Blog

Mengamankan Perbatasan Negara Maritim, Besarnya Potensi Belum Termanfaatkan

Oleh harmen batubara

Kita tahu, dewasa ini 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75 % barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1300 triliun pertahun. Diperkirakan 132 juta jiwa (60% jumlah penduduk), hidup dan tinggal di daerah pesisir sebagai masyarakat desa pesisir. Ada sekitar 4.735 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat di kategorikan sebagai desa pesisir, sebagian diantaranya terletak diwilayah perkotaan dengan 75% kota-kota besar dan menengah yang berpenduduk diatas 100.000 jiwa berada di pantai selat malaka, laut cina selatan, laut jawa dan selat makasar, yang selama ini belum terpikirkan sarana transportasi yang mengkomunikasikannya secara terpadu (laut,darat,udara).
NKRI, sebagai negara kepulauan secara geografis berada diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera ( Samudra Hindia-Pasifik) juga merupakan jalur berbagai kepentingan Dunia serta berbatasan dengan 10 (3 darat dan 10 laut) negara, Merupakan negara kepulauan terbesar ( Benua Maritim) dengan letak pulau-pulaunya yang menyebar, berjumlah tidak kurang dari 17.504 pulau, serta memiliki wilayah daratan seluas ? 1.9 juta km² dan wilayah perairan seluas ? 5.8 juta km² serta berada tepat di sebelah selatan Kepulauan Spratly, laut China selatan yang memiliki potensi konflik dengan melibatkan beberapa negara aeperti China, Vietnam, Malaysia, Brunai, Filipina. Ancamanan yang dihadapi dapat berupa ancamanan militer maupun nirmiliter.
Dengan dekelarasi Djoeanda 13 Des 1957 sekaligus menjadi acuan secara geopolitik dan geoekonomi yang sangat penting dan vital bagi Indonesia, yang diharapkan dapat menginspirasi bagi pengembangan kekayaan laut nasional di 11 sektor yang meliputi ; a. Perikanan Tangkap b. Perikanan Budi Daya c. Industri pengolahan hasil perikanan, d. Industri bioteknologi, e. pertambangan dan energy f. Pariwisata Bahari g. Kehutanan, h. Perhubungan laut, i. Sumber Daya Pulau-pulau Kecil, . Industri dan Jasa Maritim, dan k. SDA Nonkonvensional. Indonesia sebagai Negara kepulauan telah diakui oleh masyarakat internasional, yakni dengan ditanda tanganinya UNCLOS 1982 pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, konsekwensinya Indonesia harus memelihara keamanan laut dan perairannya bagi kepentingan internasional.

Tapi bagaimanakah semua potensi itu bisa dimanfaatkan? Secara sederhana mungkin kita bisa saring ide. Yakni ide untuk dapat mengelola wilayah yang demikian luas, maka setidaknya diperlukan Pola Pembangunan Kelautan yang perlu dikembangkan untuk ditindak lanjuti, yang meliputi;
Pertama, menyelesaikan seluruh persoalan batas wilayah laut territorial, ZEE, LK dan Zona Tambahan dengan Negara-negara tetangga. Indonesia mempunyai perbatasan laut dengan 10 negara tetangga, dan sampai saat ini belum ada satupun yang sudah selesai secara tuntas. Potensi ancaman dan salah satu faktor munculnya sengketa teritorial dipercaya akan muncul justru dari sengketa terkait dengan perbatasan. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa justru terdapat sekitar 51 titik yang berpotensi menimbulkan konflik perbatasan dengan negara tetangga terkait perbatasan baik di laut maupun darat. Sebagian besar dari 51 titik itu berada di garis batas laut Indonesia dengan negara tetangga kita sendiri.

Kedua, meningkatkan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum di laut. Kita mengetahui, untuk kepentingan pengamanan di laut khususnya pengamanan di jalur-jalur strategis seperti Selat Malaka, jalur ALKI serta jalur-jalur seperti jalur laut Natuna – Selat Malaka – Samudera Hindia/ perairan Barat dan Utara Sumatera, jalur Natuna – Selat Karimata – Selat Sunda – Samudera Hindia/ Selatan Jawa, Jalur Laut Sulawesi – Selat makasar – Selat Lombok – Samudera Hindia, jalur Laut Halmahera – Laut Maluku – Laut Banda – Selat Wetar/ Selat Ombai, jalur Laut Irian Jaya – Laut Seram – Selat Manipa/ Selat Misol – Laut Aru – Selat Tores; telah dibagi menjadi lima (5) Daerah Operasi bagi TNI-AL. Tapi bagaimana mereka mengamankannya kita tidak kemukakan di sini.
Masalahnya adalah kemampuan untuk memantau wilayah dan mempersiapkan Sarana dan prasarana di pusat – pusat daerah operasi serta sarana penindak dan kemampuan menggerakkannya yang tidak seimbang dan belum terdukung.
Terbatasnya sarana Navigasi, Perairan di wilayah Indonesia relatif belum aman bagi pelayan kapal; salah satunya adalah terbatasnya perlengkapan alat navigasi di seluruh wil Indonesia; jumlah rambu navigasi yang diperlukan di seluruh wilayan Indonesia, 3.469 unit, yang baru terpasang baru 1.899 unit. Tetapi untuk pelayaran internasionalnya seperti Selat Malaka, sudah tergolong aman. Di Selat Malaka terpasang 95 alat navigasi pelayaran, terdiri dari menara suar, rambu suar dan pelampung suar. Juga terdapat 23 rambu suar lainnya yang dipasang oleh Malacca Strait Council (MSC), bantuan sebuah lembaga Independen dari Jepang.

