Mengembangkan Ketahanan Ekonomi Perbatasan, Mewujudkan Kehidupan Sejahtera Di Perbatasan     

Oleh harmen batubara

Kita paham bahwa wilayah perbatasan kita itu sangat panjang dan terisolasi, karenanya daerah itu perlu di rekayasa dan dikembangkan kemampuan ekonominya. Selama ini kita hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarananya. Padahal kalaupun semua itu bisa dibangun tetapi kalau kehidupan warga yang ada di wilayah itu tidak ikut direkayasa. Hasilnya pasti tidak bisa optimal. Malah semua sarana dan prasarana itu akan jadi muspro.

Dilihat dari sisi pertahanan, wilayah perbatasan kita itu juga sebenarnya belum tertata sesuai kaidah pertahanan yang betul. Dislokasi pasukan kita terkait perbatasan masih jauh dari memadai. Memang kita bukan mau perang sama tetangga, tetapi yang ingin kita katakan kita tidak mempunyai kemampuan daya tembak di sana, kita tidak mempunyai meriam di perbatasan; sementara tetangga punya meriam yang dapat menjangkau ibu kota kecamatan dan kabupaten kita di perbatasan.

Saat ini yang ada barulah sebaran Pos Pam TNI/Polri dengan kekuatan personil sangat terbatas dan tanpa dukungan apa-apa. Kenapa kita katakan begitu, karena memang, di sana tidak ada kemampuan monitoring, tidak punya kemampuan mobilisasi. Pos-pos itu seolah tidak ada bedanya dengan pos-pos Hansip yang kita sudah kenal. Hanya saja Pos batas ini diawaki oleh personil TNI/Polri yang profesional. Tetapi kalau terjadi apa-apa? Mereka juga hanya sebatas sasaran tembak yang empuk.

Mewujudkan Geliat Eknomi Perbatasan

Yang kita bayangkan adalah alangkah idealnya kalau di perbatasan itu pemerintah kita mempunyai keinginan membangun kawasan yang perekonomian yang terintegrasi, baik dengan sesama kabupaten atau kota di dalam negeri sendiri maupun dengan negara tetangga. Kalau hal itu terlalu besar skalanya, maka barangkali yang lebih mudah adalah dengan jalan menempatkan satuan-satuan TNI setingkat Kompi dan pembangunan daerah trans lokal yang bisa saling menghidupi. Kalau kita sebut TNI dengan kekuatan satu Kompi berikut keluarga mereka, maka jelas akan jadi potensi pasar yang sangat berarti bagi wilayah tersebut. Mereka membutuhkan sayuran, ikan, beras dll yang bisa disuplai oleh desa trans. Hanya saja, desa trans ini harus lebih mengutamakan warga lokal atau campuran dengan jumlah yang lebih besar dari warga lokal.

Kita bisa bayangkan bagaimana jadinya wilayah perbatasan kalau misalnya di pulau Sebatik ditempatkan satu kompi marinir, atau di perbatasan Malinau, Nunukan di tempatkan satu kompi infantri. Begitu juga kalau di taruh satu kompi di Muting atau Obrup di Papua dll., selebihnya diperkuat dengan desa-desa trans lokal yang jadi penggerak pembangunan di wilayah tersebut.

Memanfaatkan TMMD Membangun Perbatasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar), mengakui, sangat membutuhan Program Tentara Membangun Desa (TMMD) sebagai salah satu motivator pembangunan di dalam berbagai strata kehidupan. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Kamis (6/3/2014), mengatakan, di Provinsi Kalimantan Barat, Program TMMD diprioritaskan sebagai program pendampingan di dalam pembangunan berkelanjutan di kawasan dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia.

Apalagi “Sekarang berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, Program TMMD sudah bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian maka program TMMD di Provinsi Kalimantan Barat, sudah dapat dimasukkan ke dalam APBD Tahun Anggaran 2015 mendatang,” kata Cornelis. Menurut Cornelis, di kawasan perbatasan Program TMMD yang dibutuhkan seperti penyuluhan dan pembangunan fisik seperti jalan lintas desa, pencetakan sawah, pembangunan jembatan darurat.

Program TMMD nantinya akan disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu yang berhadapan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia. Menurut Cornelis, banyak sekali program pembangunan di perbatasan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, perlu disinergikan dengan TNI baik dari matra laut, udara dan darat. “TNI memiliki sumberdaya manusia yang cukup dan bisa diandalkan untuk berbagai kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, penyuluhan tentang nasionalisme, bela negara dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri,” kata Cornelis.

Terus terang, perbatasan tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi yang lebih utama lagi ya pembangunan warga perbatasan itu sendiri. Mereka harus diberdayakan, mereka perlu diberikan kemampuan untuk memiliki faktor produksi seperti kebun, sawah, ternak dll yang bisa menopang kehidupan mereka. Yang kita hawatirkan pemerintah jangan hanya mempersiapkan sarana dan prasarana saja, tetapi justeru yang lebih penting adalah membekali warganya sendiri agar bisa mandiri dan berkarya. Hal ini sering jadi bahan pertanyaan, yakni bagaimana caranya agar warga perbatasan bisa berproduksi, punya kemampuan produksi, bisa punya kebun, atau punya sawah yang bisa menopang hidup mereka.

Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur serta pasar yang terkoordinasi dengan tetangga di sebelah. Karena bagaimanapun pasar perlu dibuat, sebab di sanalah para pihak akan dapat bertemu dan membangun sinergi ekonomi, yang saling terbuka bagi para pihak di perbatasan. Artinya warga perbatasan bisa ke pasar-pasar perbatasan cukup dengan berbekal Kartu Tanda Penduduk Lokal. Harapan kita BNPP bisa melakukan rekayasa dengan jalan koordinasi lintas sektor dan melakukan pembangunan perbatasan secara terpadu dengan kerangka Asean, dengan demikian kita bisa melihat perbatasan kita itu lebih aman dan sejahtera.

x

Dapatkan Laporan Postur Pertahanan Negara Kepulauan

Caranya Sangat Mudah. Masukkan Nama dan Email Anda dan langsung Down Load...