Blog

Pertahanan Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan

Oleh harmen batubara

Sebagai warga saya terharu takkala melihat anak-anak berseragam merah putih melagukan lagu 17 Agustus Tahun45 saat mengelu-elukan Menteri Pertahanan RI ke perbatasan. “Tujuh belas Agustus tahun empat lima Itulah hari kemerdekaan kita”. Untaian lagu-lagu itu mengikuti suara bening anak-anak berseragam putih merah melambai-lambaikan bendera Merah Putih. Mereka berderet di tanah merah di sepanjang jalan menyambut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang berkunjung ke Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akhir Januari 2015 lalu. Lagu yang dinyanyikan bersemangat ini terasa ironis. Betapa tidak?
Pembangunan wilayah Perbatasan selama ini tidak jelas fokusnya. Hiruk pikuk para petinggi dan pejabat negara silih berganti mendatangai perbatasan ini. Tetapi sungguh ironi rasanya hasilnya tidak ada. Maaf kata Kementerian/Lembaga (K/L) mereka hanya bagi-bagi anggaran dan membelanjakannya ke perbatasan. Mereka bilang perbatasan adalah halaman depan bangsa. Tapi cara mereka membangun bagaikan tidak punya strategi dan cara. Kalau ini disampaikan pastilah banyak orang tidak suka, tetapi sesungguhnya itulah yang terjadi. Tahun ini, sudah hampir 70 tahun Indonesia merdeka. Namun, kenyataannya, urusan kedaulatan berupa batas negara yang pasti di lapangan hingga kini belum juga tuntas.
Sudah itu dari dahulu, wilayah perbatasan itu terisolasi padahal sejak pemerintah memberikan HPH kepada Yamaker di pasca “konfrontasi dengan Malaysia” ahir tahun 60 an, salah satu dealnya adalah membuka isolasi perbatasan membuat jalan raya paralel perbatasan. Hasilnya nihil sementara hutannya habis. Yang aneh itu, para ahli dan pemerhati wilayah perbatasan tahu dan selalu menyarankan agar isolasi perbatasan itu segera dibuka dengan membangun jalan paralel perbatasan. Tapi anehnya selama ini tidak ada Tokoh yang bisa meyakinkan bahwa perbatasan butuh jalan paralel perbatasan. Pada tahun 2014 misalnya dana untuk perbatasan itu mencapai 16T lebih, tetapi hasilnya entah jadi apa.
Sebagai konsekwensinya keterisolasian wilayah perbatasan, kemudian banyak melahirkan kebijakan yang sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah. Misalnya rencana program jalan inspeksi perbatasan TNI, pembuatan Chip Patok Batas, pembuatan Drone untuk surveilance. Penambahan jumlah Pos Pos Batas. Kalau anda sudah akrab dengan perbatasan, saya yakin anda akan setuju dengan saya semua kebijakan itu Muspro, hanya akan membuang buang dana tenaga dan pikiran. Yang perlu itu jalan pembuka Isolasi, pemberdayaan warga dengan pola transmigrasi lokal; berikan warga kemampuan berproduksi, bangun pasar, tingkatkan pendidikan, bangun sekolahnya, bangun asramanya dan penuhi tenaga pengajarnya. Saya percaya wilayah perbatasan akan berkembang jauh dari bayangan kita sendiri.

