Penegakan Hukum Di Laut

Indonesia adalah negara bahari. Namun, justru di laut sering kali muncul persoalan, terutama terkait pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Untuk menekan berbagai persoalan di laut, pemerintah pun membentuk Badan Koor- dinasi Keamanan Laut. Koor- dinasi keamanan laut menjadi penting karena tak kurang dari 16 instansi beroperasi di lautan.

”Egosektoral,” jawab Y Didik Heru Purnomo, pekan lalu di Batam, saat ditanya kendala dalam menjaga keamanan di wilayah laut negeri ini. Inilah sebagian percakapan dengan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), yang akhir tahun lalu meluncurkan buku kelautan berjudul Tahun 1511: Lima Ratus Tahun Kemudian terbitan Gramedia Pustaka Utama itu:

Apa tantangan keamanan laut di negeri ini?

Tantangan paling berat adalah mengamankan lalu lintas kapal. Ini terkait pelanggaran hukum dan sumber daya alam. Ini juga terkait dengan keselamatan manusia.

Bagaimana dengan koordinasi keamanan laut?

Persoalannya adalah adanya tumpang tindih atau duplikasi yang terlalu kontras karena berbagai instansi memegang undang-undang (UU) sendiri untuk melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Praktiknya di lapangan, diharapkan dengan koordinasi bisa diselaraskan. Namun tak mudah. Bahkan bisa mengakibatkan penegakan hukum di laut menjadi tidak efektif.

Apakah ada konflik antarinstitusi di lapangan?

Kalau antarinstitusi memang tak ada. Yang ada adalah antarindividu karena tak mengetahui perannya dan egosektoral. Juga ada penyalahgunaan wewenang. Kami di Bakorkamla ketat. Setiap ada permasalahan diangkat ke atas pada tingkat pengendali teknis kementerian, setingkat direktur jenderal. Di lapangan bisa saja ada konflik antaranggota atau antarsatuan. Ini bisa terjadi sebab lokasi dan targetnya sama. Dulu-duluan. Ya ini masalah adalah egosektoral.

Dalam penegakan hukum belum sepenuhnya terselesaikan sebab Bakorkamla tak memiliki kewenangan itu. Namun, dalam tataran operasional, egosektoral itu bisa ditekan dengan operasi bersama, dalam satu kapal. Dalam satu kapal itu, awaknya bisa berasal dari berbagai instansi. Dengan cara ini, koordinasi bisa dijalankan dengan lebih baik. Namun, untuk penyidikan tetap kewenangan polisi atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Cukupkah keamanan lain dikoordinasikan oleh Bakorkamla?

Mau tak mau, suka tidak suka, kita harus memiliki satu badan yang mengelola keamanan laut. Hal itu untuk efisiensi dan sesuai keinginan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun alam di laut. Seperti untuk menangani keamanan Selat Singapura ini, berapa stakeholder (pemangku kepentingan)-nya? Banyak. Ada TNI, Polri, Bea dan Cukai, Imigrasi, Kelautan dan Perikanan, serta instansi lain. Mengapa tak dijadikan satu. Penyidiknya satu. Jangan semua instansi mempunyai kewenangan di laut. Susah koordinasinya. Belum lagi siapa yang bertanggung jawab menjadi tidak jelas.

Meski ada Bakorkamla, selama ini masing-masing instansi yang memiliki kewenangan di laut masih diberi kesempatan jalan sendiri. Kalau menjadi satu badan, satu kesatuan, tak ada lagi yang bermain sendiri. Satu komando, satu area, dan komandannya menjadi jelas. Kontak dan koordinasi, termasuk dengan satuan pengamanan laut dari luar negeri seperti dengan Malaysia, menjadi lebih mudah. Sekarang ini, misalnya, di Selat Malaka ada masalah, mereka sering bingung siapa yang harus dikontak.

Apa kendala untuk pembentukan Badan Keamanan Laut?

Harmonisasi UU, termasuk bagaimana menempatkan lembaga itu secara tepat. Egosektoral itu masih ada. Apalagi, sampai saat ini belum ada UU tentang keamanan laut, termasuk yang mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sebetulnya Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) sudah mengajukan rancangannya. Untuk politik legislasinya memang sedang proses.

