Blog

Tol Laut Jokowi Dalam Membuka Isolasi Perbatasan

Di era pemerintahan SBY sebetulnya semangat dan rencana untuk menjadikan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya ada terkandung untuk membentuk BNPP., yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu Badan “ super body” yang akan mengentaskan pembangunan Perbatasan. Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur MP3EI yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya dan ternyata MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya, maka praktis perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi, maka praktis BNPP hanya seperti macan diatas kertas. Hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan tetapi tidak bisa di implementasikan

Semangat Reformasi dan Redislokasi TNI

Di negara mana pun keterlibatan tentara dalam urusan kekuasaan dalam keadaan darurat adalah hal yang lazim. Bahkan, untuk negara tertentu seperti Thailand, kudeta militer bukanlah hal yang luar biasa. Sangat disayangkan makna kedaruratan yang membenarkan tentara terlibat dalam urusan kekuasaan oleh Orde Baru kemudian dilanggengkan dengan konsep Dwifungsi ABRI. Melalui Tap MPR dan perundang-undangan lainnya, keterlibatan ABRI dalam politik praktis menjadi sah secara yuridis formal. ABRI kemudian mengemban tugas mengontrol rakyat yang tak sepaham, apalagi yang menentang Orde Baru. ABRI dalam hal ini TNI lebih khusus lagi TNI AD juga difungsikan sebagai lembaga skrining ideologi dan politik, layaknya peran lembaga Polit Biro Partai Komunis di negara komunis.

AgustaWestland, TNI dan Bisnis Koruptif

Transaksi bisnis koruptif antara AgustaWestland, Irfan, dan TNI dalam pengadaan helikopter AW 101 memang tidak ideal. Ada tiga hal yang membuat transaksi itu tak ideal.
Pertama, pilihan TNI AU untuk berbisnis pengadaan helikopter dengan AgustaWestland tampaknya pilihan yang keliru. AgustaWestland sebagai produsen peralatan militer atau alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebenarnya punya problem integritas. Perusahaan ini pernah terlibat dalam skandal suap penjualan 12 helikopter senilai 466 juta poundsterling kepada militer India. Petinggi militer India diduga menerima suap sampai 10 juta dollar AS

50 Tahun ASEAN, Kedamaian di Kawasan Laut China Selatan, Rakhine dan Marawi

Di kawasan Asean sendiri sebenarnya tengah terjadi dinamika hebat, pergolakan social dan ekonomi sebagai akibat tidak langsung dari perubahan kekuatan global yang ada di kawasan. Memang tidak ada terlihat secara nyata, apa pengaruhnya antara peristiwa Rakhine di Kamboja, dan Marawi di Filipina dengan munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan. Memang tidak ada terlihat relevansi secara tidak langsung antara pergulatan kekuatan antara China dan Amerika di Laiut China Selatan serta antara China dengan Amerika terkait test Rudal Korea Utara. Tapi memang terasa keberadaannya.

Pertahanan Kedaulatan Dan Kemandirian Industri Pertahanan

Rencana dan keinginan pemerintah mandiri dalam produksi persenjataan dan memajukan industri pertahanan nasional tentu harus dilaksanakan konsisten. Konsistensi tersebut menjadi tuntutan karena Indonesia perlu terus mengembangkan kemampuan industri pertahanan nasional. Faktanya kemampuan Industri kita terus membaik, ditambah lagi dan terbukti produk alat persenjataan kita juga diminati sejumlah negara. Tuntutan pada konsistensi pemerintah mencuat di tengah keputusan TNI AU membeli satu helikopter AgustaWestland (AW) 101. Alasan pembelian tersebut adalah kebutuhan TNI AU akan helikopter multifungsi, yaitu untuk angkut berat, evakuasi, rumah sakit bergerak, dan pertolongan pertama (SAR).

Perang Marawi, Perang Saudara Bercorak Maute dan Separatisme

Kini, situasi memanas dengan pertempuran di kota Marawi oleh faksi teroris Maute yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Timur Tengah. Sempat diwacanakan agar TNI terlibat dalam mengirimkan pasukan ke Marawi, membantu militer Filipina. Tetapi jelas upaya seperti itu, kedua negara pasti harus mengacu kepada UU Dasarnya masing-masing. Indonesia tidak akan mengirimkan militernya ke negara lain, kalau tidak ada izin dari DPR. Begitu juga dengan UU Dasar Filipina, mereka tidak mungkin bisa menerima kedatangan ‘militer” negara lain meski negara tetangga sekalipun harus terlebih dahulu ada izin dari DPR nya juga.

