Blog

Perbatasan, Saatnya Menata Pertahanan

Oleh Harmen Batubara

Seringnya media massa memberitakan perihal berbagai kegiatan di wilayah perbatasan secara tidak seimbang, dan serba sepotong-sepotong  sering memberikan kesan seolah-olah wilayah perbatasan kita tidak di jaga sama sekali. Pembangunan ekonomi perbatasan, juga adalah bagian dari pertahnan itu sendiri. Kemudian ada pula yang mempertanyakan masalah pengamanan di wilayah perbatasan dengan berbagai kegiatan yang serba illegal itu? Bagaimana sebenarnya duduk perkara? Seperti apa sebenarnya tingkat koordinasi dan komando trimarta RI di Perbatasan? Sudah seperti apa BNPP dalam mengembangkan Potensi perekonomian perbatasan? Sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK bisa dimanfaatkan oleh Pemda dalam membuka dan menghadirkan peluang ekonomi di perbatasan?

Pada dasarnya, ada tiga persoalan mendasar yang terkait kawasan atau wilayah perbatasan, pertama terkait dengan pembangunan (infrastruktur dan ekonomi), kedua persoalan penegasan dan penetapan garis batasnya sendiri, dan yang ketiga persoalan pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. Terkait dengan Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan, secara fakta sebenarnya sudah ada program pembangunan yang masing-masing di miliki oleh Pemda dan pemerintah pusat hanya saja belum terprogram dan terimplementasi secara terpadu. Ditambah lagi selama ini persoalan keterisolasian Perbatasan sering jadi kendala. Logikanya? Bagaimana mau membangun? Kalau sarana ke lokasi tersebut belum ada, atau lokasinya belum bisa didatangai. Disamping persoalan laten, yakni masih adanya tumpang tindih kepentingan kementerian/lembaga terkait yang menangani wilayah perbatasan. Terus terang itu zaman dahulu? Sekarang kan sudah sangat berbeda?

Baca Juga : Gelar Kekuatan TNI dan Kesejahteraan Bangsa

Pemerintahan Jokowi-JK telah membuka isolasi perbatasan. Tidak tanggung-tanggung.  Jalan parallel perbatasan yang selama ini hanya impian, langsung diwujudkan; 9 Pos Lintas Batas PLBN di bangun kembali dengan megah, dan membanggakan. Tol Luat dan Tol Udara di bangun, sasarannya jelas membuka isolasi wilayah perbatasan secara total. Desa-desa perbatasan di bangun lewat Dana Transfer Desa, program yang tiada duanya di Dunia dan dinilai berhasil membuat desa “menggeliat” membangun dirinya sendiri. Jokowi juga mengeluarkan program peremajaan KEBUN RAKYAT mulai dari kebun Sawit, berikutnya kebun Karet, Kebun Sahang Dll Suatu strategi yang dipercaya akan mampu menjadikan Perbatasan Halaman Depan Bangsa. Tapi seperti apa Pemda perbatasan dalam menyikapinya? Hal itulah yang sering tidak atau belum terlihat.

Membangun Kekuatan Pertahanan Perbatasan

Pemerintah sendiri telah membuat UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan mengeluarkan Perpres No.12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang diharapkan sebagai simpul yang mampu secara efektif memadukan kebijakan dan implementasi di lapangan sehingga pelaksanaan pembangunan Ekonomi dan Pertahanan di wilayah perbatasan dapat sinergis, fokus dan sistematis. Tetapi sejauh ini, belum terlihat peran seperti itu dimainkan oleh BNPP.

Pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukanTNI ( darat,laut dan udara, yang tercakup dalam komando kewilayahan, Armabar,Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan Trimatra tersebut.

Untuk perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan misalnya, ketika perbatasan masih terisolasi Kementerian Pertahanan berencana untuk melengkapi system pemindaiannya dengan pesawat “drone” atau tanpa awak, bahkan meliputi kepulauan Natuna pula. Termasuk juga penempatan 12 stasiun Radar. Demikian pula terkait  pemindahan pasukan atau tepatnya penempatan pasukan di daerah-daerah perbatasan tersebut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan pada bulan juli2017, mendapatkan Kapal Angkatan Laut (KAL) namanya Ambalat 1-13-45, bersamaan dengan empat daerah lainnya di bagian timur Indonesia masing-masing Pangkalan TNI Angkatan Laut Kepulauan Aru, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangalaki, Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna. KAL Ambalat 1-13-45 buatan dalam negeri oleh PT Tesco Indo Maritim dengan spesifikasi panjang 28m, lebar 5,8 m dengan senjata berat mitraliur 20mm dan 12,7mm terpasang di bagian depan dan belakang kapal.

Kita bersukur, karena kegiatan illegal fishing telah memberikan kesadaran baru bagi TNI untuk segera memperkuat system pertahanannya di wilayah Natuna. Lanud Ranai akan di tingkatkan tipenya dari C ke B. Natuna akan dibuat layaknya KAPAL INDUK . Jadi basis militer AL, dan AU, ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016 yang lalu. Menjadikan Natuna bagai Kapal Induk, jadi pusat pengendali lalu lintas udara di wilayah itu, punya superior terhadap serangan udara lawan, sebagai bunker logistik dan amunisi, untuk mensuplai perbekalan bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.