Dalam program legislasi nasional tahun 2011 belum ada. Jadi, masih dimatangkan. Ada banyak pendapat. Apalagi, UU yang menjadi dasar pengelolaan laut selama ini sebenarnya sangat banyak. (Sumber : Kompas/10/2/2012/tra)

Pembelian Sukhoi

Jakarta, Kompas - Pembelian enam pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 yang kontraknya ditandatangani akhir Desember lalu dipertanyakan. Diduga ada penggelembungan dan kesalahan prosedur yang berujung pada kerugian negara. ”Kenapa harus ada rekanan, sementara Rosoboronexport yang menjadi agen Pemerintah Rusia punya perwakilan di Jakarta?” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin, Jumat (2/3), di Jakarta.

Selain terkait prosedur, diduga ada kerugian negara akibat adanya rekanan yang menjadi perantara dalam transaksi senilai 470 juta dollar AS tersebut. ”Kalau dibandingkan harga Sukhoi dalam transaksi per Juli 2011, satu unit sekitar 70 juta dollar AS, ada perbedaan harga sampai 50 juta dollar AS,” katanya. Sesuai rencana strategis untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi dana dari APBN 2010 sebesar 470 juta dollar AS untuk membeli enam pesawat Sukhoi. Sebelumnya, saat kedatangan Presiden Putin, Pemerintah Rusia memberikan kredit 1 miliar dollar AS. Pemerintah Indonesia akan menggunakan kredit itu untuk membeli sejumlah senjata buatan Rusia dengan waktu pengembalian hingga 15 tahun. Namun, dalam transaksi Sukhoi ini, pembiayaan menggunakan Kredit Ekspor.

Dalam salinan surat dari TNI AU per 8 Desember disebutkan agar proses pembelian Sukhoi tidak menggunakan anggaran Kredit Ekspor, tetapi sebagian dari pinjaman Pemerintah Rusia yang 1 miliar dollar AS. Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat mengatakan, wewenang pengadaan alat utama sistem persenjataan ada di Kementerian Pertahanan. TNI AU hanya membuat surat yang berisi kebutuhan untuk operasi terkait dalam pengadaan Sukhoi yang sudah digariskan oleh renstra kebutuhan pokok minimum. ”Tidak pernah dalam pengadaan apa pun menunjuk rekanan,” kata Imam dalam pesan singkatnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin membantah dugaan penggelembungan nilai kontrak. Menurut dia, terjadi negosiasi ketat dalam pengadaan enam pesawat Sukhoi tersebut. Pasalnya, kontrak itu seharusnya dilaksanakan pada 2008. Karena itu, pihak Rusia menaikkan nilai per unit hingga 59 juta dollar AS. ”Kami tawar sehingga akhirnya bisa harganya 54,8 juta dollar AS per unit,” kata Hartind. Selisih antara harga enam pesawat sebesar 141,2 juta dollar AS adalah berbagai kelengkapan dan latihan. Tentang prosedur, Hartind mengatakan, skemanya memang antar-pemerintah. Namun, Rosoboronexport sebagaimana di dalam kontrak menunjuk PT Trimarga Rekatama sebagai counterpart. Namun, tidak ada biaya administrasi yang kemudian dimasukkan ke dalam kontrak.(Kompas, maret3,edn)

China Memperkuat Pertahanannya

Kompas 15 /2/2012 menuliskan bahwa akan China melipatgandakan anggaran pertahanannya antara tahun 2011 dan 2015. Bahkan, Pemerintah China berani menggunakan kas tambahan untuk modernisasi senjata dan armada pertahanan. Kenaikan fantastis pada tahun 2015 akan mengalahkan total anggaran pertahanan negara-negara kunci di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan kelompok peneliti global IHS, Selasa (14/2), di Singapura, bertepatan dengan pembukaan pameran dirgantara, Singapore Air Show, yang diadakan dua tahun sekali. Skala pameran mengukir rekor baru dengan hadirnya semua perusahaan tingkat tinggi di bidang penerbangan dan pertahanan.

China diwakili China National Aero-Technology Import & Export Corporation (Catic), Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), dan tiga perusahaan lainnya. Pesawat produksi China, C-919, pesawat tempur Xiao Long, dan pesawat tanpa awak Yi Long akan menjadi fokus dalam pameran ini.

