Blog

Pertahanan Keamanan Mensinergikan Peran TNI dan Polri

Oleh: Edna C Pattisina

PENYERANGAN markas Brimob oleh oknum anggota TNI dari kesatuan Batalyon Infanteri 134/Tuah Sakti di Batam, Kepulauan Riau, November lalu, menjadi salah satu rentetan kasus konflik TNI-Polri. Meskipun tidak pernah ada pengakuan formal, masyarakat menangkap bahwa konflik itu disebabkan motif ekonomi alias rebutan ”lahan ekonomi”.
Dalam praktik sehari-hari, masyarakat melihat tindakan aparat terkait ”lahan ekonomi” itu, antara lain saat ada polisi lalu lintas mengawal mobil swasta. Sementara itu, marinir yang seharusnya menjadi pasukan pendarat, ikut menjaga keamanan di stasiun kereta api. ”Semua tugas dikerjakan, kecuali tugas pokoknya,” begitu kira-kira seloroh di kalangan aparat. Secara sadar, mereka tahu jika Polri yang seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat sering kali ada oknumnya yang justru mengabdi kepada kepentingan modal. Demikian juga dengan TNI yang seharusnya menjaga kedaulatan, mempertahankan wilayah, dan melindungi bangsa dan tumpah darah, ada oknumnya yang justru sibuk menjaga pihak tertentu.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat melihat tindakan aparat terkait ”lahan ekonomi” itu, antara lain saat ada polisi lalu lintas mengawal mobil swasta. Sementara itu, marinir yang seharusnya menjadi pasukan pendarat, ikut menjaga keamanan di stasiun kereta api.

Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo mengatakan, masalah ini menjadi rumit dan berlarut-larut karena baik lembaga TNI/Polri maupun sejumlah para pimpinannya tidak menyadari peranan dan kompleksitas yang terjadi dalam masalah pertahanan dan keamanan saat ini. Sejumlah kebijakan pimpinan TNI dan Polri memang menimbulkan pertanyaan. Hal ini, misalnya, saat Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan akan membuat nota kesepahaman dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (LP) Handoyo Sudrajat agar LP bisa dijaga TNI. Sementara itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman menetapkan seragam loreng untuk Brimob sehingga memicu tudingan militeristik dari sejumlah kalangan.

Kebijakan seperti di atas menimbulkan masalah karena kembali meletakkan TNI dan Polri dalam wilayah abu-abu. Padahal, seharusnya sudah jelas bahwa Polri adalah institusi sipil, sedangkan TNI adalah institusi militer yang harus mendapatkan legitimasi politik untuk melakukan operasi. ”TNI jangan bikin nota kesepahaman sendiri. Cara yang elegan adalah jika ada instansi yang butuh bantuan TNI, lapor ke Presiden. Nanti Presiden yang perintahkan TNI,” kata Agus Widjojo.

Solusi

Ketegasan Presiden Joko Widodo amat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah seperti di atas. Pasalnya, presiden adalah pemegang mandat rakyat yang berhak mengatur TNI dan Polri. Pengajar Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan, Presiden Joko Widodo harus berani menata kembali aparat keamanan dan pertahanan. Daerah abu-abu harus dieliminasi. ”Di lapangan ada soal kesejahteraan, di lembaga ada soal aturan,” kata Edy.
Presiden Joko Widodo bisa mempertimbangkan berbagai opsi untuk membuat kebijakan. Edy mengajukan agar segera dibuat formula RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Sebelumnya, RUU ini menimbulkan kontroversi sehingga tidak selesai dibahas DPR periode 2009-2014. Lewat RUU itu, perlu diatur secara tegas tugas para aparat keamanan dan pertahanan. RUU Kamnas itu juga harus sejalan dengan UU yang mengatur peran masing-masing institusi, misalnya TNI dan Polri dalam kondisi normal. Sementara itu, RUU Kamnas mengatur prosedur dan matriks alat negara yang bertanggung jawab ketika terjadi eskalasi keamanan negara.

Secara terpisah, mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno mengusulkan adanya kementerian keamanan. Saat ini, TNI sudah memiliki Kementerian Pertahanan untuk pembinaan TNI. Pararel dengan ini, Oegro mengusulkan agar untuk para aparat keamanan, dalam hal ini Polri, Imigrasi, Bea Cukai, dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) berada di bawah sebuah kementerian, yaitu kementerian keamanan. Selama ini, Polri sering disorot karena bertindak sebagai eksekutor sekaligus pembuat kebijakan.
Aparat pertahanan, yaitu TNI dan aparat keamanan seperti Polri, Imigrasi, dan Paspamres, dalam keadaan normal beroperasi sesuai UU instansinya masing-masing. Namun, pada keadaan darurat, Presiden bisa membentuk gugus tugas yang terdiri dari berbagai instansi untuk mengatasi masalah yang muncul, seperti bencana alam atau wabah penyakit. ”Dengan demikian, tidak perlu lagi badan, misalnya untuk bencana atau terorisme karena sudah dikerjakan bersama,” kata Oegro. Setelah regulasi terbentuk, tentunya yang terpenting adalah melaksanakannya. Dengan evolusi yang dipercepat, kultur TNI dan Polri bisa diubah untuk menjadi lebih profesional. Intinya, keduanya hanya melakukan tugas pokoknya dalam koridor hukum.

Hal ini lagi-lagi menjadi beban Presiden Joko Widodo agar aparat TNI/Polri taat hukum. Namun, hal ini harus ditunjang kebijakan pemerintah dalam bidang lain, seperti soal renumerasi untuk TNI yang hingga kini masih 38 persen dan baru dijanjikan akan naik menjadi 50 persen. Perbaikan tata kelola juga penting dilakukan. Hal ini, misalnya, dilakukan dengan menggunakan sistem tilang yang terkomputerisasi sehingga uang tidak lagi melalui polisi. Polisi juga jangan lagi menjadi pencari nafkah negara dengan mengadakan SIM dan STNK yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.
Penegakan hukum termasuk untuk kasus korupsi juga harus berlaku untuk anggota TNI dan Polri, apa pun pangkatnya. Secara internal, bagian pengawasan di TNI/Polri juga harus lebih profesional. Penataan aparat TNI/Polri sangat penting. TNI dan Polri harus dikembalikan pada identitasnya. Jika aparat negara saja tidak tertata, bagaimana masyarakat bisa tertata? Kalau masyarakat tidak tertata, bagaimana bisa membangun? Jika kita tidak bersama-sama membangun, bagaimana bisa sejahtera? ( Sumber Kompas 23 Desember 2014, Oleh: Edna C Pattisina)

Leave a Reply