Home Page

Halusinasi Dwifungsi Ditengah Supremasi Sipil

Penderita halusinasi DFA lupa bahwa militer adalah penyokong utama sebuah negara dalam menjalankan agenda demokrasi, terutama di negara berkembang di mana kaum militer merupakan bagian yang terintegrasi pada negara dengan beragam derajat dan fungsinya. Karena itu, keterlibatan militer dibutuhkan untuk melaksanakan dan menciptakan nation building. Ketakpahaman tentang makna peran militer dalam kukuh, tegak, dan utuhnya demokrasi diikuti kealpaan sebagian mereka pada sejarah perjalanan bangsa—yang sebenarnya terbukti memiliki tentara lebih berwawasan demokratik dibandingkan tentara mana pun di belahan bumi.

Pertahanan Perbatasan : Menjaga Kepentingan Nasional RI

Seperti apa pertahanan RI dalam menjaga Kedaulatannya? Seperti apa pertahanan RI di Perbatasan? Kemampuan pertahanan seperti apa yang kita punya di area Perbatasan serta area Flash Points? Pertahanan negara adalah benteng utama dalam menjaga kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional itu terdiri dari kepentingan nasional Abadi dan termaktub dalam Konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945 yang meliputi Kedaulatan Nasional, Integritas Teritorial dan Keselamatan Bangsa, serta Kepentingan Nasional Dinamis yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis

Pertahanan, Bangga Dengan Produk AlutSista Sendiri

Membangun industri pertahanan dalam negeri bukan hanya untuk meminimalkan ketergantungan kepada negara lain. Namun jauh dari itu. Penguasaan industri pertahanan, seperti di banyak negara, akan meningkatkan penguasaan teknologi yang pada gilirannya memberikan efek berganda terhadap pengembangan industri di luar pertahanan itu sendiri. Hal ini mengingat industri pertahanan selalu memerlukan teknologi yang lebih maju, presisi tinggi serta inovasi. Penguasaan teknologi seperti itu juga akan meningkatkan rasa percaya diri sebagai bangsa. Dalam produksi pesawat, kita memiliki PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Indonesia patut bersukur, produk PTDI telah dibeli sejumlah negara, sahabat antara lain Thailand, Filipina, Malaysia, Brunai dan Senegal. PTDI juga memproduksi helikopter EC725 Cougar (Super Puma) yang memiliki spesifikasi mirip dengan AW 101.

Kogabwilhan, Komando Tri Matra Pertahanan Negera Kepulauan

Satuan TNI Terintegrasi mulai dibangun tahun 2016. Hadi menjelaskan, ke depan Satuan TNI Terintegrasi direncanakan menjadi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Ia menambahkan, walaupun sudah diresmikan, menurut rencana akan banyak pengembangan dilakukan di Natuna.
Komando Tri Mtra atau Komando Wilayah Gabungan telah mulai di rancang pada saat era Presiden SBY. Pada waktu itu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia yang lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Panglima komando akan dijabat oleh jenderal bintang tiga.

Membangun Kemampuan Mematikan Separatisme

Selama ini kita tidak melihat sesuatu yang khas serta dikemas untuk diperuntukkan bagi penanganan para penggiat separatism. Polanya hanya sejenis “memadam kebakaran”. Kalau persoalannya lagi “mengendap” maka semua berjalan sebagaimana biasa. Tetapi kalau separatism itu muncul, maka dilakukan pulalah operasi “penumpasan” teroris, begitu seterusnya. Padahal kita percaya, kalau pengalaman TNI dan berbagai elemen bangsa lainnya dimanfaatkan dengan tepat, kita percaya Indonesia mempunyai kemampuan yang tidak terbantahkan dalam hal menangani masalah separatism. Sayang kalau potensi semacam itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dalam membangun bangsa.

Tank Harimau, Tank Unggulan Untuk Medan Asia

PT Pindad (Persero) memperkenalkan kendaraan tempur terbarunya TANK HARIMAU pada pameran teknologi industri pertahanan Indo Defence 2018 Expo and Forum di Jakarta, Rabu-Sabtu (7-10/11/2018). Tank medium yang dikembangkan bersama FNSS, perusahaan industri strategis asal Turki, ini siap diproduksi secara massal. Ada dua unit Tank Harimau yang diperkenalkan dalam kesempatan ini. Tank yang diproduksi di Indonesia ditempatkan di dalam area pameran di gedung Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, sedangkan tank yang diproduksi di Turki dipamerkan di lapangan bersama sejumlah kendaraan tempur lainnya.