Dua kali lipat

Anggaran pertahanan China pada tahun 2011 ialah 119,8 miliar dollar AS. Di tahun 2015, anggaran akan dinaikkan dua kali lipat menjadi 238,2 miliar dollar AS, atau mengalami kenaikan sekitar 18,75 persen per tahun dalam kurun waktu tersebut. Kenaikan anggaran untuk tahun 2015 itu melampaui semua anggaran dari 12 negara di Asia Pasifik, yang diperkirakan mencapai total 232,5 miliar dollar AS. Kisaran anggaran China itu setara empat kali belanja pertahanan Jepang pada tahun yang sama. China tampaknya ingin memperkuat pertahanannya melampaui negara-negara lain.

”Beijing mampu menyisihkan porsi yang semakin besar dari keseluruhan anggaran untuk pertahanan dan terus membangun kemampuan militernya selama lebih dari dua dekade. Jumlahnya terus meningkat kecuali ada bencana ekonomi.” kata Rajiv Biswas, ekonom senior IHS Global Insight Asia-Pasifik. Pertumbuhan anggaran pertahanan China—sekitar 12 persen per tahun dari 2000-2009—diuntungkan dari lonjakan proyeksi produk domestik bruto ekonomi dalam tiga tahun ke depan.

Menurut IHS, China bahkan akan menggunakan kas tambahan untuk memodernisasi peralatan sambil mengurangi tenaga kerjanya. Biaya untuk personel angkatan bersenjatanya akan dinaikkan, tetapi kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan belanja peralatan atau persenjataannya. Selain China dan Jepang, IHS juga melacak pengeluaran militer India, Korea Selatan, Australia, Taiwan, Singapura, Indonesia, Pakistan, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Selandia Baru.

”Fokus baru Asia-Pasifik Pemerintah AS adalah membantu ekspansi bahan bakar anggaran pertahanan China,” kata Kepala IHS Global Insight Asia-Pasifik Sarah McDowall. ”Peningkatan anggaran pertahanan China mengintensifkan lagi keprihatinan di antara berbagai pemerintah di kawasan. Mungkin yang paling penting, mereka telah mendorong Washington terus melakukan kampanye diplomatik untuk menegaskan kembali kehadirannya di Pasifik,” jelas McDowall.

McDowall juga menambahkan, ”Washington juga ingin menjamin kebebasan pelayaran melalui jalur laut penting di kawasan itu dan untuk menggugah kesadaran situasional atas pembangunan militer China.” (AFP/REUTERS/CAL)

Info Pertahanan Militer

UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17C UU KIP mencantumkan bahwa informasi pertahanan bisa dikategorikan ke dalam informasi yang dikecualikan. Artinya, tidak seluruh informasi bisa dibuka kepada publik. Menhan Purnomo Yusgiantoro pernah menyatakan bahwa DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah pihak yang menetapkan itu melalui keputusan politik. “Di dalam UU KIP Pasal 17, kalau informasi pertahanan itu ada hal yang sifatnya rahasia. Yang tidak bisa dibuka di publik dan vokal poinnya bukan Kemenhan tapi Kemenkominfo dan DPR. Itu sudah ditetapkan dengan keputusan politik,”

Menhan menambahkan bahwa meski anggaran pertahanan dibahas bersama wakil rakyat di gedung parlemen, tapi tidak semua hal bisa diakses oleh publik. Misalnya, terkait pembangunan kekuatan pokok minimal dalam rencana strategis hingga tahun 2024. Hal lainnya yang bersifat tertutup akan ditentukan oleh Kemenhan sendiri sebagai penjuru bidang pertahanan negara.

“Hal-hal yang sifatnya tertutup itu tergantung Kemenhan. Jadi, ada hal-hal misalnya ada rencana blueprint beli pistol atau lainnya atau rencana essential force tentang apa yang dibangun. Itu semuanya ada hal-hal yang tidak bisa dibuka,”  Dalam Situs ini yang kita tampilkan adalah Info pertahanan yang sudah dipublikasikan di media umum, seperti :

ALUTSISTA : ALAT UTAMA SISTEM SENJATA: Kemhan : Belum …

alutsista.blogspot.com2/3/12

… ALAT UTAMA SISTEM SENJATA. Info Teraktual Seputar Teknologi dan Perkembangan Militer Nasional … Menanggapi rencana kerja sama Pemrov Sulawesi Utara dengan militer AS dalam pengamanan wilayah laut dan perbatasan Sulut, Kepala Pusat Komuniaski Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan, bantuan pertahanan di perbatasan hanya dapat diterima dalam bentuk peralatan. “Selama bantuan yang diberikan dalam …