Menjaga Rembesan Marawi: Indonesia, Malaysia, dan Filipina Patroli Bersama

Pertempuran di Marawi Mindanao-Filipina memasuki minggu keempat. Militer Filipina mengatakan, lebih dari 350 orang tewas, termasuk 26 warga sipil, 62 tentara, dan 257 anggota kelompok ekstrem. Hingga saat ini tentara Filipina belum berhasil mematahkan kekuatan utama kelompok bersenjata di Marawi. Dengan dukungan logistik memadai untuk perang, termasuk senjata dan dana, serta kombatan dari Indonesia, Malaysia, serta negara-negara lain, kelompok Maute dapat meladeni pasukan Filipina. Mereka diperkirakan mampu berperang dalam jangka panjang.

Membangun Pertahanan Negara Kepulauan    

Memperkenalkan Buku Membangun Pertahanan Negara Kepulauan. Bisa jadi tidak banyak petinggi negeri kita atau malah petinggi TNI sendiri yang sadar dan hanya sedikit yang peduli betapa besarnya manfaat untuk membangun kemampuan industri pertahanan sendiri dalam menjaga kedaulatan. Umumnya mereka tidak tahan akan godaan upeti “uang” yang bakal mereka terima bila melakukan pembelian Alut Sista produk negara sahabat. Cobalah ikuti proses korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland AW101.

Pertahanan Udara, Kita Mau Keunggulan TNI atas kemampuan Kita Sendiri

Peran AURI semasa Perang Kemerdekaan penuh dengan berbagai kisah-kisah “heroik”, lihatlah apa yang mereka lakukan takkala melakukan serangan udara ke Ambarawa dan Salatiga pada pagi hari buta, tanggal 29 Juli 1947 oleh kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Harbani dan Kadet Sutarjo Sigit. Mereka menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Guntei peninggalan Jepang, berhasil mengebom wilayah pendudukan Belanda di Kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa.

Dirgahayu Angkatan Udara 2017- Baru Sebatas Mimpi

Pekerjaan rumah di bidang pengelolaan potensi yang dimiliki negara di udara mencakup beberapa aspek penting. Kemampuan dan atau potensi yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bidang keudaraan secara total dikenal dengan terminologi National Air Power. Kekuatan nasional di udara yang salah satu penjurunya secara universal berada di Angkatan Udara. Harus diakui perhatian masyarakat luas pada umumnya terhadap masalah keudaraan masih rendah. Pengembangan minat dirgantara belum berjalan baik. Bahkan, jika kita berbicara tentang kedaulatan negara di udara, Indonesia belum memiliki dasar hukum sebagai pijakan yang seharusnya tercantum dengan jelas dalam konstitusinya.

Gelar Kekuatan, Peran Teritorial TNI Dan Kesejahteraan Bangsa

Pengembangan ke 24 pelabuhan ini tidak lepas dari Indonesia sebagai Negara Maritim dengan total panjang garis pantai Indonesia 81 ribu km yang terbentang sepanjang Samudera India, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Arafura, Laut Timor, dan di wilayah pulau-pulau kecil lainnya. Menyatu dengan Kepulauan Indonesia terdapat beberapa alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka (yang merupakan SLOC), Selat Sunda (ALKI 1), Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagi jalur pelayarannya.

Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Sepanjang Selat Malaka

Pola Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Sepanjang Selat Malaka
Pola pengembangan PPKT pemerintah sudah merevisi Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar menjadi Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar. Dilain pihak rencananya, pemerintah Indonesia akan menggandeng Singapura untuk memaksimalkan pemanfaatan perairan dan pulau pulau perbatasan kedua negara. Sejumlah pulau di Batam, Kepulauan Riau, juga akan dijadikan lokasi kerja sama. Salah satu peluang yang belum dimaksimalkan adalah labuh jangkar. “Saya melihat banyak sekali kapal buang sauh. Tidak jelas mereka itu bayarnya ke mana,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan seusai meninjau Pulau Tolop di Batam, Jumat (10/3).