pertahanan di perbatasan

Post thumbnail

Membangun Kemampuan Mematikan Separatisme

Selama ini kita tidak melihat sesuatu yang khas serta dikemas untuk diperuntukkan bagi penanganan para penggiat separatism. Polanya hanya sejenis “memadam kebakaran”. Kalau persoalannya lagi “mengendap” maka semua berjalan sebagaimana biasa. Tetapi kalau separatism itu muncul, maka dilakukan pulalah operasi “penumpasan” teroris, begitu seterusnya. Padahal kita percaya, kalau pengalaman TNI dan berbagai elemen bangsa lainnya dimanfaatkan dengan tepat, kita percaya Indonesia mempunyai kemampuan yang tidak terbantahkan dalam hal menangani masalah separatism. Sayang kalau potensi semacam itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dalam membangun bangsa.

Continue Reading
Post thumbnail

Industri Pertahanan Nasional, Bisnis dan Strategi  Samudra Biru

Dengan membeli produksi PT DI, banyak keuntungan yang diperoleh TNI. Misalnya, kalau membeli di luar negeri, seperti AS, pasti banyak pembatasan. Sementara dengan PT DI, minta apa saja akan dikasih. ”TNI juga dapat dukungan purnajual dan bisa tingkatkan kemampuan Indonesia, baik dalam pertahanan maupun lapangan kerja,” kata Budi.
Komandan Pusat Penerbangan TNI AD Brigjen N Wachju Rianto mengatakan, heli NBell 412 EP akan dipergunakan untuk heli angkut dan ditempatkan di Skuadron 31 Semarang. ”Nanti juga akan dilengkapi dengan senapan 30 mm di kiri dan kanan heli. Ini untuk pengamanan saat pendaratan,” ujar Wachju. Asisten Logistik TNI AD Mayjen Wibowo mengatakan, heli NBell 412 EP berkapasitas mesin yang lebih besar serta semua peralatannya sudah digital. Heli ini juga bisa melakukan an auto-pilot hovering, yakni terbang stabil di udara secara otomatis.

Continue Reading
Post thumbnail

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Memperkuat Desa Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan pada: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal mana dilakukan dengan cara mengintregasikan kegiatan : antar pemerintah dan pemerintah daerah; antar pemerintah daerah; antar sektor; antar pemerintah, dunia usaha, dan rakyat; antar ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajeme. Dengan demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lepas dari kerusakan lingkungan yang makin parah. Perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara implisit diatur dalam Chapter 17 dari Agenda 21.

Continue Reading
Post thumbnail

Perbatasan, Saatnya Menata Pertahanan

Seringnya media massa memberitakan perihal berbagai kegiatan di wilayah perbatasan secara tidak seimbang, dan serba sepotong-sepotong sering memberikan kesan seolah-olah wilayah perbatasan kita tidak di jaga sama sekali. Pembangunan ekonomi perbatasan, juga adalah bagian dari pertahnan itu sendiri. Kemudian ada pula yang mempertanyakan masalah pengamanan di wilayah perbatasan dengan berbagai kegiatan yang serba illegal itu? Bagaimana sebenarnya duduk perkara? Seperti apa sebenarnya tingkat koordinasi dan komando trimarta RI di Perbatasan? Sudah seperti apa BNPP dalam mengembangkan Potensi perekonomian perbatasan? Sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK bisa dimanfaatkan oleh Pemda dalam membuka dan menghadirkan peluang ekonomi di perbatasan?

Continue Reading

Wilayah Pertahanan, Betulkah Kita Kurang Becus Menjaga Perbatasan

Jalan Paralel Perbatasan
Yang menarik lagi dari program pemerintah sekarang ini adalah semangatnya untuk membangun jalan paralel perbatasan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan pembangunan jalan paralel perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Malaysia itu. Diketahui panjang jalan tersebut mencapai 740 kilometer (Km), yang membentang mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaeni, mengatakan kementerian mengganggarkan Rp2,7 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan pembukaan akses jalan tersebut, seperti pembebasan lahan dan pembenahan area hutan untuk pembukaan akses jalan.
Jalan paralel perbatasan di Kalimantan dinilai sebagai infrastruktur yang bernilai strategis bagi RI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Target penyelesaian pada tahun 2018.”Untuk kontraktor ada yang kerjasama dengan kami, juga ada dengan swakelola TNI, jadi jalan perbatasan 740 km, sudah pasti tak akan selesai dalam setahun (selesainya), tiga tahunan lah kami target,” tuturnya. Diutarakannya, anggaran Rp2,7 Triliun untuk tahun ini sudah mulai untuk pembukaan lahan, dan proses pembebasan buka hutan yang sudah mulai. “Kami dibantu oleh TNI zeni. itu jalan biasa (bukan tol), targetnya saya utamakan krikil dulu, nembus jalan baru,” ujar Hediyanto di Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015. Dia melanjutkan, bahwa pada tahun anggaran 2016, jalan perbatasan tersebut akan menjadi prioritas pertama. “Pada 2016 prioritas kami, yang pertama jalan perbatasan itu.

Continue Reading