuh dan hukum untuk membawa para teroris itu ke pengadilan. Setidaknya 2.000 tentara, helikopter, sejumlah artileri dan roket dikerahkan ke kawasan Patikul Sulu tempat diyakini kelompok Abu Sayyaf berkumpul. Kepada The Associated Press, militer mengatakan, pasukan telah diperintahkan untuk melaksanakan serangan tanpa membahayakan para sandera yang tersisa, termasuk mengelar serangan udara dan artileri.

Di Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada kompromi dengan penyandera. Presiden justru ingin agar penyanderaan itu segera diakhiri dan tak lagi terulang. Untuk itu, pekan ini Indonesia mengundang panglima dan menteri luar negara Malaysia dan Filipina untuk membahas persoalan tersebut di Jakarta guna memastikan pengamanan di kawasan Filipina selatan. Bisa diduga, dari pertemuan ini diharapkan bisa dilakukan langkah bersama; baik untuk penyelamatan Sandra dan juga pengamanan wilayah perbatasan yang rawan terhadap perompak laut di masa depan. Presiden ingin sandera segera dilepas, tetapi pemerintah mafhum bahwa kejadian tersebut terjadi di negara lain sehingga membutuhkan izin jika TNI ingin masuk. ”Pemerintah Filipina pun harus mendapat persetujuan dari parlemen. Ini memang sangat menyulitkan kita,” kata Presiden yang mengakui tidak mudah menyelesaikan masalah penyanderaan. Butuh waktu.

Menhadirkan TNI di Perbatasan

Bagi Indonesia sendiri. Harus diakui, untuk mengawasi wilayah laut Indonesia bukanlah hal yang mudah, meski sebenarnya tidak pula hal yang sulit. Masalahnya hal seperti itu, nyaris tidak diperhitungkan. Sebab bagaimanapun aparat kita juga tahu sebenarnya, dimana lintasan-lintasan perbatasan internasional yang rawan di sabotase, dan rawan illegal fishing. Kalau TNI kita sungguh-sungguh pasti bisa mengamankannya. Lebih lagi. Indonesia juga sudah punya pengalaman dalam upaya pembebasan Sandra semacam itu dan berhasil. Hal itu pernah dilakukan saat pasukan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasanda) kini Kopassus membebaskan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang dibajak kelompok Komando Jihad di Bandara Don Muang, Thailand pada tahun 1981. TNI juga berhasil  membebaskan sandera di perairan Somalia. Karena negara setempat memberikan izinnya.

TNI sebenarnya sudah siap melakukan upaya pembebasan; asal pemerintah Filipina memberi izin. Saat ini TNI sudah menyiapkan pasukannya di Tarakan. Demikian juga dengan “Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, sudah di sana dan sedang melakukan persiapan kegiatan latihan. Kerja sama militer antara TNI dan Filipina, sebetulnya sangat baik dan terbuka. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pasukan TNI sudah siap apabila tentara Filipina meminta bantuan Indonesia menangani perompak yang membajak dua kapal Indonesia dan menyandera 10 WNI. “Saya rasa tentara sudah siap semua tinggal tergantung sana, karena rumah orang. Kalau dia (Filipina) bilang siap kita ‘nonton saja’, kalau dia minta bantuan kita tangani,” kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa,maret,29.2016.

Mengawal Kedaulatan  Apa yang terjadi saat ini adalah adanya kekuatan TERORIS PEROMPAK BAJAK LAUT yang memanfaatkan “situasi” demi kepentingan mereka. Padahal dalam hal pertahanan, suatu saat bisa terjadi justeru kekuatan militer yang saling bertetangga saling berhadapan di perbatasan. Hal seperti itu, tentunya sudah merupakan bagian dari “ramalan pelibatan” dalam mempersiapkan “gelar kekuatan TNI” di wilayah perbatasan. Sebab jangan lupa, konflik yang paling mungkin terjadi saat ini adalah konflik yang bermula terkait persoalan perbatasan. Idealnya pertahanan Indonesia itu sangat sederhana, yakni adanya kemampuan memonitor wilayah kedaulatan RI selama 24 jam secara terus menerus; dan mempunyai kemampuan menggerakkan pasukan minimal setingkat kompi ke dua TROUBLE SPOT secara bersamaan. Sekarang ini? Kemampuan seperti itu TNI kita belum punya.

