Blog

Papua Kemiskinan Pembiaran dan Separatisme

Oleh harmen batubara

Papua menarik untuk ditulis karena berbagai stigma dan permasalahan yang melekat padanya. Gambaran umum tentang Papua adalah lemahnya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan pemerintah daerah setempat sepertinya punya agenda sendiri dan masih lebih mementingkan kesejahteraan golongan dan diri mereka sendiri. Berbagai alasan yang dikemukakan sebenarnya hanya sekedar mencari alasan dan pengalihan issu dari masih besarnya; korupsi, kkn dan sejenisnya. Sarana dan prasarana memang dibangun tetapi jumlahnya tidak memadai, sudah itu kualitasnya jelek pula. Peyimpangan terjadi dimana-mana, tetapi tetap saja tidak tersentuh UU dan peraturan.

Papua memang beda, tetapi jelas adalah Indonesia. Memang secara etno biologis penduduk Papua merupakan suku yang memiliki pertalian etnis tersendiri yang berbeda tetapi tetap punya hubungan dengan suku lainnya di Indonesia. Berada di ujung Timur Indonesia, hidup di tengah keterasingan. Kenyataan menujukkan bahwa masyarakat Papua berada dalam tarap hidup sederhana dan memprihatinkan, seolah-olah mereka tergolong dari para suku pemilik keterisolasian dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Pada saat ini masih ada orang Papua yang berbusana sederhana meski hal itu harus dilihat sebagai simbol tradisi luhur mereka. Mereka sering disebut penduduk primitif, suku dari jaman batu, kaum peramu, penduduk terasing dan masih banyak lagi stigma yang diberikan tetapi sebenarnya semua itu adalah ciri-ciri khas yang menandai betapa naifnya pembangunan di papua dilaksanakan, karena pola pembangunan yang kita punya hanya dengan model yang sama, tidak bisa membedakan antara pola pembangunan di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua semuanya sama saja. Setidaknya pada masa lalu.

Lemahnya unsur manajerial dan pelayanan Pemda, membuat kita melihat betapa pemerintah daerah dan pusat tersandera oleh “ketidak mampuan” itu sendiri. Tujuan pembangunan yang begitu luhur dan sederhana ternyata “bisa disabot” oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi dan KKN. Hal itu pulalah yang kita lihat dan menjadikan Papua jadi tetap tidak berubah, kalaupun ada kemajuan nyaris tidak dirasa.
Di sisi lain, telah banyak didiskusikan bahwa di Papua, tidak saja terdapat dikotomi antara wilayah pantai dan pegunungan, tetapi juga ada pertentangan-pertentangan antar entitas mikrolokal, seperti perang antarsuku. Rakyat Papua memiliki tradisi menyelesaikan konflik dengan perang antarsuku, apalagi di Papua terdapat 268 bahasa daerah dan 255 suku dengan bahasa masing-masing yang berbeda.

Hal ini menyebabkan konflik dan perang antarsuku menjadi sebuah realita bagian dari kehidupan itu sendiri. Kenyataan yang sulit dihilangkan karena sudah menjadi bagian hidup keseharian mereka. Namun, menyelesaikan masalah Papua sebenarnya bukanlah sesuatu yang berat hanya saja dia membutuhkan cara khusus dan keberpihakan Pemerintah kepada mereka. Dari pengamatan saya terkait Papua memang ada empat kelompok arus besar yang mempengaruhi pembangunan Papua, saya menggambarkannya sebagai berikut:

Pertama: Mereka yang mengambil keuntungan dari kondisi Papua itu sendiri. Maksudnya mereka sama sekali tidak peduli pada pembangunan Papua, yang mereka tahu adalah mengambil keuntungan dari Papua. Mereka bisa datang dari kalangan mana saja, mereka bisa dari golongan pejabat (militer atau sipil), para pengusaha, politisi, tetua adat, kalangan profesional, dan para opportunis. Terkadang kelompok ini saling menjalin kerja sama. Semakin Papua tidak beres maka semakin besar peluang golongan ini memperkaya diri dan golongan mereka sendiri.

Baca Selengkapnya Di sini

Kedua: Mereka Generasi didikan dan antek Belanda, yang menginginkan Papua Merdeka. Mereka adalah bentukan Belanda. Generasi binaan Belanda mulai dari bayi hingga dewasa. Mereka diajari cara makan, istirahat, tidur, dan kerja. Setiap hari mereka sudah bangun sejak jam 5 pagi. Tiap hari mereka juga diberi pekerjaan, berangkat dari rumah hanya pakaian di badan, tapi tiba ditempat sekolah semua sudah disediakan. Handuk untuk mandi sudah ada. Roti dan susu untuk makanan sudah ada. Menurut mereka Belanda bentuk dulu fisiknya, setelah semua itu berjalan dengan baik baru diberikan pelajaran. Belanda bentuk dulu manusianya baru diberi ilmu dan ketrampilan.
Menurut mereka Papua sudah disiapkan oleh Belanda dalam suatu persiapan kemerdekaan pada tahun 1961, termasuk didalamnya agreement Roma dan agreement New York. Mereka merujuk pada Resolusi PBB 2504 yang antara lain mengamanatkan kepada Indonesia diberi izin untuk membangun Papua selama 25 tahun. Setelah masa pembangunan 25 tahun itu selesai. Indonesia berkewajiban menyerahkan Papua kepada PBB untuk melaksanakan referendum atas tanah Papua. Kalau diingatkan bahwa PBB sudah melakukannya pada tahun 1969 dengan nama Pepera. Mereka tidak menerima Pepera, mereka bilang Pepera itu penentuan pendapat rakyat, dan itu menyangkut self determination bukan one people one vote, satu orang satu suara. Mereka tidak mau tahu bagaimana kondisi psikis warga Papua waktu itu, yang tak butuh apa-apa. Ketika diingatkan bahwa PBB mengakui Pepera adalah referendum. Mereka tetap tidak terima dengan berbagai alasan. Mereka inilah yang membentuk sayap perjuangan bersenjata lewat OPM dan Diplomasi internasional. (bersambung)

Baca Lebih Lanjut Disini

One Response

Page 1 of 1
  1. harmen batubara says:

    Lemahnya unsur manajerial dan pelayanan Pemda, membuat kita melihat betapa pemerintah daerah dan pusat tersandera oleh “ketidak mampuan” itu sendiri. Tujuan pembangunan yang begitu luhur dan sederhana ternyata “bisa disabot” oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi dan KKN. Hal itu pulalah yang kita lihat dan menjadikan Papua jadi tetap tidak berubah, kalaupun ada kemajuan nyaris tidak dirasa.
    Di sisi lain, telah banyak didiskusikan bahwa di Papua, tidak saja terdapat dikotomi antara wilayah pantai dan pegunungan, tetapi juga ada pertentangan-pertentangan antar entitas mikrolokal, seperti perang antarsuku. Rakyat Papua memiliki tradisi menyelesaikan konflik dengan perang antarsuku, apalagi di Papua terdapat 268 bahasa daerah dan 255 suku dengan bahasa masing-masing yang berbeda.

Leave a Reply