Blog

Perkuat Pertahanan   Teritorial  dan Temukan Pos pos OPM secara Mudah

Oleh harmen batubara

Belakangan ini yang sering kita dengar dari Papua adalah seringnya terjadi gangguan keamanan yang berupa penembakan aparat TNI atau Polri maupun warga sipil oleh para penggiat separatism atau OPM. Berbagai kejadian itu bisa dikatakan sebagai symbol makin aktifnya pergerakan para OPM itu sementara di sisi Polri dan TNI sebagai sebaliknya. Menganut pola “business as usual”. Maknanya menggambarkan kian lemahnya penegakan hukum di satu sisi dan tidak atau kurang berhasilnya peran pembinaan kekuatan terirorial di sisi lainnya. Sebagai pengamat pertahanan memang terdapat kesan seperti itu dalam sepuluh tahun belakangan ini, nyaris tidak kita temukan adanya perubahan pola atau perbaikan dalam penanganan yang terkait penegakan hokum dan perkuatan territorial. Sehingga timbul kesan para OPM itu seenaknya saja melakukan terror disana-sini.

Saya punya pengalaman di hutan Papua dengan akumulasi selama 6 tahun dan selama 8 bulan di daerah perbatasan antara Wutung-Waris di tempat mana penculikan kedua warga WNI itu terjadi. Sebagai prajurit dengan tugas penegasan perbatasan dan juga pembuat peta Topografi di wilayah itu, Tim saya benar-benar menyatu dengan semua pihak. Dengan rakyat,  kepolisian, jajaran Pemda dan TNI sendiri khususnya para prajurit penjaga perbatasan. Di wilayah itu ( Arso komlek) ada perkebunan kelapa sawit PTP II sebagai inti dan kebun sawit rakyat sebagai plasma.  Yang saya temukan adalah banyaknya warga papua biasa (maksudnya tang bukan pns dan pegawai swasta) yang justeru tidak bisa ikut bagian dalam usaha perkebunan yang ada di wilayah itu. Idenya adalah kalau saja warga biasa itu diberikan kehidupan berupa pemilik kebun karet dengan pola trans. Semuanya disiapkan oleh pemerintah, mulai dari tanah, rumah, penyiapan lahan, bibit, obat hama dan pupuknya serta biaya hidup selama dua tahun di siapkan oleh pemerintah.

Prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perbatasan secara tidak langsung dapat ditugaskan untuk juga membinan teritorialnya dengan cara jadi apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menolong warga agar bisa berubah dari masyarakat peramu-menjadi masyarakat yang punya sector produksi berupa kebun karet dan tanaman budi daya lainnya di sela-sela kebun karetnya. Prajurit itu bisa jadi penyuluh perkebunan, biasa jadi guru sekolah, guru senam dan banyak lagi. Yang ingin kita utarakan ada suatu simbiose kerja sama saling membesarkan antara para pihak untuk melahirkan masyarakat papua yang mampu mempunyai potensi berupa memiliki produk sendiri, berubah dari masyarakat peramu sebagaimana mereka adanya. Pola ini bisa dilakukan dimana saja, sesuai dengan kondisi wilayahnya. Kalau cocok karet ya petani karet, kalau kopi ya petani kopi dll. Idenya bukan kebun sawit, karena kebun sawit itu adalah kebun industry dan hanya cocok buat petani maju yang sudah punya disiplin tinggi. Warga papua biasa masih tergolong warga serabutan dan lemah dalam hal disiplin.

Polri dan TNI  Perlu Meniadakan Markasnya OPM

Kalau yang kita dengar dan lihat itu adalah para penggiat separatism itu menghadang atau mendatangi Pos Pos nya TNI itu, dan kemudian melakukan kekacauan di sekitarnya. Kenapa malah bukan sebaliknya? Polri dan TNI itu agar menemukan Pos-posnya OPM itu dan kemudian membakarnya (bila perlu). Sulitkah itu? Sebagai ahli perpataan hal itu sangat sederhana, yakni menggabugkan kemampuan penginderaan jauh (satelit) dan informasi Intelijen yang dalam bahasa prajuritnya analisa geografi militer. Kita ketahui di setiap Pos Polri dan TNI mulai dari pos yang sederhana sampai Pos canggih, pasti selalu ada informasi “Lapsit atau laporan situasi” yang intinya memperlihatkan dimana saja opm itu terlihat atau berada dalam 24 jam, nah kalau info itu kemudian digabungkan dengan peta yang berisi jalan-jalan tikus di wilayah itu maka akan terlihatlah dimana sebenarnya pusat-pusat kegiatan OPM itu berpusat. Nah kalau info itu sudah ditemukan, ya kirimkan prajurit dan habisi markasnya atau pos-pos mereka itu. Artinya para OPM itu dibuat jangan sempat punya waktu tidur siang. Kesan kita yang terjadi belakangan ini justeru sebaliknya.

Untuk mempunyai kemampuan seperti itu, TNI perlu memanfaatkan prajurit Topografi AD, mereka punya kemampuan hidup di alam hutan, mereka punya kemampuan memanfaatkan Citra Satelit, bisa memnafaatkan software pemetaan tercanggih. Mereka punya drone dan mampu membuat dan mengopeasikan drone. Artinya berbagai informasi dari satelit tadi masih bisa di optimalkan lagi dengan memanfaatkan kamera lewat drone. Sehingga benar-benar pos-pos atau yang menjadi lokasi pusat kegiatan OPM itu bisa diketahui untuk kemudian di netralkan kembali. Kalau itu terjadi, maka OPM itu yang jadi tidak bisa hidup tenang dan malah harus mobile setiap hari sampai mereka ditemukan atau menyerahkan diri.

Leave a Reply