Blog

Perbatasan RI-Timor Leste, Benarkah Kementerian/Lembaga Hanya Memproyekkan Batas

Oleh harmen batubara

Perbatasan antara RI dan negara tetangganya (10 negara)sampai saat ini memang belum ada yang selesai. Alasan untuk itu banyak dikemukakan, tetapi terlepas dari fakta tersebut. Harus diuaki penanganan masalah penegasan batas negara kita tergolong sangat lemah, jauh dari memadai. Keluhan atas kelemahan ini sudah banyak dikemukakan para pihak. Tetapi nampaknya Kementerian?Lembaga (K/L) memang belum menemukan solusi yang pas. Robby Manoh, tokoh adat yang juga adalah Raja Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), malah menuduh persoalan batas negara di Desa Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste sengaja diproyekkan oleh pihak Kementerian terkait. Hal itu disampaikan Robby Manoh kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan rapat fasilitasi tokoh adat di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang digelar di aula susteran Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kamis (8/9/2016). Menurut Robby, pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri terkait masalah batas ini sudah dilakukan RATUSAN KALI, namun sampai sekarang belum selesai selesai juga.

“Pertemuan seperti ini sudah berulangkali digelar dan saya ini masuk ke TIM PUSAT sejak tahun 2002 tentang masalah perbatasan tapi sampai hari ini tetap saja tidak ada hasil. Dokumennya sudah kita kasih sejak tahun 2002 di Cibinong, tiap kali pihak dari pusat datang selalu ambil data,” kata Robby[1].“Saya pikir masalah ini diproyekkan, karena kalau masalah perbatasan ini cepat selesai, tentu mereka tidak akan dapat surat perintah perjalanan dinas (SPPD) datang ke sini tiap hari. Kita ada pernyataan sebentar dan kita akan laporkan langsung kepada Presiden sehingga bisa pecat orang ini yakni mulai dari Dirjen hingga turun ke bawah,”sambungnya.

Robby menilai, peran negara dalam menyelesaikan persoalan batas ini tidak jelas, karena buktinya sampai hari ini pertemuan membahas hal yang sama masih selalu mengenai data-data itu.“Sampai hari ini apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat?. Orang sudah jelas-jelas masuk ke wilayah kita, tapi masih terus rapat seperti ini. Sudah ratusan kali kita rapat seperti ini tapi hasilnya tidak pernah kita dapatkan,”ujarnya.Ia pun berharap, inti dari pertemuan ini sebenarnya warga di perbatasan menanyakan penyelesaikan persoalan ini sudah sampai di mana bukan hanya membicarakan data.“Sudah 14 tahun tetapi tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat sudah sejauh mana pemerintah republik ini mengurus perbatasan,”kata Robby. Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 65 Kepala keluarga (KK) asal Negara Timor Leste nekat membangun rumah di wilayah yang disengketakan dengan Indonesia.

Mereka membangun rumah di Naktuka yang merupakan perbatasan antara Distrik Oekusi, Timor Leste dengan Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).Hal itu membuat warga Indonesia yang bermukim di wilayah Kecamatan Amfoang Timur, menjadi resah dan menginginkan agar pemerintah kedua negara segera menyelesaikan persoalan itu.

Kurang Terbuka dan Lemahnya Sosialisasi

Persoalan tersebut, sebenarnya cerita Lama Yang Tidak di Tuntaskan di Noel Besi / Citrana.  Dalam catatan saya, pada tahun 2010, daerah sengketa terletak di dusun Naktuka, dengan luas + 1.069 Ha, Warga yang berada di wilayah tersebut berasal dari Kec. Citrana Distrik Oecusee (Timor Leste) dan ber KTP Timor Leste; masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat RI yang berada di Desa Natemnanu Utara Kec. Amfoang Timur Kab. TTU-NTT.jumlah warga yang tinggal di Dusun Naktuka sebanyak 44 KK terdiri atas 36 KK beragama Katholik dan 8 KK beragama Protestan dengan jumlah  200 jiwa dengan Kepala dusun Sdr. Ignasius Lake.Terdapat bangunan baru yaitu Balai Pertanahan dan Perkebunan (Balai Pertanian, Perkebunan, Rumah Dinas, Aula Pertemuan dan gudang) yang berjarak ± 2 Km dad Pos Pamtas Yonif 744/SYB yang terletak di Oepoil Sungai; di daerah tersebut juga terdapat LSM OACP (Oecusssee Ambono Community Programme).

