Pertahanan, Memaknai Pembentukan Pertahanan Daerah

Oleh harmen batubara

Terkait keberadaan kantor pertahanan di daerah belakangan ini muncul kepermukaan dengan pemahaman yang sangat berbeda. Beritanya jadi buat heboh. Polanya seperti pola pemberitaan pada social media yang riuh. Intinya Mempertanyakan rencana Kemenhan membangun kantor PPKP atau Kemenhan di daerah. Mereka bilang untuk apa? Sementara alasan Kemhan, rencana itu diperlukan untuk penguatan nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara, dan nasionalisme. Kemenhan menganggap sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini, menyebabkan terjadinya pergeseran akan nilai-nilai kebangsaan. Berita seperti tadi kemudian ditanggap oleh Komisi I DPR lewat wakil Ketuanya TB Hasanuddin. TB Hasanuddin‎ mengungkapkan, sebenarnya wacana pembangunan kantor pertahanan di setiap provinsi itu pernah muncul saat era Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro.”Tetapi itu didiskusikan di DPR dan akhirnya tidak dilanjutkan,” kata Hasanuddin saat dihubungi wartawan, tanggal 27 Mei lalu.

Menuurutnya berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kemhan bisa bekerja sama dengan kementerian lain dalam melaksanakan fungsi, peran dan tugas.”Dalam undang-undang pertahanan yang menjadi acuan kementerian pertahanan, tidak ada satu kalimat pun untuk membentuk semacam kantor wilayah, menurut undang-undangnya‎,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Namun demikian dia mengakui kementerian negara dapat membentuk kantor struktur hirarki di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Tapi itu juga tidak dijelaskan mana-mana saja,” imbuhnya. Karena itu, dia berpendapat, pembentukan kantor pertahanan di setiap provinsi‎ memerlukan Keputusan Presiden (Keppres). “Masalahnya, tugas, peran dan fungsi itu bisa cukup dengan koordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Mendagri, Menteri Pendidikan, Menteri Olahraga dan Pemuda, dan fungsi peran itu bisa dilaksanakan oleh Kodam, sudah ada sarana dan prasarananya‎,” pungkasnya.

Padahal sudah ada Perpres tentang itu, beliau mungkin lupa dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan. Pada pasal 48  tertulis dengan jela :  “Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Tetapi tidak sampai di situ saja. Hal yang sama datang pula dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Ham menolak rencana Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membentuk kantor pertahanan di 34 provinsi. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan hal itu kepada VOA Selasa siang (24/5), pertahanan itu harus bersifat terpusat, integral dan tidak didelegasikan ke daerah-daerah. Terlebih karena tidak semua provinsi menghadapi ancaman pertahanan negara.”Penempatan Kantor Pertahanan di setiap provinsi saya kira sama dengan mau menjalankan di Orde Baru asas binorial militer, yaitu militer sebagai panglima dalam pertahanan, juga panglima dalam pembangunan. Saya kira itu harus diantisipasi,” ujar Natalius.

Kantor Pertahanan Sudah Di bentuk dan Sudah Ada

Yang menjadi pertanyaan tentunya adalah, kenapa sekarang berita tentang pertahanan di daerah itu jadi mencuat lagi? Padahal kantor pertahanan itu sudah beroperasi sejak tahun 2012 di daerah. Memang tidak semua daerah, karena waktu itu yang di prioritaskan adalah provinsi yang berada di  wilayah perbatasan. Hal itulah yang dijelaskan oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Mayjen TNI Yoedhi Swastanto, Dirjenstrahan coba menjelaskan tentang latar belakang pembentukan kantor pertahanan. “Yang pasti kami hanya ikuti aturan yang ada,” kata Yoedhi kepada Tempo di kantorya Jumat 28 Mei 2016. Yoedhi dan jajarannya mengaku heran mengapa isu tentang kantor pertahanan di daerah ini diributkan saat ini. Sebenarnya proses pembentukan kantor pertahanan itu sudah berjalan sejak lima tahun terakhir. Dari segi pelaksanaannya pun sudah ada walau masih bersifat sementara.

Yoedhi mengatakan urusan pertahanan negara diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Fungsi dan tugas Kemenhan pun dipertegas dalam aturan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 8 UU tentang tugas Kemhan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan. Kemhan juga bertugas mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pertahanan, serta pelaksanaan kegiatan teknisnya dilakukan dari pusat sampai daerah namun dengan komando pusat.

