strategi dan efektifitas Han TNI-AL

Pertahanan, Menjadikan Natuna Kapal Induknya Armada Barat

Tiongkok tidak main-main, niatnya untuk menjadikan Kepulauan Spratly dan Pracel jadi “Kapal Induk” sudah jadi kenyataan. Sengketa kepulauan di Laut Tiongkok Selatan telah menjadikan wilayah tersebut jadi ajang rebutan wilayah dari empat negara Asean (Malaysia, Vietnam, Pilifina dan Brunei), Taiwan dan Tiongkok. Tiongkok juga ingin memperkuat klaimnya lewat “Nine Dash Line” dengan mengklaim perairan Natuna sebagai kawasan “Traditional Fishing Ground” nya. Semua ini membuat Indonesia sadar bahwa pada suatu saat akan terjadi “perang terbatas” di wilayah tersebut. Indonesia harus dengan cepat mempersiapkan pertahanan kedaulatan di wilayah tersebut sesuai amanat UU.

Continue Reading

Pertahanan, Perompak Laut Dan Pertahanan di Perbatasan

Pertama, membangun early warning system (tanggap bahaya) di sepanjang wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kedua, menjaga daerah perbatasan dari kemungkinan ancaman tradisional maupun nontradisional. Ketiga, adanya asrama tentara yang dilengkapi dengan sekolahan, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar akan mengundang kedatangan masyarakat untuk mengembangkan permukiman sepanjang perbatasan. Keempat, terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru yang akan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelima, penguasaan daerah oleh pasukan setempat akan lebih efektif dengan biaya relatif lebih murah dengan penguasaan dan pengenalan daerah yang lebih prima, tanpa tergantung dari tentara pusat. Keenam, membantu penyebaran penduduk dan dimungkinkannya pembangunan basis-basis industri baru sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketujuh, mereduksi konflik antaraparat negara di daerah perkotaan.

Continue Reading

Pertahanan, Perompak Laut di Perbatasan-Negara Jadi Tersandra

Mengawal Kedaulatan Apa yang terjadi saat ini adalah adanya kekuatan TERORIS PEROMPAK BAJAK LAUT yang memanfaatkan “situasi” demi kepentingan mereka. Padahal dalam hal pertahanan, suatu saat bisa terjadi justeru kekuatan militer yang saling bertetangga saling berhadapan di perbatasan. Hal seperti itu, tentunya sudah merupakan bagian dari “ramalan pelibatan” dalam mempersiapkan “gelar kekuatan TNI” di wilayah perbatasan. Sebab jangan lupa, konflik yang paling mungkin terjadi saat ini adalah konflik yang bermula terkait persoalan perbatasan. Idealnya pertahanan Indonesia itu sangat sederhana, yakni adanya kemampuan memonitor wilayah kedaulatan RI selama 24 jam secara terus menerus; dan mempunyai kemampuan menggerakkan pasukan minimal setingkat kompi ke dua TROUBLE SPOT secara bersamaan. Sekarang ini? Kemampuan seperti itu TNI kita belum punya.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan di Flash Point, Menghadirkan Tri Matra di Perbatasan

Perampok Laut Juga Mulai Masuk.
Perbatasan di Flash point kini jadi berita, dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Kelompok Abu Sayyaf membajak kapal jenis tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 di perairan Languyan Filipina pada Sabtu 26 Maret 2016. Sebanyak 10 WNI menjadi tawanan kelompok milisi tersebut dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar. Berselang beberapa hari, terjadi lagi pembajakan terhadap kapal berbendera Indonesia lainnya, yakni kapal Tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi pada Jumat (15/04) pukul 18.31 waktu setempat, saat kapal dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Kelompok pembajak menculik empat ABK dan menembak satu orang. Masalahnya jadi memanjang karena? Filipina tidak atau belum mengijinkan TNI masuk wilayahnya untuk membebaskan Sandra. Filipina juga tidak menganjurkan RI bayar tebusan guna bebaskan sandera dan Militer Filipina masih upayakan pembebasan sandera Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, kita berdoa semoga Sandra dapat selamat dan bertemu kembali dengan keluarganya.

