Cart

prioritas pertahanan

Post thumbnail

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Membangun Theatre Command Pertahanan Mandiri

Secara fakta, Indonesia sebenarnya sudah dikelilingi oleh kekuatan militer dengan aliansi yang mendunia. Pertama Indonesia dikeliling oleh negara-negara Five Power Defence Arrangements yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Inggris yang sudah lama eksis dan itu sudah operasional takkala Indonesia melakukan ganyang Malaysia ditahun 60an dahulu. AS sejatinya adalah pemegang supremasi kekuatan militer di kawasan ini yang terus memelihara dan terus mempererat persekutuannya dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Australia dan Singapura. Dalam rangka menjaga Sustaining US Global Leadership khususnya bagi sepeuluh tahun kedepan, AS sudah menempatkan sekitar 60 persen kekuatan armadanya di Asia Pasifik, termasuk di antaranya 2.500 marinir di Darwin, Australia, dan pangkalan sementara bagi Littoral Combat Ships Armada Ketujuhnya di Singapura.
Ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok selatan, sesungguhnya dengan nyata memperlihatkan kepada kita bahwa aliansi kekuatan AS dan sekutunya berikut negara-negara Five Power Defence Arrangements berdiri di satu pihak, berhadapan dengan negeri Tiongkok dan sekutunya di sisi lain. Diatas kertas kita bisa mengatakan Amerika dan sekutunya tidak akan berbuat sebagaimana yang mereka lakukan di Timur Tengah, tidak ada imbalan yang pantas untuk melakukan konflik secara terbuka di kawasan ini. Imbalannya jauh dari memadai. Tetapi Amerika dipercaya tidak akan membiarkan kalau sekutunya diobok-obok oleh Tiongkok. Tiongkok sendiri sebenarnya sepanjang sejarahnya, justeru lebih banyak dijarah daripada dianggap sebagai negara yang kuat oleh negara Barat malah oleh Jepang sekalipun. Kalau saja kita misalkan Tiongkok berlaku nekat, maka saya juga percaya Amerika juga tidak akan berbuat sesuatu-dan kalaupun terpaksa hanya dalam skala terbatas.

Continue Reading

Wilayah Pertahanan, Realitas Pertahanan Perbatasan di Wilayah Flash Point

Pertahanan suatu negara adalah benteng utama dalam menjaga kepentingan Nasionalnya. Kepentingan Nasional itu terdiri dari kepentingan nasional Abadi dan termaktub dalam Konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945 yang meliputi Kedaulatan Nasional, Integritas Teritorial dan Keselamatan Bangsa, serta Kepentingan Nasional Dinamis yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis. Dalam perkiraan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam kurun waktu 2010-2014 oleh Kemhan digambarkan sebagai Skenario Ancaman (2010-2014), dan berupa : kekuatan Militer asing Terlibat Dalam gerakan Separatisme; Penggunaan KEKUATAN MILITER DALAM KONFLIK PERBATASAN; Tekanan asing disertai kehadiran Militer dalam mengamankan akses terhadap sumber energi di Indonesia; Kehadiran Militer Asing di ALKI dalam mengamankan jalur ekonomi; Kehadiran Militer asing dalam kerangka memerangi Terorisme; Terorisme Internasionald dan Kejahatan Internasional; dan Intervensi Kemanusiaan dalam konflik horizontal dan vertikal.Lebih lanjut Kemhan juga mengidentifikasi bahwa Wilayah Flash Point itu, terdiri dari: Wilayah NAD, Selat Malaka, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (Utara) atau sepanjang perbatasan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lombok, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat dan ALKI.

Continue Reading

Wilayah Pertahanan, Betulkah Kita Kurang Becus Menjaga Perbatasan

Jalan Paralel Perbatasan
Yang menarik lagi dari program pemerintah sekarang ini adalah semangatnya untuk membangun jalan paralel perbatasan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan pembangunan jalan paralel perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Malaysia itu. Diketahui panjang jalan tersebut mencapai 740 kilometer (Km), yang membentang mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaeni, mengatakan kementerian mengganggarkan Rp2,7 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan pembukaan akses jalan tersebut, seperti pembebasan lahan dan pembenahan area hutan untuk pembukaan akses jalan.
Jalan paralel perbatasan di Kalimantan dinilai sebagai infrastruktur yang bernilai strategis bagi RI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Target penyelesaian pada tahun 2018.”Untuk kontraktor ada yang kerjasama dengan kami, juga ada dengan swakelola TNI, jadi jalan perbatasan 740 km, sudah pasti tak akan selesai dalam setahun (selesainya), tiga tahunan lah kami target,” tuturnya. Diutarakannya, anggaran Rp2,7 Triliun untuk tahun ini sudah mulai untuk pembukaan lahan, dan proses pembebasan buka hutan yang sudah mulai. “Kami dibantu oleh TNI zeni. itu jalan biasa (bukan tol), targetnya saya utamakan krikil dulu, nembus jalan baru,” ujar Hediyanto di Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015. Dia melanjutkan, bahwa pada tahun anggaran 2016, jalan perbatasan tersebut akan menjadi prioritas pertama. “Pada 2016 prioritas kami, yang pertama jalan perbatasan itu.

Continue Reading