Pada November 2008 telah dilaksanakan pembangunan Pos Imigrasi RDTL di daerah Unresiolved Segment Noel Besi-Citrana namun kegiatan pembangunan gedung tersebut dapat dihentikan setelah diadakan musyawarah yang melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat. Tetapi kemudian telah ditemukan adanya bangunan baru untuk Kantor Pertanian, Balai Pertemuan, Gudang Dolog dan tempat penggilingan padi di  area yang sama, yang diperkirakan dibangun pada bulan September 2008 dan diresmikan oleh Menteri Pertanian RDTL bulan Mei 2009. Pada minggu ke empat bulan April 2010 ditemukan pemasangan  nama Gedung  yang bertuliskan “ MENESTERIO DA AGRI KULTURA“ dan penggunaan mesin pertanian (Traktor) didaerah Naktuka. Di area ini juga terdapat LSM OACP( Oecussee Ambeno Community Programme).

Pada 15 Agustus 2012 Tim terpadu yang diketuai T.H Susetyo (Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara) bersama 17 anggotanya melakukan peninjauan ke lokasi konflik perbatasan di Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nailulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), selama dua hari. Ketua Tim Terpadu dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), T.H. Susetyo, mengatakan perbatasan di wilayah “Unresolved dan Unsurveyed area” masih belum bisa ditemukan solusinya.

Pada awal 2016 Wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste kembali memanas. Timor Leste melakukan pembangunan di daerah yang selama ini masih bersengketa. Sengketa batas kedua negara itu berada di Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, meminta pemerintah bertindak tegas. “Jika dugaan tersebut benar maka pemerintah harus melakukan nota protes resmi,” kata Mahfudz kepada VIVA.co.id, Selasa, 19 Januari 2016. Selain itu menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pemerintah Indonesia harus mendesak pembentukan tim investigasi bersama Timor Leste. “Jika hasil temuan tim ini membuktikan dugaan tersebut maka pihak Timor Leste punya kewajiban mengosongkan daerah tersebut,” ujarnya menambahkan. Sebelumnya, Panglima Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal TNI M Setyo Sularso mengatakan., kedua negara masih bersengketa terkait klaim wilayah tersebut. Sehingga, wilayahnya masih berstatus steril, tak boleh dimanfaatkan oleh kedua negara.

“Jadi, kita menghendaki garis batas negara pada sebelah barat sungai kecil dan status tanah masih merupakan daerah steril, tidak boleh dikelola kedua negara,” kata Setyo saat memberi keterangan resmi di Markas Kodam IX Udayana, Senin, 18 Januari 2016. Namun, fakta di lapangan, Timor Leste telah membangun secara permanen sejumlah bangunan di wilayah tersebut, seperti kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, tempat penggilingan padi, pembangunan saluran irigasi dan jalan diperkeras.(viva co.id 19 jan 2016)

Penyelesaian Dengan Cara Sederhana

Yang sering terjadi, hasil “Tim Perunding” batas itu seolah tidak disosialisasikan. Misalnya Tim Perunding Batas kedua negara belum menemukan Solusi. Itu artinya belum ada kesepatakan terkait batas di suatu daerah tertentu. Kemudian mereka membuat kesepakatan. Bahwa selama di daerah sengketa belum ditemukan kesepakatan, maka warga kedua belah pihak tidak boleh mengolah tanah tersebut. Tetapi apa yang terjadi?.  Idealnya hasil kesepakatan itu, juga dijadikan kesepakatan bagi aparat Pertahanan negara yang juga hadir di saat itu. Dalam artian kedua perwakilan TNI dan UPF juga punya kesepakatan akan menjaga posisi “status quo” wilayah sengketa dengan melarang warganya masing-masing untuk melakukan sesuatu kegiatan di daerah tersebut. Kenapa hal ini kita kemukakan? Karena rumusan teknis itu nyaris tidak berbunyi apa-apa. Karena sering terjadi “kesulitan” untuk melakukan koordinasi kembali dari awal antara aparat TNI dan UPF., misalnya untuk melakukan patroli bersama. Karena kalau hanya sebatas mengandalkan “hasil kesepakatan Tim Teknis Perunding Batas”, masih banyak yang perlu di elaborasi. Lain halnya kalau, kedua pihak TNI dan UPF memang punya kesepakatan yang sama terkait hasil perundingan teknis perbatasan. Mereka tinggal melaksanakan kesepakatan.

