Wilayah Pertahanan, Panglima TNI Memprioritaskan Kesejahteraan Prajurit

Oleh harmen batubara

Ketika masih calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko berjanji, akan memprioritaskan kesejahteraan prajurit TNI bila dipercaya menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono mengingat kesejahteraan prajurit masih jauh dari harapan. Hal itu disampaikan beliau dalam paparannya di hadapan Komisi I DPR RI saat uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di Gedung MPR/DPR/DPD RI siang ini, Moeldoko menyatakan, untuk menjadikan profesionalisme, prajurit TNI perlu ditingkatkan kesejahteraannya.
Sebagai prajurit militer, kesejahteraan dapat diartikan bahwa prajurit dilengkapi dengan alutsista yang handal juga ergonomis, serta dilatih dan dididik guna mampu bertempur dan menang di medan perang. Di sisi lain, sebagai manusia insan hamba Tuham, prajurit TNI dapat diartikan bahwa prajurit dijamin hak-haknya untuk hidup layak dengan status sebagai prajurit TNI. “Di sisi lain, secara pribadi sebagai seorang prajurit TNI yang memerlukan peningkatan besaran penghasilan, kesejahteraan masih jauh dari harapan,” kata Moeldoko waktu itu.
Prajurit TNI, lanjutnya, sering mengalami kekurangan dukungan remuneratif dan fasilitas primer seperti rumah sakit militer dan perumahan prajurit yang dapat menghambat profesionalisme prajurit.”Kondisi ini menimbulkan paradoks antara profesionalisme dan kesejahteraan. Maka perlu langkah inovasi agar diperoleh keseimbangan di antara keduanya,” kata Moeldoko.

Revitalisasi Konsep Pertahanan Negara

Menurut Moeldoko, pascaperang dingin muncul bahaya keamanan baru, yang dikategorikan human security dan didominasi oleh peranan aktor-aktor non negara yang membahayakan keamanan internasional, regional, dan nasional. “Perpaduan antara bahaya-bahaya keamanan yang bersifat state-centric dan people centered telah menciptakan bahaya keamanan komprehensif, yang mengharuskan kita untuk merevitalisasi konsep pertahanan negara.”
“Tak terkecuali dalam dimensi kepentingan militer, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya,” kata Moeldoko saat menyampaikan visi dan misinya dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta 21 Agustus 2013. Revitalisasi konsep pertahanan negara perlu dilakukan karena adanya kemungkinan timbulnya bahaya keamanan yang berada dalam spectrum wilayah abu-abu yang menjadi objek operasi militer selain perang, semisal penanganan terorisme.

“TNI sadar betul, disamping masih dimungkinkan perang simetrik dengan dominasi keunggulan teknologi, TNI juga siap bila terjadi perang asimetrik yang berkarakter serba tak lazim, tidak terduga dan tidak teratur karena TNI memiliki basis kultural seperti dalam sejarah perang gerilya,” kata Moeldoko.

Selain itu, ungkap siswa terbaik Seskoad-Susreg 32 itu, TNI juga berkepentingan untuk menghayati perang asimetrik karena kondisi negara kepulauan yang sangat rawan infiltrasi, proses demokratisasi, masyarakat yang ekstrapluralistik dan pengaruh global. “Belum lagi krisis penghayatan empat konsensus dasar di kalangan generasi muda yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa,”.
Yang tidak kalah menariknya adalah ide calon panglima ini dalam hal memberdayakan TNI ke depan. Menurutnya ada langkah langkah dramatis yang dapat dilakukan untuk melampaui capaian militer negara ASEAN. Langkahnya adalah mengurangi jumlah personel, memperkuat alutsista modern, dan mengoptimalkan kekuatan siber (cyber). Bisa dimaklumi tiga hal itulah sebenarnya yang sangat krusial dalam memperkaya kemampuan TNI, menjadikannya prajurit professional, disiplin, sejahtera dengan gelar kekuatan yang mencerminkan kekuatan TNI sebagai negara kepulauan.

Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Sementara itu anggota Komisi I Bidang Luar Negeri dan Pertahanan, Susaningtyas Kertopati, berharap Jenderal TNI Moeldoko, meski berasal dari Angkatan Darat, harus bisa memahami dan menyempurnakan Angkatan Laut dan Angkatan Udara saat menjadi Panglima TNI. Untuk Angkatan Laut, saat ini harus menjaga 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, sementara dari jumlah itu, 92 pulau berada di wilayah paling luar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik batas terluar dari pengukuran batas wilayah NKRI.
“Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda Nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi,” kata Susaning.Selain menjaga pulau-pulau itu, TNI AL juga harus bisa menjalankan tugas-tugas militer matra laut. Serta, berupaya melakukan langkah-langkah proaktif lainnya demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan.
Untuk itu, pemenuhan alat sistem pertahanan (alutsista) harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun. Hal ini, agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut dalam bentuk apapun. Saat ini alutsista yang ada belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama dalam atasi penjarahan ikan, logging, dan perompakan. Kita berharap kesejahteraan prajurit TNI akan terus ditingkatkan, tetapi bagaimana realitasnya? Kita hanya tetap berharap agar paparan demi kejayaan TNI itu tetap terwujud.