Blog

Menjaga Marwah Perbatasan

Oleh Harmen Batubara  Tidak banyak orang yang tahu, kalau kedaulatan itu lahir dari pertarungan memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Pertarungan itu […]

Melanjutkan Reformasi TNI-Polri, Birokrasi Era Pilkada

Beberapa jenderal militer/ polisi dan birokrat provinsi rela melepas jabatan untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2018. Demikian juga sejumlah dandim, kapolres, dan sekda kabupaten/kota mau menanggalkan jabatan demi memburu kursi bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota. Pelepasan jabatan penting di lingkungan TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) tersebut sebetulnya bukan gejala baru. Pada Pilkada 2015, misalnya, terdapat delapan perwira TNI/ Polri dan 176 petinggi ASN yang ikut berkompetisi merebut jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Malah pada Pilkada 2017 masyarakat dikejutkan oleh mundurnya perwira moncer, Mayor Agus Harimurti Yudhoyono, dari dunia militer demi mengikuti Pilkada DKI Jakarta.

Natuna, Klaim Tiongkok dan Laut Natuna Utara

Dalam pandangan awam, klaim Tiongkok atas Natuna dan kemudian tindakan Indonesia yang mengganti nama Laut China Selatan di utara Natuna dengan nama Laut Natuna Utara adalah bagian dinamika hidup Negara bertetangga. Padahal, Indonesia dan Tiongkok dalam bahasa batas sesungguhnya bukanlah dua Negara yang berbatasan. Bahkan kalaupun dikaitkan dengan “Nine Dash Line China” Indonesia tidak terkait apa-apa dengannya. Tiongkok sejak 12 November 2015 secara terbuka telah mengakui kedaulatan Kepulauan Natuna sepenuhnya berada pada Indonesia.

Panglima Baru Kesejahteraan Prajurit dan Penanganan Saparatisme

Panglima TNI juga kita percaya akan memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional. Juga memiliki komitmen mendukung dan tidak resisten terhadap agenda reformasi TNI yang akan diselesaikan oleh otoritas sipil, termasuk agenda reformasi peradilan militer. Panglima TNI juga perlu mengevaluasi kebijakan TNI terkait berbagai pelibatan TNI dalam ranah sipil melalui berbagai nota kesepahaman (MOU) TNI dengan kementerian dan instansi sipil lainnya. Panglima TNI baru perlu merealisasikan agenda visi presiden terkait lautan Nusantara sebagai bagian dari Tol Maritim Dunia dengan membangun kekuatan pertahanan maritim yang dapat memperkuat pertahanan kekuatan AL, AD dan AU dan memastikan semua Flash Point dan jalur ALKI terproteksi dengan baik.

Tol Laut Jokowi Dalam Membuka Isolasi Perbatasan

Di era pemerintahan SBY sebetulnya semangat dan rencana untuk menjadikan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya ada terkandung untuk membentuk BNPP., yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu Badan “ super body” yang akan mengentaskan pembangunan Perbatasan. Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur MP3EI yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya dan ternyata MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya, maka praktis perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi, maka praktis BNPP hanya seperti macan diatas kertas. Hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan tetapi tidak bisa di implementasikan

Semangat Reformasi dan Redislokasi TNI

Di negara mana pun keterlibatan tentara dalam urusan kekuasaan dalam keadaan darurat adalah hal yang lazim. Bahkan, untuk negara tertentu seperti Thailand, kudeta militer bukanlah hal yang luar biasa. Sangat disayangkan makna kedaruratan yang membenarkan tentara terlibat dalam urusan kekuasaan oleh Orde Baru kemudian dilanggengkan dengan konsep Dwifungsi ABRI. Melalui Tap MPR dan perundang-undangan lainnya, keterlibatan ABRI dalam politik praktis menjadi sah secara yuridis formal. ABRI kemudian mengemban tugas mengontrol rakyat yang tak sepaham, apalagi yang menentang Orde Baru. ABRI dalam hal ini TNI lebih khusus lagi TNI AD juga difungsikan sebagai lembaga skrining ideologi dan politik, layaknya peran lembaga Polit Biro Partai Komunis di negara komunis.

