Blog

Pertahanan, Memaknai Pembentukan Pertahanan Daerah

Oleh harmen batubara

Terkait keberadaan kantor pertahanan di daerah belakangan ini muncul kepermukaan dengan pemahaman yang sangat berbeda. Beritanya jadi buat heboh. Polanya seperti pola pemberitaan pada social media yang riuh. Intinya Mempertanyakan rencana Kemenhan membangun kantor PPKP atau Kemenhan di daerah. Mereka bilang untuk apa? Sementara alasan Kemhan, rencana itu diperlukan untuk penguatan nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara, dan nasionalisme. Kemenhan menganggap sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini, menyebabkan terjadinya pergeseran akan nilai-nilai kebangsaan. Berita seperti tadi kemudian ditanggap oleh Komisi I DPR lewat wakil Ketuanya TB Hasanuddin. TB Hasanuddin‎ mengungkapkan, sebenarnya wacana pembangunan kantor pertahanan di setiap provinsi itu pernah muncul saat era Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro.”Tetapi itu didiskusikan di DPR dan akhirnya tidak dilanjutkan,” kata Hasanuddin saat dihubungi wartawan, tanggal 27 Mei lalu.

Menuurutnya berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kemhan bisa bekerja sama dengan kementerian lain dalam melaksanakan fungsi, peran dan tugas.”Dalam undang-undang pertahanan yang menjadi acuan kementerian pertahanan, tidak ada satu kalimat pun untuk membentuk semacam kantor wilayah, menurut undang-undangnya‎,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Namun demikian dia mengakui kementerian negara dapat membentuk kantor struktur hirarki di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Tapi itu juga tidak dijelaskan mana-mana saja,” imbuhnya. Karena itu, dia berpendapat, pembentukan kantor pertahanan di setiap provinsi‎ memerlukan Keputusan Presiden (Keppres). “Masalahnya, tugas, peran dan fungsi itu bisa cukup dengan koordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Mendagri, Menteri Pendidikan, Menteri Olahraga dan Pemuda, dan fungsi peran itu bisa dilaksanakan oleh Kodam, sudah ada sarana dan prasarananya‎,” pungkasnya.

Padahal sudah ada Perpres tentang itu, beliau mungkin lupa dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan. Pada pasal 48  tertulis dengan jela :  “Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Tetapi tidak sampai di situ saja. Hal yang sama datang pula dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Ham menolak rencana Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membentuk kantor pertahanan di 34 provinsi. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan hal itu kepada VOA Selasa siang (24/5), pertahanan itu harus bersifat terpusat, integral dan tidak didelegasikan ke daerah-daerah. Terlebih karena tidak semua provinsi menghadapi ancaman pertahanan negara.”Penempatan Kantor Pertahanan di setiap provinsi saya kira sama dengan mau menjalankan di Orde Baru asas binorial militer, yaitu militer sebagai panglima dalam pertahanan, juga panglima dalam pembangunan. Saya kira itu harus diantisipasi,” ujar Natalius.

Kantor Pertahanan Sudah Di bentuk dan Sudah Ada

Yang menjadi pertanyaan tentunya adalah, kenapa sekarang berita tentang pertahanan di daerah itu jadi mencuat lagi? Padahal kantor pertahanan itu sudah beroperasi sejak tahun 2012 di daerah. Memang tidak semua daerah, karena waktu itu yang di prioritaskan adalah provinsi yang berada di  wilayah perbatasan. Hal itulah yang dijelaskan oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Mayjen TNI Yoedhi Swastanto, Dirjenstrahan coba menjelaskan tentang latar belakang pembentukan kantor pertahanan. “Yang pasti kami hanya ikuti aturan yang ada,” kata Yoedhi kepada Tempo di kantorya Jumat 28 Mei 2016. Yoedhi dan jajarannya mengaku heran mengapa isu tentang kantor pertahanan di daerah ini diributkan saat ini. Sebenarnya proses pembentukan kantor pertahanan itu sudah berjalan sejak lima tahun terakhir. Dari segi pelaksanaannya pun sudah ada walau masih bersifat sementara.

Yoedhi mengatakan urusan pertahanan negara diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Fungsi dan tugas Kemenhan pun dipertegas dalam aturan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 8 UU tentang tugas Kemhan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan. Kemhan juga bertugas mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pertahanan, serta pelaksanaan kegiatan teknisnya dilakukan dari pusat sampai daerah namun dengan komando pusat.

Yoedhi mencontohkan dalam hal membuat rencana tata ruang di daerah. Diperlukan pihak Kementerian Pertahanan, selaku mitra kerja pemerintah daerah, untuk menyarankan dan memastikan gubernur mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan rencana rigit tata ruang dan mempertimbangkan keamanan negara. “Misalnya, jangan sampai saat Pemda ingin melakukan pembangunan di daerah, malah menggunakan arena latihan milik TNI,” kata Yoedhi. Padahal di tingkat provinsi dibutuhkan tempat latihan satuan tempur setingkat Batalyon.

