pertahanan laut

Post thumbnail

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Memperkuat Desa Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan pada: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal mana dilakukan dengan cara mengintregasikan kegiatan : antar pemerintah dan pemerintah daerah; antar pemerintah daerah; antar sektor; antar pemerintah, dunia usaha, dan rakyat; antar ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajeme. Dengan demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lepas dari kerusakan lingkungan yang makin parah. Perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara implisit diatur dalam Chapter 17 dari Agenda 21.

Continue Reading
Post thumbnail

Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Sepanjang Selat Malaka

Pola Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Sepanjang Selat Malaka
Pola pengembangan PPKT pemerintah sudah merevisi Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar menjadi Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar. Dilain pihak rencananya, pemerintah Indonesia akan menggandeng Singapura untuk memaksimalkan pemanfaatan perairan dan pulau pulau perbatasan kedua negara. Sejumlah pulau di Batam, Kepulauan Riau, juga akan dijadikan lokasi kerja sama. Salah satu peluang yang belum dimaksimalkan adalah labuh jangkar. “Saya melihat banyak sekali kapal buang sauh. Tidak jelas mereka itu bayarnya ke mana,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan seusai meninjau Pulau Tolop di Batam, Jumat (10/3).

Continue Reading
Post thumbnail

Blok Masela Membangun Pertahanan Di Wilayah Indonesia Timur

Di lihat dari sisi perekonomian ke depan. Blok Masela akan memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya. Hal ini seirama dengan harapan manta Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan keputusan pemerintah menjalankan skema pengelolaan Blok Masela secara onshore, atau di darat, dapat menyerap pengangguran di wilayah Maluku. “Skema darat di Blok Masela akan membutuhkan minimal 150 ribu tenaga kerja. Kalau skema di laut paling hanya 5.000 orang,” kata Rizal saat menjadi pembicara dalam acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi di Aula Telkom University, Kabupaten Bandung, Selasa, 24 Mei 2016.

Continue Reading

Pertahanan Perairan Natuna, Menjadikan Natuna Sentra Perikanan Modern

Natuna Juga akan Jadi Sentra Perikanan Modern
Natuna saat ini memang masih bagian dari kehidupan Nelayan tradisional sama seperti di perkampungan nelayan tradisioal lainnya di Indonesia. Mereka biasanya menghadapi kendala pemasaran bagi hasil tangkapan ikan mereka. Di Natuna juga, masalah pemasaran tersebut, memang diakui juga oleh pejabat di Pemerintah Kabupaten Natuna. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Wahyu Nugroho, selama ini para nelayan memilih mencari ikan dalam jumlah kecil saja. Sementara, untuk yang dalam jumlah besar itu hanya didominasi oleh para pengusaha saja. Menurutnya “Ini yang akan coba kita pecahkan. Masalah pemasaran ini yang menghambat perkembangan Natuna di pasar ikan nasional. Padahal, potensi di Natuna sangat tinggi. Solusi yang diharapkan bisa memecahkan soal pemasaran tersebut, kata Wahyu, ada di Selat Lampa.

Continue Reading

Pertahanan, Strategi Pengamanan Laut Negara Kepulauan Nusantara

Sebagai gambaran kita bisa lihat strategi yang dilakukan oleh Koarmabar untuk mengamankan wilayahnya. Salah satu yang dilakukan oleh Koarmabar dalam mengamankan laut di wilayahnya adalah dengan melaksanakan gelar kekuatan SISTEM SENJATA ARMADA TERPADU (SSAT) seperti Pangkalan TNI Angkatan Laut, KRI, Pesawat udara maritim dan Pasukan Marinir yang saling bersinergi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kegiatan operasionalnya Koarmabar juga mengelola Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) di setiap Lantamal yang dikenal cepat dalam menindak para pelaku kejahatan di wilayah penugasannya. Hasilnya sungguh nyata, minimal berita tentang prompakan di selat Malaka itu menghilang dengan sendirinya. Kita percaya Koarmatim juga sudah pasti punya strategi tertentu dalam mengamankan wilayahnya. Hal seperti itulah yang ingin kita apresiasi. Taktik dan Strategi atau sebaliknya, sering lebih hebat hasilnya dari pada hanya mengandalkan pada ketersediaan Alut Sista semata.

Continue Reading
Post thumbnail

Operasi Pembebasan Sandra Abu Sayyaf, Membangun Daya Tempur TNI

Postur dan Gelar TNI
Daya tempur TNI diwujudkan dalam suatu postur yang unsurnya terdiri dari kekuatan, kemampuan, dan gelar. Kekuatan dapat diukur dari jumlah divisi, satuan kapal perang, dan skuadron udara yang dimiliki. Kemampuan merupakan kualitas SDM sesuai uraian di atas, sedangkan gelar merupakan penyebaran taktis yang bertujuan memperoleh daya gerak dan daya tembak yang maksimal. Pembinaan postur TNI harus dilakukan secara berimbang terhadap ketiga unsurnya dan harus bertitik berat pada pembinaan unsur kemampuan/SDM.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan, Membangun Semangat Profesionalisme TNI

Penilaian terhadap kinerja para prajurit TNI, umumnya kita dapatkan dari para Pimpinan Militer asing yang pernah membawahi satuan TNI. Misalnya Komandan Sektor Timur Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), Brigadir Jenderal Juan Carlos Medina Fernandez tahun 2008.Saat akan mengakhiri masa tugasnya di Lebanon. Medina secara khusus datang ke markas Indonesia Battalion di UN POSN 7-1, Adshit al Qusayr, untuk berpamitan. Kedatangan Medina disambut meriah oleh prajurit Kontingen Garuda XXIII-C dengan nyanyian dan tepuk tangan. Sambutan dan sekaligus ciri khas prajurit Indobatt (Indonesian Battalion) dalam menyambut kedatangan para petinggi Unifil.

