Blog

Pertahanan, Membuat Alut Sista  Membangun Keunggulan Industri Strategis

Oleh harmen batubara

Kemampuan Industri Stratgis jajaran BUMN serta Swasta Nasional dalam memenuhi kebutuhan pengadaan alut sista nasional sebenarnya sudah lebih dari memadai. Soal kemampuan membuat produk sudah banyak contohnya, nanti kita uraikan satu persatu; soal UU atau payung hukum juga sudah ada, soal niat baik kepemimpinan nasional sudah jelas; presiden Jokowi komitmennya dalam mengembangkan industri strategis sangat jelas dan beliau berada di garis depan. Kinilah masa kejayaan industri strategis nasional akan menemukan masa-masa kedigdayaannya. Bisakah itu?

Presiden Joko Widodo pada 13 September 2015 saat melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, boleh disebut sebagai salah satu  momentum penting bagi industri pertahanan nasional, dalam hal ini PT Pindad (Persero), terkait produk senjata dan amunisinya dalam menembus pasar Timur Tengah. Hari itu, PT Pindad mengukuhkan kerja sama dengan industri pertahanan Uni Emirat Arab (UEA), Continental Aviation Services (CAS). Kerja sama mencakup rencana transfer teknologi dan lisensi dari senapan serbu SS2 dan distribusi, serta pemasaran berbagai produk amunisi buatan Pindad ke negara-negara Timur Tengah. Dari pihak UEA, CAS bekerja sama dengan Rheinmetall Defense (RhD) Kanada melakukan alih teknologi dan investasi untuk penjajakan pembuatan sistem senjata jarak jauh (remote weapon system/RWS) dengan merek Pindad, yang dipasarkan untuk kebutuhan domestik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri atau pasar di Asia Tenggara.

Hal ini menunjukkan kinerja dan kualitas produk buatan Pindad telah diakui dunia. Hal itu sekaligus mengukuhkan pula bahwa kiprah Pindad yang mampu tampil sebagai pabrikan senjata yang unggul. “Dalam kerja sama ini, pihak UEA akan membuat pabrik senjata yang memproduksi SS2 untuk dipasarkan di kawasan Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa karya Pindad telah diakui dunia internasional. UEA juga merencanakan memesan 100 unit TANK BOAT dengan kanon 105 milimeter (mm) dari Indonesia. Tank boat itu produk terbaru, yang merupakan inovasi hasil kerja sama Pindad dengan produsen kapal PT Lundin dari Banyuwangi, Jawa Timur, serta produsen kanon 105 mm, Cockeril, dari Belgia.

Saat HUT TNI ke 70  tempo hari, anda dapat melihat defile tank tempur utama M2A-4 Marder, kendaraan tempur pengangkut pasukan M-113 dan IFV Marder,  Anoa, tank Marini BMP-3 juga melintas melaju di depan panggung kehormatan tempat Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdiri. Semua tank tersebut menggunakan rantai dan sebagian roda, ban dan penggerak, serta suspensinya dibuat di INDO PULLEY sebuah bengkel industri pertahanan lokal di Sidamukti di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Edi Suyanto, pendiri Indo Pulley, adalah sosok di balik produksi rantai tank buatan dalam negeri tersebut. Lima tahun lalu dia mulai memproduksi rantai tank AMX-13 buatan Prancis yang jumlahnya 600 unit lebih digunakan TNI.

Indo Pulley juga mampu membuat ban tahan tembakan peluru kaliber 7,62 milimeter. Ban itu bisa dikendarai hingga 120 kilometer setelah kempis. Lebih jauh dibandingkan standar NATO yang hanya bisa sejauh 20 kilometer setelah tertembak. Mereka juga dapat menambah kemampuan kendaraan tempur. Misalnya, penambahan komponen karet pada rantai tank BMP-3 memungkinkan tank Marinir buatan Rusia itu melompat di landasan beton tanpa menyebabkan rantai terputus. Pada versi asli milik Rusia, rantai tank tersebut tidak memakai bantalan karet.

Masih ada kemampuan innovasi lain yang juga memesona, seperti yang dikemukakan Ricky Egam, pendiri PT Sari Bahari di Kota Malang, Jawa Timur. PT  Sari Bahari  mampu memproduksi bom latih, bom hidup, dan roket latih serta roket hidup yang digunakan TNI AU. Beberapa produknya sudah diekspor ke manca negara, seperti kepala roket asap ke Cile dan AS tahun 2013. Kepala roket asap ini dijadikan sarana berlatih pilot-pilot tempur angkatan bersenjata Cile. Kepala roket asap buatan Sari Bahari memiliki keunggulan mampu mengeluarkan asap selama 2 menit setelah terkena sasaran. Produk lain hanya mampu mengeluarkan asap kurang dari 1 menit. Kepulan asap pasca ledakan sangat vital bagi pilot tempur, sebagai penanda bom yang ditembakkan tepat sasaran atau tidak.

UU Industri Pertahanan Jadi Payung Hukum

UU No 16/2012  tentang Industri Pertahanan menegaskan, pengembangan industri strategis merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Industri pertahanan adalah industri nasional, yang terdiri dari badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, yang ditetapkan pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mewujudkan kemandirian pertahanan telah disusun master plan (cetak biru) pembangunan industri pertahanan periode 2010-2029 yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan. Target Alutsista yang akan dicapai adalah yang mempunyai mobilitas tinggi dan daya pukul. Target industri pertahanan yang akan dicapai adalah terwujudnya kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional, serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi. KKIP melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuannya. KKIP juga mencanangkan program produk masa depan, seperti pesawat tempur (IF-X), pesawat angkut, kapal selam, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis.

Joko Widodo, setelah menjabat Presiden, pada Desember 2014 juga menggelar rapat KKIP, Kembali  menegaskan  kembali  tentang  pentingnya kemandirian dalam pertahanan untuk menghindari ketergantungan pada produk impor. Kegiatan pertahanan dan keamanan negara pun ditempatkan sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif. Pasal 43 UU No 16/2012 menyatakan, pengguna wajib memakai alat pertahanan dan keamanan produksi industri pertahanan dalam negeri. Kalau alat atau jasa itu belum diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, penggunaan sesuai usulan yang diajukannya kepada KKIP bisa menggunakan alat atau jasa dari luar negeri. Namun, pengadaannya adalah antar-pemerintah (G to G) atau pemerintah pada produsen (G to B).

Peran  semua pihak kini sangat dibutuhkan,  khususnya TNI dan Polri agar diberi kemampuan untuk meningkatkan belanja alutsista pada industri strategis nasional (BUMN dan Swasta), seperti PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN Industri, dll sangat penting. Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 3 November 2014 dalam pengarahannya, untuk  terus memotivasi produksi dalam negeri, pemerintah dan DPR harus berani memasukkan anggaran bagi industri pertahanan dalam negeri , seperti PT Pindad atau PT PAL, untuk menaikkan omzet 30 persen hingga 40 persen per tahun. Saat ini, belanja alutsista negara dari industri strategis nasional baru sekitar 1,5 persen dari sekitar Rp 150 triliun total anggaran pertahanan dan keamanan. Pemerintah perlu lebih serius mendukung penyerapan produk industri strategis dalam negeri demi memacu kemandirian.

Leave a Reply