Pertahanan Militer ~ Menwa Info

menwainfo.blogspot.com10/17/11

13:48 Menwa Info No comments. Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk …

10 Negara Tanpa Kekuatan Militer « Info-Pengetahuan

arieprasetyo22.wordpress.com2/3/12

Kekuatan militer bagi sebuah negara mungkin adalah sesuatu hal yang mutlak. Karena selain untuk pertahanan keamanan dan stabilitas suatu negara, kekuatan militer juga sebagai identitas suatu negara. Namun ada …

Kebijakan Penghematan Militer AS Kedepan – Indonesian Voices …

indonesianvoices.blogspot.com2/5/12

Kebijakan Penghematan Militer AS Kedepan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta, Kamis meluncurkan prioritas anggaran Pentagon untuk tahun fiskal 2013, termasuk rencana untuk secara signifikan …

Kemajuan Alat Militer dan Persenjataan Iran | SWATT – Online

www.swatt-online.com1/31/12

Kemajuan Alat Militer dan Persenjataan Iran | Organisasi Industri Pertahanan Iran menciptakan proyektil artileri baru dengan laser pemandu. Iran mengklaim, hanya ada beberapa negara di dunia yang menguasai teknologi …

inilah 4 Negara Asia dengan Belanja Militer Terbesar

ada-kamu.blogspot.com2/3/12

Pengeluaran dana tersebut, termasuk untuk pembelian senjata, keperluan prajurit, serta dana untuk memelihara perlengkapan dan infrastruktur militer yang sudah dimiliki. Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute seperti dikutip VIVAnews.com dari laman 247wallst.com, Sabtu, 16 April 2011, disebutkan bahwa banyak negara yang hingga kini belum menyerah untuk mengurangi anggaran pertahanan mereka. Bahkan, belanja militer di …

Inilah Beda Sistem Pertahanan Israel, Iran, dan Indonesia

situs-berita-terbaru.blogspot.com2/4/12

Joko melanjutkan, pola yang sama juga terjadi di Iran. Merasa negaranya menjadi incaran Israel dan Amerika Serikat (AS), serta tidak bakal dibantu negara Teluk lainnya, maka pihak militer berkomitmen mengembangkan …

Alokasi Dana APBN untuk Pertahanan Sebesar Rp.72 … – ALUTSISTA

alutsista.blogspot.com1/30/12

Info Teraktual Seputar Teknologi dan Perkembangan Militer Nasional … JAKARTA – Kementerian Keuangan menyatakan alokasi dana APBN untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebesar Rp72 triliun (US$ 8 Milyar).

Satelit Militer Sangat Vital Bagi TNI Bukan Hanya Sekedar Tank Dan …

indo-defense.blogspot.com2/2/12

System Pertahanan,Info Alutsista, Hankam Indonesia dan Dunia …. “Satelit memberikan kemampuan kepada tiap markas militer untuk menyaksikan serta mengendalikan aktivitas pasukan di lapangan,” kata Eddy.

Geopolitik RI s/d 2020: Pusat Ketegangan Dunia akan Pindah ke …

muarainformasi.blogspot.com2/3/12

Dari pada mencoba membangun pangkalan militer raksasa yang mengingatkan pada Perang Dingin dulu, pejabat Pentagon – Departemen Pertahanan Amerika Serikat – mengatakan mereka sekarang ingin membangun …

Di ASEAN, Hanya Indonesia yg Belum Punya MBT. Mau Beli …

www.berita-terbaru.com1/16/12

Sementara, alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang diperlukan militer Indonesia bukanlah jenis tank besar. “Yang dibutuhkan TNI … Info yg dicari : keunggulan tank leopard, tank indonesia 2012, tank leopard belanda, mbt tni, leopard 2 indonesia, kabar terbaru mengenai alutsita yg sudah pasti dibeli dari rusia, tni beli mbt, Tank Leopard 2, kabar terbaru pembelian tank leopard n sukhoi, TNI AD JADI BELI TANK LEOPARD,. Tags: Afis, Belanda, Canggih, Cocok, …