Posted on October 25th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Masalah MOU Tanjung Datu dan semua Garis Batas RI-Malaysia di Pulau Kalimantan sama sekali belum di ratifikasi oleh DPR-RI dan sesuai dengan UURI maka wilayah Tanjung Datu dan semua garis batas yang ada di sana masih belum ditetapkan statusnya. Secara teknis penetapan garis batas yang mengikuti Watershed di daerah itu juga menyalahi esensi Traktat 1891;1915 dan 1928 sebab pada Traktat itu garis batas bukan hanya bercorak “watershed” tetapi ada juga tipe “ Garis Lurus” dan “Sisi Kanan ...
Read More
Posted on October 17th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Masalah Dana kerja dan keterbatasan kemampuan manajemen merupakan persoalan mendasar dalam industri strategis pertahanan dan BUMN
...
Read More
Posted on October 8th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Hari ini TNI genap berusia 66 tahun. Saat yang tepat untuk melihat ke belakang: tentang semua yang telah diperbuat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, serta menata langkah menuju masa depan. Ibarat perjalanan kapal, inilah saatnya compass checking.
...
Read More
Posted on October 3rd, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Selama ini terbatasanya anggaran sering kali kita lihat sebagai penyebab keterbatasan gerak dan sinergitas TNI, padahal mestinya tidak semua dapat dilihat seperti itu. Banyak masalah mendasar yang sudah perlu di kaji ulang tentang system pertahanan yang kita miliki. Misalnya gelar Kotama antar matra ( Kodam-AD, Armada-AL dan Koops-AU), sampai dimana kemampuan sinergitasnya. Untuk Kodam yang memiliki perbatasan misalnya, apakah gelar (dislokasi) dan dukungan yang ada sekarang sudah pas. Misalnya ...
Read More
Posted on September 26th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Dalam berbagai gagasa Indnonesia sebenarnya sudah mantap untuk mengembangkan industry pertahanannya dengan memanfaatkan pemenuhan kebutuhan Alutsista sendiri serta merancang pembiayaan sendiri dan berbagai fakta memperlihatkan hal itu mulai memberikan manfaat nyata baik secara angka maupun iklim kerjasama yang semakin baik. Berbagai negara sahabat juga datang memberikan kesediaan kerjasama. Misalnya dari Rusia, mereka ingin menjalin hubungan produksi bersama peralatan militer dengan Indonesia....
Read More
Posted on September 18th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Apa yang bisa diharapkan dari peringatan kelahiran prinsip politik luar negeri Indonesia bebas-aktif yang ke-63? Ketika mencetuskan prinsip itu dalam pidato berjudul ”Mendayung di Antara Dua Karang” tanggal 2 September 1948, negarawan ulung Bung Hatta mungkin tidak berpikir bahwa republik yang didirikannya dengan susah payah itu akan memiliki platform kebijakan luar negeri yang tidak berkarakter dewasa ini.
...
Read More
Posted on September 12th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Mustahil suatu Bangsa yang rapuh mampu membangun produknya sendiri. Faktanya memang menunjukkan demikian. Suatu negara yang belum stabil politik dan pembangunannya, atau stabil dalam tanda petik ( zaman Indonesia di Zaman Orba) tidak akan membangun negerinya; termasuk membangun mereka bagi produk-produknya. Jepang sejak empat dekade silam sudah sukses mengembangkan merek-merek (brand) nasional yang mendunia, boleh dikatakan di semua lini, baik dalam bidang otomotif maupun elektronik
...
Read More
Dimana Industri Pertahanan Kita !!
Pada awal tahun 2010, pemerintah mengedepankan program 100 harinya, maka yang terkait pertahanan sudah dibuatkan rencana induk, master plan, dan roadmap untuk revitalisasi industri strategis,". Minimal hal seperti itulah harapan presiden. Revitalisasi ini termasuk menentukan apa yang diproduksi, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, keperluan pemesanan dari luar negeri, dan kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Pada waktu itu presiden optimistis dengan revitalisasi ini, karena industri pertahanan sudah dikembangkan cukup lama. Indonesia telah berinvestasi dalam penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang andal.
Presiden SBY mengatakan, industri pertahanan strategis yang akan dijadikan target, antara lain, industri yang memproduksi senjata, peralatan, dan perlengkapan pertahanan, militer, dan kepolisian. Misalnya, PT PAL di Surabaya, PTDI, PT PINDAD di Bandung, dan industri strategis lainnya. Beberapa tahun belakangan, menurut presiden industri-industri tersebut sempat tidak mendapat perhatian karena krisis ekonomi. Lima tahun sebelumnya hal ini belum menjadi fokus karena pertumbuhan ekonomi belum cukup baik dan anggaran tidak cukup.