Kodam Perbatasan  Kalau kita bicara pertahanan, itu adalah porsi nya TNI. Kita sangat percaya TNI sudah mempunyai “klassifikasi” mana wilayah yang rawan, mana yang abu-abu dan mana yang aman. Kalau itu terkait Pertahanan di daerah; maka itu kita harus melihat GELAR KEKUATAN TNI., khususnya Kodam dan Kodam Perbatasan.  Untuk wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar memang telah di gelar sebanyak Pos-pos lintas batas yang terdiri dari Pos PPLB dan  Pos PLB. Untuk kemampuan monitoring wilayah perbatasan dilakukan oleh Satuan Radar. Tetapi dihadapkan dengan kenyataan yang ada, kemampuan Satuan Radar sendiri masih sangat terbatas. Demikian juga dengan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan Radar Militer dan Radar TNI dalam satu system dan koamndo atau kerja sama.

Pertahanan di Perbatasan

Wilayah perbatasan faktanya tidak atau belum termonitor dan tidak “terjaga”, dan juga tidak punya kemampuan yang seharusnya dia punya. Kodam perbatasan yang merupakan perpanjangan tangan TNI di wilayah, secara fakta tidak punya kemampuan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan; dan juga kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots di wilayah perbatasan meski sebatas setingkat regu. Setahu saya, mereka hanya diberikan kekuatan BP satu Heli. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam 155 khususnya untuk daerah yang dianggap paling rawan. Bukan untuk apa-apa, masalahnya pihak tetangga menggelar meriam 155 nya sementara Indonesia tidak punya.

Dislokasi Pos Perbatasan. “Gelar” atau “deploy” Pos Perbatasan yang terdiri dari puluhan Pos yang ada di sepanjang wilayah perbatasan. Pada mulanya sangat besar efeknya tetapi dalam perkembangannya, semua jadi paham bahwa Pos-pos batas itu hanya epektif dan mampu menjangkau wilayah disekitarnya sejauh 500 m hingga 5 km, selebihnya wilayah itu bagai tanah tidak bertuan. Ke depan seiring dengan terbukanya jalan paralel perbatasan tentu sudah akan sangat berbeda. Pos-pos ini jelas akan lebih di optimalkan kembali; baik pada kemampuan monitoring, pengawasan, dan kemampuan penindakan/pencegahan termasuk dengan jalan memanfaatkan kemampuan teknologi.

Sudah saatnya Kemhan memperhatikan gelar kekuatan pertahanan kita di perbatasan, sudah saatnya Kodam Perbatasan diberikan kekuatan Mobilisasi Udara/Laut dan kemampuan monitoring, pengawasan, patroli sampai ke penindakan. Jangan dibiarkan wilayah perbatasan tidak terjaga dan kalaupun terjaga sama sekali tidak mencerminkan penjagaan sebuah negara yang berdaulat. Hal yang sama dengan adanya Patroli bersama  daerah-daerah rawan di perbatasan. Baik di darat, laut dan udara.

[1] http://print.kompas.com/baca/2016/04/28/Jangan-Beri-Kesempatan-Teroris-Berkembang

[2] http://print.kompas.com/baca/2016/04/27/Dilema-Pasca-Eksekusi?utm_source=bacajuga

Pertahanan di Flash Point, Menghadirkan Tri Matra di Perbatasan

oleh harmen batubara[1]