Selain itu, fungsi kantor pertahanan di tingkat daerah adalah melakukan pertahanan di bidang non militer terkait pertahanan seperti pertahanan di bidang ideologi, politik, sosiologi, budaya. “Kalau pertahanan di bidang militer kami ada TNI,” katanya.Dahulu, kegiatan yang seharusnya dilakukan Kementerian Pertahanan di tingkat daerah itu dilaksanakan oleh TNI dari Komando Daerah Militer. Namun hal itu tidak sesuai Undang Undang TNI yang menyatakan tentara adalah pelaksana teknis yang dipersenjatai untuk melakukan tugas pertahanan negara. Kewenangan TNI itu pun dicabut melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2012. Sehingga Kemenhan membuat Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) yang melaksanakan tugas Kemenhan di daerah. Pelaksana PPKP ini adalah orang TNI yang sudah tidak masuk dalam struktur TNI, namun berkoordinasi dengan Kemenhan. “Lembaga PPKP perwakilan Kemenhan di daerah yang sudah berjalan, namun sifatnya ad hoc sambil menunggu legalitasnya,” kata Yoedhi.

Setelah menunggu legalitas kantor pertahanan dibahas, akhirnya kepastian bolehnya pembentukan lembaga perwakilan Kementerian Pertahanan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan pasal 48 yang menjelaskan Instansi Vertikal. “Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.”.  “Dalam pembentukan ini tentu kami sudah bekerja sama dengan Kemenpan RB dan instansi terkait,” katanya.

Dengan landasan aturan setingkat Peraturan Presiden, ia pun mengeksekusi aturan itu dengan membentuk secara resmi kantor pertahanan di daerah yang sebelumnya bernama Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) yang juga bersifat sementara. Dari segi infrastruktur, pembentukan kantor pertahanan ini akan dilakukan secara bertahap. Yoedhi mengaku akan memprioritaskan tujuh daerah yang berada di perbatasan serta daerah pemerintahan. Yoedhi belum menjelaskan tentang jumlah petugas yang akan mengisi kantor itu karena masih akan membicarakannya dengan Kementerian Pendatagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Yang pasti kami akan memperhitungkannya dahulu,” katanya.

Pengamat militer dari Universitas Padjajaran, Muradi, menilai pembentukan kantor pertahanan daerah sebagai upaya memisahkan urusan administrasi dan politis dari TNI.”Ini adalah balancing power yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan,” tuturnya.Muradi berkata, hubungan antara kantor pusat pertahanan dan kodam serupa dengan pola hubungan TNI dan Kemhan di tingkat pusat.

Sebagai lembaga sipil, Kemhan dan kantor pertahanan daerah, kata Muradi, membutuhkan transisi untuk dapat beraktivitas tanpa bantuan perwira aktif TNI. Keberadaan perwira TNI di lembaga sipil seperti Kemhan dan kantor pertahanan daerah, menurutnya, harus dipandang sebagai kompetisi normal. “Kalau banyak tentara aktif di sana, itu tantangan bagi warga sipil untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka,” ucapnya.

Memanggil Menhan

Memang bisa saja terjadi kalau para penilai itu tidak mengikuti perkembangan, padahal selama ini institusi TNI dan Kemhan sebenarnya adalah institusi yang paling cepat dalam “merevormasi” diri. Tapi tentu semua itu tidak mesalah dan memang dialektikanya seperti itu. Karena itu Tubagus Hasanuddin mengatakan pemanggilan Ryamizard merupakan kesepakatan dalam rapat internal Komisi Pertahanan yang dihadiri oleh 20 anggota. Dalam rapat yang digelar kemarin itu, peserta mempertanyakan surat permohonan tersebut. Anggota Komisi Pertahanan DPR, Zainudin Amali, menjelaskan saat ini daerah sudah memiliki perwakilan TNI, yakni Komando Daerah Militer (Kodam). Seharusnya, kata politikus Golkar tersebut, Kementerian Pertahanan bisa berkoordinasi dengan Markas Besar TNI. “Belum ada urgensi membentuk Kantor Pertahanan di daerah,” katanya.

Begitu juga Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menganggap kebijakan Kementerian Pertahanan menempatkan anggota TNI aktif di Kantor Pertahanan tidak tepat. Ia mengingatkan TNI seharusnya mempertahankan wilayah dari musuh yang berasal dari luar, “Bukannya justru semakin ke dalam dan seperti memusuhi rakyat,” katanya.Haris mengatakan penempatan anggota TNI di daerah itu membuat pengawasan kepada masyarakat semakin tinggi. “Sepertinya ini lebih ganas dari Orde Baru,” katanya. Seperti kita kemukakan di awal tadi pola “komunikasi di kalangan politisi” saat ini mirip bahasa yang ada di Medsos..belum tahu apa-apa langsung beri komen dan beritanya jadi buah bibir dimana-mana. Padahal Kemhan berjalan justeru sesuai dengan norma UU dan peraturan yang berlaku. Kalau misalnya soal dana belum ada, tentu halnya berbeda. Prioritas bisa didiskusikan diantara sesama.

 

Leave a Reply