Clickbank Products

Pertahanan Laut, TNI AL Dapat 14 Kapal Cepat Rudal Produk Sendiri


Clickbank Products

Warning: Illegal string offset 'disable_postoptin_global' in /home3/harmen/public_html/wp-content/plugins/premium-list-magnet/plm.php on line 1220

Kita kembali merasa senang dan bersemangat mendengarkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat mengatakan, TNI Angkatan Laut mendapatkan 14 kapal cepat rudal (KCR) untuk satuan-satuan patroli. Kapal-kapal tersebut dibuat oleh  Industri dalam negeri secara bertahap pada 2010-214 dan didanai perbankan dalam negeri.  Menurut beliay Pengadaan  ini merupakan  kebijakan untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di sela peresmian KRI Kujang 642 di Batam, Kepulauan Riau (kompas 17/2/2812).

Kapal ini panjangnya 43 meter, lebar 7,6 meter, dan mampu bermanuver dengan kecepatan 27 knot. Kapal ini juga akan dipasang rudal C 705. KRI Kujang ini dilengkapi sistem kontrol persenjataan canggih berupa Sensor Weapon Control (Sewaco), yang mampu mengintegrasikan meriam kaliber 30 milimeter 6 laras sebagai Close in Weapon System dan meriam anjungan 2 unit kaliber 20 mm. TNI AL telah menerima dua KCR, KRI Clurit dan KRI Kujang. Dua kapal lain tengah dibangun oleh pabrik yang sama, PT Palindo Marine Shipyard, di Batam. Sisanya akan diadakan secara bertahap sampai tahun 2014.

Dalam siaran pers Kementerian Pertahanan disebutkan, pembiayaan proyek itu menggunakan pinjaman dalam negeri. Proyek di Palindo ditargetkan tuntas pada tahun 2013 dengan penyerahan kapal keempat. Para pekerja pembuatan kapal ini dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, untuk penegakan hukum di laut, hingga tahun 2024 dibutuhkan 44 KCR. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Soeparno menambahkan, dana untuk membuat sebuah kapal KCR lengkap dengan senjatanya Rp 74 miliar.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, DPR dan pemerintah akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Revitalisasi Industri Pertahanan. (RAZ/EDN)

Pertahanan Laut Nasional

Secara teori dikenal adanya Doktrin Negara Pulau dan Negara Maritim. Doktrin negara pulau – mengandalkan Angkatan Darat sebagai first line of defence (continental strategy – hal ini bisa dilihat ketika Belanda mengkopi strategi Caesar Napoleon Bonaparte saat mereka memerintahkan Daendels untuk menyiapkan jalur logistik dari Anyer – Panarukan sebagai persiapan menghadapi Inggris) di Nusantara. Dalam aplikasinya  dibutuhkan personel AD dalam jumlah yang sangat besar, sementara dua angkatan lainnya hanya sebagai pendukung.

Doktrin negara maritim – mengandalkan AL sebagai first line of defence. Melakukan anti blokade atau blokade laut terhadap musuh di wilayah sendiri atau wilayah perairan musuh (maritime strategy  adalah strategi Inggris dalam menghadapi continental strategy Napoleon di Eropa). Dalam aplikasinya serangan akan bermula dari laut  kemudian udara  dan seterusnya  darat. Dengan demikian prioritas adalah adanya AL yang kuat, dipayungi oleh superioritas AU dan pada akhirnya AD yang siap jadi penentu kemenangan. Bisa juga dilakukan dengan menghadirkan superioritas udara ketengah samudera (dengan konsep Aircraft Carrier Ship atau kapal Induk), suatu konsep yang mengandalkan pangkalan-pangkalan mobile di saentero pulau-pulau.

Kalau kita melihat kenyataan di Kepulauan Riau maka fakta yang ada masih jauh dari harapan, dalam artian belum mengkaitkannya dengan kedua doktrin tersebut diatas; disana belum bisa dihadirkan kekuatan AD yang memadai dan juga tidak ada simbol kekuatan AL yang bisa diandalkan.

Masyarakat kerapkali melihat  kebijakan pemerintah terkait pembenahan Angkat Laut, terutama karena alutsistanya yang lemah. Pada hal seharusnya alutsista Angkatan Laut NKRI perlu diperkuat karena NKRI adalah Negara maritim dengan wilayah terluas di dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan dinamika perkembangan lingkungan strategis global yang berhubungan langsung dengan kepentingan nasional. Antara lain perbatasan dan sumber daya alam (SDA) di Laut dan di bawah Laut, dalam kontek penulisan ini khususnya di wilayah perbatasan laut disekitar Laut China Selatan, dan kepulauan Natuna, terutama dalam mengantisipasi limbahan permasalahan konflik di kepulauan Spratly.

Perlu Kehadiran Peran Negara Di Lokasi Objek Sengketa

Diperlukan strategi dan pengelolaan perbatasan yang efektif, yang paling penting dari pengelolaan perbatasan adalah kehadiran peran negara untuk pelayanan publik, antara lain : Simbol-simbol negara, infrastruktur, kesehatan, administrasi, pendidikan. Apabila pemerintah dan kekuatannya tidak hadir di sana maka perbatasan akan menjadi sarang kegiatan illegal dan membahayakan kedaulatan negara, karena wilayah di sekitar perbatasan darat dan laut dapat dipengaruhi, dikuasai, dimanfaatkan dan sumber daya yang ada dikelola oleh negara tetangga.

