Pertahanan Kawasan Perbatasan, Benahi Sistem Pertahanan

Perbatasan Yang Tidak Bermartabat

Sudah saatnya Kemhan memperhatikan gelar kekuatan pertahanan kita di perbatasan, sudah saatnya Kodam Perbatasan diberikan kekuatan Mobilisasi Udara dan kemampuan monitoring, pengawasan, patroli sampai ke penindakan. Jangan dibiarkan wilayah perbatasan tidak terjaga dan kalaupun terjaga sama sekali tidak mencerminkan penjagaan sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga dengan BNPP bangunlah Pos Gerbang Batas yang pantas; Timor Leste saja, yang negaranya kecil, pendapatannya juga kecil; tetapi mereka tahu cara membangun Gerbang Batas yang pantas, gerbang yang layak dan mencerminkan kedaulatan pada negaranya. Tidak seperti gerbang Indonesia yang tumplek-plek, sehingga apapun masuk di sana mulai dari parkiran mobil, perkantoran yang tidak teratur, manusia,sapi dan hewan ternak juga masuk bebas, dan kumuh. Karya sebuah bangsa yang tidak mampu menjaga martabat dan kedaulatan bangsanya. Rela melihat gerbang batasnya, jadi kandang kambing sementara uangnya di korup habis. Keterlaluan.

Click here for more >>

Ketika konflik perbatasan Thailand –Kamboja terjadi, kita melihat bagaimana mereka saling menembakkan meriamnya masing-masing di perbatasan. Minimal kita melihat bahwa dua negara itu masing-masing sudah mempersiapkan kemampuan artilerinya di sana. Jadi begitu suatu konflik terjadi, suatu keseimbangan tetap terjaga.Masing-masing pihak secara sadar mau kembali ke posisinya semula. Coba bayangkan, kalau salah satu pihak tidak punya kemampuan artileri, bisa jadi mereka akan lebih di lecehkan lagi. Bagaimanapun perimbangan kekuatan pertahanan relative antar kedua negara perlu di jaga. Bukan arahnya ke “perlombaan senjata”; tetapi hanya sekedar mejaga agar tetap ada keseimbangan.

Hal seperti itu juga terjadi antara Korea. Sebagai antisipasi, Korsel sebenarnya telah membuat sistem pertahanan di kota-kota di wilayah perbatasannya. Korsel sudah lama membangun kota-kotanya dengan system pertahanan bunker. Sistem iru sesungguhnya sudah dilakukan Korea Selatan dengan sangat baik. Kota Seoul, sejatinya adalah kota di kawasan perbatasan yang rentan terhadap konflik batas.

Karena itu konsep pertahanan mereka  dengan memadukan pengaturan pola lalu lintas pejalan kaki, dalam mengurai kemacetan kota yang dirangkai dengan terowongan-terowongan bawah tanah untuk stasiun subway, sudah pas. Seoul memang dirancang sebagai ibu kota negara dengan seribu bungker yang bisa jadi penyelamat bagi 10 juta warga kotanya jika sewaktu-waktu ”diserang” artileri (meriam) negeri tetangga, negeri serumpun dan sedarah di Korea Utara. Tapi kalau perang nuklir yang terjadi, ya semua tidak akan ada artinya. Positipnya, bunker adalah tempat ideal bagi penguburan massal.

Pertahanan kita di Perbatasan

Dari sisi pertahanan, bagaimanapun baiknya kita bertetangga, tetapi  mendesain pengamanan bagi warga di wilayah perbatasan adalah suatu keharusan. Memang tidak perlu ada niat untuk berperang, tetapi keinginan untuk memberikan perlindungan bagi warga adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kemhan harus peka atas kebutuhan seperti ini, khususnya bagi wilayah perbatasan. Perlu diingat kita mempunyai sepuluh Negara tetangga, yang kita anggap sebagai Negara saudara kita sendiri. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan system pertahanan nasional kita di wilayah perbatasan, dan itu bukan berarti kita harus mendahulukan pengamanan daripada pembangunan infrastrukturnya. Wilayah atau kawasan perbatasan memerlukan keduanya.

Dalam hal pembangunan perbatasan, menurut Jaleswari Pramodhawardani ( Kompas,5 Oktober 2010) “Sejak Orde Baru, persoalan kawasan perbatasan ibarat demam. Banyak upaya ditempuh saat suhu tubuh meninggi, tapi saat suhu normal, kita lupa merawat dan menjaganya. Anggapan bahwa situasi regional di sekitar Indonesia dalam dua-tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, ternyata tidak selamanya benar. Masih ada benih-benih konflik yang dapat berkembang menjadi sengketa. Pendeknya, saat situasi memanas, pemerintah, DPR, dan media membahas serius dari diplomasi bilateral hingga kemungkinan perang terbuka. Namun, ketika sengketa ”mereda”, wacana pun turut senyap. Persoalan perbatasan hanya menjadi wacana yang reaktif dan fluktuatif.

Begitu pula ketika dunia menyoroti penebangan liar dan penyelundupan di kawasan perbatasan pada masa Presiden Soeharto, pemerintah menjawab dengan berbagai program pembangunan kawasan perbatasan. Salah satunya adalah kajian ”kawasan berikat” (Tarakan-Nunukan-Sebatik) untuk ”menandingi” kemajuan pembangunan di Tawau, Sabah, Malaysia Timur. Namun, kajian yang dianggap sangat tepat di Bappenas itu tidak mendapat dukungan politik sehingga sampai kini tidak ada realisasinya.

