prioritas pertahanan

Perbatasan RI-Timor Leste, Benarkah Kementerian/Lembaga Hanya Memproyekkan Batas

Yang sering terjadi, hasil “Tim Perunding” batas itu seolah tidak disosialisasikan. Misalnya Tim Perunding Batas kedua negara belum menemukan Solusi. Itu artinya belum ada kesepatakan terkait batas di suatu daerah tertentu. Kemudian mereka membuat kesepakatan. Bahwa selama di daerah sengketa belum ditemukan kesepakatan, maka warga kedua belah pihak tidak boleh mengolah tanah tersebut. Tetapi apa yang terjadi?. Idealnya hasil kesepakatan itu, juga dijadikan kesepakatan bagi aparat Pertahanan negara yang juga hadir di saat itu. Dalam artian kedua perwakilan TNI dan UPF juga punya kesepakatan akan menjaga posisi “status quo” wilayah sengketa dengan melarang warganya masing-masing untuk melakukan sesuatu kegiatan di daerah tersebut. Kenapa hal ini kita kemukakan? Karena rumusan teknis itu nyaris tidak berbunyi apa-apa.

Continue Reading

Pertahanan Mengawal Pembangun Kawasan Bisnis Kupang , Timor Leste  dan Darwin

Pengembangan Kawasan Bisnis Kawasan
Timor Leste sejak tahun 2014 sudah bertekat akan mengembangkan Oecussi menjadi Zona Pasar Khusus atau Special Social Market Economy Zone (ZEESM) yang bisa menarik para penanam modal dari wilayah sekitarnya. Karena itu mereka harus memulainya dengan membangun sarana jalan, jembatan, pelabuhan mulai dari Sacato-Lifau, pusat pembangkit listrik, hotel dan sarana perumahan direncanakan akan dimulai pada tahun 2015. Saat penulis ke Winni sudah ada 4 BUMN Indonesia yang ikut ambil bagian dalam pembangunan Infrastruktur tersebut.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan Indonesia Di Tengah Perubahan Lingkungan Strategis Laut Tiongkok Selatan

Eskalasi ketegangan di Kawasan Asia Pasifik diisebabkan oleh munculnya kekuatan baru Tiongkok baik secara ekonomi, politik, dan militer. Modernisasi militer yang dilakukan Tiongkok dengan visi BLUE WATER NAVY seolah menganggu eksistensi Amerika Serikat dan sekutunya yaitu Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan baru telah direspon oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Amerika dibawah kepemimpinan Obama tidak punya pilihan dan meningkatkan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik. Dalam dua puluh tahun kedepan, 2/3 kekuatan Amerika Serikat akan dikonsentrasikan di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat mulai membangun pangkalan-pangkalan militer baru di Darwin dan Pulau Cocos, Australia. Artinya, kepentingan dua negara besar di kawasan ini, sepenuhnya dikendalikan Washington DC dan Beijing yang mempunyai berbagai kepentingan yang berseberangan. Tetapi masalahnya kian mengkristal dan dipercaya penyelesaian sengketa wilayah makin menitikberatkan peran kekuatan militer.

Continue Reading
Post thumbnail

Operasi Pembebasan Sandra Abu Sayyaf, Membangun Daya Tempur TNI

Postur dan Gelar TNI
Daya tempur TNI diwujudkan dalam suatu postur yang unsurnya terdiri dari kekuatan, kemampuan, dan gelar. Kekuatan dapat diukur dari jumlah divisi, satuan kapal perang, dan skuadron udara yang dimiliki. Kemampuan merupakan kualitas SDM sesuai uraian di atas, sedangkan gelar merupakan penyebaran taktis yang bertujuan memperoleh daya gerak dan daya tembak yang maksimal. Pembinaan postur TNI harus dilakukan secara berimbang terhadap ketiga unsurnya dan harus bertitik berat pada pembinaan unsur kemampuan/SDM.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan, Membangun Semangat Profesionalisme TNI

Penilaian terhadap kinerja para prajurit TNI, umumnya kita dapatkan dari para Pimpinan Militer asing yang pernah membawahi satuan TNI. Misalnya Komandan Sektor Timur Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), Brigadir Jenderal Juan Carlos Medina Fernandez tahun 2008.Saat akan mengakhiri masa tugasnya di Lebanon. Medina secara khusus datang ke markas Indonesia Battalion di UN POSN 7-1, Adshit al Qusayr, untuk berpamitan. Kedatangan Medina disambut meriah oleh prajurit Kontingen Garuda XXIII-C dengan nyanyian dan tepuk tangan. Sambutan dan sekaligus ciri khas prajurit Indobatt (Indonesian Battalion) dalam menyambut kedatangan para petinggi Unifil.