Yoedhi mencontohkan dalam hal membuat rencana tata ruang di daerah. Diperlukan pihak Kementerian Pertahanan, selaku mitra kerja pemerintah daerah, untuk menyarankan dan memastikan gubernur mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan rencana rigit tata ruang dan mempertimbangkan keamanan negara. “Misalnya, jangan sampai saat Pemda ingin melakukan pembangunan di daerah, malah menggunakan arena latihan milik TNI,” kata Yoedhi. Padahal di tingkat provinsi dibutuhkan tempat latihan satuan tempur setingkat Batalyon.

Selain itu, fungsi kantor pertahanan di tingkat daerah adalah melakukan pertahanan di bidang non militer terkait pertahanan seperti pertahanan di bidang ideologi, politik, sosiologi, budaya. “Kalau pertahanan di bidang militer kami ada TNI,” katanya.Dahulu, kegiatan yang seharusnya dilakukan Kementerian Pertahanan di tingkat daerah itu dilaksanakan oleh TNI dari Komando Daerah Militer. Namun hal itu tidak sesuai Undang Undang TNI yang menyatakan tentara adalah pelaksana teknis yang dipersenjatai untuk melakukan tugas pertahanan negara. Kewenangan TNI itu pun dicabut melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2012. Sehingga Kemenhan membuat Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) yang melaksanakan tugas Kemenhan di daerah. Pelaksana PPKP ini adalah orang TNI yang sudah tidak masuk dalam struktur TNI, namun berkoordinasi dengan Kemenhan. “Lembaga PPKP perwakilan Kemenhan di daerah yang sudah berjalan, namun sifatnya ad hoc sambil menunggu legalitasnya,” kata Yoedhi.

Setelah menunggu legalitas kantor pertahanan dibahas, akhirnya kepastian bolehnya pembentukan lembaga perwakilan Kementerian Pertahanan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan pasal 48 yang menjelaskan Instansi Vertikal. “Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.”.  “Dalam pembentukan ini tentu kami sudah bekerja sama dengan Kemenpan RB dan instansi terkait,” katanya.

Dengan landasan aturan setingkat Peraturan Presiden, ia pun mengeksekusi aturan itu dengan membentuk secara resmi kantor pertahanan di daerah yang sebelumnya bernama Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) yang juga bersifat sementara. Dari segi infrastruktur, pembentukan kantor pertahanan ini akan dilakukan secara bertahap. Yoedhi mengaku akan memprioritaskan tujuh daerah yang berada di perbatasan serta daerah pemerintahan. Yoedhi belum menjelaskan tentang jumlah petugas yang akan mengisi kantor itu karena masih akan membicarakannya dengan Kementerian Pendatagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Yang pasti kami akan memperhitungkannya dahulu,” katanya.

Pengamat militer dari Universitas Padjajaran, Muradi, menilai pembentukan kantor pertahanan daerah sebagai upaya memisahkan urusan administrasi dan politis dari TNI.”Ini adalah balancing power yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan,” tuturnya.Muradi berkata, hubungan antara kantor pusat pertahanan dan kodam serupa dengan pola hubungan TNI dan Kemhan di tingkat pusat.

Sebagai lembaga sipil, Kemhan dan kantor pertahanan daerah, kata Muradi, membutuhkan transisi untuk dapat beraktivitas tanpa bantuan perwira aktif TNI. Keberadaan perwira TNI di lembaga sipil seperti Kemhan dan kantor pertahanan daerah, menurutnya, harus dipandang sebagai kompetisi normal. “Kalau banyak tentara aktif di sana, itu tantangan bagi warga sipil untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka,” ucapnya.

Memanggil Menhan

Memang bisa saja terjadi kalau para penilai itu tidak mengikuti perkembangan, padahal selama ini institusi TNI dan Kemhan sebenarnya adalah institusi yang paling cepat dalam “merevormasi” diri. Tapi tentu semua itu tidak mesalah dan memang dialektikanya seperti itu. Karena itu Tubagus Hasanuddin mengatakan pemanggilan Ryamizard merupakan kesepakatan dalam rapat internal Komisi Pertahanan yang dihadiri oleh 20 anggota. Dalam rapat yang digelar kemarin itu, peserta mempertanyakan surat permohonan tersebut. Anggota Komisi Pertahanan DPR, Zainudin Amali, menjelaskan saat ini daerah sudah memiliki perwakilan TNI, yakni Komando Daerah Militer (Kodam). Seharusnya, kata politikus Golkar tersebut, Kementerian Pertahanan bisa berkoordinasi dengan Markas Besar TNI. “Belum ada urgensi membentuk Kantor Pertahanan di daerah,” katanya.