Continue Reading

Pertahanan, Perompak Laut Dan Pertahanan di Perbatasan

Pertama, membangun early warning system (tanggap bahaya) di sepanjang wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kedua, menjaga daerah perbatasan dari kemungkinan ancaman tradisional maupun nontradisional. Ketiga, adanya asrama tentara yang dilengkapi dengan sekolahan, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar akan mengundang kedatangan masyarakat untuk mengembangkan permukiman sepanjang perbatasan. Keempat, terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru yang akan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelima, penguasaan daerah oleh pasukan setempat akan lebih efektif dengan biaya relatif lebih murah dengan penguasaan dan pengenalan daerah yang lebih prima, tanpa tergantung dari tentara pusat. Keenam, membantu penyebaran penduduk dan dimungkinkannya pembangunan basis-basis industri baru sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketujuh, mereduksi konflik antaraparat negara di daerah perkotaan.

Continue Reading

Pertahanan, Menjadikan Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Induk

Kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai bagian poros maritim dunia, haruslah dimaknai dengan mempersiapkan dukungan bagi pengamanan wilayah laut nasional dari berbagai kerawanan yang ada. Sepenuhnya disadari bahwa sebagai negara Kepulauan Indonesia wajib hukumnya memberikan wilayah lautnya sebagai wilayah yang aman untuk dilewati oleh masyarakat internasional; baik itu untuk maksud damai maupun untuk maksud perang dengan segala persyaratan dan konsekwensinya.
Itu artinya Indonesia harus mampu mengamankan jalur laut dan sumber daya laut nya. Diantaranya harus mampu mengamankan jalur di 12 lautan yang ada di Indonesia. Harus mampu menguasai titik-titik strategis yang meliputi choke points Selat Malaka dan 39 selat lainnya yang baik langsung ataupun tidak merupakan jalur utama pendukung kepentingan perdagangan, pergerakan sumber daya energi dan makanan (sea lanes of trade/ SLOT) serta merupakan jalur suprastrategismiliter(sealanes of communications /SLOC).
Terkait hal tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan; TNI akan menempatkan pesawat tempur di Pulau Biak, Papua, untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjadikan pulau-pulau terluar sebagai kapal induk. Di pulau Biak sudah ada landasan pesawat, tetapi belum diisi dengan pesawat tempur berikut sarana pendukungnya. Panglima berencana nantinya pulau-pulau terluar akan dijadikan pangkalan-pangkalan baru dengan memanfaatkan atau membangun sarana pendukungnya.

Continue Reading

Pertahanan, Perompak Laut di Perbatasan-Negara Jadi Tersandra

Mengawal Kedaulatan Apa yang terjadi saat ini adalah adanya kekuatan TERORIS PEROMPAK BAJAK LAUT yang memanfaatkan “situasi” demi kepentingan mereka. Padahal dalam hal pertahanan, suatu saat bisa terjadi justeru kekuatan militer yang saling bertetangga saling berhadapan di perbatasan. Hal seperti itu, tentunya sudah merupakan bagian dari “ramalan pelibatan” dalam mempersiapkan “gelar kekuatan TNI” di wilayah perbatasan. Sebab jangan lupa, konflik yang paling mungkin terjadi saat ini adalah konflik yang bermula terkait persoalan perbatasan. Idealnya pertahanan Indonesia itu sangat sederhana, yakni adanya kemampuan memonitor wilayah kedaulatan RI selama 24 jam secara terus menerus; dan mempunyai kemampuan menggerakkan pasukan minimal setingkat kompi ke dua TROUBLE SPOT secara bersamaan. Sekarang ini? Kemampuan seperti itu TNI kita belum punya.

Continue Reading
Post thumbnail

Pertahanan di Flash Point, Menghadirkan Tri Matra di Perbatasan

Perampok Laut Juga Mulai Masuk.
Perbatasan di Flash point kini jadi berita, dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Kelompok Abu Sayyaf membajak kapal jenis tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 di perairan Languyan Filipina pada Sabtu 26 Maret 2016. Sebanyak 10 WNI menjadi tawanan kelompok milisi tersebut dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar. Berselang beberapa hari, terjadi lagi pembajakan terhadap kapal berbendera Indonesia lainnya, yakni kapal Tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi pada Jumat (15/04) pukul 18.31 waktu setempat, saat kapal dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Kelompok pembajak menculik empat ABK dan menembak satu orang. Masalahnya jadi memanjang karena? Filipina tidak atau belum mengijinkan TNI masuk wilayahnya untuk membebaskan Sandra. Filipina juga tidak menganjurkan RI bayar tebusan guna bebaskan sandera dan Militer Filipina masih upayakan pembebasan sandera Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, kita berdoa semoga Sandra dapat selamat dan bertemu kembali dengan keluarganya.

Continue Reading