Cart

harmen batubara

Wilayah Pertahanan, Realitas Pertahanan Perbatasan di Wilayah Flash Point

Pertahanan suatu negara adalah benteng utama dalam menjaga kepentingan Nasionalnya. Kepentingan Nasional itu terdiri dari kepentingan nasional Abadi dan termaktub dalam Konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945 yang meliputi Kedaulatan Nasional, Integritas Teritorial dan Keselamatan Bangsa, serta Kepentingan Nasional Dinamis yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis. Dalam perkiraan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam kurun waktu 2010-2014 oleh Kemhan digambarkan sebagai Skenario Ancaman (2010-2014), dan berupa : kekuatan Militer asing Terlibat Dalam gerakan Separatisme; Penggunaan KEKUATAN MILITER DALAM KONFLIK PERBATASAN; Tekanan asing disertai kehadiran Militer dalam mengamankan akses terhadap sumber energi di Indonesia; Kehadiran Militer Asing di ALKI dalam mengamankan jalur ekonomi; Kehadiran Militer asing dalam kerangka memerangi Terorisme; Terorisme Internasionald dan Kejahatan Internasional; dan Intervensi Kemanusiaan dalam konflik horizontal dan vertikal.Lebih lanjut Kemhan juga mengidentifikasi bahwa Wilayah Flash Point itu, terdiri dari: Wilayah NAD, Selat Malaka, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (Utara) atau sepanjang perbatasan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lombok, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat dan ALKI.

Continue Reading

Wilayah Pertahanan, Betulkah Kita Kurang Becus Menjaga Perbatasan

Jalan Paralel Perbatasan
Yang menarik lagi dari program pemerintah sekarang ini adalah semangatnya untuk membangun jalan paralel perbatasan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan pembangunan jalan paralel perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Malaysia itu. Diketahui panjang jalan tersebut mencapai 740 kilometer (Km), yang membentang mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaeni, mengatakan kementerian mengganggarkan Rp2,7 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan pembukaan akses jalan tersebut, seperti pembebasan lahan dan pembenahan area hutan untuk pembukaan akses jalan.
Jalan paralel perbatasan di Kalimantan dinilai sebagai infrastruktur yang bernilai strategis bagi RI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Target penyelesaian pada tahun 2018.”Untuk kontraktor ada yang kerjasama dengan kami, juga ada dengan swakelola TNI, jadi jalan perbatasan 740 km, sudah pasti tak akan selesai dalam setahun (selesainya), tiga tahunan lah kami target,” tuturnya. Diutarakannya, anggaran Rp2,7 Triliun untuk tahun ini sudah mulai untuk pembukaan lahan, dan proses pembebasan buka hutan yang sudah mulai. “Kami dibantu oleh TNI zeni. itu jalan biasa (bukan tol), targetnya saya utamakan krikil dulu, nembus jalan baru,” ujar Hediyanto di Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015. Dia melanjutkan, bahwa pada tahun anggaran 2016, jalan perbatasan tersebut akan menjadi prioritas pertama. “Pada 2016 prioritas kami, yang pertama jalan perbatasan itu.

Continue Reading