Blog

Pertahanan Indonesia Di Tengah Perubahan Lingkungan Strategis Laut Tiongkok Selatan

Oleh harmen batubara

Kekuatan asing selalu akan menguji kesiapan negara dalam menjaga kedaultan bangsa. Kita masih ingat insiden masuknya lima pesawat F-18 dalam formasi tempur milik Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Bawean. Peristiwa tanggal 3 Juli 2003 bisa disebut sebagai titik nadir bagi TNI dalam menjaga kedaulatan Tanah Air dari infiltrasi asing. Bukti bahwa pertahanan Indonesia pada saat itu sangat mudah ditembus oleh militer asing. Insiden Bawean terjadi karena Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri terlalu sibuk untuk mereformasi Fungsi TNI secara kelembagaan. Ada anggapan pembangunan kekuatan militer akan memperlambat proses reformasi TNI menjadi tentara profesional. Ada kesan pembiaran, meski untuk alasan yang juga sangat penting.

Kebijakan Pemerintah di bidang pertahanan periode 1999-2004 pada saat negara-negara seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan India tengah membangun kapabilitas militer melalui peningkatan anggaran pertahanan dan modernisasi alutsista khususnya matra laut dan udara. Indonesia malah tidak mempertimbangkan perkembangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik dan malah  menurunkan kemampuan postur, anggaran, dan strategi pertahanan sehingga melemahkan kapabilitas TNI mengamankan dan menjaga wilayah kedaulatan Tanah Air dari ancaman eksternal.

Baca Juga : Pertahanan di Perairan Natuna

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dalam bentuk peningkatan anggaran pertahanan, modernisasi alutsista, pengembangan postur pertahanan, serta rencana pembentukan komponen cadangan. Kebijakan ini fokus untuk membangun kekuatan militer untuk mengimbangi kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengingat Indonesia telah tertinggal jauh. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2010. Kebijakan MEF tertuang dalam dokumen Postur Pertahanan Indonesia Periode 2009-2029 yang disesuaikan dengan rencana strategis Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008.

MEF terbagi menjadi empat tahap yaitu tahap pertama (2010-2014), tahap kedua (2015-2019), tahap ketiga (2020-2024), dan tahap keempat (2025-2029). MEF tahap pertama diberikan alokasi anggaran berkisar 1,8% hingga 2,1% dari PDB dengan fokus pembangunan matra darat, laut, dan udara masing-masing sebesar 32%. MEF tahap kedua diberikan alokasi anggaran berkisar 2,2% hingga 2,61% dari PDB dengan fokus pembangunan matra darat, laut, dan udara masing-masing sebesar 31%. MEF tahap ketiga diberikan alokasi anggaran berkisar 2,74% hingga 3,14% dari PDB dengan fokus pembangunan matra darat, laut, dan udara masing-masing sebesar 31%. MEF tahap keempat diberikan alokasi anggaran berkisar 3,28 hingga 3,9% dari PDB dengan fokus pembangunan matra darat, laut, dan udara masing-masing sebesar 30%.

Akan tetapi, realisasi anggaran pertahanan dalam empat tahun MEF tahap pertama hanya mencapai persentase maksimal 0,9% dari PDB. Indonesia menjadi negara dengan persentase anggaran pertahanan terkecil di kawasan Asia Pasifik. Kondisi ini membuat pembangunan postur pertahanan tidak mampu mengimbangi pembangunan postur pertahanan negara-negara di Kawasan Asia Pasifik yang memiliki persentase anggaran pertahanan yang lebih tinggi.

Perubahan Lingkungan Strategis

Namun, beberapa tahun terakhir, empat perubahan arus strategis di kawasan mengharuskan kita mengkaji ulang asumsi yang kita amini selama ini. Pertama, kembalinya pertarungan politik negara-negara besar di tengah melemahnya berbagai institusi kawasan. Perang Amerika Serikat di Irak, Libya, Afganistan, serta keterlibatan Rusia di Suriah, dan kemudian bekerja sama menghancurkan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), telah menggoyahkan stabilitas sistem internasional dan mendorong berbagai kekuatan kawasan, seperti Tiongkok dan Rusia, untuk membentuk aliansi baru baik formal maupun tidak formal sebagai perimbangan. Menguatnya peran ekonomi dan militer Tiongkok juga mendorong “normalisasi” Jepang sebagai kekuatan militer dan peningkatan peran keamanan dan politik India dan Australia di kawasan.

Pada saat yang sama, peran ASEAN sebagai kekuatan penyeimbang keamanan regional makin menurun dan sebagaian anggotanya seolah terkooptasi di tengah berbagai persoalan sengketa wilayah dan kegagalan menyelesaikan berbagai krisis, seperti pengungsi Rohingya, konflik perbatasan dan prompak laut. Belum lagi tajamnya perbedaan politik dan ekonomi antar negara Asia Tenggara maritim (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura) dan daratan (Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand) yang dimanfaatkan Tiongkok untuk memecah-belah ASEAN.

Berbagai ancaman militer itu dapat muncul terutama dari kawasan sengketa, seperti Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan, yang kian memanas. Saat ini, rivalitas antara AS dan Tiongkok tengah mencari bentuk format baru yang akan menentukan arah strategis rivalitas antara Tiongkok dan Jepang atau India dan Tiongkok dan berikutnya antara Tiongkok dengan anggota Asean ( Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunai Darussalam.

Baca Juga : Pertahanan dan Perompak Laut di Perbatasan

Eskalasi ketegangan di Kawasan Asia Pasifik diisebabkan oleh munculnya kekuatan baru Tiongkok baik secara ekonomi, politik, dan militer. Modernisasi militer yang dilakukan Tiongkok dengan visi BLUE WATER NAVY seolah menganggu eksistensi Amerika Serikat dan sekutunya yaitu Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan baru telah direspon oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Amerika dibawah kepemimpinan Obama tidak punya pilihan dan meningkatkan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik. Dalam dua puluh tahun kedepan, 2/3 kekuatan Amerika Serikat akan dikonsentrasikan di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat mulai membangun pangkalan-pangkalan militer baru di Darwin dan Pulau Cocos, Australia.  Artinya, kepentingan dua negara besar di kawasan ini, sepenuhnya dikendalikan Washington DC dan Beijing yang mempunyai berbagai kepentingan yang berseberangan. Tetapi masalahnya kian mengkristal dan dipercaya penyelesaian sengketa wilayah makin menitikberatkan peran kekuatan militer.

Melihat konstelasi kekuatan militer yang terdapat di Kawasan Asia Pasifik dan potensi konflik di Laut China Selatan, Indonesia seperti terjebak di antara kekuatan besar. Jika Indonesia tidak mempersiapkan pembangunan kekuatan militer dengan baik dan terukur, maka besar kemungkinan Indonesia akan menjadi arena konflik diantara kekuatan-kekuatan besar. Untuk menghindari hal tersebut Indonesia wajib meningkatkan kapasitas pertahanan dengan melakukan modernisasi alutsista dan memaksimalkan strategi pertahanan rakyat semesta.

Kekuatan TNI di Sekitar Laut China Selatan

Untuk saat ini Indonesia baru mempunyai Lapangan terbang di Ranai, dan itupun tidak bisa di darati oleh pesawat tempur. Karena Lanudnya masih tipe C. Sama sekali tidak mampu melayani kepentingan pesawat tempur. Untungnya sudah ada Lanal Ranai di bawah komando Lantamal IV Belitung dengan tipe B. Ini berarti di sana ada penempatan kapal TNI AL di Lanal tersebut, termasuk penempatan kapal kombatan secara reguler dari Mako Armabar di Jakarta. Lanal Ranai tidak hanya sebagai pusat pengendali lalu lintas laut, tetapi juga sebagai bunker logistik dan amunisi, sebagai suplai perbekalan bagi kapal-kapal TNI AL yang berlayar di sekitar perairan tersebut. Tipe kapal yang beroperasi di sana adalah kapal yang mempunyai kemampuan deteksi dini, cepat, bersenjatakan rudal anti kapal, dan mampu melakukan peperangan udara.

Kita bersukur, karena kegiatan ILLEGAL FISHING Tiongkok ini telah memberikan kesadaran baru bagi TNI untuk segera memperkuat system pertahanannya di wilayah itu. Lanud Ranai akan di tingkatkan tipenya dari C ke B. “Sekarang kita usulkan, Natuna itu kita bikin seperti KAPAL INDUK kita. Jadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016 yang lalu. Menjadikan Natuna bagai Kapal Induk, sudah barang tentu, Lanud Ranai harus diubah jadi tipe B Plus. Artinya Natuna harus bisa berperan jadi hangar puluhan pesawat tempur,  jadi pusat pengendali lalu lintas udara di wilayah itu, punya superior terhadap serangan udara lawan, sebagai bunker logistik dan amunisi, untuk mensuplai perbekalan bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.

Baca Juga : Pertahanan di Flash Point

Demikian juga dengan TNI Angkatan Udara yang akan menyiagakan empat unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas (PASKHAS), di Pulau Natuna Besar. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara Oerlikon Skyshield buatan Rheinmetall. Sistem rudal Oerlikon Skyshield merupakan sistem pertahanan udara modular termasuk meriam multirole otomatis 35 mm yang dapat menembak jatuh pesawat.  Saat ini baru pangkalan TNI AU Supadio, Halim Perdanakusuma, dan pangkalan udara Hasanuddin, yang sudah menggunakan sistem persenjataan ini. Tapi bagaimana realisasinya? Masih sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah.

Saat ini rencana pembangunan hanggar tambahan baru akan disiapkan untuk menampung delapan pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur itu mencakup pesawat jet tempur Su-27, Su-30, F -16 yang hendak dibeli, dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV). Rencananya ( sejak tahun 2012) akan ada tambahan 1 batalion Infantri dari Bukit Barisan. Markas batalion tersebut berada di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135. Saat ini di sana baru ada dua Kompi C dan D dari Batalyon 134/Raider (Batam). Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Dalam darurat tentu bisa saja memanfaatkan Bivak dan bersifat mobile. Tetapi untuk mengoperasikan Heli sekelas Apache memerlukan sarana khusus dan itu perlu dipersiapkan.

Indonesia yang luas, memerlukan system pertahanan yang kuat dan terintegrasi. Sekarang ini, kemampuan negara baru sebatas bisa membiayai personilnya saja. Dalam arti yang sebenarnya, gelar kekuatan TNI itu masih bagian dari masalah. Menjadi masalah karena sarana dan prasarananya tidak bisa mendukung. Seperti pasukan TNI kita yang digelar di sepanjang perbatasan. Pos nya sangat sederhana, tidak ada sarana penunjang berteknologi. Posko posko itu tidak beda jauh dari Pos hansip yang kita kenal. Untuk drop logistik mereka saja masih persoalan utama. Untuk melahirkan TNI yang professional, membutuhkan negara yang kuat secara ekonomi dan terbebas dari korupsi.TNI yang kuat adalah TNI yang tidak terpapar Korupsi. Kalau korupsi sudah ada di institusi ini, maka sebesar apapun anggarannya tidak akan membuatnya menjadi kekuatan apa apa.

Leave a Reply