Saya sebenarnya sudah melihat pola ini sejak lama, tetapi Tim Perunding itu juga sepertinya tidak mau berbuat di luar pola yang sudah ada.Mereka terlalu asik dengan hal-hal teknis dan kurang peka dengan kepentingan praktis di lapangan. Secara sederhana aparat ke amanan kita di lapangan membutuhkan “hasil yang perlu diaksi” di lapangan. Mereka membutuhkan kesepakatan antara TNI dan UPF yang berbunyi selama pemerintah RI-Timor Leste belum menemukan kata sepakat tentang batas di daerah tertentu. Maka warga kedua belah pihak tidak diperbolahkan melakukan kegiatan apapun di wilayah tersebut. TNI dan UPF wajib melakukan patroli bersama untuk memastikan tidak ada kegiatan yang dilakukan warga di wilayah tersebut.

Kalau klausul seperti ini dihasilkan oleh Tim Perunding Batas, di setiap mereka melakukan perundingan, maka dipastikan hasilnya akan berbeda. Sayangnya, hasil perundingan itu sendiri biasanya malah dibuat dalam jumlah yang sangat terbatas dan “seolah” jadi rahasia dan meyimpannyapun hanya di Kenemterian tertentu. Menurut saya hal seperti inilah yang jadi “biang masalahnya”. Sudah persoalannya tidak tersosialisasikan dengan baik dan lagi pula hasilnya itu malah seperti jadi rahasia negara.

Dalam berbagai diskusi selama kunjungan saya bulan Agustus 2016, ke wilayah tersebut hal senada dengan masalah seperti itulah yang diutarakan oleh para pelaksana di lapangan. Salah satunya yang saya amati termasuk dalam hal mengajak para pihak (TNI-UPF) untuk melakukan patroli bersama. Karena secara emosional memang terasa ada sesuatu yang tidak enak dengan perasaan warga khususnya warga Indonesia di daerah itu. Di lain pihak warga Timor Leste sepertinya dengan bebas melakukan kegiatan di daerah “status quo” tersebut tanpa ada larangan dari pihak UPF, sementara warga kita di larang oleh TNI untuk masuk ke lokasi.

Ketua BNPP Kafemenanu (Fransiskus Ilis) dengan nada pasti mengatakan apapun yang terjadi, ya mereka akan tetap berpihak dengan warga Indonesia. Dia sangat merasakan adanya ketidak jelasan antara “kebijakan Penegasan Batas” antara Pusat dan Daerah. Pihak Timor Leste jelas tindakannya. Kalau masih ada masalah, ya tidak ada kegiatan tegas batas lainnya. Berbeda dengan Indonesia, sudah jelas ada masalah di “Unresolved” dan “Unsurveyed” area, tetapi pihak K/L tetap saja ada kegiatan pemasangan Patok, pemetaan batas, dll. Warga dibuat bingung;  jelas kegiatan itu hanya kegiatan sepihak (Indonesia) saja; ada masalah kok, tetapi proyek jalan terus. Saya bisa memahami perasaan warga. Di satu sisi mereka menghadapi masalah, tetapi di lain pihak K/L tetap saja datang ke perbatasan dengan berbagai proyek. TNI juga ada di sana dan hadir di tengah-tengah mereka, tetapi hanya untuk melarang mereka beraktifitas di wilayah tersebut. Bisa dimaklumi jika mereka melihat Pemerintah Pusat seolah tidak pernah memikirkan masalah mereka. Kalau hal seperti ini muncul di perbatasan? Masa tidak ada penyelesaian? Kalau hal seperti ini terjadi; masa K/L masih saja memikirkan proyek. Proyek untuk kemasalahatan siapa?

[1] http://regional.kompas.com/read/2016/09/08/17342561/raja.amfoang.sebut.ada.yang.memproyekkan.soal.batas.ri-timor.leste

 

Leave a Reply