Unadvertised Bonus!

Huge Package of High Quality Products w/Private Label Rights - Get your hands on high quality articles, ebooks and software with private label rights that you can use for web content, create your own ebooks, build traffic and much more!

Click HERE to download!

Pertahanan Keamanan, Polri dan TNI Harus Lebih Profesional

Gambarannya adalah disatu sisi betapa beringasnya rakyat yang menyampaikan pendapatnya kalau lagi Demo. Disisi lain kepolisian begitu koersip menghadapi “rakyat” dalam mengendalikan para pengunjuk rasa. Di ranah lain bagaimana kegiatan separatis leluasa melakukan terror di daerah Papua; kemudian masih dibumbui oleh adanya bentrokan antara oknum Polisi dan TNI dalam berbagai eskalasi yang menghawatirkan; ditambah lagi oleh merebaknya kegiatan penyalahgunaan narkoba; senjata illegal dan berbagai kegiatan lain yang pada intinya tidak hadirnya negara di berbagai kegiatan konflik ditengah masyarakat. Dimana letak permasalahannya?

Sebagian pakar mengatakan :  Upaya menekan arogansi TNI dan Polri mutlak dilakukan dengan perubahan mendasar di tubuh kedua institusi itu. Masalah yang mengakar di kedua institusi itu harus diselesaikan secara tuntas untuk memastikan anggotanya benar- benar mengabdi kepada rakyat, bukan jadi ”musuh” rakyat.

Lemahnya Kemampuan Elite

Menurut pengajar Universitas Pertahanan, Jakarta, Anton Aliabbas, pasca-pemisahan dari TNI, tidak terlihat perubahan mendasar yang dilakukan Polri, termasuk militerisme yang tidak dihilangkan. Polri tidak dibangun dengan wajah yang lebih humanis. ”Selama ini, penanganan oleh Polri sedikit banyak pengaruh militeristik, bukan mengedepankan bahwa polisi itu harus melayani,” kata Anton, Kompas, selasa (8/5).

Sementara itu, upaya perubahan di TNI pun menghadapi kondisi tak kalah kompleks. TNI membawa beban masa lalu yang menempatkan mereka sebagai ”warga kelas satu”. ”Problem ini mau tidak mau kemudian memengaruhi arogansi,” lanjutnya.  Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Edy Prasetiono, menilai, situasi keamanan yang gamang ini merupakan hasil dari minimnya kemampuan elite, yaitu pemerintah dan parlemen, dalam menganalisis dan membuat kebijakan keamanan. Analisis masalah tak sampai ke akarnya.

Edy menyatakan, sebenarnya sudah ada pembagian kewenangan jelas antara TNI dan Polri. TNI berfungsi untuk pertahanan internal dan eksternal. Polri bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat, yang demi tujuan ini melakukan penegakan hukum, pengayoman, dan perlindungan masyarakat.

Edy mengusulkan ada sistem perekrutan anggota Polri yang lebih ketat sehingga dihasilkan aparat profesional. Pengawasan yang selama ini dipegang Komisi Kepolisian Nasional harus lebih diperkuat. Untuk TNI harus diperbanyak pelatihan dan penyusunan sistem pengawasan yang ketat.

Salah satu kelemahan Kementerian/Lembaga di Indonesia adalah masih kuatnya KKN dan sogokan dalam rekrutmen personil;memang sudah ada rekrutmen yang berjalan dengan sangat baik seperti di lingkungan Kemenlu,KemenKeu dll,tetapi masih lebih banyak lagi rekrutmen yang sama sekali jauh dari standar yang semestinya, termasuk dalam hal ini TNI dan Polri.

Menurut pengajar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya, Radian Salman, menilai, sesungguhnya TNI dan Polri masih memahami fungsinya. Masalahnya, ujarnya, pendayagunaan untuk tugas-tugas mereka tidak maksimal. Ketika peran polisi di keamanan meluas, peran TNI tidak berkembang. Akibatnya, ada peluang bermain- main di lahan yang dulu menjadi bagian TNI itu. Rivalitas kedua lembaga semakin kuat.

