Cart

Pertahanan

Memperkuat Kodam Luar Jawa, Pendekatan Kesejahteraan dan Pertahanan

“Kehadiran personel TNI Kodam Papua Barat akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor pertanian provinsi tersebut,” jelasnya. Kita harus mampu menetralisasi ancaman tersebut dengan memperkuat penjagaan garis perbatasan wilayah nasional.Konsep pertahanan dengan titik- titik kuat di Jawa harus mulai diubah dengan titik-titik kuat sepanjang perbatasan. Program pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan yang sedang digalakkan Presiden Joko Widodo perlu disinkronkan dengan pembangunan batalyon dan kompi-kompi unit di wilayah baru tersebut sehingga mendapatkan keuntungan ganda.

Continue Reading

Pertahanan Kedaulatan, Kaji Ulang Gelar Pasukan TNI

Komando daerah militer (kodam) di Jawa dibangun sebagai kodam kelas I dengan jumlah pasukan sangat besar, sedangkan kodam di luar Jawa hanya kelas II dengan sedikit pasukan. Pasukan Kostrad sebagai pasukan cadangan strategis sebagian besar berlokasi di Jawa, dilatih, dilengkapi, dan dipersiapkansetiap saat dikirim ke luar Jawa, membantu pasukan setempat. Tanpa disadari, konsep operasi yang dianut benar-benar mengulangi apa yang dilakukan tentara kolonial. Tentara yang terpusat di Pulau Jawa dikirim guna menumpas pemberontakan ke daerah-daerah yang bergolak.

Continue Reading

Sinergi Bisnis dan Pertahanan, Kereta Cepat di Kawasan Halim

Secara prosedural, alih fungsi wilayah pertahanan dapat dilakukan sepanjang dinilai tak efektif dan tak efisien untuk kepentingan pertahanan, serta terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar (pasal 44). Untuk kepentingan pertahanan, keberadaan permukiman prajurit di kawasan Halim dinilai efektif dan efisien. Para prajurit dapat menjaga, memelihara, dan mendayagunakan seluruh aset dan instalasi pertahanan udara di Halim, seperti Komando Operasi AU I yang membawahi beberapa skuadron pesawat, termasuk skuadron angkut VIP/VVIP; Korps Pasukan Khas, dan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang mengoperasikan satuan radar dan gelar kekuatan rudal. Kedekatan prajurit dengan instalasi militer sangat penting karena, terutama dalam pertempuran udara, dalam tempo sekian menit dan detik menentukan hasil operasi.

Continue Reading
Post thumbnail

Wilayah Pertahanan, Arti Sebuah Kedaulatan         

Salah satu isi perjanjian Westphalia, yang jadi tonggak sejarah dan praktik hubungan dan hukum internasional, ialah adanya pengakuan kedaulatan negara tanpa campur tangan negara lain. Ini yang kita sebut sovereignty of state. Konsep kedaulatan negara inilah yang mengubah konstelasi politik global dan meneguhkan prinsip kesederajatan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini.
Kedaulatan negara memiliki dua unsur utama: (1) pemegang kedaulatan (negara) secara mutlak memiliki otoritas dan (2) kedaulatan negara ditandai dengan adanya teritori, di mana otoritas mutlak itu dijalankan secara penuh. Kedua unsur ini acapkali dipostulatkan secara hukum dengan istilah supreme authority within a territory. Bagi filosof RP Wolff, otoritas adalah ”The right to command and correlatively the right to be obeyed.”

Continue Reading
Post thumbnail

Ekspor Kapal Strategic Sealift Vessel, Simbol Kemampuan Industri Strategis Nasional

Semua proses pembuatan kapal SSV itu dimulai dengan pemotongan baja pertama pada 22 Januari 2015 dan peletakan lunas kapal (keel laying) pada 5 Juni 2016. PT PAL juga bekerja sama dengan galangan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea. Kapal SSV untuk Filipina itu mirip dengan KRI Banda Aceh, tetapi dengan ukuran lebih kecil. Kapal berjenis landing platform dock (LPD) atau Landing Shift Tank yang dapat mengangkut 621 orang. Selain itu, kapal ini bisa mengangkut kapal patroli, helikopter, dan tank.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan, Pemberdayaan SDM Perbatasan Dalam Perspektif Antropologi Pertahanan

Perbatasan Dalam Konteks Pertahanan
Jika kita membahas isu perbatasan dari tinjauan konteks pertahanan, idealnya kita tidak hanya memandang dari pendekatan security (keamanan) saja, namun juga harus menyentuh aspek prosperity (kemakmuran). Dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan, kedua aspek ini saling berkaitan. Jika masyarakat di wilayah perbatasan dikatakan aman secara fisik namun tidak sejahtera maka juga akan berimplikasi terhadap instabilitas keamanan itu sendiri. Kesejahteraan merupakan tangible factor yang juga sekaligus menjadi intangible factor yang perlu dijadikan konsiderasi dalam penanganan perbatasan.
Sebagai contoh, sebagaimana yang sempat dikupas terdahulu mengenai kondisi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kita tahu bahwa hingga saat ini terjadi disparitas yang cukup besar dari sisi perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai indikator ekonomi termasuk infrastruktur yang berada di sana. Kondisi pelabuhan-pelabuhan udara maupun pelabuhan laut sangat jauh tertinggal dengan yang telah dibangun oleh Pemerintah Malaysia di wilayahnya. Belum lagi akses masyarakat lokal terhadap pendidikan, perdagangan, kesehatan dan sejumlah fasilitas publik lain, yang masih sangat terbatas.

Continue Reading

Pertahanan, Membangun dan Menghadirkan Kesejahteraan Bagi Rakyat Papua

Penggiat OPM itu selalu mengingat semangat mempersiapkan untuk memerdekakan diri sebelum Indonesia menyebut bagian ini sebagai wilayahnya di tahun 1961. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pada tahun tahun 1961 an hubungan Indonesia-Belanda makin panas bertepatan pada tahun pertama pemerintahan Kennedy di Amerika. Semangat Belanda waktu itu adalah daripada menyerahkan Papua ke Indonesia, Belanda lebih baik memilih membentuk sebuah dewan persiapan kemerdekaan ”Nieuw-Guinea” atau Papua; tetapi pada waktu yang sama justeru dibalas Bung Karno dengan mengumumkan TRIKORA 19 Desember 1961.

Continue Reading