Demikian juga dengan TNI Angkatan Udara yang akan menyiagakan empat unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas (PASKHAS), di Pulau Natuna Besar. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara Oerlikon Skyshield buatan Rheinmetall. Sistem rudal Oerlikon Skyshield merupakan sistem pertahanan udara modular termasuk meriam multirole otomatis 35 mm yang dapat menembak jatuh pesawat.  Saat ini baru pangkalan TNI AU Supadio, Halim Perdanakusuma, dan pangkalan udara Hasanuddin, yang sudah menggunakan sistem persenjataan ini. Tapi bagaimana realisasinya? Masih sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah. Pembangunan hanggar tambahan baru akan disiapkan untuk menampung delapan pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur itu mencakup Tempur Su-27, Su-30, F -16 yang hendak dibeli, dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV).

Rencananya ( sejak tahun 2012) akan ada tambahan 1 batalion Infantri dari Bukit Barisan. Markas batalion tersebut berada di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135. Saat ini di sana baru ada dua Kompi C dan D dari Batalyon 134/Raider (Batam). Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Dalam darurat tentu bisa saja memanfaatkan Bivak dan bersifat mobile. Tetapi untuk mengoperasikan Heli sekelas Apache memerlukan sarana khusus dan itu perlu dipersiapkan.

Baca Pula : Pertahanan Natuna Mengamankan Sentra Perikanan Modern

Indonesia yang luas, memerlukan system pertahanan yang kuat dan terintegrasi.Proses pembangunannya memerlukan waktu. Dalam arti yang sebenarnya, gelar kekuatan TNI kita itu masih bagian dari masalah. Menjadi masalah karena sarana dan prasarananya tidak bisa mendukung. Seperti pasukan TNI kita yang digelar di sepanjang perbatasan. Pos nya sangat sederhana, tidak ada sarana penunjang berteknologi. Sebelum adanya jalan parallel perbatasan, Posko posko itu tidak beda jauh dari Pos hansip yang kita kenal. Untuk drop logistik mereka saja masih persoalan.Untuk melahirkan TNI yang professional, membutuhkan negara yang kuat secara ekonomi dan terbebas dari korupsi.

Pengaman wilayah kedaulatan NKRI dilandasi dengan semangat satu kawasan bersama dengan negara tetangga, yang juga di dasari semangat Asean, sehingga perbatasan bukanlah sebagai pemisah, tetapi sebaliknya diupayakan untuk di kerjasamakan. Namun demikian Kementerian Pertahanan (TNI) tetap harus menempatkan pos-pos pengamanan yang kredibel di seluruh perbatasan darat dan laut  yang terkoordinasi secara tri matra dan operasional.

Permasalahan Perbatasan Dengan Negara Tetangga

Persoalan batas dengan Negara tetangga, adalah masalah potensial jadi sumber konflik dimasa-masa yang akan datang. Karena itu, penyelesaian masalah ini harus jadi perioritas yang perlu diutamakan. Kita ketahui. Masalah Batas RI – Malaysia, meliputi ; Masalah batas laut di Selat Malaka. Kedua belah pihak belum sepakat, pihak Malaysia menghendaki adanya satu garis batas yakni menyatukan Garis Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dengan Landas Kontinen (LK); sementara Indonesia menghendaki kedua batas tersebut tidak segaris/tidak sama karena rejim hukumnya berbeda. Kemudian masalah batas laut teritorial, LK dan ZEE di perairan P. Sebatik dan Laut Sulawesi (blok Ambalat), belum selesai dirundingkan masih dalam penyelesaian,demikian juga batas ZEE di Laut China Selatan.

Masalah Batas Darat di Pulau Kalimantan, dari sepanjang perbatasan ± 2004 km, masih terdapat 10 (sepuluh) lokasiyang kedua Negara belum sepaham, kesepuluh segmen tersebut disebut juga sebagai Outstanding Boundary Problems, yaitu: di Tanjung Datu, titik D 400, Gunung Raya, Sungai Buan, Batu Aum, titik C 500 – 600, titik B 2700 – 3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad dan Pulau Sebatik.

Masalah Batas RI-RDTL ( Timor Leste); Permasalahan batas antara RI-RDTL yang jadi ketidak sepahaman . “Masih ada di dua titik perbatasan kata Kepala Seksi (Kasie) Operasional Korem 161 Wira Sakti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Letnan Kolonel Waris Ari Nugroho, Rabu, 25 Juni 2014. Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse. Di daerah itu terdapat satu desa yakni Naktuka yang dihuni 45 kepala keluarga berada di zona bebas, namun mereka lebih mendapat perhatian dari pemerintah Timor Leste. “Pemerintah Indonesia malah seolah tidak mengurusi warganya yang di Naktuka, sehingga mereka diurusi oleh negara tetangga,” katanya.

Batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha. “Tidak ada penduduk di lokasi sengketa itu,” katanya. Selain dua batas wilayah yang belum disepakati itu, katanya, terdapat satu titik batas yang sudah disepakati antara kedua negara, yakni Subinah, TTU. Namun masyarakat di perbatasan tersebut menolak batas wilayah yang telah ditetapkan itu, sehingga masih sering terjadi konflik antar warga dua negara di wilayah perbatasan itu.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Leave a Reply