Continue Reading

Pertahanan, Menjadikan Natuna Kapal Induknya Armada Barat

Tiongkok tidak main-main, niatnya untuk menjadikan Kepulauan Spratly dan Pracel jadi “Kapal Induk” sudah jadi kenyataan. Sengketa kepulauan di Laut Tiongkok Selatan telah menjadikan wilayah tersebut jadi ajang rebutan wilayah dari empat negara Asean (Malaysia, Vietnam, Pilifina dan Brunei), Taiwan dan Tiongkok. Tiongkok juga ingin memperkuat klaimnya lewat “Nine Dash Line” dengan mengklaim perairan Natuna sebagai kawasan “Traditional Fishing Ground” nya. Semua ini membuat Indonesia sadar bahwa pada suatu saat akan terjadi “perang terbatas” di wilayah tersebut. Indonesia harus dengan cepat mempersiapkan pertahanan kedaulatan di wilayah tersebut sesuai amanat UU.

Continue Reading

Pertahanan Perairan Natuna, Menjaga Kedaulatan Bangsa

Indonesia hanya mempunyai Lapangan terbang di Ranai, dan itupun tidak bisa di darati oleh pesawat tempur. Karena Lanudnya masih tipe C. Sama sekali tidak mampu melayani kepentingan pesawat tempur. Untungnya di sana sudah ada Lanal Ranai di bawah komando Lantamal IV Belitung dan telah ditingkatkan dari tipe C ke tipe B. Ini berarti di sana ada penempatan kapal TNI AL di Lanal tersebut, termasuk penempatan kapal kombatan secara reguler dari Mako Armabar di Jakarta. Lanal Ranai tidak hanya sebagai pusat pengendali lalu lintas laut, tetapi juga sebagai bunker logistik dan amunisi, sebagai suplai perbekalan bagi kapal-kapal TNI AL yang berlayar di sekitar perairan tersebut. Tipe kapal yang beroperasi di sana adalah kapal yang mempunyai kemampuan deteksi dini, cepat, bersenjatakan rudal anti kapal, dan mampu melakukan peperangan udara.

Continue Reading

Badan Intelijen Pertahanan, Menemukan Biang Musuh Negara

Selama ini di lingkungan Kemhan DitjenStrahan yang mengumpulkan data intelijen yang diperoleh dari jajaran BAIS dan BIN dll yang dikirimkan, dan atau dikoordinasikan dengan agen-agen intelijen yang berada di dalam dan luar Indonesia. Tujuannya untuk mendukung proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan kementerian pertahanan negara itu, serta merencanakan operasi angkatan bersenjata RI sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih (5 tahunan) dan Kebijakan Pertahanan maupun Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pertahanan.

Continue Reading

Pertahanan di Perbatasan, Mencintai Ujung Negeri

Belum banyak buku ditulis terkait perbatasan. Karena itu ada baiknya saya memperkenalkan buku berikut ini. Cinta Ujung Negeri, Menjaga Kedaulatan Bangsa. Buku yang memperkenalkan perbatasan dari sisi pertahanannya. Perbatasan sebagai pintu masuk formal ataupun nonformal belum teroptimalkan dengan baik.Kawasan perlintasan perdagangan dunia yang begitu strategis, sampai saat ini baru bisa dimanfaatkan oleh negara Singapura dan sebentar lagi Malaysia, dua negara tetangga yang mampu menyuguhkan layanan, sarana dan prasarana kelas dunia dengan cita rasa dan keramah tamahan dari timur. Padahal dari segi apapun, kalau Indonesia bisa menata diri, dan bersolek rupa maka dibandingkan dengan negara manapun di sekitarnya pastilah tetap jauh lebih unggul. Indonesia mempunyai wilayah perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga. Lagipula sampai saat ini masih ada banyak sekali masalah penegasan batas yang belum selesai, baik di perbatasan darat maupun di perbatasan laut.

Continue Reading

Pertahanan, Memaknai Pembentukan Pertahanan Daerah

Padahal sudah ada Perpres tentang itu, beliau mungkin lupa dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan. Pada pasal 48 tertulis dengan jela : “Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Continue Reading