Begitu juga Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menganggap kebijakan Kementerian Pertahanan menempatkan anggota TNI aktif di Kantor Pertahanan tidak tepat. Ia mengingatkan TNI seharusnya mempertahankan wilayah dari musuh yang berasal dari luar, “Bukannya justru semakin ke dalam dan seperti memusuhi rakyat,” katanya.Haris mengatakan penempatan anggota TNI di daerah itu membuat pengawasan kepada masyarakat semakin tinggi. “Sepertinya ini lebih ganas dari Orde Baru,” katanya. Seperti kita kemukakan di awal tadi pola “komunikasi di kalangan politisi” saat ini mirip bahasa yang ada di Medsos..belum tahu apa-apa langsung beri komen dan beritanya jadi buah bibir dimana-mana. Padahal Kemhan berjalan justeru sesuai dengan norma UU dan peraturan yang berlaku. Kalau misalnya soal dana belum ada, tentu halnya berbeda. Prioritas bisa didiskusikan diantara sesama.

 

Pertahanan, Perompak Laut Dan Pertahanan di Perbatasan

Oleh harmen batubara

Kerja sama pengamanan kawasan, seperti patroli terkoordinasi, pertukaran informasi serta intelijen, dan adanya kerja sama penanganan kondisi darurat di wilayah perbatasan, kini sudah memperlihatkan hasilnya. Presiden Joko Widodo menyatakan empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf sudah dibebaskan. Keempat warga negara Indonesia tersebut saat ini sudah berada di tangan otoritas Filipina. “Alhamdulilah akhirnya 4 WNI yang disandera sejak 14 Maret lalu sudah dibebaskan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016). Jokowi menuturkan, pembebasan tersebut berhasil dilakukan atas kerja sama antara Indonesia dan Filipina. Termasuk hasil dari pertemuan trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Seperti kita ketahui, kerja sama terkoordinasi[1] ini menjadi bagian penting dari deklarasi yang disepakati, Kamis (5/5/2016), di Yogyakarta oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Mewakili ketiga negara adalah Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menlu Malaysia Dato’ Sri Anifah Haji Aman, Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Zulkifeli Mohd Zin, Menlu Filipina Jose Rene D Almendras, dan Kepala Staf Angkatan Laut Filipina Laksamana Madya Caesar C Taccad.

Perairan Sulu di kawasan segi tiga perbatasan yang jadi penghubung Filipina, Malaysia, dan Indonesia itu adalah jalur ekonomi strategis. Sepanjang  tahun 2015, lebih dari 100.000 kapal melintas di perairan Sulu mengangkut 55 juta metrik ton kargo, lewat lebih dari 1 juta peti kemas berukuran 20 kaki. Perairan Sulu juga menjadi perlintasan 18 juta penumpang kapal.  Jadi kalau ada gangguan di wilayah ini, maka yang kena dampaknya secara langsung adalah ke tiga negara yang bertetangga tersebut.

Kawasan Perbatasan Rawan Bajak dan Perompak Laut

Kisah di perbatasan, khususnya di laut Sulu, adalah kisah para lanun. Kisah para perompak laut secara turun temurun. Lapian dalam bukunya For Better of Worse[2] menuliskan, tahun 1600-an, situasi di sekitar kepulauan Sulu-Mindanao-Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara merupakan salah satu pusat ekonomi dan politik. Dia juga menuliskan, pada era 1700-an dan medio 1800-an, para penjelajah barat masih menyaksikan kekuatan kesultanan Sulu. Adanya tradisi memungut upeti atas kapal-kapal yang lewat di perairan Sulu memang sudah menjengkelkan para penjelajah dari barat itu. Para pengelana dari Spanyol ini malah berani menantang dan melancarkan perang tahun 1851. Sejak itulah wilayah Sulu-Mindanao menjadi panas. Perang Sulu terjadi enam kali hingga kekuasaan Spanyol berakhir tahun 1861.

