Blog

Pertahanan, Membangun dan Menghadirkan Kesejahteraan Bagi Rakyat Papua

Oleh harmen batubara

Dari kaca mata pertahanan, bagi para penggiat OPM mereka selalu menolak dan mengingkari hasil plebisit atau hasil Pepera tahun 1969, suatu mekanisme penentuan pendapat yang syah dan diorganisir oleh PBB yang menetapkan Papua sebagai bagian NKRI yang syah. Tentu itu hak mereka untuk tidak mempercayainya, serupa dengan hal yang sama ketika PBB memberlakukan  Hak menentukan pendapat dilakukan di Timor Timur; meski hasilnya tidak “diakui” oleh pendukung pro integrasi dengan Indonesia. Karena memang begitulah cara kerjanya Politik di bawah naungan PBB.

Penggiat OPM itu selalu mengingat semangat mempersiapkan untuk memerdekakan diri sebelum Indonesia menyebut bagian ini sebagai wilayahnya di tahun 1961. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pada tahun tahun 1961 an hubungan Indonesia-Belanda makin panas bertepatan pada tahun pertama pemerintahan Kennedy di Amerika. Semangat Belanda waktu itu adalah daripada menyerahkan Papua ke Indonesia, Belanda  lebih baik memilih membentuk sebuah dewan persiapan kemerdekaan ”Nieuw-Guinea” atau Papua; tetapi pada waktu yang sama  justeru dibalas Bung Karno dengan mengumumkan TRIKORA 19 Desember 1961.

Operasi militer Trikora juga diimbangi oleh Diplomasi Bung Karno lewat pemerintahan Amerika; waktu itu Kennedy  mengirimkan adiknya, Jaksa Agung Robert Kennedy, ke Jakarta menemui Bung Karno. Dari Jakarta, Robert Kennedy langsung melawat ke Den Haag mendesak Belanda segera menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Papua Barat secara resmi dinyatakan sebagai wilayah Indonesia setelah adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di tahun 1969 – sebuah referendum yang diawasi pelaksanaannya oleh PBB. Tahun 1961 Bung Karno telah menyiapkan Rencana Pembangunan Delapan Tahun yang tergolong ”neolib” karena melibatkan pula IMF di bawah pengawasan Kennedy. Sayang, Kennedy tewas ditembak di Dallas, Texas, 22 November 1963 dan pembangunan Papua belum bisa dilaksanakan.(Budiarto Shambazy, Kompas 12 Desember 2015)apap1

Membuka Jalan Kesejahteraan memperkuat Pertahanan

Para pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG),  MSG sudah menerima Indonesia sebagai anggota sehingga membuka jalan bagi kerja sama yang lebih kuat antara Jakarta dan negara-negara Melanesia. Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama mengatakan, kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak bisa dipertanyakan lagi. “Provinsi itu adalah bagian integral dari Indonesia, sehingga ketika kami berbicara mengenai Papua Barat dan penduduknya (ada 11 juta WARGA INDONESIA KETURUNAN MELANESIA yang tersebar di lima provinsi di bagian timur Indonesia)”. MSG tidak memiliki pilihan kecuali berhubungan dengan Indonesia, dalam bentuk yang positif dan konstruktif,” katanya.

Di Indonesia sendiri berbagai hal mengemuka dalam pandangan yang positip tentang Papua saat ini.”Pemerintahan Jokowi-JK  berusaha meningkatkan situasi hak asasi manusia, perekonomian dan juga kondisi keamanan di Papua,” kata Dr Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI.”Jokowi sudah mengunjungi Papua empat kali, dan menjadi presiden Indonesia pertama yang memberikan perhatian dan waktunya untuk mengurusi Papua.”

Selama kunjungannya bulan Mei lalu, Presiden Jokowi memberikan pengampunan kepada lima tahanan politik Papua sebagai bagian dari ‘usaha pemerintah menghilangkan stigma bahwa Papua adalah daerah konflik.” Dia juga mengumumkan pembatasan kunjungan media asing ke kawasan itu dicabut. Dilihat dari sisi pertahanan hal ini justeru membuka angin segar.

Dapatkah Pemda Membangun Warga Papua?

Lemahnya pertumbuhan ekonomi di Papua, tidak lepas dari kondisi infrastruktur yang tidak mampu menunjang tumbuhnya kehidupan ekonomi sebagaimana di bagian Indonesia lainnya. Bentuk fisik Geografi Papua yang terisolir selama ini hanya memungkinkan roda perekonomian di mobilisasi lewat laut dan udara,dan itu biayanya sangat mahal. Kini memang sudah ada jalur Tol Laut yang memungkinkan penurunan biaya; tetapi untuk distribusi yang lebih baik masih sangat tergantung pada jalur udara dan biayanya tetap tergolong mahal. Pilihan terbaik adalah dengan jalan membuka isolasi darat, dengan jalan membuka jalan darat atau dengan Kreta Api. Hal itulah kini yang tengah dikerjakan oleh pemerintah.

