Tag: Industri pertahanan
Posted on September 12th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Mustahil suatu Bangsa yang rapuh mampu membangun produknya sendiri. Faktanya memang menunjukkan demikian. Suatu negara yang belum stabil politik dan pembangunannya, atau stabil dalam tanda petik ( zaman Indonesia di Zaman Orba) tidak akan membangun negerinya; termasuk membangun mereka bagi produk-produknya. Jepang sejak empat dekade silam sudah sukses mengembangkan merek-merek (brand) nasional yang mendunia, boleh dikatakan di semua lini, baik dalam bidang otomotif maupun elektronik
...
Read More
Dimana Industri Pertahanan Kita !!
Pada awal tahun 2010, pemerintah mengedepankan program 100 harinya, maka yang terkait pertahanan sudah dibuatkan rencana induk, master plan, dan roadmap untuk revitalisasi industri strategis,". Minimal hal seperti itulah harapan presiden. Revitalisasi ini termasuk menentukan apa yang diproduksi, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, keperluan pemesanan dari luar negeri, dan kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Pada waktu itu presiden optimistis dengan revitalisasi ini, karena industri pertahanan sudah dikembangkan cukup lama. Indonesia telah berinvestasi dalam penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang andal.
Presiden SBY mengatakan, industri pertahanan strategis yang akan dijadikan target, antara lain, industri yang memproduksi senjata, peralatan, dan perlengkapan pertahanan, militer, dan kepolisian. Misalnya, PT PAL di Surabaya, PTDI, PT PINDAD di Bandung, dan industri strategis lainnya. Beberapa tahun belakangan, menurut presiden industri-industri tersebut sempat tidak mendapat perhatian karena krisis ekonomi. Lima tahun sebelumnya hal ini belum menjadi fokus karena pertumbuhan ekonomi belum cukup baik dan anggaran tidak cukup.
Karenanya, dalam 100 hari pemerintahan pada waktu itu dipastikan bahwa dari segi pembiayaannya akan di tegaskan apakah menggunakan sumber dalam negeri, multiyears budgeting, dan menentukan pola fasilitas pembiayaan perbankan dalam negeri serta termasuk membuatkan semacam “skema kredit ekspor”, tetapi dana dari pemerintah. Maksudnya, pemerintah menjamin bahwa peralatan pertahanan dan persenjataan yang dipakai oleh jajaran TNI-Polri adalah diproduksi di dalam negeri dan akan dibayar oleh pemerintah, dalam rentang multi years, per 5,10,15 tahun dan seterusnya. Sehingga industri nasional, terus memperoleh “pesanan”, dan lembaga perbankan yang berperan dapat profit; bahkan perlu dipikirkan agar industri nasional mampu memanfaatkan kredit pemerintah ini, untuk membuat pesanan persenjataan dari Negara sahabat. Katakanlah “kredit ekspor” dari Indonesia ke negera sahabat. Idenya adalah mempertinggi, kemampuan rancang bangun dan produksi dari industri strategis nasional.
Click here for more >>
Posted on September 6th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Postur pertahanan nasional meski harus mempertimbangkan letak dan posisi NKRI itu sendiri termasuk di dalamnya sebagai negara kepulauan. Pertahanan Indonesia harus kuat dalam deteksi ancaman, kuat dalam pertahanan dan mampu melakukan perang semesta dalam jagka waktu lama
...
Read More
Konflik Perbatasan Sipadan Ligitan Jadi Referensi !!
Bagaimanapun dan meskipun sesungguhnya pihak Indonesia merasa di “liciki” oleh Malaysia atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, penyerahan penyelesaian kedua pulau itu ke Mahkamah Internasional adalah sesuatu yang perlu dipujikan. Begitu juga sengketa pulau atas Pedrabranca antara Malaysia dan Singapura, yang dimangkan oleh Singapura adalah salah satu contoh yang bisa dijadikan acuan. Artinya kedua negara sepakat dan mempercayakan sepenuhnya pada peradilan Internasional dan kemudian bersedia menerima hasilnya, meskipun hal itu sangat menyakitkan.
Kalau kita kembali ke kawasan Asean maka segera terlihat bahwa ASEAN masih memiliki kelemahan untuk membuat negara-negara anggota mematuhi mekanisme ASEAN. Padahal justeru ASEAN mendapat dukungan dari pihak luar yakni dukungan dari Dewan Keamanan PBB dalam gencatan senjata Thailand-Kamboja pada Februari 2011 dan bantuan Mahkamah Internasional pada Juli 2011.
Indonesia sebagai negara paling besar potensi ekonominya, paling banyak populasinya, paling luas wilayahnya, dan paling optimistis dengan ASEAN harus mengambil inisiatif dan memperlihatkan jalan yang sudah teruji memberikan hasil yakni dengan menyerahkan penanganannya ke Mahkamah Internasional (ICJ) sehingga konflik batas itu tidak lagi menjadi duri dalam daging bagi pembangunan kawasan.