AgustaWestland, TNI dan Bisnis Koruptif

Transaksi bisnis koruptif antara AgustaWestland, Irfan, dan TNI dalam pengadaan helikopter AW 101 memang tidak ideal. Ada tiga hal yang membuat transaksi itu tak ideal.
Pertama, pilihan TNI AU untuk berbisnis pengadaan helikopter dengan AgustaWestland tampaknya pilihan yang keliru. AgustaWestland sebagai produsen peralatan militer atau alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebenarnya punya problem integritas. Perusahaan ini pernah terlibat dalam skandal suap penjualan 12 helikopter senilai 466 juta poundsterling kepada militer India. Petinggi militer India diduga menerima suap sampai 10 juta dollar AS

50 Tahun ASEAN, Kedamaian di Kawasan Laut China Selatan, Rakhine dan Marawi

Di kawasan Asean sendiri sebenarnya tengah terjadi dinamika hebat, pergolakan social dan ekonomi sebagai akibat tidak langsung dari perubahan kekuatan global yang ada di kawasan. Memang tidak ada terlihat secara nyata, apa pengaruhnya antara peristiwa Rakhine di Kamboja, dan Marawi di Filipina dengan munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan. Memang tidak ada terlihat relevansi secara tidak langsung antara pergulatan kekuatan antara China dan Amerika di Laiut China Selatan serta antara China dengan Amerika terkait test Rudal Korea Utara. Tapi memang terasa keberadaannya.

Pertahanan Kedaulatan Dan Kemandirian Industri Pertahanan

Rencana dan keinginan pemerintah mandiri dalam produksi persenjataan dan memajukan industri pertahanan nasional tentu harus dilaksanakan konsisten. Konsistensi tersebut menjadi tuntutan karena Indonesia perlu terus mengembangkan kemampuan industri pertahanan nasional. Faktanya kemampuan Industri kita terus membaik, ditambah lagi dan terbukti produk alat persenjataan kita juga diminati sejumlah negara. Tuntutan pada konsistensi pemerintah mencuat di tengah keputusan TNI AU membeli satu helikopter AgustaWestland (AW) 101. Alasan pembelian tersebut adalah kebutuhan TNI AU akan helikopter multifungsi, yaitu untuk angkut berat, evakuasi, rumah sakit bergerak, dan pertolongan pertama (SAR).

Perang Marawi, Perang Saudara Bercorak Maute dan Separatisme

Kini, situasi memanas dengan pertempuran di kota Marawi oleh faksi teroris Maute yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Timur Tengah. Sempat diwacanakan agar TNI terlibat dalam mengirimkan pasukan ke Marawi, membantu militer Filipina. Tetapi jelas upaya seperti itu, kedua negara pasti harus mengacu kepada UU Dasarnya masing-masing. Indonesia tidak akan mengirimkan militernya ke negara lain, kalau tidak ada izin dari DPR. Begitu juga dengan UU Dasar Filipina, mereka tidak mungkin bisa menerima kedatangan ‘militer” negara lain meski negara tetangga sekalipun harus terlebih dahulu ada izin dari DPR nya juga.

Menjaga Rembesan Marawi: Indonesia, Malaysia, dan Filipina Patroli Bersama

Pertempuran di Marawi Mindanao-Filipina memasuki minggu keempat. Militer Filipina mengatakan, lebih dari 350 orang tewas, termasuk 26 warga sipil, 62 tentara, dan 257 anggota kelompok ekstrem. Hingga saat ini tentara Filipina belum berhasil mematahkan kekuatan utama kelompok bersenjata di Marawi. Dengan dukungan logistik memadai untuk perang, termasuk senjata dan dana, serta kombatan dari Indonesia, Malaysia, serta negara-negara lain, kelompok Maute dapat meladeni pasukan Filipina. Mereka diperkirakan mampu berperang dalam jangka panjang.

Membangun Pertahanan Negara Kepulauan    

Memperkenalkan Buku Membangun Pertahanan Negara Kepulauan. Bisa jadi tidak banyak petinggi negeri kita atau malah petinggi TNI sendiri yang sadar dan hanya sedikit yang peduli betapa besarnya manfaat untuk membangun kemampuan industri pertahanan sendiri dalam menjaga kedaulatan. Umumnya mereka tidak tahan akan godaan upeti “uang” yang bakal mereka terima bila melakukan pembelian Alut Sista produk negara sahabat. Cobalah ikuti proses korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland AW101.