Pakar kepolisian Bambang Widodo Umar menyatakan, saat ini memang terjadi dikotomi antara pertahanan dan keamanan. UU Kepolisian meletakkan Polri sebagai pemegang kekuasaan atas keamanan dan penegakan hukum, jauh lebih luas dari perannya sebelum era reformasi 1998. ”Akibatnya, Polri jadi merasa segala sesuatu saya yang atur,” kata Bambang. Tak adanya pengawasan yang berjalan efektif juga membuat Polri jadi menjual kekuasaan untuk kepentingan uang. Ketika ada polisi yang nakal, temannya memilih untuk tidak menindak.

Seharusnya, kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, kepolisian tidak ditempatkan di bawah presiden, tetapi di bawah kementerian. Dengan keberadaan langsung di bawah presiden, polisi rentan digunakan oleh kekuasaan.

Kurang Profesional

Opini yang berkembang adalah Polri yang belum sepenuhnya mampu menghadirkan situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Hal ini membuat TNI khawatir, di samping ada rasa ingin ikut serta terutama untuk ancaman yang punya eskalasi tinggi. Hal seperti ini menurut Agus Widjojo mantan Kepala Staf Teritorial TNI sebagai ketidaksiapan TNI sendiri dalam reformasi sektor keamanan. ”Jajaran komandan yang belum percaya pada pembagian tugas di mana TNI itu ada pada war fighting mission.”

Justru TNI saat ini seharusnya membangun spirit kebanggaan dan kepercayaan diri sebagai garda terakhir satu-satunya ketika ada negara dengan kekerasan bersenjata mengancam republik ini. Justru di situ terletak profesionalisme TNI. Kegamangan TNI dinilai Agus terkait dengan latar belakang sejarah Dwifungsi ABRI.

Berikut petikan wawancara Kompas12/5, Edna C Pattisina dengan Edy Prasetyono, pakar dalam bidang keamanan dari Universitas Indonesia; berikut petikannya.

Bagaimana pendapat Anda tentang pendekatan penanganan keamanan saat ini?

Saat ini, kalau kita lihat dari penilaian terhadap situasi dan tingkat keamanan memang ada masalah. Itu bisa kita lihat dari kemampuan elite, yaitu pemerintah dan parlemen, dalam melakukan analisis dan pengambilan kebijakan terkait dengan masalah-masalah keamanan. Terlihat mereka tidak terlalu mampu menyentuh akar masalahnya. Akibatnya, kita seperti tidak pernah belajar dari pengalaman.

Contohnya?

Di Mesuji dan Papua. Ini, kan, sebenarnya masalah survival ekonomi atau budaya. Nah, masalahnya pemahaman seperti ini yang tidak berhasil dicapai untuk kemudian transformasi sebagai bentuk-bentuk kebijakan.

Aparat bukan hanya menjadi solusi masalah keamanan, melainkan malah jadi masalah itu sendiri, seperti beberapa kasus bentrok TNI dan Polri belakangan ini. Bagaimana menurut Anda?

Dalam setiap pendekatan pasti ada ekses negatif. Yang muncul dalam bentuk ekses negatif itu sebenarnya adalah cermin bahwa aparat keamanan tidak profesional. Ini juga kita bisa lihat, kalau mereka profesional seharusnya pendekatan-pendekatan keamanan yang dilakukan ada dalam bentuk yang bisa menghindari korban fisik. Seberingas-beringasnya massa seharusnya bisa diatasi dengan tidak menimbulkan kematian.

Masalahnya sepertinya terlihat ada ketidakmampuan Polri dalam menjaga keamanan?

Sebenarnya, selain itu ada yang lebih perlu, yaitu pencegahan. Misalnya orang sudah bawa-bawa senjata tajam kenapa dibiarkan. Terkadang alasan jumlah aparat. Padahal, aparat kan jumlahnya banyak dan bisa diarahkan. Kita jadi keheranan kenapa hal-hal semacam ini tidak bisa diatasi. Jadi ada masalah di level kebijakan maupun di lapangan, orangnya tidak profesional. Di balik itu, apa ada motif-motif lain?

Ada pendapat juga bahwa ini belum tuntasnya pemisahan kewenangan antara TNI dan Polri?

Sebenarnya sudah jelas. TNI itu untuk pertahanan eksternal dan internal, sedangkan Polri untuk ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Kekaburan sebenarnya karena ketidakmampuan elite membaca situasi tadi. Mereka seperti bingung kekuatan mana yang harus dikerahkan. Pada level politis, pembagian peran sudah selesai. Apa TNI bisa dikerahkan di luar pertahanan negara? Bisa. Asal ada keputusan politik untuk itu.