Seperti apa pertahanan RI di Perbatasan, kemampuan pertahanan seperti apa yang kita punya di Flash Points? Pertahanan negara adalah benteng utama dalam menjaga kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional itu terdiri dari kepentingan nasional Abadi dan termaktub dalam Konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945  yang meliputi  Kedaulatan Nasional, Integritas Teritorial dan Keselamatan Bangsa, serta Kepentingan Nasional Dinamis yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis. Perkiraan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun kedepan oleh Kemhan digambarkan  sebagai Skenario Ancaman dan berupa : kekuatan Militer asing terlibat dalam gerakan Separatisme; Penggunaan KEKUATAN MILITER DALAM KONFLIK PERBATASAN; Tekanan asing disertai kehadiran Militer dalam mengamankan akses terhadap sumber energi di Indonesia; Kehadiran Militer Asing di ALKI dalam mengamankan jalur ekonomi; Kehadiran Militer asing dalam kerangka memerangi Terorisme; Terorisme Internasionald dan Kejahatan Internasional; dan Intervensi Kemanusiaan dalam konflik horizontal dan vertikal. Pertahanan yang baik Itu Penting. Dalam tatanan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga kita harus bisa melihat bahwa hakekat Hubungan dalam suatu issu harus dilihat sebagai interaksi kepentingan Nasional dari negara pihak berupa spectrum memberi dan menerima dari titik ekstrim positif (aliansi) sampai dengan titik ekstrim negative (perang) untuk mencapai suatu posisi yang dapat diterima kedua negara  pihak sesuai pertimbangan kepentingan nasionalnya. Sedangkan hakekat hubungan Bilateral adalah forum dimana masing-masing negara MENDESAKKAN KEPENTINGAN NASIONALNYA dengan maksud aliansi-aliansi adhoc yang secara dinamis berubah sesuai topic-subyek yang dibicarakan.

Indikasi Pertahanan RI masih belum siap di perbatasan dapat dilihat dari berbagai kejadian seperti :

Dituduh Tak Becus Jaga Perbatasan. Masih ingat takkala menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan Indonesia gagal dalam menjaga wilayah perbatasannya? sehingga sindikat pencari suaka bisa lolos dan berlayar menuju ke Australia dan Selandia Baru. Kalimat Bishop itu untuk merespons tuntutan Pemerintah Indonesia yang menginginkan jawaban apakah betul Angkatan Laut Australia telah membayar enam kru kapal pembawa 65 pencari suaka dari tiga negara agar bersedia kembali ke perairan Indonesia? Infonya, masing-masing kru kapal diberikan uang senilai US$5.000 atau setara Rp66 juta.  Australia inginnya jelas; semua kapal pencari suaka bisa di jaring dan ditahan oleh Indonesia. Tapi kita juga bisa saja membiarkan kapal-kapal itu pergi kemana mereka mau; apalagi kalau tetangga kita itu tidak bersahabat. Ya apa saja bisa kita lakukan. Tapi kalau Australia juga menyogok para kru kapal untuk mau kembali ke perairan Indonesia. Ya w ajar-wajar saja sebenarnya. Demi kepentingan nasionalnya, apapun bisa mereka lakukan.

Tidak atau Belum Siap di Perbatasan

Dengan negara tetangga Malaysia juga kita terlihat sangat kedodoran. Dalam persepsi  Indonesia wilayah Ambalat termasuk dalam wilayah flash point di dua hal, pertama terkait wilayah perbatasan yang masih bagian dari wilayah yang belum ada kesepakatan terkait kepemilikannya; dan juga terkait wilayah ALKI dan kerawanan yang diakibatkannya. Kalau hal itu dikaitkan dengan analisa pertahanan maka wilayah itu patut untuk melihatnya dari kacamata kepentingan Geopolitik, ditambah keterkaitan kualitas hubungan bilateral kedua negara. Bagi Malaysia, kepentingan geopolitiknya sudah tertanam dengan kuat di wilayah itu, mereka sudah berbuat banyak untuk itu, termasuk dengan mengeluarkan Peta Keadulatan Malaysia Tahun 1979. Mereka terus melakukan upaya tiada habis-habisnya untuk mendapatkan Blok Ambalat dan itu akan terus berlanjut sejauh yang meraka bisa. Sementara Indonesia hanya bersifat bertahan. Bisa kita bayangkan  sejak januari hingga akhir 2015   Sudah ada 7 Nota Protes Indonesia ke Malaysia Soal profokasi mereka ke wilayah sengketa itu; tetapi sama sekali tidak ditanggapi pihak negara tetangga itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir mengaku Kemlu telah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia sebanyak tujuh kali. Nota protes itu dikirim terhitung sejak Januari lalu.  Hal itu disampaikan oleh Arrmanatha ketika dikonfirmasi VIVA.co.id melalui telepon pada Rabu, 17 Juni 2015. Arrmanatha mengatakan memang belum ada kesepakatan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat.

