Posted on December 6th, 2011 by
harmen in
Pertahanan,
wilayahpertahanan
Setidaknya ada tiga provinsi di Indonesia yang bisa menjadi dasar pertimbangan mengapa Indonesia seharusnya menerapkan desentralisasi asimetris. Ketiga provinsi ialah DI Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Sebagaimana diketahui, secara legalitas, otonomi daerah kita hanya mengenal dua sistem, yaitu otonomi khusus (otsus) dan otonomi daerah (otda) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam sistem otsus, mekanisme berjalan menurut bingkai perundangan yang dirancang dengan memperhatikan kekhususan tertentu...
Read More
Posted on November 27th, 2011 by
harmen in
Pertahanan,
wilayahpertahanan
Hal ini menjadi penting karena dewasa ini ada perkembangan dramatis dalam penambahan Alutsista TNI dikaitkan dengan adanya “obral” Alut Sista di pasar Eropa terkait dengan resesi ekonomi. Masih ingat Program Modernisasi TNI Hingga 2014 Program modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI hingga tahun 2014 memerlukan dana sebesar Rp 99 triliun. Selain dipenuhi lewat APBN, kebutuhan dana tersebut juga akan dipenuhi lewat pinjaman luar negeri
...
Read More
Posted on November 20th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Dengan duduknya Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, sekilas saya melihat besarnya peluang bagi Industeri strategis Nasional dari perhelatan KTT Asean kemarin dan bisa jadi untuk even-even yang sama di kemudian hari. Sebuah pemandangan sederhana tapi sungguh membanggakan muncul di sela keriuhan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-19 ASEAN dan KTT Ke-6 Asia Timur di Nusa Dua, Bali, 13-19 September 2011. Karena hadirnya sejumlah kendaraan tempur baja 6 x 6 Anoa buatan PT Pindad diposisikan di sejumlah tit...
Read More
Posted on November 15th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Mengikuti “debat Politik” di Papua tidak akan pernah selesai. Tetapi pada dasarnya Politik Papua adalah dagang “kekuasaan” yang dibungkus dalam format sesuai ritme pemerataan kesejahteraan di Papua. Otonomi khusus misalnya, dalam porsi yang luar biasa telah memberikan “rezeki” yang melimpah kepada jajaran aparat Pemda Papua, tetapi sebaliknya tidak mampu dan kurang memanusiakan jajaran non formal atau jajaran tetua adat. Korupsi dan penyalah gunaan dana pembangunan terus terjadi kare...
Read More
Integrasi Sosial
Kepala UP4B Akui Papua memang baru Terintegrasi secara Teritorial (Kompas,12/11/2011) Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Bambang Dharmono menegaskan, UP4B mendorong integrasi sosial di Papua dan mengesampingkan pendekatan keamanan. Warga Papua belum terintegrasi secara sosial dengan bangsa Indonesia sampai saat ini.
”Papua baru terintegrasi secara teritorial, tidak secara sosial. Papua harus setara dengan bagian lain dari Indonesia. Kalau integrasi sosial tidak terjadi, bisa mengancam integrasi teritorial,” ungkap Bambang di Jakarta, Jumat (11/11).
Untuk langkah pertama, Bambang menggelar sosialisasi di Papua. Selanjutnya, UP4B mendorong penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat di Papua serta memerangi korupsi yang membuat pelbagai program dan inisiatif pemerintah pusat belum mencapai hasil yang diharapkan selama ini.
Bambang, dalam jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, juga berjanji akan mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bertugas menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua pada masa silam. Pembentukan komisi itu akan membuat pelaksanaan otonomi khusus menjadi lebih efektif.
Click here for more >>
Posted on November 4th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
UP4B segera menyempurnakan otonomi khusus dengan mendorong penerbitan peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan daerah khusus, sebagaimana diamanatkan UU No 21/2001. Peraturan daerah khusus harus dihasilkan oleh masyarakat Papua serta mengatur pengalokasian dana otonomi khusus dan pengawasan sosial, hukum, dan politik terhadap penggunaan dana otonomi khusus.
...
Read More
Posted on October 25th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Masalah MOU Tanjung Datu dan semua Garis Batas RI-Malaysia di Pulau Kalimantan sama sekali belum di ratifikasi oleh DPR-RI dan sesuai dengan UURI maka wilayah Tanjung Datu dan semua garis batas yang ada di sana masih belum ditetapkan statusnya. Secara teknis penetapan garis batas yang mengikuti Watershed di daerah itu juga menyalahi esensi Traktat 1891;1915 dan 1928 sebab pada Traktat itu garis batas bukan hanya bercorak “watershed” tetapi ada juga tipe “ Garis Lurus” dan “Sisi Kanan ...
Read More
Posted on October 17th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Masalah Dana kerja dan keterbatasan kemampuan manajemen merupakan persoalan mendasar dalam industri strategis pertahanan dan BUMN
...
Read More
Posted on October 8th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Hari ini TNI genap berusia 66 tahun. Saat yang tepat untuk melihat ke belakang: tentang semua yang telah diperbuat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, serta menata langkah menuju masa depan. Ibarat perjalanan kapal, inilah saatnya compass checking.
...
Read More
Posted on October 3rd, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Selama ini terbatasanya anggaran sering kali kita lihat sebagai penyebab keterbatasan gerak dan sinergitas TNI, padahal mestinya tidak semua dapat dilihat seperti itu. Banyak masalah mendasar yang sudah perlu di kaji ulang tentang system pertahanan yang kita miliki. Misalnya gelar Kotama antar matra ( Kodam-AD, Armada-AL dan Koops-AU), sampai dimana kemampuan sinergitasnya. Untuk Kodam yang memiliki perbatasan misalnya, apakah gelar (dislokasi) dan dukungan yang ada sekarang sudah pas. Misalnya ...
Read More
Posted on September 26th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Dalam berbagai gagasa Indnonesia sebenarnya sudah mantap untuk mengembangkan industry pertahanannya dengan memanfaatkan pemenuhan kebutuhan Alutsista sendiri serta merancang pembiayaan sendiri dan berbagai fakta memperlihatkan hal itu mulai memberikan manfaat nyata baik secara angka maupun iklim kerjasama yang semakin baik. Berbagai negara sahabat juga datang memberikan kesediaan kerjasama. Misalnya dari Rusia, mereka ingin menjalin hubungan produksi bersama peralatan militer dengan Indonesia....
Read More