Click here for more >>
Posted on August 21st, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Yang kita dengar dalam pidato SBY di sidang bersama itu hampir seluruhnya menggambarkan hasil kerja dan kesuksesan pemerintahannya, program, dan cara-cara seorang eksekutif memberi solusi bagi persoalan-persoalan pragmatis rakyatnya. Persoalan-persoalan yang ternyata harus diakui didominasi perhitungan-perhitungan ekonomis, plus beberapa perhitungan politik dan hukum, serta sedikit tersinggung soal pendidikan, daerah, dan diplomasi luar negeri. Tentu ini menciptakan kerancuan dengan pidato penga...
Read More
Kalau kita melihat Papua sesungguhnya sudah banyak perubahan di sana, tetapi kalau perubahan itu belum belum sesuai dengan harapan, maka hal itu sebenarnya sangat wajar sekali. Di Papua ada tigahal , yang selama ini jadi inti permasalahan serta di geluti oleh para pihak yang antara satu pihak dengan pihak lainnya juga tidak begitu peduli
...
Read More
papau masalahnya system pertahanan perlu selalu disesuaikan dengan dinamika lapangan, terlebih lagi kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di wilayah perbatasan Thailand-Kamboja serta eskalasi yang ditimbulkannya, maka perlu jugalah dipertimbangkan adanya Artileri pertahanan di wilayah perbatasan.
...
Read More
Batas Laut Berciri Nusantara !!
Batas Laut Berciri Nusantara…
Batas Laut wilayah lainnya yang belum ditetapkan adalah dengan Filipina karena terkaitnya masalah kawasan Laut disebelah selatan Mindanao yang oleh Filipina di-claimed sebagai Laut Wilayah Filipina berdasarkan Perjanjian Amerika-Spanyol tahun 1898. Tetapi tidak ada negara yang mengakui claim Filipina tersebut, termasuk Amerika Serikat sendiri. Perlu dicatat bahwa Filipina tidak meng-claim pulau Miangas, walaupun meng-claim bahwa pulau Miangas memang adalah pulau Indonesia berdasarkan arbitrasi Max Huber tahun 1928, tetapi pulau tersebut terletak didalam kawasan laut yang dituntut oleh Filipina. Perlu memang menuntaskan penyelesaian perbatas laut antara Indonesia dan Filipina ini.
9. Selama puluhan tahun ini, khususnya sejak 1969, Indonesia telah banyak menyelesaikan batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangganya, kecuali dengan Filipina, Palau dan sebagian PNG di utara Irian (Papua). Usaha-usaha inipun perlu terus dilanjutkan.
Click here for more >>
Dalam satu dekade terakhir, kecenderungan regional dapat dilihat dalam konteks dinamika keamanan di Asia Pasifik, khususnya di kawasan konsentrik Asia Tenggara, yang sangat dipengaruhi oleh persinggungan kepentingan para pihak, khususnya kepentingan Amerika dan sekutunya dengan kepentingan China yang kian tumbuh serta membutuhkan jaminan akan pasokan bagi ketersediaan sumber daya bagi pertumbuhan perekonomiannya
...
Read More
PT Dirgantara Indonesia, produsen pesawat terbang dan komponen pesawat, dipastikan berhenti beroperasi pada 2012 akibat kebangkrutan jika tidak segera dibantu pemerintah. Perusahaan menghadapi masalah likuiditas, ditambah rendahnya kepercayaan dari dalam negeri. Hal tersebut diutarakan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso saat menerima kunjungan kerja Komisi VI dan XI DPR di kantornya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6). Saat ini PT DI dianggap tidak bankable karena utang ya...
Read More
Masalah keterbatasan anggaran sebenarnya adalah sebuah fakta yang lumrah. Di negara maju saja hal seperti itu bisa terjadi. Yang membedakannya adalah bagaimana Kementerian Pertahanannya mensiasati kondisi riel yang ada demi keuntungan bagi system pertahanan itu sendiri. Ketika Amerika mengalami hal seperti itu. Mereka mensiasatinya. Upaya Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) untuk menyiasati minimnya anggaran pertahanan tersebut bisa ditiru. Siasat ini dijadikan contoh dalam buku Blu...
Read More
Sebenarnya perlahan tapi pasti Industri pertahanan nasional kita sudah bergerak kembali. Hanya saja memang masih banyak yang harus dibenahi, dikolaborasikan dan dioptimalkan. Secara fakta Indonesia sudah mengekspor CN 235 jenis pesawat angkut militer VIP ke negara Senegal Afrika, setelah sebelumnya juga mengirimkan pesawat yang sama ke negara Burkina Faso, Afrika Barat. Menyusul kiriman pesawat ke Senegal itu, Indonesia juga mengirimkan pesawat CN 235 jenis Maritime Patrol Aircraft (MPA) ke Kor...
Read More
Kalau kita perhatikan asosiasi industri nasional kita saat ini, maka patut diyakini yang pertama mereka lakukan adalah Protes pada Pemerintah. Mereka protes karena menurut mereka Pemerintah dinilai tidak fokus melindungi industri di Tanah Air, dan amat lamban dalam menerapkan tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) dan anti dumping di tengah kondisi industri domestik yang semakin terpuruk. Mereka menginginkan agar pemerintah berani dalam mengambil tindakan tegas atas produk impor yang mas...
Read More