Pada era tahun 1800 an Lino Miani[3] dalam buku The Sulu Arms Market – National Responses to a Regional Problem mengungkapkan, pihak Jerman dan Inggris pernah berhubungan baik dan memasok senjata bagi Kesultanan Sulu. Pada era itu sebenarnya penyelundupan senjata sudah mulai marak. Pada masa pendudukan AS, Kesultanan Sulu dan Mindanao berada dalam keadaan damai. Namun, setelah Perang Dunia II, wilayah Sulu dan Mindanao kembali memanas. Pada 1970-an, di wilayah itu mulai muncul gerakan komunis, juga para pejuang muslim hingga terbentuknya Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang dipimpin Nur Misuari yang berasal dari etnis Tausug. Saat itu, penyelundupan di kawasan tersebut juga kembali marak untuk membiayai gerakan bersenjata. Pada saat yang sama, migran dari Indonesia serta aktivis keagamaan dari Mesir dan Malaysia juga mulai masuk ke daerah itu. Profil wilayah yang penuh kekerasan dan instabilitas itulah yang kini mewarnai kehidupan di wilayah itu.

Wilayah komunitas kelompok Abu Sayyaf adalah manusia pengelana, para pelintas batas tradisional (jalur-C) antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Tradisi kehidupan seperti itu sudah ada sejak abad ke-15, persisnya ketika Kesultanan Sulu, Mangindano, Brunei, dan sejumlah kerajaan di Nusantara masih berdiri. Pada saat itu pula, praktik merompak laut juga sudah terjadi di kawasan Kepulauan Sulu. Pada zaman itu perompak laut dari Kepulauan Sulu sudah terbiasa mengirimkan armadanya hingga ke pantai utara Pulau Jawa, serta pesisir timur Kalimantan seperti di Kesultanan Berau dan Kesultanan Bulungan. Kegiatan perompak Laut atau Lanun ini bahkan sampai juga hingga ke kepulauan Natuna-Anambas dan ujung timur Selat Malaka.

Saat Amerika Serikat berada di Filipina tahun 1900-an, masyarakat Sulu dan Mindanao sempat meminta berada di bawah status khusus di bawah Amerika Serikat dan terlepas dari Filipina. Namun, usulan itu tidak pernah terwujud. Setelah Perang Dunia II, wilayah Kepulauan Sulu seperti daerah tidak bertuan. Penduduk Kepulauan Sulu didominasi etnis Tausug atau Suluk dan Samal. Hal yang khas dari perompakan laut di kawasan itu adalah kapal berikut muatan dijual terpisah di pasar gelap. Sementara itu, awak kapal dijadikan sandera untuk ditukar uang tebusan. Selain perompakan dan penyanderaan yang sudah berakar berabad-abad, di daerah antara Pantai Timur Sabah dan Kepulauan Sulu juga rawan penyelundupan senjata dan pembuatan senjata rakitan. Kemampuan mereka merakit senjata, tidak kalah dengan rakitan sejenis dari Cipacing Jawa Barat.

Memperkuat Kehadiran TNI di Perbatasan

Dikaitkan dengan dinamika ancaman sesungguhnya gelar pasukan darat TNI[4] saat ini mengandung banyak kelemahan. Gelar TNI itu adalah kelanjutan cara Kolonial yang sebenarnya tidak sesuai tetapi terpaksa dilakukan karena terbatasanya keuangan waktu itu. Karena itu, sudah saatnya dikaji ulang agar dapat lebih menjawab perubahan hakikat ancaman dan kebutuhan negara menghadapi persaingan global yang dinamis. TNI dibentuk tahun 1945, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Dalam catatan sejarah, pada saat pembentukannya, kondisi keuangan negara masih serba kekurangan. Konsep pembentukan dan penataan TNI juga belum memiliki pola yang cukup jelas. Orientasi saat itu adalah sesegera mungkin mengorganisasi tentara pejuang kemerdekaan dalam unit-unit yang lebih teratur, sebagaimana tentara reguler.

Dalam kondisi seperti itu, Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah paling logis, yakni mengambil alih seluruh persenjataan dan perlengkapan pasukan penjajah. Demikian pula seluruh barak, asrama, dan markas komando yang dibangun pemerintahan penjajah Belanda dan Jepang langsung diambil alih dan dijadikan milik pemerintah, untuk kemudian dijadikan aset TNI. Itulah mengapa pada awal keberadaan negara Indonesia, peta kekuatan militer TNI terpusat di kota-kota besar di Jawa.