Sekarang karena tidak mampu baca situasi, aparat jadi gamang. Mau memutuskan untuk bertindak sendiri tidak bisa, karena Polri boleh minta tetapi keputusan untuk mengerahkan tetap ada di pemegang mandat politik.

Kalau begitu sebenarnya ini masalah ketidakefektifan Polri yang memang tugasnya bersentuhan dengan masyarakat?

Harus diingat, penekanan tugas Polri itu pada ketertiban masyarakat. Prinsipnya, tugas mereka terkait dengan public order. Dari situ caranya adalah dengan pengayoman, pelayanan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum. Pertanyaan besarnya efektifkah mereka? Bicara soal efektif, berarti kita bicara tiga hal yang terkait, yaitu profesionalisme, pengawasan, dan kewenangan yang jelas.

Bagaimana caranya agar Polri profesional?

Sistem perekrutan supaya bisa menyaring orang yang profesional, yaitu punya kemampuan tinggi sekaligus punya daya tahan psikis yang matang dan tangguh. Ini sangat penting.

Mengapa?

Karena setiap individu Polri punya koersif power yang melekat di tiap individu. Tanpa tunggu komando unit, mereka bisa bertindak. Ini namanya hak diskresi. Kedua, karena mereka berurusan langsung dengan masyarakat. Kita butuh individu polisi yang kalem dan tenang walau di tengah gerakan massa yang chaos. Kalau kekerasan diperkirakan tidak lagi bisa diatasi, baru gerakan militer. Ini sah saja kalau ada keputusan politik.

Sekarang sudah telanjur ada ribuan aparat yang bekerja. Bagaimana dengan mereka sebelum ada perekrutan baru?

Harus ada langkah-langkah kelembagaan institusional. Pemerintah bisa menciptakan sistem di mana ada pembuatan kebijakan dan monitoring. Komisi Kepolisian Nasional diperkuat agar mereka bisa memberikan masukan kebijakan kepada presiden sekaligus melakukan pengawasan kinerja. Sementara untuk TNI, masih banyak pekerjaan rumah, misalnya dengan banyak pelatihan dan penekanan pada kesejahteraan. Sistem monitoring untuk operasi juga dilakukan lewat rule of engagement dan standard operating procedure yang jelas. Mekanisme monitoring juga bisa lewat DPR.

Ada pendapat yang mengatakan, Polri seharusnya di bawah kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri?

Apa pun namanya jangan menyatukan pertanggungjawaban politik dan operasi. Harap diingat, Polri atau TNI itu hanya instrumen. Pertanggungjawaban mereka adalah pertanggungjawaban operasi.

Perbaikan pada tataran kebijakan?

Ketidakmampuan elite ini harus disudahi dengan berani membuat pranata-pranata yang tegas, baik secara regulasi maupun institusi. Buat amandemen UU Pertahanan, UU Kepolisian, dan UU TNI. Seluruh lembaga harus ditata ulang. Dengan demikian jelas siapa berbuat apa. Sebenarnya saya berharap pada RUU Keamanan Nasional. Semoga RUU yang baru bisa diperbaiki untuk mengakomodasi hal ini.

Rujukan Bagi Advertising Lewat CPA

Masukkan Nama dan Email Anda

Your Privacy is SAFE!

One Response to “Pertahanan Keamanan, Polri dan TNI Harus Lebih Profesional”

  • harmen batubara on May 13, 2012

    Opini yang berkembang adalah Polri yang belum sepenuhnya mampu menghadirkan situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Hal ini membuat TNI khawatir, di samping ada rasa ingin ikut serta terutama untuk ancaman yang punya eskalasi tinggi. Hal seperti ini menurut Agus Widjojo mantan Kepala Staf Teritorial TNI sebagai ketidaksiapan TNI sendiri dalam reformasi sektor keamanan. ”Jajaran komandan yang belum percaya pada pembagian tugas di mana TNI itu ada pada war fighting mission.”
    harmen batubara recently posted..Pertahanan Keamanan, Polri dan TNI Harus Lebih ProfesionalMy Profile

Leave a Reply