Radar TNI mendeteksi ada sembilan pesawat sipil dan militer asing tanpa izin memasuki wilayah Indonesia sejak Januari sampai Mei 2015. Menurut Komandan Lanud Tarakan, Letnan Kolonel Penerbang Tiopan Hutapea, ragam modus pelanggaran batas oleh pesawat sipil atau militer asing itu. Ada yang sengaja Melintas Dengan Alasan Patroli, Melenceng Dari Jalur Seharusnya Dan Dibelokan Ke Ambalat, dan lain-lain. Kalau kita membaca berita seperti ini, apakah begitu “lemahnya TNI” kita diperbatasan itu?  Jangan-jangan mereka malah nggak punya aftur untuk patroli? Atau pesawatnya tidak layak jalan?

Kemudian masih ingat dengan insiden pendaratan tanpa izin helikopter Malaysia? Memang terlihat soal sepele, sebuah Helikopter  yang membawa Menteri Dalam Negeri negara itu mendarat di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, pada Minggu, 29 Juni 2015. Secara logika, ya wajar saja helicopter salah sasaran di perbatasan. Tapi dari kacamata Pertahanan, itu satu indikasi adanya kelemahan yang mendasar. Tidak jelas seperti apa SOP para petugas kita di perbatasan. Mereka memang punya pos di sana, tetapi mereka punya kesibukan yang berbeda. Helikopter itu bebas pergi, karena personel TNI yang bertugas di sana tidak siap.

Fakta ini juga bisa memperlihatkan seperti apa porsi yang diberikan oleh kekuatan pertahanan kita di perbatasan. fakta pada pukul 11.40 WITA, Jumat 26 Juni 2015. Mesin pesawat yang baru mendarat setelah melakukan PATROLI DI PERBATASAN itu  tiba-tiba mati sebelum berhasil masuk ke dalam taxy way. Pesawat TNI AL itu kemudian ditarik secara manual oleh para petugas bandara dan anggota TNI masuk ke area parkir. Butuh waktu sekitar 12 menit untuk bisa menarik badan pesawat ke area parkir. Untunglah kejadian tersebut tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Juwanta Tarakan,” begitu kata Kepala Bandara Juwata Tarakan, Syamsul Bandri waktu itu. Dalam pandangan kita, ya seperti layaknya Angkot yang tidak terawat, saat dibutuhkan malah tidak bisa “narik”.

Perampok Laut Juga Mulai Masuk.

Perbatasan di Flash point kini jadi berita, dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Kelompok Abu Sayyaf membajak kapal jenis tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 di perairan Languyan Filipina pada Sabtu 26 Maret 2016. Sebanyak 10 WNI menjadi tawanan kelompok milisi tersebut dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar. Berselang beberapa hari, terjadi lagi pembajakan terhadap kapal berbendera Indonesia lainnya, yakni kapal Tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi pada Jumat (15/04) pukul 18.31 waktu setempat, saat kapal dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Kelompok pembajak menculik empat ABK dan menembak satu orang. Masalahnya jadi memanjang karena? Filipina tidak atau belum mengijinkan TNI masuk wilayahnya untuk membebaskan Sandra. Filipina juga tidak menganjurkan RI bayar tebusan guna bebaskan sandera dan Militer Filipina masih upayakan pembebasan sandera Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, kita berdoa semoga Sandra dapat selamat dan bertemu kembali dengan keluarganya.

Seperti apa sebenarnya kemampuan pertahanan kita di perbatasan?  Saya lalu ingat dengan apa yang disampaikan (waktu itu masih ) Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jenderal Gatot Nurmantyo. Kala itu beliau mengakui, kekuatan militer belum selaras untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Menurut beliau, perlu sistem untuk menyelaraskan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Itu artinya Kodam Perbatasan, Armada dan Pangkalan Udara untuk area perbatasan dan Flash Point belum ada atau masih belum dalam satu komando.