Impian Indonesia Untuk Membuat Pesawat Tempur Sendiri

Disamping perihal Izin dari AS., perlu juga di garis bawahi bahwa Proyek KFX/IFX yang dimenangkan oleh Konsersium KAI KorSel dengan perusahaan AS-Lockheed Martin. Kita tahu Lockheed Martin juga tengah menangani Program pengadaan pesawat jet tempur canggih dan berbiaya lebih murah, F-35 di AS, juga menghadapi berbagai kendala dan keterlamabatan. Dalam prosesnya ternyata pesawat yang F-35 yang diproduksi Lockheed Martin itu tidak semurah seperti yang direncanakan. Waktu pembuatannya juga molor dari jadwal yang direncanakan. Artinya ada hal hal yang memang perlu di lihat secara lebih realistis kembali agar kerja sama RI-Korsel dalam pengembangan Jet Tempur ini nantinya bisa lebih memberikan manfaat.

Industri Pertahanan Nasional, Bisnis dan Strategi  Samudra Biru

Dengan membeli produksi PT DI, banyak keuntungan yang diperoleh TNI. Misalnya, kalau membeli di luar negeri, seperti AS, pasti banyak pembatasan. Sementara dengan PT DI, minta apa saja akan dikasih. ”TNI juga dapat dukungan purnajual dan bisa tingkatkan kemampuan Indonesia, baik dalam pertahanan maupun lapangan kerja,” kata Budi.
Komandan Pusat Penerbangan TNI AD Brigjen N Wachju Rianto mengatakan, heli NBell 412 EP akan dipergunakan untuk heli angkut dan ditempatkan di Skuadron 31 Semarang. ”Nanti juga akan dilengkapi dengan senapan 30 mm di kiri dan kanan heli. Ini untuk pengamanan saat pendaratan,” ujar Wachju. Asisten Logistik TNI AD Mayjen Wibowo mengatakan, heli NBell 412 EP berkapasitas mesin yang lebih besar serta semua peralatannya sudah digital. Heli ini juga bisa melakukan an auto-pilot hovering, yakni terbang stabil di udara secara otomatis.

Pertahanan Negara,  Poros Maritim dan Industri Pertahanan Nasional

Munculnya pemikiran dan keinginan untuk membangun pertahanan seiring dengan perkembangan poros Maritim Nusantara, secara langsung telah memberikan masukan perlunya penyesuaian dan pemahaman baru terkait pertahanan nasional. Ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan di sini. Pertama, sebagai negara kepulauan, prioritas pertahanan memerlukan pertimbangan lebih besar dialokasikan untuk pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL dan TNI AU karena luasnya area yang harus mereka amankan. Kedua, adanya wacana Menteri Pertahanan, Januari 2014 lalu, untuk membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Apakah wacana itu masih valid? Terutama bila dikaitkan dengan pertumbuhan Ekonomi Indonesia berkisar di pusaran 5 plus persen? Kalau Alut sistanya masih yang itu-itu saja, jelas Kogabwilhan anggak akan bermakna.

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Memperkuat Desa Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan pada: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal mana dilakukan dengan cara mengintregasikan kegiatan : antar pemerintah dan pemerintah daerah; antar pemerintah daerah; antar sektor; antar pemerintah, dunia usaha, dan rakyat; antar ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajeme. Dengan demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lepas dari kerusakan lingkungan yang makin parah. Perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara implisit diatur dalam Chapter 17 dari Agenda 21.

Perbatasan, Saatnya Menata Pertahanan

Seringnya media massa memberitakan perihal berbagai kegiatan di wilayah perbatasan secara tidak seimbang, dan serba sepotong-sepotong sering memberikan kesan seolah-olah wilayah perbatasan kita tidak di jaga sama sekali. Pembangunan ekonomi perbatasan, juga adalah bagian dari pertahnan itu sendiri. Kemudian ada pula yang mempertanyakan masalah pengamanan di wilayah perbatasan dengan berbagai kegiatan yang serba illegal itu? Bagaimana sebenarnya duduk perkara? Seperti apa sebenarnya tingkat koordinasi dan komando trimarta RI di Perbatasan? Sudah seperti apa BNPP dalam mengembangkan Potensi perekonomian perbatasan? Sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK bisa dimanfaatkan oleh Pemda dalam membuka dan menghadirkan peluang ekonomi di perbatasan?

Membuka Potensi Ekonomi dan Memperkuat Pertahanan Di Natuna

Indonesia yang luas, memerlukan system pertahanan yang kuat dan terintegrasi. Sekarang ini, kemampuan negara baru sebatas bisa membiayai personilnya saja. Dalam arti yang sebenarnya, gelar kekuatan TNI kita itu masih bagian dari masalah. Menjadi masalah karena sarana dan prasarananya tidak bisa mendukung. Seperti pasukan TNI kita yang digelar di sepanjang perbatasan. Pos nya sangat sederhana, tidak ada sarana penunjang berteknologi. Posko posko itu tidak beda jauh dari Pos hansip yang kita kenal. Untuk drop logistik mereka saja masih persoalan utama. Untunglah sekarang jalan parallel perbatasan sudah dibangun.Untuk melahirkan TNI yang professional, membutuhkan negara yang kuat secara ekonomi dan terbebas dari korupsi. Kesadaran kearah itu harus ada pada setiap lini kehidupan anak bangsa, khususnya TNI.