kementerian pertahanan

Perbatasan RI-Timor Leste, Benarkah Kementerian/Lembaga Hanya Memproyekkan Batas

Yang sering terjadi, hasil “Tim Perunding” batas itu seolah tidak disosialisasikan. Misalnya Tim Perunding Batas kedua negara belum menemukan Solusi. Itu artinya belum ada kesepatakan terkait batas di suatu daerah tertentu. Kemudian mereka membuat kesepakatan. Bahwa selama di daerah sengketa belum ditemukan kesepakatan, maka warga kedua belah pihak tidak boleh mengolah tanah tersebut. Tetapi apa yang terjadi?. Idealnya hasil kesepakatan itu, juga dijadikan kesepakatan bagi aparat Pertahanan negara yang juga hadir di saat itu. Dalam artian kedua perwakilan TNI dan UPF juga punya kesepakatan akan menjaga posisi “status quo” wilayah sengketa dengan melarang warganya masing-masing untuk melakukan sesuatu kegiatan di daerah tersebut. Kenapa hal ini kita kemukakan? Karena rumusan teknis itu nyaris tidak berbunyi apa-apa.

Continue Reading