Blog

50 Tahun ASEAN, Kedamaian di Kawasan Laut China Selatan, Rakhine dan Marawi

Oleh harmen batubara

Dalam usia 50 tahun, Seperti apa sih maknanya dengan rasa damai di Kawasan ?  Terus terang di wilayah ini keberadaan ASEAN sepertinya masih merupakan  sebuah konsep yang diharapkan akan bisa lebih baik dari Masyarakat Eropa ( Uni Eropa,UE). Meskipun memiliki keunikan dan keberagaman, yang tidak dimiliki oleh Eropa Barat, seperti sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksosbud) yang berbeda. Di negara-negara UE, ketika memasuki suatu distrik, termasuk yang di pelosok, akan  ditemui  berbagai symbol tanda hadirnya kebebasan pergerakan bagi warga UE, termasuk untuk bekerja, juga dimudahkan dengan adanya mekanisme satu visa. Semua itu tentu masih jauh dari yang bisa dicapai oleh ASEAN.

Dalam penglihatan saya, dengan sekitar 1.000 sidang per tahun, ASEAN—yang dibentuk melalui Deklarasi Bangkok 1967— merupakan salah satu organisasi internasional yang paling sibuk. Sebagai organisasi regional yang memiliki multi tujuan (poleksosbudkam) memang wajar kalau semua anggotanya—bahkan negara besar dan organisasi internasional lain—berharap banyak dari asosiasi ini. Apalagi dengan Visi 2020–nya: One Vision, One Identity, One Community. Asean memang sudah jadi acara primadona bagi para kalangan Kemlu dari negara-negara anggota ASEAN, dan telah memberikan hampir semua “ajang pencapaian” yang didambakan oleh seorang petugas Kemlu, bepergian, rapat, seminar, dari hotel yang satu ke hotel lainnya sepanjang tahun lengkap dengan honornya. Tetapi setelah 50 tahun, ASEAN masih jauh dari warga akar rumputnya.

Di kawasan Asean sendiri sebenarnya tengah terjadi dinamika hebat, pergolakan social dan ekonomi sebagai akibat tidak langsung dari perubahan kekuatan global yang ada di kawasan. Memang tidak ada terlihat secara nyata, apa pengaruhnya antara peristiwa Rakhine di Kamboja, dan Marawi di Filipina dengan munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan. Memang tidak ada terlihat relevansi secara tidak langsung antara pergulatan kekuatan antara China dan Amerika di Laiut China Selatan serta antara China dengan Amerika terkait test Rudal Korea Utara. Tapi memang terasa keberadaannya.

Baca Juga : Ekonomi Perbatasan Ditengah MEA ASEAN

Dalam bahasa Kemlu, ASEAN memang berhasil memperhalus berbagai konotasi zone of conflict menjadi zona stabilitas meskipun masih jauh dari capaian zona damai seperti dicanangkan dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971. Dalam bahasa mereka, ASEAN juga makin matang dengan kemampuannya menyelesaikan berbagai konflik utama secara damai, seperti kasus Kuil Preah Vihear, Pulau Sipadan-Ligitan, dan Pulau Pedra Branca, melalui mekanisme bilateral, regional, hingga internasional. Tapi apakah masalahnya jadi selesai?

Dari semangat Zona Damai Deklarasi Kuala Lumpur 1971 dan kemudian jadi semangat Kawasan Damai & Sejahtera juga di Kuala Lumpur pada tahun 1997 berharap agar ASEAN menjadi kawasan damai, stabil, dan sejahtera sepertinya masih jauh dari yang diangankan. Konflik bersenjata domestik yang masih jadi bara sekam dan bahkan bergolak di sebagian negara anggota ASEAN, seperti Myanmar (Rohingya), Malaysia (Sabah), Thailand (Patani), Filipina (Marawi,Mindanau), dan Indonesia (Papua), tentu merupakan sesuatu yang jelas mempersulit upaya pencapaian kesejahteraan di kawasan ini. Tapi apa yang bisa dilakukan ASEAN, kalau tidak boleh intervensi terhadap masalah dalam negeri sesama anggota? Bagaimana membangun sentralitas dan kohesivitas ASEAN kalau masing-masing negara anggotanya tidak boleh intervensi terkait dengan masalah Interes/hubungan negara anggota terhadap negara adi daya?

Kerjasama Militer di 50 Tahun Asean

Sentralitas dan kohesivitas negara-negara anggota ASEAN adalah modal persatuan sekaligus pendorong partisipasi warga Asia Tenggara di tengah proses pemantapan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara eksternal, dua aspek itu menjadi sangat penting sebagai sarana untuk mempertahankan kredibilitas serta persatuan antar negara anggota ASEAN di tengah kemungkinan perubahan lanskap geopolitik global. Stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi yang baik bukanlah sesuatu yang alami, tetapi sesuatu kondisi yang membutuhkan upaya untuk menciptakan dan memeliharanya. Apakah capaian seperti itu yang bisa kita sebut sebagai pencapaian nyata dari ASEAN? Boleh juga.

Mari kita coba melihatnya secara lebih detail. Dalam kondisi Lanskap Geopolitik regional yang berubah, maka pemeliharaan perdamaian dan penyelesaian konflik masalah perbatasan antar negara anggota ASEAN tetap merupakan tantangan ASEAN yang dipercaya akan terus mengemuka. Selain itu, sengketa teritorial dan maritim, seperti Laut China Selatan, bila tidak disikapi dengan pas maka ia akan selalu menjadi ancaman tradisional dan merupakan tantangan bagi ASEAN. Persaingan antara negara-negara berkekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia,Jepang  di tengah  bangkitnya China sebagai kekuatan baru jelas akan membawa perubahan kontestasi kekuatan di kawasan serta berpengaruh langsung kepada negara-negara anggota ASEAN.