Kalau kita bertemu dan bertukar pikiran dengan para pejabat Pemda Papua (umumnya), sungguh kita sering terpesona bagaimana semangat mereka dalam membangun Papua dan berusaha untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Hanya saja kalau kita melihat fakta di lapangan? Masih jauh panggang dari api. Dari sisi pertahanan memang banyak kendala di sana. Para Bupati yang enggan masuk kantor dan malah milih tugas ke Jakarta. Bukan apa-apa sebab kalau  masuk kantor selalu pusing. Bupati akan “diserbu” oleh masyarakatnya untuk meminta dana, banhkan hingga ke rumah bupati untuk keperluan yang antara lain seperti untuk pembuatan kandang Babi sampai pada keperluan melahirkan. Kadang-kadang, mereka memalang  jalan bupati untuk meminta dana (yang) bentuknya surat proposal perorangan. Jadi,  mungkin bupati hanya pulang kalau ada urusan yang sangat penting . Tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja Pemda dalam menata daerahnya.

Papua saat ini dalam kondisi tertib sipil. Dari kacamata pertahanan, itu maknanya kepala Daerah punya tanggung jawab atas  daerahnya dengan Polisi sebagai penegak hokum. Tetapi yang sering terjadi, kalau ada persoalan keamanan semisal perang antar suku misalnya; pinpinan daerah bukannya tampil ke depan tapi malah mencari  Polri dan TNI. Kalau diingatkan bahwa ini kondisi tertib sipil, ujung-ujungnya malah disebut pembiaran. Padahal aturan perang suku para pimpinan daerah itu sudah mafhum, bahwa kalau belum terjadi angka keseimbangan; artinya jumlah korban yang sama diantara dua pihak, maka jelas tidak aka n ada yang namanya damai. Lain halnya kalau Pimpinan daerah tampil dan menggelar hukum adat, maka tentu denda adat bisa dijadikan patokan. Damai bisa dihidupkan dan perang antar suku bisa selesai. Sesungguhnya dana ada tersedia dalam APBD atau APBN.

Pemda yang bagus dan peduli dengan kesejahteraan rakyatnya juga sudah banyak, tetapi Pemda yang jelek jumlahnya jauh lebih banyak. Persoalan suku dan OPM masih akan tetap ada dan berkembang sesuai kepentingan. Sebab jangan lupa, biaya keamanan itu juga ada dan juga besar. Pada zaman dahulu, rawannya keamanan bisa berarti ada pemasukan.Tetapi sekarang tentu sudah berbeda. Sementara itu Papua perlu di bangun, isolasi daerah perlu dibuka. Jalan darat perlu di optimalkan. Jalan yang menghubungkan Kota-kota Papua lewat seluruh pantainya; kemudian Kota-kota yang membelahnya isolasi pegunungan. Saya lalu ingat mimpi mantan  Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen Moh. Erwin Syafitri, bertempat di ruang kerjanya  24 Juli 2012 lalu; ketika beliau masih Letnan Dua (1979) mimpi suatu saat bisa naik Bis dari Wamena-Boven Digul tetapi setelah sekian belas tahun dan telah jadi Pangdam dan hingga kini jalan impian beliau itu ternyata belum jadi juga.

Memikirkan Papua meski jangan terlalu over, saya masih ingat takkala masih jadi juru ukur di Paniai, waktu itu kami dari UGM di tugaskan untuk cari lahan bagi kepentingan Transmigrasi di kaki gunug Lagadar. Untuk keamanan dan katakanlah pertahanan diri, kami diberikan seorang sersan senior dari Kodim setempat; beliau bawa senjata laras panjang. Di tengah hutan, kita malah memberikan saran, sudah lah pa sebaiknya senjatanya di simpan saja, bapa juga pakaian sipil saja biar aman? Begitu kata kita waktu itu. Beliau ternyata setuju dan entah kebetulan atau tidak kami selana dua bulan di hutan ya baik-baik saja. Lalu saya ingat juru bak ( pemegang bak ukur) saya; pemuda lokal, lincah ramah dan cekatan. Tapi bila tiba saatnya, sehabis makan siang di tengah teriknya matahari Papua, ditengah asyiknya kita melakukan pengukuran, kawan itu malah bisa tidur lelap sambil megang bak ukur. Daripada membangunkannya dari tidur, saya malah mencoba rebah di sampingnya mengikuti polanya. Ternyata saya juga bisa tertidur pulas. Bisa jadi membangun kesejahteraan rakyat Papua, ya mencoba ikut pola pikirnya warga Papua.

Leave a Reply