Home Page

Membangun Kemampuan Mematikan Separatisme

Selama ini kita tidak melihat sesuatu yang khas serta dikemas untuk diperuntukkan bagi penanganan para penggiat separatism. Polanya hanya sejenis “memadam kebakaran”. Kalau persoalannya lagi “mengendap” maka semua berjalan sebagaimana biasa. Tetapi kalau separatism itu muncul, maka dilakukan pulalah operasi “penumpasan” teroris, begitu seterusnya. Padahal kita percaya, kalau pengalaman TNI dan berbagai elemen bangsa lainnya dimanfaatkan dengan tepat, kita percaya Indonesia mempunyai kemampuan yang tidak terbantahkan dalam hal menangani masalah separatism. Sayang kalau potensi semacam itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dalam membangun bangsa.

Tank Harimau, Tank Unggulan Untuk Medan Asia

PT Pindad (Persero) memperkenalkan kendaraan tempur terbarunya TANK HARIMAU pada pameran teknologi industri pertahanan Indo Defence 2018 Expo and Forum di Jakarta, Rabu-Sabtu (7-10/11/2018). Tank medium yang dikembangkan bersama FNSS, perusahaan industri strategis asal Turki, ini siap diproduksi secara massal. Ada dua unit Tank Harimau yang diperkenalkan dalam kesempatan ini. Tank yang diproduksi di Indonesia ditempatkan di dalam area pameran di gedung Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, sedangkan tank yang diproduksi di Turki dipamerkan di lapangan bersama sejumlah kendaraan tempur lainnya.

Impian Indonesia Untuk Membuat Pesawat Tempur Sendiri

Disamping perihal Izin dari AS., perlu juga di garis bawahi bahwa Proyek KFX/IFX yang dimenangkan oleh Konsersium KAI KorSel dengan perusahaan AS-Lockheed Martin. Kita tahu Lockheed Martin juga tengah menangani Program pengadaan pesawat jet tempur canggih dan berbiaya lebih murah, F-35 di AS, juga menghadapi berbagai kendala dan keterlamabatan. Dalam prosesnya ternyata pesawat yang F-35 yang diproduksi Lockheed Martin itu tidak semurah seperti yang direncanakan. Waktu pembuatannya juga molor dari jadwal yang direncanakan. Artinya ada hal hal yang memang perlu di lihat secara lebih realistis kembali agar kerja sama RI-Korsel dalam pengembangan Jet Tempur ini nantinya bisa lebih memberikan manfaat.

Industri Pertahanan Nasional, Bisnis dan Strategi  Samudra Biru

Dengan membeli produksi PT DI, banyak keuntungan yang diperoleh TNI. Misalnya, kalau membeli di luar negeri, seperti AS, pasti banyak pembatasan. Sementara dengan PT DI, minta apa saja akan dikasih. ”TNI juga dapat dukungan purnajual dan bisa tingkatkan kemampuan Indonesia, baik dalam pertahanan maupun lapangan kerja,” kata Budi.
Komandan Pusat Penerbangan TNI AD Brigjen N Wachju Rianto mengatakan, heli NBell 412 EP akan dipergunakan untuk heli angkut dan ditempatkan di Skuadron 31 Semarang. ”Nanti juga akan dilengkapi dengan senapan 30 mm di kiri dan kanan heli. Ini untuk pengamanan saat pendaratan,” ujar Wachju. Asisten Logistik TNI AD Mayjen Wibowo mengatakan, heli NBell 412 EP berkapasitas mesin yang lebih besar serta semua peralatannya sudah digital. Heli ini juga bisa melakukan an auto-pilot hovering, yakni terbang stabil di udara secara otomatis.

Pertahanan Negara,  Poros Maritim dan Industri Pertahanan Nasional

Munculnya pemikiran dan keinginan untuk membangun pertahanan seiring dengan perkembangan poros Maritim Nusantara, secara langsung telah memberikan masukan perlunya penyesuaian dan pemahaman baru terkait pertahanan nasional. Ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan di sini. Pertama, sebagai negara kepulauan, prioritas pertahanan memerlukan pertimbangan lebih besar dialokasikan untuk pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL dan TNI AU karena luasnya area yang harus mereka amankan. Kedua, adanya wacana Menteri Pertahanan, Januari 2014 lalu, untuk membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Apakah wacana itu masih valid? Terutama bila dikaitkan dengan pertumbuhan Ekonomi Indonesia berkisar di pusaran 5 plus persen? Kalau Alut sistanya masih yang itu-itu saja, jelas Kogabwilhan anggak akan bermakna.

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Memperkuat Desa Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan pada: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal mana dilakukan dengan cara mengintregasikan kegiatan : antar pemerintah dan pemerintah daerah; antar pemerintah daerah; antar sektor; antar pemerintah, dunia usaha, dan rakyat; antar ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajeme. Dengan demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lepas dari kerusakan lingkungan yang makin parah. Perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara implisit diatur dalam Chapter 17 dari Agenda 21.

