Lingkungan Strategis

Badan Intelijen Pertahanan, Menemukan Biang Musuh Negara

Selama ini di lingkungan Kemhan DitjenStrahan yang mengumpulkan data intelijen yang diperoleh dari jajaran BAIS dan BIN dll yang dikirimkan, dan atau dikoordinasikan dengan agen-agen intelijen yang berada di dalam dan luar Indonesia. Tujuannya untuk mendukung proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan kementerian pertahanan negara itu, serta merencanakan operasi angkatan bersenjata RI sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih (5 tahunan) dan Kebijakan Pertahanan maupun Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pertahanan.

Continue Reading

Pertahanan di Perbatasan, Mencintai Ujung Negeri

Belum banyak buku ditulis terkait perbatasan. Karena itu ada baiknya saya memperkenalkan buku berikut ini. Cinta Ujung Negeri, Menjaga Kedaulatan Bangsa. Buku yang memperkenalkan perbatasan dari sisi pertahanannya. Perbatasan sebagai pintu masuk formal ataupun nonformal belum teroptimalkan dengan baik.Kawasan perlintasan perdagangan dunia yang begitu strategis, sampai saat ini baru bisa dimanfaatkan oleh negara Singapura dan sebentar lagi Malaysia, dua negara tetangga yang mampu menyuguhkan layanan, sarana dan prasarana kelas dunia dengan cita rasa dan keramah tamahan dari timur. Padahal dari segi apapun, kalau Indonesia bisa menata diri, dan bersolek rupa maka dibandingkan dengan negara manapun di sekitarnya pastilah tetap jauh lebih unggul. Indonesia mempunyai wilayah perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga. Lagipula sampai saat ini masih ada banyak sekali masalah penegasan batas yang belum selesai, baik di perbatasan darat maupun di perbatasan laut.

Continue Reading

Pertahanan, Memaknai Pembentukan Pertahanan Daerah

Padahal sudah ada Perpres tentang itu, beliau mungkin lupa dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan. Pada pasal 48 tertulis dengan jela : “Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Continue Reading

Pertahanan, Perompak Laut Dan Pertahanan di Perbatasan

Pertama, membangun early warning system (tanggap bahaya) di sepanjang wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kedua, menjaga daerah perbatasan dari kemungkinan ancaman tradisional maupun nontradisional. Ketiga, adanya asrama tentara yang dilengkapi dengan sekolahan, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar akan mengundang kedatangan masyarakat untuk mengembangkan permukiman sepanjang perbatasan. Keempat, terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru yang akan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelima, penguasaan daerah oleh pasukan setempat akan lebih efektif dengan biaya relatif lebih murah dengan penguasaan dan pengenalan daerah yang lebih prima, tanpa tergantung dari tentara pusat. Keenam, membantu penyebaran penduduk dan dimungkinkannya pembangunan basis-basis industri baru sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketujuh, mereduksi konflik antaraparat negara di daerah perkotaan.

Continue Reading

Pertahanan, Menjadikan Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Induk

Kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai bagian poros maritim dunia, haruslah dimaknai dengan mempersiapkan dukungan bagi pengamanan wilayah laut nasional dari berbagai kerawanan yang ada. Sepenuhnya disadari bahwa sebagai negara Kepulauan Indonesia wajib hukumnya memberikan wilayah lautnya sebagai wilayah yang aman untuk dilewati oleh masyarakat internasional; baik itu untuk maksud damai maupun untuk maksud perang dengan segala persyaratan dan konsekwensinya.
Itu artinya Indonesia harus mampu mengamankan jalur laut dan sumber daya laut nya. Diantaranya harus mampu mengamankan jalur di 12 lautan yang ada di Indonesia. Harus mampu menguasai titik-titik strategis yang meliputi choke points Selat Malaka dan 39 selat lainnya yang baik langsung ataupun tidak merupakan jalur utama pendukung kepentingan perdagangan, pergerakan sumber daya energi dan makanan (sea lanes of trade/ SLOT) serta merupakan jalur suprastrategismiliter(sealanes of communications /SLOC).
Terkait hal tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan; TNI akan menempatkan pesawat tempur di Pulau Biak, Papua, untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjadikan pulau-pulau terluar sebagai kapal induk. Di pulau Biak sudah ada landasan pesawat, tetapi belum diisi dengan pesawat tempur berikut sarana pendukungnya. Panglima berencana nantinya pulau-pulau terluar akan dijadikan pangkalan-pangkalan baru dengan memanfaatkan atau membangun sarana pendukungnya.

Continue Reading

Pertahanan, Perompak Laut di Perbatasan-Negara Jadi Tersandra

Mengawal Kedaulatan Apa yang terjadi saat ini adalah adanya kekuatan TERORIS PEROMPAK BAJAK LAUT yang memanfaatkan “situasi” demi kepentingan mereka. Padahal dalam hal pertahanan, suatu saat bisa terjadi justeru kekuatan militer yang saling bertetangga saling berhadapan di perbatasan. Hal seperti itu, tentunya sudah merupakan bagian dari “ramalan pelibatan” dalam mempersiapkan “gelar kekuatan TNI” di wilayah perbatasan. Sebab jangan lupa, konflik yang paling mungkin terjadi saat ini adalah konflik yang bermula terkait persoalan perbatasan. Idealnya pertahanan Indonesia itu sangat sederhana, yakni adanya kemampuan memonitor wilayah kedaulatan RI selama 24 jam secara terus menerus; dan mempunyai kemampuan menggerakkan pasukan minimal setingkat kompi ke dua TROUBLE SPOT secara bersamaan. Sekarang ini? Kemampuan seperti itu TNI kita belum punya.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan di Flash Point, Menghadirkan Tri Matra di Perbatasan

Perampok Laut Juga Mulai Masuk.
Perbatasan di Flash point kini jadi berita, dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Kelompok Abu Sayyaf membajak kapal jenis tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 di perairan Languyan Filipina pada Sabtu 26 Maret 2016. Sebanyak 10 WNI menjadi tawanan kelompok milisi tersebut dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar. Berselang beberapa hari, terjadi lagi pembajakan terhadap kapal berbendera Indonesia lainnya, yakni kapal Tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi pada Jumat (15/04) pukul 18.31 waktu setempat, saat kapal dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Kelompok pembajak menculik empat ABK dan menembak satu orang. Masalahnya jadi memanjang karena? Filipina tidak atau belum mengijinkan TNI masuk wilayahnya untuk membebaskan Sandra. Filipina juga tidak menganjurkan RI bayar tebusan guna bebaskan sandera dan Militer Filipina masih upayakan pembebasan sandera Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, kita berdoa semoga Sandra dapat selamat dan bertemu kembali dengan keluarganya.

Continue Reading