Wilayah Pertahanan, Mengintegrasikan Kelembagaan Iptek dengan Industri Strategis
Bagaimana kita akan bisa memahami implementasi wawasan kebangsaan Dalam Jejaring Kelembagaan Iptek Nasional yang ada saat ini, terlebih lagi kalau hal itu dikaitkan dengan industry strategis kita. Untuk membangun suatu bangsa yang kuat salah satu modal adalah kekuatan akan rasa kebangsaan; sebab bangsa yang tidak sadar dan bangga atas niiai-nilai kepribadiannya sendiri, yang tidak bangga akan produksi bangsanya sendiri, bisa dipercaya akan mudah goyah dan terpesona oleh berbagai pengaruh dan kelebihan bangsa lain.
Kekuatan wawasan kebangsaan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. baik faktor dari luar maupun faktor dan dalam. Faktor dari luar akan terlihat bila begitu mudahnya nilai-nilai budaya asing‑ masuk kedalam wilayah dan budaya bangsa Indonesia baik melalui media informasi, komunikasi maupun transportasi, sedangkan faktor intern yang cukupmempergaruhi semakin menipisnya wawasan kebangsaan adalah sifat primordial yang tetap dipertahankan dan ego sektoral yang semakin menonjol dan berkembarg.
Wawasan kebangsaan yang kuat diharapkan dapat memberi jalan bagi munculnya kesadaran untuk mempercepat pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam pergaulan antar bangsa dan memberikan manfaat besar bagi pengembangan Iptek di Indonesia, yang dapat memberikan landasan hukum; mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya Iptek secara lebih efektif; menggalakkan pembentukan jejaring dan kelembagaan iptek yang dapat mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta swasta dan industry strategis untuk berperan serta secara aktif.
Salah satu lemahnya pemahaman ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara adalah lemahnya penanaman rasa cinta produk dalam negeri, akibatnya sangat fatal, lemahnya rasa cinta dan bangga akan produk dalam negeri telah mematikan semangat pengembangan keunggulan teknologi itu sendiri, jejaring kelembagaan iptek nasional jadi lumpuh. Terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah yang masih diartikan sesuai kepentingan sesaat dan sempit, tuntutan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dan tidak mau memiliki keterikatan dengan pusat mulai dirasakan dan sangat tidak produktif.
Perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu memang memerlukan wadah dan jejaring yang sinergis yang memungkinkan munculnya ide-ide atau inovasi baru tumbuh, dan hal seperti itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi tumbuh dari suatu kebersamaan baik dalam pola piker dan pola laku. Kalau semangat seperti itu kita lihat dalam jejaring kelembagaan Iptek kita, maka yang terlihat adalah suatu kondisi yang masih jauh dari yang diharapkan. Etos kerja di jejaring kelembagaan Iptek nasional kita masih jauh dari yang diharapkan. Kita tahu kelembagaan penelitian dan pengembangan (litbang) Iptek sangat penting dalam mendukung penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN). Sampai saat ini masih terdapat permasalahan mendasar terkait dengan kelembagaan Iptek, antara lain lembaga litbang relatif lemah dalam menjalankan fungsi operasionalnya, adanya tumpang tindih tupoksi/program/kegiatan, serta pengelolaan litbang yang masih berorientasi teknis. Kesemuanya itu, secara pasti memberikan pengaruh langsung terhadap etos kerja manusia yang mengawakinya, dan itulah yang bisa kita lihat dalam jejaring kelembagaan Iptek nasional.
Wawasan Nusantara dalam Iptek
Lemahnya implementasi pemahaman wawasan Nusantara dalam memberikan arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Iptek Nasional serta lemahnya aplikasi di lapangan terasa sangat dominan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 menyatakan bahwa visi pembangunan nasional adalah menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam pengembangan jejaring iptek untuk kepentingan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global.
Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang andal, pewujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan.
Pembangunan jejaring iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.
Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan inovasi dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) di Indonesia perlu dibangun melalui kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen sumberdaya yang memadai baik pada tataran pembangunan nasional maupun daerah sebagai platform bersama. (berlanjut)
