pertahanan perbatasan

Post thumbnail

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Memperkuat Desa Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan pada: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal mana dilakukan dengan cara mengintregasikan kegiatan : antar pemerintah dan pemerintah daerah; antar pemerintah daerah; antar sektor; antar pemerintah, dunia usaha, dan rakyat; antar ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajeme. Dengan demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lepas dari kerusakan lingkungan yang makin parah. Perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara implisit diatur dalam Chapter 17 dari Agenda 21.

Continue Reading
Post thumbnail

Perbatasan, Saatnya Menata Pertahanan

Seringnya media massa memberitakan perihal berbagai kegiatan di wilayah perbatasan secara tidak seimbang, dan serba sepotong-sepotong sering memberikan kesan seolah-olah wilayah perbatasan kita tidak di jaga sama sekali. Pembangunan ekonomi perbatasan, juga adalah bagian dari pertahnan itu sendiri. Kemudian ada pula yang mempertanyakan masalah pengamanan di wilayah perbatasan dengan berbagai kegiatan yang serba illegal itu? Bagaimana sebenarnya duduk perkara? Seperti apa sebenarnya tingkat koordinasi dan komando trimarta RI di Perbatasan? Sudah seperti apa BNPP dalam mengembangkan Potensi perekonomian perbatasan? Sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK bisa dimanfaatkan oleh Pemda dalam membuka dan menghadirkan peluang ekonomi di perbatasan?

Continue Reading
Post thumbnail

Menjaga Marwah Perbatasan

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km dan memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara, perbatasan darat dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Kepulauan Palau. Filipina, Papua New Guinea. Australia dan Timor Leste dari semua Negara tetangga itu belum satupun masalah perbatasannya yang sudah selesai. Dalam hokum internasional perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah negara, dimana mempunyai nilai penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam,  peningkatan keamanan dan keutuhan wilayah.

Continue Reading

Perbatasan RI-Timor Leste, Benarkah Kementerian/Lembaga Hanya Memproyekkan Batas

Yang sering terjadi, hasil “Tim Perunding” batas itu seolah tidak disosialisasikan. Misalnya Tim Perunding Batas kedua negara belum menemukan Solusi. Itu artinya belum ada kesepatakan terkait batas di suatu daerah tertentu. Kemudian mereka membuat kesepakatan. Bahwa selama di daerah sengketa belum ditemukan kesepakatan, maka warga kedua belah pihak tidak boleh mengolah tanah tersebut. Tetapi apa yang terjadi?. Idealnya hasil kesepakatan itu, juga dijadikan kesepakatan bagi aparat Pertahanan negara yang juga hadir di saat itu. Dalam artian kedua perwakilan TNI dan UPF juga punya kesepakatan akan menjaga posisi “status quo” wilayah sengketa dengan melarang warganya masing-masing untuk melakukan sesuatu kegiatan di daerah tersebut. Kenapa hal ini kita kemukakan? Karena rumusan teknis itu nyaris tidak berbunyi apa-apa.

Continue Reading

Wilayah Pertahanan, Realitas Pertahanan Perbatasan di Wilayah Flash Point

Pertahanan suatu negara adalah benteng utama dalam menjaga kepentingan Nasionalnya. Kepentingan Nasional itu terdiri dari kepentingan nasional Abadi dan termaktub dalam Konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945 yang meliputi Kedaulatan Nasional, Integritas Teritorial dan Keselamatan Bangsa, serta Kepentingan Nasional Dinamis yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis. Dalam perkiraan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam kurun waktu 2010-2014 oleh Kemhan digambarkan sebagai Skenario Ancaman (2010-2014), dan berupa : kekuatan Militer asing Terlibat Dalam gerakan Separatisme; Penggunaan KEKUATAN MILITER DALAM KONFLIK PERBATASAN; Tekanan asing disertai kehadiran Militer dalam mengamankan akses terhadap sumber energi di Indonesia; Kehadiran Militer Asing di ALKI dalam mengamankan jalur ekonomi; Kehadiran Militer asing dalam kerangka memerangi Terorisme; Terorisme Internasionald dan Kejahatan Internasional; dan Intervensi Kemanusiaan dalam konflik horizontal dan vertikal.Lebih lanjut Kemhan juga mengidentifikasi bahwa Wilayah Flash Point itu, terdiri dari: Wilayah NAD, Selat Malaka, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (Utara) atau sepanjang perbatasan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lombok, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat dan ALKI.

Continue Reading