Menuntaskan Penyelesaian Tegas Batas

Sampai saat ini persoalan batas antara RI-Malaysia masih terdapat 10 masalah atau Outstanding Boundary Problem (OBP). Penyelesaian masalah perbatasan merupakan amanat dan kewajiban institusional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI. Penyelesaian masalah perbatasan akan menciptakan kepastian hukum tentang wilayah dan pada gilirannya akan memberikan ketegasan dan kepastian batas wilayah NKRI; dan penyelesaian masalah perbatasan akan menjamin pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum dan kedaulatan negara serta perlindungan wilayah NKRI oleh aparat pertahanan negara dan aparat penegak hukum nasional.
Namun demikian bisa dipahami, penyelesaian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena pengaruh berbagai faktor, termasuk kesiapan oleh dua negara yang bersangkutan.
Selama ini yang dianggap jadi kendala adalah adanya keterbatasan sinergitas antara instansi tegas batas itu sendiri yang pada intinya bersumber pada lemahnya koordinasi, yang pada dasarnya mencerminkan lemahnya kemampuan manajemen di masing-masing stake holder yang mengawaki permasalahan ini. Meskipun sudah ada BNPP dan besarnya dinamika yang tumbuh dalam pengelolaan pemerintahan di negara kita, untuk mentrasfer berbagai kewenangan yang ada dipemerintahan pusat ke dearah, dan meski sudah ada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang telah memberikan otonomi atau kewenangan yang lebih besar kepada daerah. ). Tetapi kenyataannya malah sebaliknya jajaran Kementerian dari para stake holder tegas batas meski sudah melakukan penyesuasian, tetapi pada persoalan intinya masih tetap pola lama.
Ada hal yang menarik dalam konstek tegas batas ini, meski perubahan politik sudah ada dan UUnya juga sudah ada, tetapi dinamika perubahan itu tidak pernah menyentuh K/L yang menangani tegas batasnya, anehnya meski Tupoksinya sudah ada perubahan tetapi yang menangani Tegas Batas tetap seperti semula dengan dukungan anggaran yang ”tidak jelas”. Hal seperti ini bisa dilihat dari perubahan organisasi Pankorwilhan ke Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 90 an, yang berubah hanya sebatas induk organisasinya saja, sementara sub-sub organisasinya tetap berjalan, dan bahkan tetap meneruskan kebijakan yang ada. Hal seperti itu terjadi juga dengan BNPP. Ada kesan perubahan dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi mereka yang melakukan perubahan itu sendiri terkesan lebih mementingkan kepentingan sektoralnya ketimbang penyelesaian Tegas Batas itu sendiri.
Selama ini K/L yang jadi penyelenggara tegas batas adalah Bakosurtanal (BIG), Ditjen PUM Kemdagri, Kemenhan, Kemenlu, Kemhan, KemmenHub, Pemda Terkait daerah Batas, Direktorat Topografi AD, DishidrosAl, Ditwilhan Kemhan, Lapan; BPN, Kehutanan, KemmenPU, Kementerian Daerah Tertinggal dll sesuai dinamika. Sebenarnya di K/L itulah para anggota surta bekerja secara formal, tetapi lalu menyatu dalam Pokja-Pokja Tegas Batas. Selama ini Pokja Tegas Batas itu merupakan kepanitiaan, maka pergantian personil dari K/L Surta tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja Pokja Tegas Batas, terlebih lagi kalau yang dikirimkan itu sama sekali awam dengan perbatasan. Selama ini yang terjadi ya hal-hal seperti itu. Yang membuat kita prihatin, hal seperti itu masih terjadi meski sudah UU No 43 Tahun 2011 dan sudah ada BNPP tahun 2012.
Yang juga cukup memprihatinkan adalah tidak adanya wadah yang menyatukan antara kepanitiaan antara Organisasi tegas batas darat dan laut. Bisa dibayangkan betapa memprihatinkannya sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau, tetapi para ahli yang dipercaya untuk penegasan batasnya tidak saling mengetahui antara personil tegas batas darat dan batas laut. Padahal kaitannya sangat erat, sebab di ujung batas darat masih ada batas laut. Masih ingat Pulau Sipadan dan Ligitan? Kepemilikan kedua pulau itu ditentukan tanpa punya kaitan dengan perbatasan kedua negara di pulau Sebatik Kalimantan Utara. Padahal secara “bodon” saja, cara sederhana menetukan kepemilikan kedua pulau itu ya berdasarkan batas darat yang ada di pulau Sebatik. Tetapi Malaysia berhasil menggiring Indonesia agar tidak memperhitungkannya ( termasuk dengan status batas negara di pulau sebatik sebagai salah satu OBP) dengan batas darat tersebut. Kini masalah Ambalat kembali mengemuka, padahal secara sederhana kata kuncinya adalah jangan melakukan penegasan batas di laut tanpa mengaitkannya dengan perbatasan darat. Ingat itu. Jangan lagi kasus Sipadan dan Ligitan terulang kembali.

Perkuat Pertahanan Perbatasan

Dihadapkan dengan beratnya medan di sekitar wilayah perbatasan Idealnya Kodam diperkuat dengan satuan Mobilitas Udara (Mobud) yang mampu melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots berbeda di wilayah perbatasan. Kodam secara fakta belum punya kemampuan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga belum punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots di wilayah perbatasan pada saat yang bersamaan meski sebatas setingkat regu. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam 155 atau yang setara khususnya untuk daerah daerah sekitar kota-kota perbatasan yang saling berdekatan dengan Kota-kota negara tetangga. Begitu juga dengan satuan Tank, perlu adanya kekuatan semacam itu di Kalimantan.
Untuk kepentingan pertahanan territorial dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan relative dengan negara tetangga serta untuk menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan dan pergeseran kekuatan di Kalimantan; khususnya gelar meriam perbatasan 155; penambahan satuan Tank; penambahan daya dukung bandara Nunukan-Malinau-dan Tarakan hingga punya Runway 2650 meter untuk bisa memfasilitasi kepentingan pesawat tempur. Pembangunan satu Brigade Inf di Kalimantan Utara dan perkuatan Lanal serta Lanud Tarakan dirasa sangat mendesak khususnya mengimbangi pihak tetangga yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.
Selain matra darat di Kalimantan juga terdapat satuan dari Matra lainnya yaitu dari TNI-AL dan TNI AU. TNI AL terdiri dari Lanal Balikpapan, Tarakan, Pulau Laut dan Banjarmasin yang tergabung dalam Armatim, sedangkan Lanal Pontianak tergabung dalam Armabar. TNI AU terdiri dari 5 Pangkalan dan 2 satuan Radar yaitu Lanud Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalan Bun, 2 Satuan Radar Balikpapan dan Tarakan yaitu dibawah kendali Koops AU–II sedangkan Lanud Pontianak dan Singkawang II yang berada di Sanggau Ledo di bawah kendali Koops AU-I. Gelar satuan Non Organik di tiap propinsi, gelar kekuatannya juga tidak diurai dalam tulisan ini.
Yang ingin kita katakan adalah perlunya gelar kekuatan yang berfungsi dengan baik di perbatasan. Jadi jangalah gelar pasukan yang dibuat itu hanya sekedarnya saja atau daripada tidak ada sama sekali. Intinya perbatasan itu dapat termonitor dengan baik, sehingga kalau ada kekuatan lain yang melakukan penyusupan bisa dicegah dan selanjutnya semua mengerti bahwa perbatasan itu terjaga dengan baik dan punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang perlu dilakukan. Coba kita bayangkan, sekarang ini ada sejumlah pos-pos TNI di perbatasan, yang secara teoritis sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak, karena mereka tidak diperlengkapi dengan sarana yang semestinya.
Kalau jalan raya paralel perbatasan sudah jadi, maka banyak hal akan lebih dilakukan. Misalnya terkait Pos-pos Pamtas, jumlahnya mungkin sedikit tetapi dengan kualitasnya dan efek deterence yag tinggi. Begitu juga dengan perekonomian warga batas, bisa dipastikan pasti akan bertumbuh dan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional di perbatasan.

Leave a Reply