Komando daerah militer (kodam) di Jawa dibangun sebagai kodam kelas I dengan jumlah pasukan sangat besar, sedangkan kodam di luar Jawa hanya kelas II dengan sedikit pasukan. Pasukan Kostrad sebagai pasukan cadangan strategis sebagian besar berlokasi di Jawa, dilatih, dilengkapi, dan dipersiapkansetiap saat dikirim ke luar Jawa, membantu pasukan setempat. Tanpa disadari, konsep operasi yang dianut benar-benar mengulangi apa yang dilakukan tentara kolonial. Tentara yang terpusat di Pulau Jawa dikirim guna menumpas pemberontakan ke daerah-daerah yang bergolak.

Konsep tersebut ternyata membutuhkan biaya sangat mahal. Kemudian ada kesan dominasi pemerintah pusat (Jawa) digunakan untuk menindas daerah (luar Jawa) dengan kekerasan. Lagipula, mental pasukan yang dikirim tidak prima, jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Faktanya, banyak tuduhan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang terus dipermasalahkan sebagai akibat dari pola operasi semacam itu.

Menurut Wiranto, berdasarkan analisis lingkungan strategis, ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) berupa invasi sangat kecil kemungkinannya. Meski demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap diwaspadai. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas berkaitan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Ancaman serius yang saat ini tengah dihadapi adalah ancaman nontradisional, yang dilakukan oleh aktor non- negara terhadap keutuhan wilayah kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya, antara lain, gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional (perompakan di laut) maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain berskala kecil maupun besar.

Kita harus mampu menetralisasi ancaman tersebut dengan memperkuat penjagaan garis perbatasan wilayah nasional.Konsep pertahanan dengan titik- titik kuat di Jawa harus mulai diubah dengan titik-titik kuat sepanjang perbatasan. Program pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan yang sedang digalakkan Presiden Joko Widodo perlu disinkronkan dengan pembangunan batalyon dan kompi-kompi unit di wilayah baru tersebut sehingga mendapatkan keuntungan ganda.

Pertama, membangun early warning system (tanggap bahaya) di sepanjang wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kedua, menjaga daerah perbatasan dari kemungkinan ancaman tradisional maupun nontradisional. Ketiga, adanya asrama tentara yang dilengkapi dengan sekolahan, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar akan mengundang kedatangan masyarakat untuk mengembangkan permukiman sepanjang perbatasan. Keempat, terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru yang akan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelima, penguasaan daerah oleh pasukan setempat akan lebih efektif dengan biaya relatif lebih murah dengan penguasaan dan pengenalan daerah yang lebih prima, tanpa tergantung dari tentara pusat. Keenam, membantu penyebaran penduduk dan dimungkinkannya pembangunan basis-basis industri baru sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketujuh, mereduksi konflik antaraparat negara di daerah perkotaan.

[1] “Bisnis” Abu Sayyaf dan Solusi Indonesia, harian kompas 9 Mei,2016

[2] Sulu-Mindanao dan Pembajakan, harian kompas 31 Maret, 2016

[3]Ibid

[4] Kaji Ulang Gelar Pasukan TNI Oleh Wiranto, Kompas 25 Februari 2016

Pertahanan, Menjadikan Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Induk

Oleh harmen batubara

Indonesia sebagai negara non blok, filosofinya dalam pertahanan tentu sangat berbeda dengan negara Adi Daya. Negara adi daya dituntut untuk mampu membawa kekuatan militernya kemanapun mereka suka. Salah satu sarana untuk itu adalah Kapal Induk. Kapal induk[1] merupakan Markas Komando yang sekaligus mampu membawa perangkat tempur (pesawat, personil, dan logistik) yang memungkinkan mereka bisa beroperasi sepanjang tahun. Kemampuannya dalam melancarkan serangan juga diimbangi dengan kemampuannya dalam mempertahankan diri. Kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Inggris, namun sampai awal perang dunia kedua negara-negara barat termasuk Amerika Serikat masih belum yakin untuk menggunakannya sebagai kekuatan Angkatan laut utama. Konsep konvensional armada angkatan laut saat itu didominasi oleh Kapal jelajah berat, Kapal jelajah, Kapal perusak (destroyer) dengan ukuran meriam yang cukup besar hal ini memang disebabkan bahwa kapal induk dipandang cukup rentan dan riskan bila digunakan dalam operasi maritim.