Demikian juga dengan ide pembentukan badan otoritas pada masa Presiden BJ Habibie. Badan otoritas yang bertanggung jawab membangun kawasan perbatasan dengan potensi ekonomi besar itu lagi-lagi berhenti pada tingkat wacana.

Kini memang sudah ada BNPP, yang kewenangannya sungguh luar biasa, hanya saja dari cara dan pola kerjanya terutama setelah resmi dideklarasikan oleh presiden, akan tetapi belum juga ada Nampak gerakannya; kecuali hanya dengan pola lagu lama, semacam pengadaan seminar dan rapat-rapat koordinasi; suatu program yang semua lembaga dan kementerian di Indonesia pasti punya; yang membuat hampir semua hotel-hotel berbintang di Indonesia ter”booking” penuh di ahir tahun; ya pada saat-saat seperti sekarang ini. Lihatlah semua hotel berbintang di Indonesia, pasti sedang melaksanakan rapat koordinasi itu. Anehnya ga ada yang risi melihat pola semacam itu.

Kodam Perbatasan

Kalau kita melihat gelar kekuatan Kodam Perbatasan sepintas terlihat  cerminan pertahanan wilayah territorial dengan kekuatan di distribusi secara merata ke seluruh wilayah dengan perkuatan ada di Kota-kota di sepanjang pantai; untuk wilayah perbatasan telah di gelar sebanyak Pos-pos lintas batas yang terdiri dari Pos PPLB dan  Pos PLB. Untuk kemampuan monitoring wilayah perbatasan dilakukan oleh Sat Radar  Tetapi dihadapkan dengan kenyataan yang ada, kemampuan Sat Radar sendiri masih sangat terbatas dengan teknologi yang sudah tidak lagi “in”.

Wilayah perbatasan faktanya tidak termonitor dan tidak “terjaga” dan juga tidak punya kemampuan yang seharusnya dia punya. Kodam secara fakta tidak punya kemampuan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots di wilayah perbatasan meski sebatas setingkat regu. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam 155 khususnya untuk daerah yang dianggap paling rawan.Bukan untuk apa-apa, masalahnya pihak tetangga menggelar meriam 155 nya sementara Indonesia tidak punya.

Saat ini kalau terjadi pelanggaran wilayah di perbatasan katakan ada pesawat yang masuk ke perbatasan yang dilakukan oleh para prajurit adalah mencatatnya, mereka mencatat kapan pelanggaran itu terjadi, lokasinya di mana dan dilakukan pesawat atau Heli jenis apa? Temuan ini kemudian dilaporkan ke komando atas (kodam) dan dari Kodam dilanjutkan ke Mabes TNI. Mabes TNI meneruskan lagi ke Menkopolhukam dan Kemhan dan dari Kemhan ke Kemlu. Kemlu mengkoordinasikan dan kemudian membuat nota protes. Waktu untuk proses situ minimal dibutuhkan satu minggu. Sementara di negara tetangga, begitu Heli anda memasuki atau akan memasuki wilayahnya mereka saat itu juga sudah menghampiri anda dan mengucapkan selamat datang di wilayah kedaulatan mereka. Setelah itu tergantung “gerakan” anda.

Dislokasi Pos Perbatasan. “Gelar” atau “deploy” Pos Perbatasan yang terdiri dari puluhan Pos yang ada di sepanjang wilayah perbatasan.  Pada mulanya “gelar” Pos-pos perbatasan ini sangat besar efeknya tetapi dalam perkembangannya, semua jadi paham bahwa Pos-pos batas itu hanya epektif dan mampu menjangkau wilayah disekitarnya sejauh 500 m hingga 5 km, selebihnya wilayah itu bagai tanah tidak bertuan. Ke depan Pos-pos ini perlu lebih di optimalkan kembali baik pada kemampuan monitoring, pengawasan, dan kemampuan penindakan/pencegahan yakni dengan jalan memanfaatkan kemampuan teknologi.

Sudah saatnya Kemhan memperhatikan gelar kekuatan pertahanan kita di perbatasan, sudah saatnya Kodam Perbatasan diberikan kekuatan Mobilisasi Udara dan kemampuan monitoring, pengawasan, patroli sampai ke penindakan. Jangan dibiarkan wilayah perbatasan tidak terjaga dan kalaupun terjaga sama sekali tidak mencerminkan penjagaan sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga dengan BNPP bangunlah Pos Gerbang Batas yang pantas; Timor Leste saja, yang negaranya kecil, pendapatannya juga kecil; tetapi mereka tahu cara membangun Gerbang Batas yang pantas, gerbang yang layak dan mencerminkan kedaulatan pada negaranya. Tidak seperti gerbang Indonesia yang tumplek-plek, sehingga apapun masuk di sana mulai dari parkiran mobil, perkantoran yang tidak teratur, manusia,sapi dan hewan ternak juga masuk bebas, dan kumuh. Karya sebuah bangsa yang tidak mampu menjaga martabat dan kedaulatan bangsanya. Rela melihat gerbang batasnya, jadi kandang kambing sementara uangnya di korup habis. Keterlaluan.