Perbatasan, Saatnya Menata Pertahanan

Seringnya media massa memberitakan perihal berbagai kegiatan di wilayah perbatasan secara tidak seimbang, dan serba sepotong-sepotong sering memberikan kesan seolah-olah wilayah perbatasan kita tidak di jaga sama sekali. Pembangunan ekonomi perbatasan, juga adalah bagian dari pertahnan itu sendiri. Kemudian ada pula yang mempertanyakan masalah pengamanan di wilayah perbatasan dengan berbagai kegiatan yang serba illegal itu? Bagaimana sebenarnya duduk perkara? Seperti apa sebenarnya tingkat koordinasi dan komando trimarta RI di Perbatasan? Sudah seperti apa BNPP dalam mengembangkan Potensi perekonomian perbatasan? Sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK bisa dimanfaatkan oleh Pemda dalam membuka dan menghadirkan peluang ekonomi di perbatasan?

Membuka Potensi Ekonomi dan Memperkuat Pertahanan Di Natuna

Indonesia yang luas, memerlukan system pertahanan yang kuat dan terintegrasi. Sekarang ini, kemampuan negara baru sebatas bisa membiayai personilnya saja. Dalam arti yang sebenarnya, gelar kekuatan TNI kita itu masih bagian dari masalah. Menjadi masalah karena sarana dan prasarananya tidak bisa mendukung. Seperti pasukan TNI kita yang digelar di sepanjang perbatasan. Pos nya sangat sederhana, tidak ada sarana penunjang berteknologi. Posko posko itu tidak beda jauh dari Pos hansip yang kita kenal. Untuk drop logistik mereka saja masih persoalan utama. Untunglah sekarang jalan parallel perbatasan sudah dibangun.Untuk melahirkan TNI yang professional, membutuhkan negara yang kuat secara ekonomi dan terbebas dari korupsi. Kesadaran kearah itu harus ada pada setiap lini kehidupan anak bangsa, khususnya TNI.

Menjaga Marwah Perbatasan

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km dan memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara, perbatasan darat dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Kepulauan Palau. Filipina, Papua New Guinea. Australia dan Timor Leste dari semua Negara tetangga itu belum satupun masalah perbatasannya yang sudah selesai. Dalam hokum internasional perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah negara, dimana mempunyai nilai penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam,  peningkatan keamanan dan keutuhan wilayah.

Melanjutkan Reformasi TNI-Polri, Birokrasi Era Pilkada

Beberapa jenderal militer/ polisi dan birokrat provinsi rela melepas jabatan untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2018. Demikian juga sejumlah dandim, kapolres, dan sekda kabupaten/kota mau menanggalkan jabatan demi memburu kursi bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota. Pelepasan jabatan penting di lingkungan TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) tersebut sebetulnya bukan gejala baru. Pada Pilkada 2015, misalnya, terdapat delapan perwira TNI/ Polri dan 176 petinggi ASN yang ikut berkompetisi merebut jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Malah pada Pilkada 2017 masyarakat dikejutkan oleh mundurnya perwira moncer, Mayor Agus Harimurti Yudhoyono, dari dunia militer demi mengikuti Pilkada DKI Jakarta.

Natuna, Klaim Tiongkok dan Laut Natuna Utara

Dalam pandangan awam, klaim Tiongkok atas Natuna dan kemudian tindakan Indonesia yang mengganti nama Laut China Selatan di utara Natuna dengan nama Laut Natuna Utara adalah bagian dinamika hidup Negara bertetangga. Padahal, Indonesia dan Tiongkok dalam bahasa batas sesungguhnya bukanlah dua Negara yang berbatasan. Bahkan kalaupun dikaitkan dengan “Nine Dash Line China” Indonesia tidak terkait apa-apa dengannya. Tiongkok sejak 12 November 2015 secara terbuka telah mengakui kedaulatan Kepulauan Natuna sepenuhnya berada pada Indonesia.

Panglima Baru Kesejahteraan Prajurit dan Penanganan Saparatisme

Panglima TNI juga kita percaya akan memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional. Juga memiliki komitmen mendukung dan tidak resisten terhadap agenda reformasi TNI yang akan diselesaikan oleh otoritas sipil, termasuk agenda reformasi peradilan militer. Panglima TNI juga perlu mengevaluasi kebijakan TNI terkait berbagai pelibatan TNI dalam ranah sipil melalui berbagai nota kesepahaman (MOU) TNI dengan kementerian dan instansi sipil lainnya. Panglima TNI baru perlu merealisasikan agenda visi presiden terkait lautan Nusantara sebagai bagian dari Tol Maritim Dunia dengan membangun kekuatan pertahanan maritim yang dapat memperkuat pertahanan kekuatan AL, AD dan AU dan memastikan semua Flash Point dan jalur ALKI terproteksi dengan baik.