Cart

Pertahanan

Post thumbnail

Pertahanan, Memaknai Perubahan Lingkungan Strategis Indonesia

Namun, beberapa tahun terakhir, empat perubahan arus strategis di kawasan mengharuskan kita mengkaji ulang asumsi ini. Pertama, kembalinya pertarungan politik negara-negara besar di tengah melemahnya berbagai institusi kawasan. Perang Amerika Serikat di Irak dan Afganistan, dan lalu munculnya Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), telah menggoyahkan stabilitas sistem internasional dan mendorong berbagai kekuatan kawasan, seperti Tiongkok dan Rusia, untuk menjalankan politik luar negeri agresif dan revisionis. Menguatnya peran ekonomi dan militer Tiongkok juga mendorong “normalisasi” Jepang sebagai kekuatan militer dan peningkatan peran keamanan dan politik India dan Australia di kawasan.

Continue Reading

Pertahanan, Satgas Pemberantasan Ilegal Fishing Manjaga Martabat Bangsa

Berdasarkan peraturan, Satgas berwenang untuk menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kemlu, Kemhub, TNI AL, Polri, PPATK, dan BIN.
Selain itu, Satgas juga berkompeten untuk membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan Satgas dan melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari TNI AL, Polro, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bakamla yang sudah berada di dalam Satgas.

Continue Reading

Pertahanan, Mengoptimalkan Wilayah Pertahanan Negara

PP ini menyebutkan, pada masa damai wilayah dimaksud digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Sementara dalam keadaan perang wilayah dimaksud digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang. Wilayah Pertahanan sebagaimaana dimaksud, terdiri atas: a. Pangkalan militer atau kesatrian; b. Daerah latihan militer; c. Instalasi militer; d. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. Kepentingan pertahanan udara.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan, Kebangkitan Pahlawan, stabilitas,  keterbukaan dan Innovasi

Masalah kita tentu bukan hanya inovasi. Kita masih menyimpan dua persoalan utama: stabilitas dan keterbukaan. Stabilitas menuntut toleransi dari berbagai sisi, sementara keterbukaan adalah ruh dari demokrasi. Peristiwa di Papua dan Aceh baru-baru ini sungguh menyadarkan bahwa kita harus belajar lagi tentang toleransi, sementara demokrasi kita memang masih berusia belia. Sebagai mantan Panglima TNI, saya pernah merasakan bagaimana rumitnya bermain di ruang sempit di antara keduanya dengan harus tetap menjaga keseimbangan nilai-nilai kedua hal tersebut.
Mengingat kondisi tersebut, saya sepakat program bela negara masih kontekstual dilaksanakan untuk memberikan penyadaran bahwa bangsa ini bisa menjadi besar jika kita memiliki kedisiplinan serta visi yang kuat seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan kita. Disiplin yang kuat, visi yang jauh ke depan, serta semangat juang yang tak pernah menyerah akan menghasilkan karya yang inovatif untuk memulai hadirnya kemakmuran sebuah bangsa. Hal ini telah dibuktikan oleh 180 animator anak bangsa, yang dengan segala totalitas menghadirkan film Battle of Surabaya, yang dirilis tiga hari setelah film Jenderal Soedirman tayang di bioskop.

Continue Reading

Pertahanan, Bela Negara Dalam Bingkai Kebersamaan

Luasnya definisi ancaman nasional bermuara dari Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2002 yang menjabarkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara bersifat ”multidimensional”. UU ini sangat komprehensif, tetapi terjebak stabilitas negara ala militer sehingga semua permasalahan dan dinamika sosial dianggap ancaman terhadap kedaulatan negara. Padahal, tak semua permasalahan sosial dapat dianggap serangan atas kedaulatan negara. Diskursus militerisme ini sangat kentara dalam pidato Menhan yang menyebutkan bahwa ”negara membolehkan demonstrasi, sekarang negara meminta warganya bela negara”. Pernyataan itu meletakkan demonstrasi pada kutub yang berseberangan dari kecintaan kepada negara. Dari sudut pandang prinsip republik demokratis, setiap bentuk demonstrasi akan dilihat sebagai upaya sipil untuk memperbaiki negara—sebuah upaya demokratis dalam mencintai negara.

Continue Reading

Pertahanan, Modernisasi Untuk Mengimbangi Perubahan Zaman

Untuk pertama kali, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara HUT TNI yang digelar di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Senin (5/10). Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi menjadi komandan upacara, tugas yang biasanya dilaksanakan perwira menengah berpangkat kolonel.
Hal baru lainnya adalah ribuan warga memadati lokasi acara untuk menyaksikan atraksi militer tersebut. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutnya pesta rakyat.
Inklusivitas peringatan kali ini sejalan dengan tema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”.
Sejak subuh warga Banten berduyun-duyun datang ke lokasi peringatan yang terletak tak jauh dari pelabuhan penyeberangan Merak. Sebagian datang menumpang truk militer dan ada juga yang berjalan kaki. Akses menuju dermaga pun sempat macet sepanjang 5 kilometer.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan, TNI Menuju 70 Tahun Kedua

Pada satu sisi perintah Presiden Jokowi di atas menunjukkan konsistensinya dengan janji yang disampaikan pada masa kampanye dahulu. Bahwa, secara bertahap dan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional, anggaran pertahanan TNI akan ditingkatkan hingga nantinya mencapai 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibanding 0,89 persen saat ini. Tetapi pada sisi lain, kondisi perekonomian kita sekarang pada situasi yang memerlukan kalkulasi keuangan yang hati-hati karena ruang fiskalnya yang lebih sempit dibanding masa sebelumnya. Padahal, setiap pesawat terbang atau peluru kendali yang maudibeli dihitung dalam mata uang dollar.
Ini terasa sekarang pada saat berbagai kementerian/lembaga (K/L) mulai membahas APBN 2016. Kementerian Pertahanan (Kemhan) salah satu dari sedikit kementerian yang selama lima tahun terakhir menikmati peningkatan anggaran cukup tinggi. Bahkan untuk pertama kali sejak 1962, anggaran pertahanan tahun 2012 jadi nomor satu, senilai Rp 64,4 triliun, mengalahkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 61,2 triliun) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Rp 57,8 triliun). Setelah itu, hingga 2014 peningkatannya cukup signifikan sejalan dengan cita-cita membangun Minimum Essential Force (MEF).

Continue Reading