Industri Pertahanan Nasional, Butuh Komitmen dan Kepemimpinan Kuat

oleh harmen batubara
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan sesungguhnya mengincar pasar industri pertahanan di wilayah negara-negara ASEAN. Potensi pasar di kawasan ini, menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, bisa mencapai nilai US $ 25 miliar. Peluang pasar ini disampaikan Purnomo dalam diskusi Executive Business Breakfast tentang Ke Mana Arah Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia yang digelar Lembaga Kajian Pusat Studi Kebijakan dan Pendampingan Strategis (CPSSA) di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Kamis 23 Mei 2013 lalu.
Menurut Purnomo, proyeksi pasar industri pertahanan di wilayah Asia Tenggara bisa mencapai capai US $ 25 Miliar. Potensi pasar ini, sebaiknya juga dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Apalagi, ASEAN dalah pasar yang besar bagi industri pertahanan. Tapi apakah mudah merebut pasar Asean?

Apa Yang Terjadi ?

Menurut Diandra Megaputri Mengko ,Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. “Persoalan bisnis persenjataan yang menggiurkan sehingga berujung praktik KKN, inkonsistensi kebijakan, hingga kemauan politik yang rendah para pemimpin merupakan sebagian hambatan dalam pengembangan industri pertahanan. Alhasil, pilihan pembelian senjata sering berujung pembelian alutsista dari luar negeri tanpa menghiraukan kemandirian pertahanan”.

Dari sisi sejarah, di masa lalu dan di banyak negara pengadaan Alut Sista adalah peluang besar memperkaya diri sendiri dan rezim para penguasa. Apalagi tidak ada yang bisa mengoreksi bisnis seperti apa yang mereka lakukan. Tetapi era itu sudah akan berahir, kini sudah tiba era reformasi yang semuanya serba transparan dan menjadikan pengadaan alut sista bagi kemaslahatan pertahanan bangsa. Terlebih lagi saat ini mekanisme pembelian persenjataan di Indonesia harus pada UU Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012, kini para aktor keamanan diharuskan membeli persenjataan dari industri pertahanan dalam negeri apabila persenjataan tersebut sudah dapat diproduksi dalam negeri. Apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu membuat persenjataan maka pembelian dari luar negeri harus dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri pertahanan dalam negeri (offset maupun trasfer teknologi).

Purnomo mengatakan, bahwa industri pertahanan RI yang berdiri sejak 1958 dengan cara menasionalisasi industri pertahanan bekas peninggalan asing seperti Inggris dan Belanda sebenarnya sudah maju , tapi kemudian kolaps pada tahun 1997 – 1998 di awal era reformasi. Namun pada tahun 2004 -2010 pemerintah telah memprioritaskan pembangunan industri pertahanan hingga 2024. Namun sebagai pemerhati kita masih melihat belum adanya komitmen yang kuat di K/L terkait untuk mewujutkan suatu industri pertahanan nasional yang kuta. Yang menonjol justeru, semangat mengembangkan berbagai proyek untuk kepentingan sendiri maupun golongan.
Padahal secara sederhana kita ketahui dan juga Menhan mengatakan bahwa “Tidak ada negara di dunia ini yang kuat kalau hanya ekonominya saja yang kuat”. Ia mengatakan bahwa negara yang kuat itu tak hanya ditopang oleh ekonominya yang kuat namun juga harus memiliki industri pertahanan yang kuat dan pertahanan itu tidak bisa sukses hanya bergantung pada industri pertahanannya saja tetapi juga perlu didukung oleh system politik yang kuat dan mapan.

Promosi, Kolaborasi dan Sinergitas

Selain itu, juga mulai dirasa penting tumbuhnya kolaborasi industri pertahanan di kawasan ASEAN. Kolaborasi itu mutlak diperlukan guna terciptanya kemandirian alutsista dan perluasan pembangunan ekonomi dan kemajuan kawasan ASEAN. Masalahnya bagaimana mensinergikannya? Ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama harus ada kolaborasi dan kedua Pemerintah harus bersedia membeli alutsista dari industri kita sendiri serta dapat menerima kekurangan dan kelebihannya. Semua itu harus dimulai dari dalam negeri sendiri, komit dan berjuang untuk maju sebelum berkolaborasi di ASEAN.” kata Purnomo waktu itu.

Dari segi promosi dan kerja sama, kita melihat langkah Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam melakukan safari promosi industri pertahanan ke sejumlah negara di Afrika seperti Uganda, Kenya dan Senegal. Wamenhan antara lain didampingi Dirjen Strategi Pertahanan Mayjen TNI Sonny ES Prasetyo dan Direktur Produk Manufaktur PT Pindad Tri Hardjono.(juli 2013)
Menurut Sjafrie waktu itu, lawatannya atau blusukanya ke Afrika untuk kerja sama pertahanan antar pemerintah yang nantinya ditindaklanjuti dari bisnis ke bisnis. “Kita harus proaktif mencari pasar termasuk ke Afrika. Kunjungan ini merupakan upaya untuk mempromosikan produk industri pertahanan nasional,” katanya. Dipilihnya Uganda karena hubungan dekat Sjafrie dengan Menteri Pertahanan Uganda Kiyonga Crispus.

“Sewaktu saya berkunjung ke Afrika sebelumnya saya ketemu Menhan Crispus yang punya ketertarikan dengan produk pertahanan kita,” katanya. Dari minat tersebut, Sjafrie kemudian membawa pejabat dari PT Pindad dan juga PT Dirgantara Indonesia untuk menindaklanjuti pada kunjungan kali ini. Yang dipromosikan Sjafrie ke Uganda, Kenya dan Senegal berupa peralatan tempur dan nontempur, misalnya saja rompi dan helm prajurit yang sudah mendapat standardisasi PBB. Indonesia bisa menjadi kuat ketika mempunyai sistem politik, ekonomi dan pertahanan yang kuat dan hal itu perlu ditunjang dengan industri pertahanan yang kuat pula (strong defence capability). Saat ini, prioritas kebijakan industri pertahanan dalam negeri adalah meningkatkan kapasitas produksi nasional, meningkatkan transfer teknologi, joint production (produksi bersama) dan ekspor alutsista. Sehingga diharapkan di masa mendatang Indonesia memiliki industri pertahanan dalam negeri yang mandiri yang memiliki mobilitas tinggi dan menjadi alat pemukul yang dahsyat.

Industri pertahanan yang mandiri juga memberikan efek deterrent kuat dan di lain pihak, memberikan multi efek termasuk di bidang ekonomi bagi pembangunan nasional. Indonesia kini mempunyai Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berdiri pada tahun 2010, dan kemudian keberadaannya dikukuhkan dengan lahirnya UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Komite yang dipimpin langsung oleh Presiden ini bertugas menentukan arah strategis pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Didalamnya terdapat lima Menteri Kabinet yang terkait yaitu Menteri Pertahanan sebagai leading sector, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Keuangan.

Kalau lima kementerian ini bisa bersinergi dan pemerintah mau membeli dan memakai produk industri pertahanan dalam negeri sendiri, maka sesungguhnya peluang untuk mempunyai industri pertahanan yang kuat dan maju itu jelas bisa terjangkau. Hanya saja, dalam pelaksanaannya sering terdapat berbagai kebijakan yang pada ujungnya sebenarnya justeru malah mematikan industri pertahanan kita itu sendiri. Ini fakta.

x

Dapatkan Laporan Postur Pertahanan Negara Kepulauan

Caranya Sangat Mudah. Masukkan Nama dan Email Anda dan langsung Down Load...