Ketika tu;isan ini dibuat di lingkungan Polisi Air di kepulauan Riau terlihat secara faktual bahwa kapabilitasnya masih kurang memadai. Dapat tergambar dari rasio luas wilayah yang terdiri dari 90 % laut, sedangkan armadanya hanya ada 10 kapal patroli dengan kecepatan 10-15 knot. Armada tersebut harus mengamankan seluruh wilayah Kepri termasuk wilayah perbatasannya. Jelas tidak bisa menjangkau seluruh wilayahnya.

Dalam hal koordinasi konvensional secara spesifik antar petugas di lapangan masalahnya  memang tidak ada, tetapi maslahnya kita tidak punya sarana komunikasi yang memadai  dan kalaupun ada sistemnya ternyata beda antara instansi satu dan lainnya dan dirasakan  sangat merugikan, karena secara jujur, sebenarnya setiap hari kita mengalami kondisi perang dengan negara tetangga, baik itu dengan Singapura atau Malaysia. Memang perangnya tidak terbuka dan tidak terlihat, tetapi setiap saat kita adu kemampuan “monitoring”, adu kemampuan pengawasan dan adu kecepatan penindakan. Jadi selama ini kita hanya punya semangat, sementara dalam hal sarana dan prasarana jauh dari memadai. Padahal adanya sarana akan membuat negara tetangga lebih menghargai kehadiran kita.

Di lapangan yang dibutuhkan kapal-kapal patroli tipe B, sementara yang dimiliki hanya tipe C. Dalam waktu dekat, memang akan ada hibah 5 kapal tipe B dari Singapura. Secara fungsional pemberian hibah ini sungguh menggembirakan, tetapi sesungguhnya di sisi lain kita juga “merasa” prihatin, karena untuk pengadaan kapal seperti ini kita harus menunggu hibah, padahal potensi industri pertahanan Indonesia dalam membuat kapal patroli laut sungguh bisa dibanggakan; disamping fungsional harganya juga tidak semahal kalau kita membelinya dari negara lain.

Karena itulah kita sangat senang dan bersemangat saat mendengarkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat mengatakan, TNI Angkatan Laut mendapatkan 14 kapal cepat rudal (KCR) untuk satuan-satuan patroli. Kapal-kapal tersebut dibuat oleh  Industri dalam negeri secara bertahap pada 2010-214 dan didanai perbankan dalam negeri.  Menurut beliay Pengadaan  ini merupakan  kebijakan untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di sela peresmian KRI Kujang 642 di Batam, Kepulauan Riau.

Kemampuan patroli wilayah kerja Polair tidak bisa sampai ke Kepulauan Natuna, karena armadanya kurang dan kemampuannya terbatas. Polair bisa mengidentifikasi permasalahan, tetapi tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, disebabkan oleh jumlah kapalnya terbatas, dan dukungan BBM kurang memadai, serta hambatan lainnya. Jelas kemampuan Polair ada, tetapi tidak dapat menjangkau wilayah kerja secara maksimal.

Diperlukan Fast Patrol Boat.

Kapal-kapal pencuri ikan dari Thailand berkecepatan 16 knot per jam. Sedangkan kapal-kapal patroli jenis Fast Patrol Boat (FPB) yang sudah dimiliki berkecepatan 25 knot per jam, namun jumlahnya terbatas. TNI AL memerlukan lebih banyak FPB karena luas wilayah laut yang perlu diawasi sangat luas. Selain itu, FPB berdasarkan pengalaman kecepatannya tidak lebih dari 16 knot per jam. Artinya, TNI AL  memerlukan lebih banyak FPB yang berkecepatan lebih tinggi untuk mengawasi wilayah laut nasional.

Untuk target kapal-kapal penangkapan ikan, kalau kita mau melindungi sumber daya alam kita yang melimpah ruah, jelas kita harus memiliki alutsista yang dapat melindungi Sumber daya tersebut.  Kita harus menjaganya jangan sampai menggunakan peralatan yang di larang untuk kapal ikan. Contoh dengan cara pengeboman dan  Pukat harimau, karena dapat merusak biota laut. Kemudian mempunyai alat yang cukup untuk mengamankan Sumber daya laut tersebut. Hal itu tentunya masih menjadi faktor  keterbatasan alutsista  bagi TNI AL.

SDA kita yang harus dilindungi dari penguasaan bangsa lain antara lain adalah ikan , jalur lintas lautnya,  Gas, dan minyaknya.  Menurut persepsi publik, bahwa kapal selam merupakan alutsista yang paling strategis  jika dibandingkan dengan  peralatan di AD dan AU. Hal mana,  wilayah kita kan sangat luas.  Kira-kira minimal kapal selam yang kita butuhkan  hingga 10 tahun ke depan di atas kelas Cakra dan nanggala.

Tetapi menurut pandangan kita bahwa yang paling efektif melaksanakan tugas-tugas di laut  pada negara kepulauan adalah jenis  Fast Patrol Boat. Dengan demikian maka ke depan,  kita banyak membutuhkan kapal Fast Patrol Boat. Sedangkan  Kapal selam kita butuhkan di corong corong di mana kita harus melihat kedalaman laut. Sedangkan kapal jenis Freegate tidak uasah terlalu banyak minimal 4 buah saja.

KRI Clurit jenis Fast Patrol Boat sudah kita miliki. Panjangnya sekitar 44 meter. Sebenarnya masih kurang besar sedikit. Sepanjang 60 meter saja cukup. Kalau terlalu besar tidak bisa cepat. Kalau terlalu kecil terkendala cuaca. Bagusnya antara 50-60meter saja.  Kalau panjangnya lebih dari 60 meter termasuk light Freegate dan lebar sekitar 10 meter.

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply