Pertahanan Indonesia, Angkatan Udara Negara Kepulauan

oleh harmen batubara

Dalam bukunya yang berjudul Pertahanan Indonesia, angkatan perang negara kepulauan, Marsekal TNI (purn) Chappy Hakim, penulis  menguraikan ada dua perang udara yang bisa dijadikan dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi sistem pertahanan negara untuk mempertahankan wilayah atau pangkalan udaranya, yaitu Battle of Britain dan Pearl Harbor.

Pertama, pentingnya fungsi radar. Dengan radar, Inggris dapat memantau pesawat-pesawat Jerman yang ancang-ancang siap menyerbu. Selain itu, dengan radar, AU Inggris, Royal Force, dapat memantau di mana posisi pesawat AU Jerman. Dengan radar tersebut, Inggris sukses membendung serangan udara besar-besaran Jerman.

Kedua, seluruh kekuatan peperangan, harus siap siaga selama 24 jam. Hancurnya pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor terjadi akibat lengahnya sistem pertahanan militer. Amerika Serikat sebenarnya memiliki armada laut dan udara yang cukup banyak, namun lengah dan menganggap sepele ancaman serangan Jepang, akibatnya serangan dadakan itu membuat Amerika Serikat malu. Dari peristiwa itu membuat doktrin bagi sistem pertahanan Blok Barat dan Blok Timur, saat terjadi Perang Dingin, bahwa mereka harus selalu siaga satu atau maintain 24 hours in alert.

Pelajaran tersebut terlihat diterapkan TNI AU dengan baik, buktinya di masa damai, TNI AU berhasil mencegah dan memaksa beberapa penerbangan ilegal. Ketika Pakistan Internasional Airlines (PIA), jenis Boeing 737 seri 300, melintas wilayah udara Indonesia tanpa izin atau  ketika AU mencetgat penerbangan ilegal lain yakni pesawat jenis BAE 146-200 yang membawa rombongan keluarga Kerajaan Melaka dari Dili menuju Kuala Lumpur, Malaysia, karena pendaratan ilegal di Bandara Internasional Djuanda Surabaya.

Tapi bagaimana kalau terhadap pesawat terbang tempur? Salah satu yang membuat kita “keder” adalah peristiwa Bawean. Yakni ketika 5 pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) terbang dan bermanuver di perairan Bawean, Juli 2003. Tindakan yang disebut sebagai provokasi itu sebenarnya terdeteksi oleh radar sipil maupun TNI. Sebagai pengaman wilayah udara Indonesia, maka TNI AU pun mengirim 3 pesawat F-16 untuk memantau pesawat itu. Tetapi apa lacur, karena keterbatasan kemampuan alutsista dan minimnya kemampuan sendiri; akhirnya TNI AU kita tidak bisa berbuat banyak kepada pelanggaran penerbangan itu. Dan TNI AU pun tidak dapat memaksa pesawat-pesawar US Navy itu mendarat.

Kemampuan Monitoring Di Wilayah Perbatasan

Berbicara kemampuan monitoring di wilayah perbatasan negara, terkait udara, laut dan daratan, ada dibawah Komonado Operasi (Koop) yakni dibawah Komando Operasi I dan II. Selama ini yang publik tahu cara monitoringnya baru tergantung pada gelar operasi, yang dilakukan atas dasar pertimbangan kepentingan mendesak. Misalnya ketika peristiwa Ambalat dahulu, Koop I menggeral  2 (dua) operasi yaitu: Operasi Pulau Terluar (Palur) dan Operasi Ambalat; monitoring langsung dilakukan dengan cepat apabila ada pelangaran wilayah perbatasan. Mereka juga punya monitoring regular yang selalu stand by 1 fligt dibawah Kohanudnas, dengan fokus perhatian di perbatasan darat yaitu setelah adanya kasus Camar Bulan. Artinya masih terdapat area yang bolong-bolong yang memang belum bisa termonitort.

Misalnya kalau ada ancaman terhadap pertahanan udara di wilayah tugas Lanud Supadio Kalimantan Barat, hal itu masih sulit dimonitor dan berkomunikasi dengan pihak pengancam/pelanggar, karena memang sarana untuk itu belum optimal. Sementara Kohanudnas dalam hal ini Kosek 1 dan Kosek 3 radar-radarnya tidak bisa mencapai Kalimantan Barat, sehingga Angkatan Udara interkoneksinya hanya dengan Bandara Supadio saja. Walaupun Kohanudnas pada saat ini telah terkoneksi dengan radar sipil sehingga hampir seluruh wilayah Indonesia terliput, namun baru dapat mendeteksi pesawat sipil, pesawat militer asing pun dapat terdeteksi apabila militer negara sahabat dalam rangka misi penerbangan bersahabat.

Di wilayah utara Kalimantan Barat tidak terdapat radar. Radar hanya terdapat di Balikpapan dan Tarakan dengan liputan sampai pada wilayah bagian tengah dari Pulau Kalimantan dan tidak sampai ke Kalimantan Barat dan jadwalnya terbatas untuk delapan jam. Radar yang berada di Tanjung Pinang dan Ranai, tidak menjangkau wilayah Kalimantan Barat. Rencana sudah sering dibicarakan dan juga sudah di survei tetapi belum juga terealisir. Jadi kalau ada pelanggaran, ya hanya bisa ditanyakan ke  Kosek 1 Halim Jakarta.

Harus diakui gelar kekuatan dan komandonya di atas kertas terlihat secara jelas, tetapi gelar yang sesungguhnya di lapangan berbeda lagi. Saat ini kalau terjadi pelanggaran wilayah di perbatasan, misalnya  ada pesawat asing masuk ke wilayah perbatasan, yang dilakukan oleh para prajurit adalah mencatatnya, mereka mencatat kapan pelanggaran itu terjadi, lokasinya di mana, dan dilakukan pesawat atau heli jenis apa? Temuan ini kemudian dilaporkan ke Komando atas (Kodam) dan dari Kodam dilanjutkan ke Mabes TNI. Mabes TNI meneruskan lagi ke Menkopolhukam/Kemhan, dan dari Kemhan ke Kemlu.

Kemlu mengkoordinasikan dan kemudian membuat nota protes. Waktu untuk proses itu minimal dibutuhkan satu minggu. Sementara di negara tetangga, begitu pesawat  anda memasuki atau akan memasuki wilayahnya, mereka saat itu juga sudah menghampiri anda dan mengucapkan selamat datang di wilayah kedaulatan mereka.

Kendala operasi lainnya adalah masalah Flight International Regulation ( FIR). Apabila otoritas Indonesia mau melakukan patroli di wilayah udara Riau dan Ranai misalnya harus terlebih dahulu sampaikan/lapor kepada otoritas Singapura dan Malaysia. Kondisi tersebut susah dibayangkan dan sebenarnya tidak bisa ditolelir; bagaimana mungkin patrol di negara sendiri harus lapor atau izin ke negara, di sisi ini kedaulatan itu ranya jadi hambar.  Jadi FIR itu harus bisa dikendalikan dan dikelola Indonesia karena itu milik Indonesia. Sebagai negara bertetangga yang baik, diperlukan kerjasama yang baik agar Indonesia bisa memiliki FIRnya kembali.

Angkatan Udara (Lanud Supadio) memerlukan alutsista yang memadai. Lanud Supadio saat ini sudah ditingkatkan menjadi tipe B, dan kini sudah ada satu skuadron pesawat Hawk 100 dan 200 (pesawat tempur taktis, atau pertahanan udara terbatas) yang bisa diperintahkan (meski tetap dibawah Kosek 1) bila ada pelanggaran wilayah udara guna melakukan intercept. Kendalanya adalah  bila ada pesawat lawan dengan kecepatan tinggi. Ini merupakan kelemahan alutsista yang ada  jika dibanding dengan pertahanan udara negara tetangga.

Masalah koordinasi ada pada system komunikasi, jaring komunikasi umumnya belum terintegrasi. Sesuai dengan Doktrin Tri Matra Terpadu perlu saling koordinasi  dengan cepat, tepat dan akurat. Hanya saja masih ada kendala, untuk koordinasi dengan AD kaitan dengan perbatasan darat misalnya, sangat kurang karena jaring komunikasinya memang beda. Sedangkan dengan AL telah terjalin koordinasi Pam ALKI (Alur Laut Kepualauan Indonesia). Namun itu tadi hasil koordinasinya sering kali mengalami kendala karena sarana komunikasinya belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam hal seperti ini, barulah kita menyadari bahwa betapa sulitnya bagi Indonesia untuk mengamankan wilayah kedaulatannya sendiri. Jadi kalau membaca bukunya pa Chappy Hakim dan melihat reaiitas yang ada. Kemampuan pertahanan Udara kita itu masih sangat jauh dari dan jauh sekali.

Rujukan Bagi Advertising Lewat CPA

Masukkan Nama dan Email Anda

Your Privacy is SAFE!

One Response to “Pertahanan Indonesia, Angkatan Udara Negara Kepulauan”

  • harmen batubara on April 8, 2012

    Kendala operasi lainnya adalah masalah Flight International Regulation ( FIR). Apabila otoritas Indonesia mau melakukan patroli di wilayah udara Riau dan Ranai misalnya harus terlebih dahulu sampaikan/lapor kepada otoritas Singapura dan Malaysia. Kondisi tersebut susah dibayangkan dan sebenarnya tidak bisa ditolelir; bagaimana mungkin patrol di negara sendiri harus lapor atau izin ke negara, di sisi ini kedaulatan itu ranya jadi hambar. Jadi FIR itu harus bisa dikendalikan dan dikelola Indonesia karena itu milik Indonesia. Sebagai negara bertetangga yang baik, diperlukan kerjasama yang baik agar Indonesia bisa memiliki FIRnya kembali.
    harmen batubara recently posted..Pertahanan Indonesia, Angkatan Udara Negara KepulauanMy Profile

Leave a Reply