Blog

Industri Pertahanan Perkapalan, dan Semangat Mensejahterakan Nelayan

Oleh harmen batubara

KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo ke PT PAL dan PT Pindad pada 31 januari 2015 telah membuka mata publik tentang komitmen pemerintah untuk pengembangan industri pertahanan nasional. Untuk PT Pindad, misalnya, Presiden yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan mengatakan bahwa negara akan mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 700 miliar. PMN yang disampaikan Presiden tentu angin segar bagi industri pertahanan nasional. Ini bentuk kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pengembangan industri strategis.

Negara-negara yang industri pertahanannya telah mengalami ”metamorfosa investasi” umumnya melewati perjalanan panjang dan turbulensi yang tak mudah. Kita juga tidak bisa memberikan penilaian begitu saja bahwa model mereka yang paling tepat. Ada karakteristik di berbagai region dan negara yang melahirkan wajah investasi dan tren pertumbuhan usaha industri pertahanan yang berbeda. Di Indonesia, misalnya, hingga sekarang industri pertahanan bagian pokok atau strategis dari upaya pemerintah menegakkan kedaulatan dan keamanan negara.

Dewasa ini industri pertahanan nasional masih berpusar pada tahapan kemampuan produksi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peningkatan capacitybuilding, penguasaan teknologi, hingga konsistensi mutu dan layanan kepada pengguna akhir di tiap-tiap matra masih jadi pekerjaan rumah utama. Wajar jika pemikiran yang berkembang masih linear.  Kepemilikan badan usaha yang memproduksi alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) oleh pemerintah merupakan keharusan. Demikian pula dengan investasi dan strategi pertumbuhan usahanya.

Walhasil, diskursus yang ada lebih bermuara pada opsi untuk membeli dari luar negeri atau memproduksi sendiri alpalhankam Indonesia. Itu sebabnya muncul desakan untuk adanya alih teknologi dan kewajiban offset bagi pembelian alpalhankam dari luar negeri sesuai amanat UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Dewasa ini tren dari industri pertahanan nasional menggandeng mitra strategis dari pelaku industri pertahanan global merupakan peneguhan spirit alih teknologi. Tren ini patut kita sambut baik karena implikasinya pada penghematan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun perwujudan amanah kemandirian industri pertahanan nasional.

Peran Serta Dalam Pengadaan Kapal Nelayan

Saat ini pemerintah punya Proyek Pengadaan Kapal Nelayan; proyek berupa pengadaan 3.345 kapal bantuan untuk nelayan bakal terlaksana mulai April 2016. Penyusunan e-katalog paket pengadaan kapal dan alat tangkap ditargetkan selesai akhir Maret. Proyek ini sedikit banyakan akan ikut menggairahkan industri perkapalan dalam negeri. Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin mengemukakan optimisme terkait proyek pengadaan kapal bantuan untuk koperasi nelayan itu saat dihubungi di Jakarta, Kompas, (18/3). PT PAL berperan mengelola program pembangunan kapal yang bernilai total Rp 2,5 triliun tersebut. Proyek ini melibatkan banyak galangan kapal dalam negeri.

Firmansyah mengemukakan, 28 desain kapal ikan akan ditawarkan untuk delapan wilayah penangkapan ikan. Desain kapal itu dinilai telah mengadopsi karakter nelayan di setiap wilayah tangkapan. Variasi desain yang ramping diperlukan untuk memudahkan pengadaan kapal, suku cadang kapal, dan perawatan.”Kami mengakomodasi kepentingan masyarakat nelayan, tetapi juga harus memperhatikan standar desain kapal. Tidak mungkin memenuhi semua desain kapal dari seluruh wilayah karena akan sulit pengadaan dan perawatannya,” tuturnya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, 3.345 kapal itu terdiri dari kapal berukuran 3-4 gros ton (GT) sebanyak 1.365 unit, kapal 5 GT sebanyak 1.020 unit, kapal 10 GT sejumlah 720 unit, kapal 20 GT sebanyak 210 unit, dan kapal 30 GT sejumlah 30 unit. Bantuan kapal tersebut akan dialokasikan bagi sedikitnya 500 koperasi nelayan di seluruh Indonesia. Dari 500 koperasi itu, 300 koperasi sudah berdiri. Adapun 200 koperasi ditumbuhkan dari kelompok usaha bersama nelayan.Menurut Firmansyah, penyusunan e-katalog pengadaan kapal ditargetkan selesai akhir Maret 2016. Mulai April, perusahaan-perusahaan galangan kapal bisa mulai menawarkan kapal ikan mana yang siap dibangun.