Continue Reading

Pertahanan, Modernisasi Untuk Mengimbangi Perubahan Zaman

Untuk pertama kali, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara HUT TNI yang digelar di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Senin (5/10). Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi menjadi komandan upacara, tugas yang biasanya dilaksanakan perwira menengah berpangkat kolonel.
Hal baru lainnya adalah ribuan warga memadati lokasi acara untuk menyaksikan atraksi militer tersebut. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutnya pesta rakyat.
Inklusivitas peringatan kali ini sejalan dengan tema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”.
Sejak subuh warga Banten berduyun-duyun datang ke lokasi peringatan yang terletak tak jauh dari pelabuhan penyeberangan Merak. Sebagian datang menumpang truk militer dan ada juga yang berjalan kaki. Akses menuju dermaga pun sempat macet sepanjang 5 kilometer.

Continue Reading
Post thumbnail

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Membangun Theatre Command Pertahanan Mandiri

Secara fakta, Indonesia sebenarnya sudah dikelilingi oleh kekuatan militer dengan aliansi yang mendunia. Pertama Indonesia dikeliling oleh negara-negara Five Power Defence Arrangements yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Inggris yang sudah lama eksis dan itu sudah operasional takkala Indonesia melakukan ganyang Malaysia ditahun 60an dahulu. AS sejatinya adalah pemegang supremasi kekuatan militer di kawasan ini yang terus memelihara dan terus mempererat persekutuannya dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Australia dan Singapura. Dalam rangka menjaga Sustaining US Global Leadership khususnya bagi sepeuluh tahun kedepan, AS sudah menempatkan sekitar 60 persen kekuatan armadanya di Asia Pasifik, termasuk di antaranya 2.500 marinir di Darwin, Australia, dan pangkalan sementara bagi Littoral Combat Ships Armada Ketujuhnya di Singapura.
Ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok selatan, sesungguhnya dengan nyata memperlihatkan kepada kita bahwa aliansi kekuatan AS dan sekutunya berikut negara-negara Five Power Defence Arrangements berdiri di satu pihak, berhadapan dengan negeri Tiongkok dan sekutunya di sisi lain. Diatas kertas kita bisa mengatakan Amerika dan sekutunya tidak akan berbuat sebagaimana yang mereka lakukan di Timur Tengah, tidak ada imbalan yang pantas untuk melakukan konflik secara terbuka di kawasan ini. Imbalannya jauh dari memadai. Tetapi Amerika dipercaya tidak akan membiarkan kalau sekutunya diobok-obok oleh Tiongkok. Tiongkok sendiri sebenarnya sepanjang sejarahnya, justeru lebih banyak dijarah daripada dianggap sebagai negara yang kuat oleh negara Barat malah oleh Jepang sekalipun. Kalau saja kita misalkan Tiongkok berlaku nekat, maka saya juga percaya Amerika juga tidak akan berbuat sesuatu-dan kalaupun terpaksa hanya dalam skala terbatas.

Continue Reading

Wilayah Pertahanan, Betulkah Kita Kurang Becus Menjaga Perbatasan

Jalan Paralel Perbatasan
Yang menarik lagi dari program pemerintah sekarang ini adalah semangatnya untuk membangun jalan paralel perbatasan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan pembangunan jalan paralel perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Malaysia itu. Diketahui panjang jalan tersebut mencapai 740 kilometer (Km), yang membentang mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaeni, mengatakan kementerian mengganggarkan Rp2,7 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan pembukaan akses jalan tersebut, seperti pembebasan lahan dan pembenahan area hutan untuk pembukaan akses jalan.
Jalan paralel perbatasan di Kalimantan dinilai sebagai infrastruktur yang bernilai strategis bagi RI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Target penyelesaian pada tahun 2018.”Untuk kontraktor ada yang kerjasama dengan kami, juga ada dengan swakelola TNI, jadi jalan perbatasan 740 km, sudah pasti tak akan selesai dalam setahun (selesainya), tiga tahunan lah kami target,” tuturnya. Diutarakannya, anggaran Rp2,7 Triliun untuk tahun ini sudah mulai untuk pembukaan lahan, dan proses pembebasan buka hutan yang sudah mulai. “Kami dibantu oleh TNI zeni. itu jalan biasa (bukan tol), targetnya saya utamakan krikil dulu, nembus jalan baru,” ujar Hediyanto di Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015. Dia melanjutkan, bahwa pada tahun anggaran 2016, jalan perbatasan tersebut akan menjadi prioritas pertama. “Pada 2016 prioritas kami, yang pertama jalan perbatasan itu.

Continue Reading