Angkatan Laut Jepang (Kaigun) lah tercatat yang menggunakan kapal Induk secara efektif pada awal perang dunia II. Jepang  memanfaatkan Kapal Induk dalam serangan atas Pearl Harbour 9 Desember 1941. Pada saat itu Jepang memiliki 6 kapal induk yaitu Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, dan Zuikaku, dan 2 kapal induk ringan yaitu Hosho dan Ryujo. Setelah Jepang kehilangan 4 kapal induknya pada Pertempuran Midway ( yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu). Sejak saat itu, ofensif-ofensif Jepang tidak lagi menggunakan kapal induk. Mahalkah harga kapal Induk? Untuk saat ini Kapal Induk termahal ya berkisar 150 triliun rupiah (USS Gerald R Ford), untuk kelas biasa harganya bisa mulau dari 15 Triliunan. Sementara untuk biaya operasinya, bisa mulai dari satu triliun – 15 triliun rupiah pertahun. Perlukan Indonesia mempunyai kapal Induk? Menurut saya tidak perlu. Saya setuju dengan Panglima TNI. Tapi kita harus mampu membuat Pulau-pulau Kecil Terluar kita bisa berperan sebagai Kapal Induk.

Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Selam

Kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai bagian poros maritim dunia, haruslah dimaknai dengan mempersiapkan dukungan bagi pengamanan wilayah laut nasional dari berbagai kerawanan yang ada. Sepenuhnya disadari bahwa sebagai negara Kepulauan Indonesia wajib hukumnya memberikan wilayah lautnya sebagai wilayah yang aman untuk dilewati oleh masyarakat internasional; baik itu untuk maksud damai maupun untuk maksud perang dengan segala persyaratan dan konsekwensinya.

Itu artinya Indonesia harus  mampu[2] mengamankan jalur laut dan sumber daya laut nya. Diantaranya harus mampu mengamankan jalur di 12 lautan yang ada di Indonesia. Harus mampu menguasai titik-titik strategis yang meliputi  choke points Selat  Malaka dan 39 selat lainnya yang baik langsung ataupun tidak merupakan jalur utama pendukung kepentingan perdagangan, pergerakan sumber daya energi dan makanan (sea lanes of trade/ SLOT) serta merupakan jalur suprastrategismiliter(sealanes of communications /SLOC).

Terkait hal tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan; TNI akan menempatkan pesawat tempur di Pulau Biak, Papua, untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjadikan pulau-pulau terluar sebagai kapal induk. Di pulau Biak sudah ada landasan pesawat, tetapi belum diisi dengan pesawat tempur berikut sarana pendukungnya. Panglima berencana nantinya pulau-pulau terluar akan dijadikan pangkalan-pangkalan baru dengan memanfaatkan atau membangun sarana pendukungnya.

Menurut panglima, selama ini kekuatan Angkatan Udara (AU) terfokus di Pulau Jawa. Untuk itu pesawat tempur yang selama ini terpusat di beberapa kota seperti di Madiun, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan sebagian akan dipindahkan ke Biak. Ini dimaksudkan agar jumlah pesawat tempur merata di beberapa daerah agar bisa melakukan antisipasi bila musuh datang dari berbagai penjuru.

Sebagai ide apa yang disebutkan oleh panglima ini jelas sangat menginspirasi. Tentu untuk menemukan lokasi yang pas dengan kekuatan pendukungnya tentu perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Terlebih kalau hal tiu dikaitkan dengan pola Komando operasi yang berlaku di NKRI. Selama ini kita mengenal Mabes TNI-kemudian ada Kodam-ada armada-ada Koops AU-ada Kostrad-ada Kopassus- yang dalam implementasinya justeru tidak sederhana atau dengan kata lain memperpanjang tali komando. Keberadaan atau kehadiran komando kekuatan Tri Matra itu masih jauh dari yang seharusnya. Misalnya di perbatasan-ketika ada pesawat tidak dikenal masuk wilayah kedaulatan RI, laporan mesti melalui jalur panjang-prajurit lapangan-komando atas di lapangan-komando atas kewilayahan (Kodam)-Mabes TNI-Kemhan-Kemlu. Seminggu kemudian barulah Kemlu membuat surat protes ke negara si pemilik pesawat yang bersangkutan. Sementara di negara tetangga-begitu pesawat kita mau mendekat perbatasannya- saat itu juga pesawat patroli  mereka sudah menghampiri kita. Sehingga persolan  selesai saat itu juga. Beda sekali kan?

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_induk

[2] source: http://nasional.sindonews.com/read/1002268/18/tni-al-sebagai-pengawal-poros-maritim-dunia-1431921878/2

x

Silahkan Download Buku Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Sangat Mudah. Masukkan Nama dan Email Anda, dan anda akan dituntun untuk Down Load...