Sementara itu, di Batam, Kepulauan Riau, pemerintah mengucurkan Rp 852,25 miliar untuk membuat tujuh kapal di dua galangan. Belanja itu dinilai sebagai perwujudan janji pemerintah untuk membeli lebih banyak kapal buatan dalam negeri. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Umar Aris mengatakan, hingga 2017, pemerintah akan mengadakan 20 kapal kenavigasian. Kapal-kapal yang baru itu akan melengkapi 63 kapal kenavigasian yang sudah dioperasikan Kementerian Perhubungan. “Seharusnya Indonesia punya paling tidak 120 kapal kenavigasian. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, pelan-pelan kebutuhan itu dipenuhi,” ujar Umar Aris. Selain di Batam, pemerintah juga memesan kapal kenavigasian antara lain di Cirebon dan Surabaya. Semua kapal tersebut ditargetkan beroperasi pada 2017. “Kapal-kapal ini antara lain akan dipakai mengantar perbekalan dan pendukung operasional perhubungan laut,” ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungan ke Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Jumat, mengingatkan agar semua ketentuan yang dikeluarkan kementerian terkait sinkron dengan tujuan menyejahterakan nelayan dan pelaku industri?, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan ekspor, pendapatan negara, dan pendapatan daerah. Peninjauan Wapres dilakukan untuk memastikan laporan asosiasi perikanan dan industri pengalengan ikan tentang adanya kekurangan pasokan ikan akibat sejumlah moratorium yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan kapal tangkap dan pengangkut ikan serta alat tangkap ikan. “Sekarang bagaimana agar 1.500 kapal di Bitung ini bisa berlayar dan memasok ikan ?lagi dan tidak mengancam ribuan tenaga kerjanya di sini,” ujar Wapres.

Perusahaan induk

Menyimak kunjungan Presiden Joko Widodo ke PT Pindad, ada atensi strategis yang tersirat dari Presiden, yaitu menjadikan industri pertahanan mandiri dan bersaing di pasar luar negeri. Maknanya, membesarkan industri pertahanan nasional dengan jaringan birokrasi yang lebih sederhana dan praktis, tetapi solid dan tidak membebani regulator korporasi (Kementerian BUMN). Apalagi industri pertahanan punya spesifikasi yang homogen dan melibatkan pemangku kepentingan yang luas. Konkretnya, kita bisa merespons atensi strategis Presiden dengan penataan manajemen sekaligus membangun perusahaan induk (holding company) industri pertahanan nasional.

Diskusi pembentukan perusahaan induk di sektor industri lain bukan hal baru. Inpres No 5/2008 sudah mencanangkan perampingan atau upaya membuat jumlah dan skala usaha BUMN dalam komposisi yang tepat untuk industri semen, pupuk, perkebunan dan perbankan. Salah satu opsi perampingan—sesuai dengan cetak biru yang disusun pemerintah—adalah membentuk perusahaan induk. Sejatinya, pembentukan holding juga bisa jadi opsi pengembangan industri pertahanan, yang dapat berperan dalam pengelolaan dana pemerintah, skema investasi hingga strategi pertumbuhan usaha antar-industri pertahanan agar bisa lebih terintegrasi.

Indonesia dulu pernah memiliki holding BUMN pertahanan, PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS). Pemerintah membubarkan BPIS pada 2002 karena tidak efisien dan lebih kental nuansa birokratis daripada korporasi. Sudah jamak diketahui para pelaku industri modern, suatu perusahaan induk akan kehilangan maknanya jika tak mampu memberikan benefit efisiensi dan integrasi aktivitas produksi serta keleluasaan pengambilan keputusan kepada anak perusahaan.

Kita serius menginginkan industri pertahanan nasional masa kini dan mendatang ditandai dengan era baru skala manajemen yang dikemas dalam perusahaan induk. Industri pertahanan sudah saatnya memasuki era baru dengan perusahaan induknya untuk menghapuskan inefisiensi dan disharmoni antarkomunitas industri pertahanan dan ikutannya. Walhasil, negara akan mudah dan praktis dalam membuat perencanaan strategis, sekaligus memberikan benefitasbagi sektor ekonomi dan pertahanan.

Leave a Reply