Pertahanan, Menjadikan Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Induk

Kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai bagian poros maritim dunia, haruslah dimaknai dengan mempersiapkan dukungan bagi pengamanan wilayah laut nasional dari berbagai kerawanan yang ada. Sepenuhnya disadari bahwa sebagai negara Kepulauan Indonesia wajib hukumnya memberikan wilayah lautnya sebagai wilayah yang aman untuk dilewati oleh masyarakat internasional; baik itu untuk maksud damai maupun untuk maksud perang dengan segala persyaratan dan konsekwensinya.
Itu artinya Indonesia harus mampu mengamankan jalur laut dan sumber daya laut nya. Diantaranya harus mampu mengamankan jalur di 12 lautan yang ada di Indonesia. Harus mampu menguasai titik-titik strategis yang meliputi choke points Selat Malaka dan 39 selat lainnya yang baik langsung ataupun tidak merupakan jalur utama pendukung kepentingan perdagangan, pergerakan sumber daya energi dan makanan (sea lanes of trade/ SLOT) serta merupakan jalur suprastrategismiliter(sealanes of communications /SLOC).
Terkait hal tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan; TNI akan menempatkan pesawat tempur di Pulau Biak, Papua, untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjadikan pulau-pulau terluar sebagai kapal induk. Di pulau Biak sudah ada landasan pesawat, tetapi belum diisi dengan pesawat tempur berikut sarana pendukungnya. Panglima berencana nantinya pulau-pulau terluar akan dijadikan pangkalan-pangkalan baru dengan memanfaatkan atau membangun sarana pendukungnya.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan di Flash Point, Menghadirkan Tri Matra di Perbatasan

Perampok Laut Juga Mulai Masuk.
Perbatasan di Flash point kini jadi berita, dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Kelompok Abu Sayyaf membajak kapal jenis tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 di perairan Languyan Filipina pada Sabtu 26 Maret 2016. Sebanyak 10 WNI menjadi tawanan kelompok milisi tersebut dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar. Berselang beberapa hari, terjadi lagi pembajakan terhadap kapal berbendera Indonesia lainnya, yakni kapal Tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi pada Jumat (15/04) pukul 18.31 waktu setempat, saat kapal dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Kelompok pembajak menculik empat ABK dan menembak satu orang. Masalahnya jadi memanjang karena? Filipina tidak atau belum mengijinkan TNI masuk wilayahnya untuk membebaskan Sandra. Filipina juga tidak menganjurkan RI bayar tebusan guna bebaskan sandera dan Militer Filipina masih upayakan pembebasan sandera Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, kita berdoa semoga Sandra dapat selamat dan bertemu kembali dengan keluarganya.

Continue Reading

Pertahanan, Peran TNI dalam Mengambil Hati Rakyat Papua

Peran TNI dalam Mengambil Hati Rakyat Papua. Secara nyata TNI sebenarnya sudah dilibatkan oleh pemerintah dalam membuka jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Nduga dengan Kabupaten Wamena ± 300 km. Pekerjaan ini diharapkan sudah dapat diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibantu TNI pada 2016. Peran TNI disini sangat vital dan sebenarnya menentukan; tetapi dari segi penglihatan toh ia tidak lebih dari pekerjaan konstruksi pembuatan jalan biasa. Kalau Kementerian PU&PR sudah jelas, karena itu Tugas Pokoknya; nah kalau TNI? Pasti dia punya tugas Operasi militer selain perang. Minimal dia harus bisa menghadirkan peran bahwa mereka juga adalah tentara pengayom rakyat. Hal seperti itu jelas sudah dalam protap mereka. Berkarya dan sekaligus mengambil hati rakyat.

Continue Reading

Memperkuat Kodam Luar Jawa, Pendekatan Kesejahteraan dan Pertahanan

“Kehadiran personel TNI Kodam Papua Barat akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor pertanian provinsi tersebut,” jelasnya. Kita harus mampu menetralisasi ancaman tersebut dengan memperkuat penjagaan garis perbatasan wilayah nasional.Konsep pertahanan dengan titik- titik kuat di Jawa harus mulai diubah dengan titik-titik kuat sepanjang perbatasan. Program pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan yang sedang digalakkan Presiden Joko Widodo perlu disinkronkan dengan pembangunan batalyon dan kompi-kompi unit di wilayah baru tersebut sehingga mendapatkan keuntungan ganda.

Continue Reading

Pertahanan Kedaulatan, Kaji Ulang Gelar Pasukan TNI

Komando daerah militer (kodam) di Jawa dibangun sebagai kodam kelas I dengan jumlah pasukan sangat besar, sedangkan kodam di luar Jawa hanya kelas II dengan sedikit pasukan. Pasukan Kostrad sebagai pasukan cadangan strategis sebagian besar berlokasi di Jawa, dilatih, dilengkapi, dan dipersiapkansetiap saat dikirim ke luar Jawa, membantu pasukan setempat. Tanpa disadari, konsep operasi yang dianut benar-benar mengulangi apa yang dilakukan tentara kolonial. Tentara yang terpusat di Pulau Jawa dikirim guna menumpas pemberontakan ke daerah-daerah yang bergolak.

Continue Reading