Ketiga, penguatan sarana prasarana di sektor-sektor ekonomi kelautan seperti kualitas kepelabuhanan, dan perkapalan. Kita tahu pemerintah tengah dan akan meningkatkan kualitas di 14 Pelabuhan Nusantara dan sekaligus untuk penunjang Tol Laut nasional. Selama ini kita tahu ada Potensi total muatan nasional sekitar 502 juta ton/tahun ( terdiri dari 200 juta ton batubara, 55 juta ton crude oil, 60 juta ton CPO, 7 juta ton ikan dan produk perikanan, 8 juta ton LNG, 2 juta ton LPG, 120 juta ton containers, dan 50 juta ton general cargo. Dari sector ini saja Negara bisa memperoleh devisa perhubungan laut antara US $ 15-21 miliar pertahun. Tapi nyatanya belum tersentuh, peluangnya tidak bisa dimanfaatkan.

Keempat, Merevitalisasi dan mengembangkan industri penunjang serta services, yang berkaitan dengan kepelabuhanan dan perkapalan. Tidak tumbuhnya industeri penunjang dan services di Indonesia tentu bisa jadi indikasi betapa tidak adanya sinergi pada instansi serta dunia usaha. Umumnya terkendala pada perizinan, birokrasi yang tidak melayani dan sejenisnya. Diharapkan pemerintah terus mendukung PELNI untuk membuka jalur jalur pelayaran baru ke PPKT(pulau-pulau kecil terluar) khususnya yang berbatasan dengan Negara tetangga seperti dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Palau, PNG, Australia, Thailand, Vietnam dll.
Perbatasan Kita Diterlantarkan
Bahwa wilayah perbatasan di darat dan laut itu terisolasi dan diterlantarkan itu sudah lama kita tahu, tetapi sampai sekarang belum ada yang berubah. Pemerintah sudah sering mengatakan akan membangun perbatasan, tetapi pada kenyataannya baru sebatas “angin sorga” itu saja yang terdengar. Pada pendapat kita yang sederhana ini. Kita ingin agar para pihak terkait tersebut mau duduk bersama, menghilangkan ego sektoralnya dan bahu membahu untuk mendapatkan sinergitas diantara mereka untuk kemudian menghasilkan cetak biru pola tindak dan pola laku. Khususnya untuk ;
Mengkomunikasikan potensi sumber daya Nasional para stake holder terkait perbatasan dan mengkoordinir pola pembangunannya untuk mengatasi isolasi dan menghilangkan keterisolirannya dalam rangka untuk membuka perekonomian di wilayah perbatasan. Selama ini kita lihat Pemda hanya menyebutkan bahwa pembangunan perbatasan itu sebagai kewenangan Pusat; tetapi pusat selalu bilang bahwa dana pembangunannya sudah di salurkan kepada para pihak. Proses dan retorika seperti itu sudah lama kita dengar sampai kita mulai kehilangan akal sehat kita.
Kita juga ingin agar para pihak mengkomunikasikan potensi sumber daya Nasional dan para stake holder terkait perbatasan dan mengkoordinir operasi keamanan di perbatasan laut dan darat untuk menegakan hukum dalam rangka menanggulangi dan memberantas pelanggaran dan kejahatan di perbatasan Indonesia, serta untuk menegakkan kedaulatan di Laut. Bagaimana cara mereka memilahnya mana porsi TNI-TNI AL-Pol Air-Bakorkamla-KKP.Dll., bukanlah domain kita. Yang kita inginkan [erbatasan kita bisa terbebas dari yang namanya kegiatan illegal.
Karena luasnya sektor yang perlu diamankan, sebaiknya perlu ada badan-badan pengamanan yang fokus dalam suatu kegiatan pengamanan tertentu, misalnya dalam hal perampokan/bajak laut dan illegal fishing; dengan demikian manfaatnya lebih dapat dirasakan dan operasionalnya lebih sederhana dan lebih efisien.
Mampu mengkoordinasikan dan memecahkan / menyelesaikan berbagai masalah yang timbul yang tidak bisa dipecahkan oleh satu instansi saja, dengan kata lain dapat mensinergikan kerjasama antar instansi sesuai kebutuhan.
Membangun atau memperkuat jaringan kerjasama dengan Negara tetangga dan Negara sahabat , khususnya dalam memperkuat dan mensinergikan kerjasama yang telah ada, serta diupayakan agar terintegasi baik di laut, darat dan udara. Memang kedengarannya sederhana, tetapi disanalah persoalannya.

Leave a Reply