Berbeda dengan Indonesia Malaysia malah jauh-jauh hari telah membenahi system pertahanannya di perbatasan, khususnya di area sekitar Ambalat. Untuk mendukung mobilitas mereka telah menggelar kekuatan Tri Matra nya dengan baik. Malaysia telah menjadikan wilayah itu sebagai Pusat Armada AL Timurnya di Tawau, dan juga Pusat Pangkalan Kapal Selamnya di wilayah yang sama. Semua lapangan Udara di wilayah kota-kota perbatasannya dapat di darati oleh pesawat tempur dengan panjang landasan minimal 2650 meter. Mereka juga sudah menggelar meriam perbatasan 155 mm di sepanjang perbatasan; laskar wathaniahnya atau komponen cadangan sudah ada diperbatasan; dengan kata lain, pertahanan mereka sudah dikerjakan dengan baik dan sinergis dengan infrastruktur dan tata ruang wilayahnya.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa sejauh kepentingan nasionalnya para pihak di kawasan masih bisa di tolerir oleh para pihak, maka tidak ada alasan untuk khawatir. Hanya saja, semakin banyak kepentingan nasional para pihak yang di paksakan untuk suatu wilayah, maka tidak ada kata lain; harus ada upaya nyata untuk lebih mempersiapkan atau memperkuat kekuatan pertahanan dengan semestinya. Nah kalau itu intinya, maka sungguh banyak yang harus di benahi. Masih banyak wilayah kedaulatan nasional yang belum terjaga secara semestinya. Misalnya di wilayah perbatasan; Kemampuan monitoring (radar) TNI masih terbatas;  integrasi dengan radar sipil juga masih belum jalan apalagi optimal. Kemampuan Patroli juga masih sangat lemah belum lagi di wilayah lain seperti di Kepulauan Riau; termasuk ke wilayah utara sampai Natuna Patroli lautnya antara ada dan tiada, apalagi di Udara.

Tetapi memang harus kita akui, kekuatan kita di perbatasan itu nyaris tidak ada. Lanud Tarakan misalnya baru tergolong kelas C yang belum bisa mengakomodasi “pesawat tempur”, lapangan di Nunukan apalagi, malah tidak bisa didarati oleh pesawat tempur. Kodam sendiri, meski kodam perbatasan juga tidak dilengkapi dengan kemampuan Mobud (Mobiliasi Udara) dan Mobilisasi Laut. Perbatasan kita juga tidak punya “meriam batas” sejenis meriam pantai. Dahulu Kemhan sudah membeli Drone untuk pengintai perbatasan, tetapi sekarang sudah tidak terdengar lagi.  Sementara drone nya Malaysia secara nyata sudah menjalankan missinya dengan baik dan itu terpantau oleh radar kita sendiri.

Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II kala itu, Marsekal Muda Barhim mengatakan, melihat situasi tersebut TNI SUDAH HARUS membuat skadron tempur di Tarakan. Hemat kita tentu, hal atau program seperti itu, bukan pola dadakan; dia harus muncul dari hasil kajian yang teruji. Kemudian ada keinginan dari pihak AU untuk menaikkan klasifikasi Pangkalan Tarakan dari sebelumnya dikomandanin Letkol, nanti jadi Kolonel. Saat ini Tarakan masuk dalam pangkalan Kelas C bisa jadi Kelas B. Kalau begitu namanya pangkalan operasi,” ujar Barhim di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis, 11 Juni 2015. Ia menjelaskan, dengan peningkatan kelas, pangkalan ini bisa menyimpan pesawat militer, khususnya pesawat tempur yang akan mendarat di tempat ini. Tapi itukan baru rencana? Realisasinya entahkapan.

Memang sekarang ini kita harus akui, pemerintah kita sedang sibuk-sibuknya memulai pembangunan wilayah perbatasan. Dari berbagai informasi yang kita punya, memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun perbatasan sepertinya sangat menjanjikan. Tapi kan hal seperti itu, bukan berarti kita membiarkan wilayah perbatasan kita tidak terjaga sebagaimana mestinya. Ya kan?  Membangun oke, penuh keterbatasan ya nggak masalah, tetapi kita tetap wajib menjaga perbatasan kita dengan baik, dengan dignity.

[1] Tulisan ini juga di posting di Kompasiana.com oleh penulis yang sama, tetapi judul berbeda

x

Silahkan Download Buku Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Sangat Mudah. Masukkan Nama dan Email Anda, dan anda akan dituntun untuk Down Load...