Blog

Panglima Baru TNI dan Semangat Menjaga Pertahanan Kedaulatan Laut NKRI

Oleh harmenbatubara
Pada awal bulan juni lalu takkala ketahuan ternyata ada kapal pembawa pencari suaka ke Australia yang “lolos” dari pantauan TNI. Apakah itu benar begitu atau hanya sekedar konsumsi media biarlah Panglima sendiri yang tahu. Tapi waktu itu Panglima TNI menyampaikan bahwa memang TNI masih menghadapi kendala terkait kemampuan memantau wilayah kedaulatan laut nusantara. Yang menjadi keperihatinan kita adalah kaitannya dengan program Poros Maritim pemerintahan Jokowi-JK dan kemampuan aparat pertahanan kita dalam mengamankan potensi perikanan nusantara dari illegal fishing.

Dari pemberitaan kita tahu, bahwa di luar sana ada 7000 an kapal yang melakukan penangkapan ikan, padahal hanya seribuan kapal yang mempunyai izin dan memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi ada 6000 an kapal melakukan penangkapan ikan yang sebenarnya berstatus illegal yang terus menjarah kekayaan alam laut kita. Di sinilah kita iingin mempertanyakan, apa gunanya mempunyai TNI yang punya urutan 12 besar Dunia tetapi tidak bisa mengamankan kedaulatan perikanan bangsanya? Wajarkan pertanyaan seperti itu muncul dari dalam hati kita?
Soal pengawasan illegal fishing ini sebaiknya memang lebih baik dibwa ke ranah sipil, tetapi tetap dalam perlindungan jajaran TNI. Selama ini yang melakukan tugas-tugas patroli pengamanan laut dilakukan oleh instansi terkait seperti KKP, Perhubungan Laut, Polisi Air dan Keimigrasian plus Bakorkamla. Kita tahu KKP sebenarnya mempunyai kemampuan untuk memantau Kapal-kapal ikan yang beroperasi di kepulauan Nusantara. Yang kurang mereka punya adalah adanya semacam “ruang komando” yang terintegrasi dan tersebar di tengah laut, khususnya pada area-area yang rawan pencurian ikan. Katakanlah mereka punya tiga kapal “dengan ruang komando” yang ada di Indonesia Timur-Tengah dan Barat. Ruang komando ini punya link dengan satuan-satuan patroli (polisi, imigrasi, hubla dll) yang mampu melakukan pengejaran dan penangkapan. Ruang Komando ini juga punya Link dengan KRI yang lagi patroli, yang bisa dimintai bantuan “ diperintahkan” untuk membantu bilamana perlu.

Kalau kita melihatnya secara orgnisatoris maka sebaiknya memang KKP fokus pada pemanfaatan, pemeliharaan atau pembudi dayaan, prosesing dan perindusterian potensi kelautan Nusantara. Sementara pengamanannya biar dilakukan oleh instansi lain, seperti Bakorkamla. Hanya saja saat ini KKP telah melakukan banyak hal, dan dirasa sangat tepat kalau semua mereka yang kendalikan. Hanya saja mereka perlu didukung secara penuh baik dari segi kewenangan maupun dari segi peng-anggaran. Mereka memerlukan kapal-kapal patroli yang mumpuni, cepat dan punya sarana untuk melindungi kapal mereka sendiri. Kapalnya milik KKP sementara senjata dan operatornya tetap milik TNI yang secara resmi di BP kan di KKP ( OMSP, operasi militer selain perang). Begitu juga dengan ruang komandonya, di sana ada personil terkait (imigrasi,polisi air, hubla dan TNI) yang bisa langsung memerintahkan ke kapal patolinya masing-masing. Jadi kalau selama ini kapal illegal fishing Tiongkok misalnya sering “diikuti dan diamankan” oleh kapal perangnya,maka ruang komando tinggal memintak KRI yang setara untuk menghalau dan menangkapnya.

Panglima TNI Yang Baru

Idealnya memang, meski pengamanan penjarahan ikan dari pelaku illegal fishing adalah kewenangan sipil, tetapi tidak ada salahnya kalau Panglima TNI ikut mengoptimalkannya. Sejauh yang kita dengar, pemilihan Panglima TNI kali ini dikaitkan langsung dengan keyakinan akan lebih optimalnya pelaksanaan pengamanan Poros Maritim bila yang jadi Panglima TNI itu adalah KASAD saat ini. Alasan yang mengemuka disamping track record, juga adalah atas pertimbangan keharmonisan antar matra serta antara TNI dengan Polri. Pasalnya, menurut Cahyo Kumolo (mendagri; dari sisi mendagrinya jelas tidak relevan, tapi sebagai tokoh senior PDIP di pemerintahan maka jelas punya bobot lebih) hubungan Gatot dengan Kepala Staf AU Marsekal Agus Supriatna, Kepala Staf AL Laksamana Ade Supandi, serta dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dikenal dekat dari sisi pemikiran pertahanan keamanan. Dengan demikian sinergitasnya akan lebih baik dalam pengendalian Panglima TNI yang baru ini. Juga masih ada kaitannya dengan adanya rencana mengembangkan TNI-AL,TNI-AU dan TNI-AD menjadi tiga kawasan operasi, yakni kawasan Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Termasuk di dalamnya dengan rencana Perluasan organisasi ini akan disertai dengan dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Penjabatnya merupakan Jenderal bintang empat yang berlainan matra dengan Panglima TNI.
Soal penunjukan Panglima TNI secara UU hal itu sepenuhnya merupakan hak proragatif Presiden, dengan berbagai pertimbangan yang melatar belakanginya kita bisa memahami bahwa Panglima yang baru ini diharapkan nantinya dapat memberikan perlindungan yang terhormat atas kedaulatan negara di seluruh kepulauan Nusantara. Kita memang mengharapkan instansi Sipil dan TNI dapat bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Jalan untuk itu banyak, hanya saja mampukah Panglimanya atau Menteri terkaitnya dapat saling berkolaborasi sehingga pola operasi menjaga kedaulatan laut nusantara dapat terjaga dengan baik serta sesuai dengan UU dan harapan para pihak.

Leave a Reply