Blog

Mensinergikan Poros Maritim Dengan Pembangunan Perbatasan

Oleh harmen batubara

Indonesia sejatinya menggambarkan  potensi negara kepulauan yang begitu besar ditengah keterbatasan infrastruktur. Negara kepulauan membutuhkan infrastruktur berikut layanannya di sepanjang Poros Maritim dan wilayah perbatasan negara yang diharapkan bisa mensinergikan kehidupan ekonomi bagi kesejahteraan bangsa secara nasional dan regional. Kita tahu, bahwa 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75 % barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut perairan Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1300 triliun pertahun. Diperkirakan 132 juta jiwa (60% jumlah penduduk), hidup dan tinggal di daerah pesisir sebagai masyarakat desa pesisir. Ada sekitar 4.735 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat di kategorikan sebagai desa pesisir, sebagian diantaranya terletak diwilayah perkotaan dengan 75% kota-kota besar dan menengah yang berpenduduk diatas 100.000 jiwa berada di daerah pantai  seperti selat malaka, laut cina selatan, laut jawa dan selat makasar, yang selama ini belum terpikirkan sarana transportasi yang mengkomunikasikannya secara terpadu (laut,darat,udara). Hanya karena minimnya infrastruktur yang tersedia.

Indonesia telah mengenal Pembangunan dengan pola Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang kalau disederhanakan gambarannya adalah membagi negara kepulauan ini menjadi 6 Koridor pembangunan regional yang mandiri dan sekaligus terintekrasi dengan satu sama lain. Artinya pembangunan infrastrukturnya dilakukan sesuai dengan dinamika yang ada sesuai dengan kebutuhan riel yang ada di koridornya masing-masing. Diharapkan perkembangan di masing-masing koridor nantinya akan memicu sinergi antar corridor dan yang akan menjadikannya sebagai kekuatan perekonomian bangsa. Konsep ini jelas membutuhkan waktu lama dan juga tanpa control yang baik, rawan dengan berbagai penyalah gunaan anggaran yang membuat banyak program-programnya “mangkrak” dengan sendirinya.

Kemudian pemerintahan berganti dan kemudian muncul istilah Poros Maritim dan Nawa Cita Membangun dari Pinggiran. Ide ini sejauh ini tidak tertuang dalam suatu Master Plan secara tersendiri tetapi polanya berbeda dengan MP3EI. Poros Maritim lebih bertitik tolak mensinergikan kekuatan potensi ekonomi regional yang ada lewat suatu konektivitas daerah perbatasan-Nasional dan Asean yang dilakukan dengan membangun infrastruktur disepanjang Tol Laut Poros Maritim (24 pelabuhan nasional) dan pembangunan infrastruktur Perbatasan dengan harapan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan regional asean.

Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut Poros Maritim, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil secara nasional. Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke. Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”, fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda. Sejak tahun 2015, pemerintah fokus memulai pembangunan tol laut dari Indonesia Timur.

Pembangunan Pelabuhan Tol Laut Poros Maritim

Pemerintah Jokowi memperkenalkan program pembangunan Tol Laut atau sering juga disebut dengan ‘Pendulum Nusantara’. Konsep ini memungkinkan Kapal-kapal besar bolak-balik membawa logistik dari barat ke timur atau sebaliknya. Untuk itu pemerintah telah membangun 5 pelabuhan dengan kategori deep sea port di pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut :  Kuala Tanjung Medan;  Tanjung Priok Jakarta;  Tanjung Perak Surabaya;  Makassar;  dan  Sorong.

Progres pekerjaan pembangunan pelabuahan tersebut :  Pada bulan Mei 2015, Presiden Joko Widodo telah meresmikan penyelesaian proyek revitalisasi alur pelayaran Barat dan pengembangan terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pada bulan Juli 2015, progress pembangunan Kuala Tanjung (Sumut) sudah tercapai 7%. Pelabuhan Kuala Tanjung (2200ha) di Sumatera Utara diprediksi akan selesai pada akhir 2016  atau lebih cepat dibanding perencanaan awal yaitu kuartal I 2017. Pada bulan Mei 2015 Peresmian Proyek pembangunan Makassar New Port oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi selama ini, pelabuhan Makassar hanya baru bisa menampung kapal-kapal yang berukuran tidak terlalu besar atau kapal kapasitas kecil. Proyek New Port Makassar akan dibangun diatas lahan 300 hektar. Pada tahap pertama, pelabuhan Makasar akan dibangun memiliki kedalaman hingga 14 meter, panjang 320 meter dengan luas mencapai 16 hektar akan dapat menampung kapal yang berukuran 10.000 Gross Ton (GT ) yang menngangkut 4.000 peti. Dengan perluasan pelabuhan ini, perseroan akan menggenjot kapasitas hingga 500 ribu TEUs per tahun.

Pemerintah juga membangun pelabuhan Terpadu raksasa di Sorong (Papua) diatas lahan 7.000 Ha.Konsep Pengembangan pelabuhan Sorong adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus berorientasi peti kemas yang akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Timur Indonesia. Pengembangan pelabuhan Sorong akan diikuti dengan pembangunan galangan kapal, pembangkit listrik, dan kawasan industri. Termasuk pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari di kawasan Raja Ampat. Pada Oktober 2015 telah direalisasikan pelabuhan New Mutiara Jati (Cirebon) dan ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Pelabuhan New Mutiara Jati dipersiapkan menjadi alternatif selain pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan pintu gerbang kegiatan usaha bagi hinterland yang luas yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada bulan Mei 2015, Kapal ‘Tol Laut’ pertama di Indonesia yaitu Mutiara Persada (MP) III telah dioperasikan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal Tol Laut ini memiliki panjang (Lenght of All/LOA) 151 meter dan berat 15.000 Gross Tonage (GT) akan beroperasi PP rute Lampung – Surabaya.

