Pembelian MBT Leopard, Dalam Persfektip Pertahanan Wilayah
Berikut adalah wacana terkait pembelian MBT Leopard yang mengemuka ke media masa, khususnya Kompas bulan Desember 2011-Januari 2012.
Pembelian Main Battle Tank (MBT) Leopard menuai kontraversi, perbedaan pandangan itu mulai dari keraguan atas ketidak cocokan dengan topografi medan, perbedaan dalam doktrin perang, cara pembeliannya. Perbedaan itu mengerucut antara Komisi I DPR, pemerhati alutsista TNI dan LSM di satu sisi dan TNI (khususnya TNI-AD) serta Kemhan di sisi lain. Komisi I mempertanyakan rencana pembelian main battle tank (MBT) Leopard dari Eropa. Komisi I mempertanyakan alasan rencana pembelian 100 MBT Leopard karena tonasenya yang 60-63 ton dianggap tidak cocok dengan alam Indonesia, jembatan di Indonesia umumnya tonasenya berada di bawah 50 ton.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengatakan, sesuai undang-undang, memang tugas DPR mempertanyakan sampai dengan hal teknis. Pasalnya, hal ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran. Hal ini dipertanyakan anggota Komisi I DPR, Salim Mengga, Mayjen (Purn dari Korps Kavaleri). Menurut Salim, MBT Leopard tidak sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia. Dengan alam yang berbukit-bukit dengan sungai dan danau, MTB Leopard yang berat itu tidak cocok. MBT Leopard yang masuk kategori tank berat lebih cocok untuk kawasan gurun atau daerah yang rata.
Menurut dia, daripada membeli MBT, lebih baik membeli helikopter antitank karena akan lebih memiliki efek gentar. Alternatif lain, membeli tank sedang atau kecil dengan kekuatan persenjataan yang mumpuni. ”Jangan sampai studi kelayakan itu dibuat-buat, padahal sudah ada deal dari atas,” katanya.
Secara terpisah, mantan Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri menilai, proses pengadaan senjata terkadang dipengaruhi rekanan.”Tetapi, situasi sekarang jauh lebih baik. Pada zaman saya, pernah rekanan ditolak karena berusaha memaksakan kehendaknya yang tidak sesuai kebutuhan operasional militer. Kondisi itulah yang harus terus diperbaiki,” ujarnya.
Alasan Versi TNI dan Kemhan
Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul, di Jakarta (18/1/2012), menyatakan, rencana pemerintah untuk membeli 100 main battle tank (MBT) jenis Leopard 2A6 dari Belanda, 6 pesawat tempur Sukhoi, dan 3 kapal selam tetap akan dijalankan. Apabila ada kecurigaan terhadap pengadaan alat utama sistem persenjataan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dipersilakan menyelidikinya. ”Kapal selam untuk TNI Angkatan Laut, tank untuk TNI Angkatan Darat, dan Sukhoi untuk TNI Angkatan Udara,” kata Iskandar.
MBT Leopard menurut Panglima TNI, sudah dipakai di Belanda dan kondisinya masih bagus. Rencana pembelian itu juga sebagai peluang karena saat ini di Eropa terjadi krisis. Terkait argumen Komisi I terkait ketidak cocokan dengan keadaan topografi medan, Panglima menyatakan akan didiskusikan antara Komisi I dan TNI AD. Wilayah Indonesia, sangat luas sehingga ada variasi lahan. ”Bisa cocoknya di Jawa atau cocoknya di Kalimantan,”. Rencananya, ada 100 MBT Leopard bekas yang akan dibeli. Seperti yang telah dilakukan Singapura, MBT Leopard tersebut akan di-retrofit di Eropa. Dalam hal retrofit ini, Kasad, Pramono menyatakan komitmennya untuk melibatkan PT Pindad agar pemeliharaan bisa dilakukan di Indonesia.