Karenanya, dalam 100 hari pemerintahan pada waktu itu dipastikan bahwa dari segi pembiayaannya akan di tegaskan apakah menggunakan sumber dalam negeri, multiyears budgeting, dan menentukan pola fasilitas pembiayaan perbankan dalam negeri serta termasuk membuatkan semacam “skema kredit ekspor”, tetapi dana dari pemerintah. Maksudnya, pemerintah menjamin bahwa peralatan pertahanan dan persenjataan yang dipakai oleh jajaran TNI-Polri adalah diproduksi di dalam negeri dan akan dibayar oleh pemerintah, dalam rentang multi years, per 5,10,15 tahun dan seterusnya. Sehingga industri nasional, terus memperoleh “pesanan”, dan lembaga perbankan yang berperan dapat profit; bahkan perlu dipikirkan agar industri nasional mampu memanfaatkan kredit pemerintah ini, untuk membuat pesanan persenjataan dari Negara sahabat. Katakanlah “kredit ekspor” dari Indonesia ke negera sahabat. Idenya adalah mempertinggi, kemampuan rancang bangun dan produksi dari industri strategis nasional.
Click here for more >>
Posted on September 6th, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Postur pertahanan nasional meski harus mempertimbangkan letak dan posisi NKRI itu sendiri termasuk di dalamnya sebagai negara kepulauan. Pertahanan Indonesia harus kuat dalam deteksi ancaman, kuat dalam pertahanan dan mampu melakukan perang semesta dalam jagka waktu lama
...
Read More
Konflik Perbatasan Sipadan Ligitan Jadi Referensi !!
Bagaimanapun dan meskipun sesungguhnya pihak Indonesia merasa di “liciki” oleh Malaysia atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, penyerahan penyelesaian kedua pulau itu ke Mahkamah Internasional adalah sesuatu yang perlu dipujikan. Begitu juga sengketa pulau atas Pedrabranca antara Malaysia dan Singapura, yang dimangkan oleh Singapura adalah salah satu contoh yang bisa dijadikan acuan. Artinya kedua negara sepakat dan mempercayakan sepenuhnya pada peradilan Internasional dan kemudian bersedia menerima hasilnya, meskipun hal itu sangat menyakitkan.
Kalau kita kembali ke kawasan Asean maka segera terlihat bahwa ASEAN masih memiliki kelemahan untuk membuat negara-negara anggota mematuhi mekanisme ASEAN. Padahal justeru ASEAN mendapat dukungan dari pihak luar yakni dukungan dari Dewan Keamanan PBB dalam gencatan senjata Thailand-Kamboja pada Februari 2011 dan bantuan Mahkamah Internasional pada Juli 2011.
Indonesia sebagai negara paling besar potensi ekonominya, paling banyak populasinya, paling luas wilayahnya, dan paling optimistis dengan ASEAN harus mengambil inisiatif dan memperlihatkan jalan yang sudah teruji memberikan hasil yakni dengan menyerahkan penanganannya ke Mahkamah Internasional (ICJ) sehingga konflik batas itu tidak lagi menjadi duri dalam daging bagi pembangunan kawasan.
Click here for more >>
Posted on August 31st, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Hemat saya Papua membutuhkan Revitalisasi Budaya dan itu dengan menempatkan wanita Papua sebagai sasaran yang perlu diutamakan. Untuk mengembangkan kembali identitas budaya masyarakat Papua sekaligus mengeliminasi kesenjangan sosial yang timbul, salah satu upaya yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana mengembangkan proses revitalisasi unsur budaya lokal. Untuk itu pemerintah perlu kembali melihat pola pembangunan Papua dengan lebih jenih
...
Read More
Posted on August 21st, 2011 by
harmen in
Dialektika Pertahanan,
Pertahanan
Yang kita dengar dalam pidato SBY di sidang bersama itu hampir seluruhnya menggambarkan hasil kerja dan kesuksesan pemerintahannya, program, dan cara-cara seorang eksekutif memberi solusi bagi persoalan-persoalan pragmatis rakyatnya. Persoalan-persoalan yang ternyata harus diakui didominasi perhitungan-perhitungan ekonomis, plus beberapa perhitungan politik dan hukum, serta sedikit tersinggung soal pendidikan, daerah, dan diplomasi luar negeri. Tentu ini menciptakan kerancuan dengan pidato penga...
Read More