Kapasitas kapal ini dapat memuat 600 orang penumpang, 150 unit truk, dan 50 kendaraan pribadi. Armada ini adalah kapal RoRo pertama yang melayani pelayaran logistik berjadwal dan tetap dari Dermaga Pelabuhan Panjang, Lampung ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada kenyataanya kehadiran kapal tol laut ini dapat menurunkan biaya logistic hingga 30% dari beban jalur darat Pantura dan juga efisiensi waktu lama perjalan. Kalau menggunakan jalur darat dengan kendaraan truk, jarak tempuh antara Lampung ke Surabaya bisa memakan waktu antara 90 sampai 100 jam. Tapi bila menggunakan kapal, jarak tempuhnya hanya sekitar 39 jam

Pada bulan Juni 2015, Presiden Joko Widodo) meresmikan beroperasinya 3 buah kapal motor penyeberangan (KMP) dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ketiga kapal roll on roll off (roro) berbobot 5,000 GT yang diresmikan pengoperasiannya adalah seluruhnya merupakan hasil produksi galangan kapal nasional. Dengan dimensi panjang 109,40 meter, lebar 19,60 meter dan tinggi 5,60 meter, kapal roro ini mampu mengangkut 812 penumpang dan 142 unit kendaraan.Dengan tambahan 3 armada kapal roro dan satu dermaga baru yang semuanya dikerjakan anak bangsa sendiri ini, terbukti mampu mengatasi kemacetan dan antrean panjang di Pelabuhan Merak

Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Selama ini pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan jauh dari memadai. Tetapi pemerintah Jokowi justeru mengawali pembangunan Infrastrukturnya dari perbatasan. Pemerintahan Jokowi telah memulai  pembangunan Jalan paralel Perbatasan dengan perkembangannya sbb : Jalan perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, terdapat 9 ruas jalan yang membentang sepanjang 771,36 kilometer dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Kesembilan ruas tersebut masing-masing adalah :  Ruas 1 Temajuk-Aruk;  Ruas 2 Aruk-Batas Kecamatan Siding/Seluas;  Ruas 3 Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayan/Entikong;  Ruas 4 Batas Kecamatan Sekayan/Entikong-Rasau;  Ruas 5 Rasau-Batas Kapuas Hulu/Sintang;  Ruas 6 Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau-Lanjak;  Ruas 7 Lanjak-Mataso (Benua Martinus)-Tanjung Kerja;  Ruas 8 Tanjung Kerja-Putussibau-Nanga Era;  dan  Ruas 9 Nanga Era-Batas Kaltim. Berdasarkan Progress Report Jalan Perbatasan, 23 Agustus 2015, yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa total panjang jalan yang sudah tembus mencapai 441,7 kilometer meskipun sebagian masih belum diaspal, alias masih jalan tanah. Masih terdapat 329,66 kilometer yang harus ditangani sampai tuntas agar seluruh ruas jalan dapat terhubung.

Jalan perbatasan NTT terdapat 6 ruas dengan total panjang mencapai 171,56 kilometer. Keenam ruas tersebut adalah :  Ruas 1 Mota’ain-Salore-Haliwen;  Ruas 2 Haliwen-Sadi-Asumanu-Haekesak;  Ruas 3 Turiskain-Fulur-Nualain-Henes;  Ruas 4 Nualain-Dafala;  Ruas 5 Dafala-Laktutus; dan Ruas 6 Laktutus-Motamasin. Total panjang jalan di NTT yang ditangani di tahun 2015 ini mencapai 47 kilometer. Sisanya akan ditangani pada tahun 2016 sepanjang 67,61 kilometer dan terakhir pada tahun 2017 sepanjang 56,95.

Jalan Trans Papua, terdapat 12 ruas yang jika tersambung semua akan mencapai 4.325 kilometer. Keduabelas raus tersebut adalah :  Ruas 1 Merauke-Tanah Merah-Waropko;  Ruas 2 Waropko-Oksibil; Ruas 3 Dekai-Oksibil;  Ruas 4 Kenyam-Dekai;  Ruas 5 Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu;  Ruas 6 Wamena-Elelim-Jayapura;  Ruas 7 Wamena-Mulia-Haga-Enarotali;  Ruas 8 Wageta-Timika;  Ruas 9 Enarotali-Wageta-Nabire;  Ruas 10 Nabire-Windesi-Manokwari;  Ruas 11 Manokwari-Kambuaya-Sorong; dan Ruas 12 Jembatan Holtekamp. Saat ini jalan Trans Papua yang sudah tersambung cukup panjang yaitu 3.498 kilometer – dengan kondisi aspal mencapai 2.075 kilometer dan sisanya masih berupa tanah/agregat. Sisa panjang jalan yang belum tersambung adalah 827 kilometer.

Pemerintah Pusat jelas telah memulai pembangunan Indonesia semesta, yang belum kita lihat adalah peran sertanya Pemda terkait dalam mengebolarasi pembangunan infrastruktur yang ada dan mengoptimalkannya bagi pengembangan di wilayahnya sendiri. Karena itu sangat perlu munculnya Peran dan Partisipasi Pemda dalam membangun wilayahnya masing-masing.

 

Leave a Reply