Sebelumnya saat peringatan Hari Juang Kartika di Lapangan Brigif 15 Kujang II, Cimahi, Jawa Barat, Pramono juga mengatakan, TNI mengalokasikan anggaran Rp 14 triliun untuk modernisasi peralatan tempur dalam tiga tahun mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan profesionalisme prajurit dan agar kekuatan Indonesia bisa mengimbangi negara tetangga. ”Pengadaan ini dilakukan untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wamenhan ; ”Tolong anggota DPR jangan berpikir teknis, tetapi konsep strategis,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (7/12/2012) . Menurut Sjafrie, Komisi I DPR seharusnya melihat dari sisi strategi pertahanan. Terkait dengan keunggulan militer, adanya alat utama sistem persenjataan (alutsita) yang berteknologi tinggi akan membuat efek gentar yang berguna bagi posisi tawar politik dan ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memaparkan rencana pembelian main battle tank (MBT) Leopard bekas dari Eropa. Tank seberat 60-63 ton itu akan ditempatkan di Jakarta dan Surabaya. Alasan yang dikemukakan terkait dengan negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia, yang sudah memiliki tank Leopard tersebut.
Yang juga cukup menarik adalah pendapat pengamat militer Andi Widjajanto yang mengatakan, perubahan dan dinamika lingkungan strategis membuat Indonesia membutuhkan divisi kavaleri berat, di antaranya tank besar. ”Kalau secara ilmu militer, pembelian main battle tank dengan 120 mm tepat dari segi waktu dan kebutuhan,” katanya. Indonesia memang belum memiliki taktik operasional tank lawan tank. Yang ada hanya perang darat dengan menggunakan infanteri, sedangkan kavaleri menjadi penunjang. ”Ini tidak masalah karena selama ini belum ada indikasi perkembangan main battle tank,” kata Andi.
Masalahnya, ada perkembangan lingkungan strategis yang melibatkan tank-tank besar. Pertama, Malaysia dan Singapura sudah memiliki MBT, masing-masing T-70 dan Leopard. Lepas daripada beratnya, kedua MBT ini telah memiliki meriam dengan ukuran 120 mm. Kedua, kehadiran marinir AS di Darwin dilengkapi dengan MBT. Barangkali yang dilupakan Andi adalah penempatan MBT di Darwin, sebab MBT di Darwin memang sudah sangat klop dan itu jelas habitatnya. Logikanya tidak mungkin negara lain membawa MBT nya ke Indonesia, karena infrastruktur medan yang tidak mendukung. Di Indonesia MBT bisa digrilya dan itu cukup dengan Bom Molotov, seperti yang dilakukan para Mujahidin di Afganistan. Juga yang belum dipertimbangkan adalah mahalnya biaya peng operasian MBT, padahal selama ini untuk memanaskan Tank yang ada saja BBMnya sudah jadi masalah besar.
Masih Dalam Perdebatan
Komisi I DPR juga meminta agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghormati dan berkomunikasi dengan Komisi I DPR terkait pembelian alutsista karena banyak rencana yang diketahui lewat media. Padahal, seharusnya Kemhan adalah pasangan Komisi I DPR. Effendy Choirie, anggota Komisi I DPR, meminta Kemhan tidak meletakkan Komisi I DPR harus menerima semua pengajuan Kemhan. ”Ini bukan soal teknis. Kita perlu tahu beli dari negara mana karena itu sudah politis,” kata Effendy.
Solusi sementara, kedua pihak akan membuat tim kecil yang akan membahas masalah, dari strategi militer hingga kebijakan pertahanan. Hal ini dirasakan dibutuhkan agar pembahasan tidak bersifat parsial.Kemhan menyatakan, ada peralihan anggaran secara administratif terkait dengan remunerasi prajurit TNI dari Kementerian Keuangan ke Kemhan. Hal ini disambut baik oleh DPR. Enggartiasto Lukita, anggota Komisi I DPR, memberi catatan agar pelaksanaannya benar.