Di tengah kontestasi kekuatan tersebut, sentralitas ASEAN dalam menghadapi dominasi kekuatan-kekuatan besar harus bisa menerima pengaruhnya terhadap negara anggota ASEAN tersebut tanpa menunjukkan keberpihakan. Keberpihakan pada satu kekuatan akan mengingkari roh kolektivitas ASEAN dan akan memperlemah  sentralitasnya. Namun demikian adalah juga suatu fakta, ASEAN tetap harus bisa menerima keberpihakan negara anggotanya tetapi tanpa melupakan kolektifitasnya? Bisa kah itu?  Di situlah kekuatan ASEAN akan diuji.

Masih ingat dengan ucapan Mantan Menteri Luar Negeri RI, Adam Malik, ”…negara yang lebih kecil di kawasan tak mempunyai harapan untuk memengaruhi pola pengaruh dominasi dari negara-negara besar. Kecuali mereka bertindak kolektif hingga membangun kapasitas untuk membentuk kesatuan, stabilitas, dan tujuan bersama”. Suatu Tujuan Bersama ASEAN yakni terbentuknya Masyarakat ASEAN yang membawa perdamaian, stabilitas, dan kemajuan bagi rakyat secara berkelanjutan.

ASEAN mau tidak mau, tetapi dituntut untuk bisa memahami kedekatan antara negara anggotanya dengan negara-negara besar (Amerika Serikat,Rusia) atau dengan negara China sebagai kekuatan baru di kawasan.Namun demikian negara anggota tersebut tetap menjaga soliditasnya sebagai negara anggota ASEAN. Kemanapun kedekatan hubungan negara-negara anggota ASEAN tersebut tidak jadi masalah, tetapi semaksimal mungkin “mereka” tetap menjaga soliditasnya di ASEAN, minimal tidak menutup jalan untuk “berkomunikasi”. Kalau hal itu di konkritkan dengan konflik Laut China Selatan. Maka negara-negara anggota ASEAN yang pro dengan China dan yang pro dengan Amerika harus tetap memperjuangkan agar kawasan ini bebas dari konflik bersenjata, tetapi sebaliknya justeru ikut aktif untuk mempengaruhi negara besar “sahabat” tersebut agar tetap berkomitmen menjaga kedamaian di kawasan. Masalahnya? Apakah itu bisa? Itu tentu lain lagi.

Masyarakat ASEAN juga memberikan kapasitas kepada ASEAN untuk menciptakan mekanisme keamanan dan ekonomi kawasan untuk peningkatan kesejahteraan di ASEAN. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pembangunan Masyarakat ASEAN menjadi kunci bagi ASEAN guna menentukan arah masa depan kawasan. Dalam konteks internal, pembangunan Masyarakat ASEAN agar lebih bermanfaat bagi masyarakat menjadi perhatian utama sekaligus tantangan. ASEAN harus memastikan agar pembangunan Masyarakat ASEAN menjadi proses yang inklusif, yang berpusat dan berorientasi pada rakyat. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan perlu ditingkatkan melalui mekanisme di badan sektoral dan konsultasi di tingkat nasional. Penguatan kerja sama dalam bidang yang melingkupi kepentingan masyarakat, seperti HAM, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi mikro, kecil, dan menengah perlu dapat perhatian lebih guna menjamin manfaat Masyarakat ASEAN dirasakan oleh semua lapisan.

Di saat yang sama, ASEAN perlu menjadi organisasi yang proaktif dan responsif atas berbagai dinamika di kawasan. ASEAN perlu memberikan solusi bersama bagi kasus  “perang saudara” di Marawi dan pembangunan kembali atau rekonsiliasi di Rakhine State guna mencegah munculnya instabilitas kawasan. Paradigma prinsip non-intervensi harus bisa dijembatani, harus terus dikembangkan semangat saling membantu untuk memastikan adanya manfaat yang bisa didapatkan. Artinya di satu sisi “negara anggota ASEAN” yang punya masalah tetap punya kewenangan untuk menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Tetapi ASEAN juga sudah siap mempasilitasi “mereka” untuk bisa saling berkomunikasi dalam semangat  “menemukan Solusi” yang baik bagi sesame mereka. Yang perlu dihindari adalah jangan sampai kekuatan Senjata ASEAN dimanfaatkan untuk kepentingan negara anggota. Konflik dalam satu negara anggota harus dilihat sebagai masalah “perang saudara” antar sesama.ASEAN sebaiknya hanya sebatas fasilitator serta memanfaatkan “soft power”.

Mengelola berbagai potensi konflik, memperkokoh kemandirian, serta menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN menjadi Upaya konkrit yang perlu terus diperjuangkan dan senantiasa perlu diperkuat. Memang harus diakui setelah 50 tahun terbentuk, ASEAN sejatinyabelum  berhasil menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan serta mendorong kemajuan ekonomi dan social sesuai harapan. Tetapi ASEAN masih terus berproses untuk tetap bisa memelihara semua perbedaan yang ada secara arif untuk kemudian mencari solusi yang baik bagi sesama. Dengan memahami ASEAN dan semua upaya untuk bisa membawa kawasan ini ke arah yang lebih baik. Kita percaya, selagi proses itu masih berjalan, semasih ASEAN masih terus berupaya, maka kita percaya Kedamaian dan kesejahteraan itu pasti lebih terasa. Meski masih dalam proses mencapainya.

Leave a Reply