Blog

Memperkuat Kodam Luar Jawa, Pendekatan Kesejahteraan dan Pertahanan

Oleh harmen batubara

Terkait gelar kekuatan TNI dan khususnya kekuatan Kodam, menurut Wiranto mantan Panglima TNI, merupakan kelanjutan pola yang dikembangkan oleh Belanda dan Jepang di era colonial dan konsep itu sudah waktunya untuk dikalji ulang. Khususnya untuk memperkuat Kodam luar jawa sesuai dengan atau persepsi dalam menghadapi realitas ancaman yang ada; juga untuk memperkuat sektor perekonomian dan rasa aman wilayah di daerah tempat kodam itu berada.

Saat ini, setelah berhasil membangun Kepolisian Daerah (Polda) di Papua Barat, kini TNI telah mempersiapkan juga pembentukan Markas Komando Daerah Militer (Kodam). Rencananya, kodam baru ini akan diisi oleh sekitar 5.000 personel TNI. Komandan Kodim 1703/Manokwari Letkol Inf Stevanus Satrio Ariwibowo mengatakan bahwa proses pengisian tersebut akan dilakukan setelah Makodam Papua Barat selesai dibangun. “Penempatan personel akan dilakukan setelah pembangunan Markas Kodam Papua Barat tuntas,” kata Letkol Inf Stevanus Satrio seperti dilansir Metrotv News, Rabu (30/9/2015).

Menurut Stevanus, pembangunan markas Kodam Papua Barat kini sedang berjalan dan sudah mencapai 55 persen. Markas yang dibangun di Arfai, Kabupaten Manokwari tersebut akan memiliki empat lantai. “Dibangun pula perumahan untuk perwira tinggi dan perwira menengah serta rumah susun bagi prajurit Kodam Papua Barat,” sambungnya. Dia mengatakan bahwa pembangunan ditargetkan tuntas tahun depan agar Kodam Papua Barat bisa memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat setempat secepatnya.

“Kehadiran personel TNI Kodam Papua Barat akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor pertanian provinsi tersebut,” jelasnya. Kita harus mampu menetralisasi ancaman tersebut dengan memperkuat penjagaan garis perbatasan wilayah nasional.Konsep pertahanan dengan titik- titik kuat di Jawa harus mulai diubah dengan titik-titik kuat sepanjang perbatasan. Program pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan yang sedang digalakkan Presiden Joko Widodo perlu disinkronkan dengan pembangunan batalyon dan kompi-kompi unit di wilayah baru tersebut sehingga mendapatkan keuntungan ganda.

Kaji Ulang Gelar Kekuatan TNI

Menurut Wiranto (WP,25/2/2016)  gelar kekuatan TNI yang selama ini bertumpu pada konsep era colonial maka, Komando daerah militer (kodam) di Jawa dibangun sebagai kodam kelas I dengan jumlah pasukan sangat besar, sedangkan kodam di luar Jawa hanya kelas II dengan sedikit pasukan. Pasukan Kostrad sebagai pasukan cadangan strategis sebagian besar berlokasi di Jawa, dilatih, dilengkapi, dan dipersiapkansetiap saat dikirim ke luar Jawa, membantu pasukan setempat. Tanpa disadari, konsep operasi yang dianut benar-benar mengulangi apa yang dilakukan tentara kolonial. Tentara yang terpusat di Pulau Jawa dikirim guna menumpas pemberontakan ke daerah-daerah yang bergolak.

Dari catatan sejarah operasi TNI, pada 1958-1959 pasukan dari Jawa dikirimke Sumatera dan Sulawesi melawan PRRI/Permesta. Pada 1968-1969 pasukan dari Jawa dikirim ke Kalimantan menumpas pemberontakan PGRS/Paraku. Dari tahun 1960-an sampai sekarang masih ada pasukan dikirim ke Irian Jaya (sekarang Papua) untuk menumpas berbagai aksi pemberontakan. Tahun 1976 sampai 1999 mengirim pasukan ke Timor Timur. Tahun 1990-1998, melalui Operasi Jaring Merah, pasukan dari Jawa dikerahkan ke Aceh guna menumpas Gerakan Aceh Merdeka, dan masih banyak lagi operasi serupa yang ternyata banyak menuai masalah.

Pertama, biaya menjadi sangat mahal. Kedua, ada kesan dominasi pemerintah pusat (Jawa) digunakan untuk menindas daerah (luar Jawa) dengan kekerasan. Ketiga, mental pasukan yang dikirim tidak prima, jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Keempat, banyak tuduhan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang terus dipermasalahkan sampai saat ini sebagai akibat dari pola operasi semacam itu.

Karena itulah sudah saatnya dikaji ulang terkait Gelar Kekuatan TNI, dengan asumsi kalau gelar kekuatan yang ada dihadapkan dengan “realitas ancaman” serta mempertimbangkan keutuhan NKRI maka penguatan Kodam di luar jawa memiliki berbagai keuntungan:

Pertama, membangun early warning system (tanggap bahaya) di sepanjang wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kedua, menjaga daerah perbatasan dari kemungkinan ancaman tradisional maupun nontradisional. Ketiga, adanya asrama tentara yang dilengkapi dengan sekolahan, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar akan mengundang kedatangan masyarakat untuk mengembangkan permukiman sepanjang perbatasan. Keempat, terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru yang akan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelima, penguasaan daerah oleh pasukan setempat akan lebih efektif dengan biaya relatif lebih murah dengan penguasaan dan pengenalan daerah yang lebih prima, tanpa tergantung dari tentara pusat. Keenam, membantu penyebaran penduduk dan dimungkinkannya pembangunan basis-basis industri baru sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketujuh, mereduksi konflik antaraparat negara di daerah perkotaan.

Sinkronisasi-pembiayaan

Menurut Wiranto, untuk merelokasi barak-barak militer ke seluruh wilayah nasional, sekaligus membangun sentra-sentra ekonomi dan industri ke seluruh wilayah Republik Indonesia, dibutuhkan perencanaan terpadu dari berbagai kementerian terkait. Hal ini guna melipatgandakan manfaat, menjamin keberhasilan, dan menghemat pembiayaan. Misalnya dengan kementerian bidang pendidikan, transmigrasi, pekerjaan umum, kesehatan, pertahanan, perindustrian, perhubungan, dan keuangan.

Agar tidak terlalu bergantung pada APBN, Mabes TNI dapat mulai melakukan analisis kalkulasi tukar guling antara barak-barak, markas militer di perkotaan yang memiliki nilai yang sangat tinggi dengan pembangunan barak/asrama/markas di daerah perbatasan yang nilai tanahnya masih murah. Perbedaan nilai tanah dapat dikonversikan pada nilai bangunan asrama/markas baru yang representatif dan memadai bagi prajurit. Dengan cara- cara seperti ini, mudah-mudahan dengan sekali jalan kita akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono, sesuai hasil kajiannya akan membentuk markas teritorial korps militer baru di sejumlah daerah untuk memperkuat pengamanan. Mantan Pangkostrad itu menargetkan, setidaknya dua markas Komando Daerah Militer (Kodam) di Sulawesi Utara dan Papua Barat akan rampung pada tahun depan. “2016, dua Kodam kami resmikan, Sulawesi Utara dan Papua Barat,” tambahnya. Sejauh ini, lanjut Mulyono, pembangunan kedua Kodam itu belum mencapai 100 persen. Misalnya di Manado (Sulawesi Utara) sudah 60 persen, tinggal perumahan prajurit. Papua Barat juga demikian. “Selanjutnya, pembangunan Madiv (markas komando divisi) 3 Kostrad di Indonesia Timur, itu target jangka panjang,” tuturnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memimpin serah terima Alih Komando Pengendalian (Kodal) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI dari Panglima Divisi Infanteri-2/Kostrad Mayjen TNI Ganip Warsito, kepada Panglima Divisi Infanteri-1/Kostrad Mayjen TNI Sudirman. Pada kesempatan itu dia menjelaskan PPRC TNI merupakan komando tugas gabungan TNI yang dibentuk secara khusus dan berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.

“Alih Kodal merupakan bagian dari ketentuan dari Komando yang dilakukan dua tahun sekali,” ujar Gatot serah terima alih Kodal PPRC TNI dalam upacara militer di Taxi Way Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/3/2016). Menurutnya, pasukan ini bertugas melaksanakan tindakan reaksi cepat terhadap berbagai ancaman yang terjadi dalam rangka menangkal, menyanggah awal dan menghancurkan musuh yang mengganggu kedaulatan NKRI.

Dia menambahkan, dalam pelaksanaan tugas pokoknya, PPRC TNI memiliki fokus pada kekuatan wilayah darat tertentu guna melaksanakan operasi sendiri ataupun membantu pelaksanaan operasi yang dilaksanakan Komando Operasional TNI lainnya. Baik dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.  Lanjutnya, pada tugas operasi militer untuk perang PPRC TNI memiliki tugas lain, yaitu menahan dan mendisorganisir kekuatan musuh atau lawan di wilayah darat tertentu serta menghancurkan atau mencegah infiltrasi musuh atau lawan di wilayah darat tertentu.  “Sementara pada operasi militer selain perang PPRC TNI memiliki tugas sebagai penindak awal atau mencegah meluasnya gerakan separatis pengacau bersenjata dan melaksanakan penindakan terhadap terorisme bersenjata dalam batas kemampuan PPRC,” jelasnya. Dia menerangkan, dalam mengemban tugas tersebut, PPRC TNI mempunyai pedoman yang sangat melekat, yaitu cepat dalam melaksanakan manuver atau gerakan, tepat dalam menuju sasaran dan wilayah tertentu serta singkat dalam proses dan waktu yang dibutuhkan.

“PPRC harus mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan singkat. Karenanya, PPRC harus dididik, dilatih agar memiliki profesionalisme tinggi dan selalu siap siaga dalam mengatasi tantangan dan ancaman,” terangnya. Alih Kodal PPRC tahun 2016 melibatkan sebanyak 3.274 personel TNI (AD, AL dan AU) yang terdiri dari Peserta 2.351 personel, penyelenggara 407 personel dan pendukung 516 personel.

Leave a Reply