Blog

Pertahanan, Menjadikan Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Induk

Oleh harmen batubara

Indonesia sebagai negara non blok, filosofinya dalam pertahanan tentu sangat berbeda dengan negara Adi Daya. Negara adi daya dituntut untuk mampu membawa kekuatan militernya kemanapun mereka suka. Salah satu sarana untuk itu adalah Kapal Induk. Kapal induk[1] merupakan Markas Komando yang sekaligus mampu membawa perangkat tempur (pesawat, personil, dan logistik) yang memungkinkan mereka bisa beroperasi sepanjang tahun. Kemampuannya dalam melancarkan serangan juga diimbangi dengan kemampuannya dalam mempertahankan diri. Kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Inggris, namun sampai awal perang dunia kedua negara-negara barat termasuk Amerika Serikat masih belum yakin untuk menggunakannya sebagai kekuatan Angkatan laut utama. Konsep konvensional armada angkatan laut saat itu didominasi oleh Kapal jelajah berat, Kapal jelajah, Kapal perusak (destroyer) dengan ukuran meriam yang cukup besar hal ini memang disebabkan bahwa kapal induk dipandang cukup rentan dan riskan bila digunakan dalam operasi maritim.

Angkatan Laut Jepang (Kaigun) lah tercatat yang menggunakan kapal Induk secara efektif pada awal perang dunia II. Jepang  memanfaatkan Kapal Induk dalam serangan atas Pearl Harbour 9 Desember 1941. Pada saat itu Jepang memiliki 6 kapal induk yaitu Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, dan Zuikaku, dan 2 kapal induk ringan yaitu Hosho dan Ryujo. Setelah Jepang kehilangan 4 kapal induknya pada Pertempuran Midway ( yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu). Sejak saat itu, ofensif-ofensif Jepang tidak lagi menggunakan kapal induk. Mahalkah harga kapal Induk? Untuk saat ini Kapal Induk termahal ya berkisar 150 triliun rupiah (USS Gerald R Ford), untuk kelas biasa harganya bisa mulau dari 15 Triliunan. Sementara untuk biaya operasinya, bisa mulai dari satu triliun – 15 triliun rupiah pertahun. Perlukan Indonesia mempunyai kapal Induk? Menurut saya tidak perlu. Saya setuju dengan Panglima TNI. Tapi kita harus mampu membuat Pulau-pulau Kecil Terluar kita bisa berperan sebagai Kapal Induk.

Pulau Pulau Terluar Sebagai Kapal Selam

Kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai bagian poros maritim dunia, haruslah dimaknai dengan mempersiapkan dukungan bagi pengamanan wilayah laut nasional dari berbagai kerawanan yang ada. Sepenuhnya disadari bahwa sebagai negara Kepulauan Indonesia wajib hukumnya memberikan wilayah lautnya sebagai wilayah yang aman untuk dilewati oleh masyarakat internasional; baik itu untuk maksud damai maupun untuk maksud perang dengan segala persyaratan dan konsekwensinya.

Itu artinya Indonesia harus  mampu[2] mengamankan jalur laut dan sumber daya laut nya. Diantaranya harus mampu mengamankan jalur di 12 lautan yang ada di Indonesia. Harus mampu menguasai titik-titik strategis yang meliputi  choke points Selat  Malaka dan 39 selat lainnya yang baik langsung ataupun tidak merupakan jalur utama pendukung kepentingan perdagangan, pergerakan sumber daya energi dan makanan (sea lanes of trade/ SLOT) serta merupakan jalur suprastrategismiliter(sealanes of communications /SLOC).

Terkait hal tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan; TNI akan menempatkan pesawat tempur di Pulau Biak, Papua, untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjadikan pulau-pulau terluar sebagai kapal induk. Di pulau Biak sudah ada landasan pesawat, tetapi belum diisi dengan pesawat tempur berikut sarana pendukungnya. Panglima berencana nantinya pulau-pulau terluar akan dijadikan pangkalan-pangkalan baru dengan memanfaatkan atau membangun sarana pendukungnya.

Menurut panglima, selama ini kekuatan Angkatan Udara (AU) terfokus di Pulau Jawa. Untuk itu pesawat tempur yang selama ini terpusat di beberapa kota seperti di Madiun, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan sebagian akan dipindahkan ke Biak. Ini dimaksudkan agar jumlah pesawat tempur merata di beberapa daerah agar bisa melakukan antisipasi bila musuh datang dari berbagai penjuru.

Sebagai ide apa yang disebutkan oleh panglima ini jelas sangat menginspirasi. Tentu untuk menemukan lokasi yang pas dengan kekuatan pendukungnya tentu perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Terlebih kalau hal tiu dikaitkan dengan pola Komando operasi yang berlaku di NKRI. Selama ini kita mengenal Mabes TNI-kemudian ada Kodam-ada armada-ada Koops AU-ada Kostrad-ada Kopassus- yang dalam implementasinya justeru tidak sederhana atau dengan kata lain memperpanjang tali komando. Keberadaan atau kehadiran komando kekuatan Tri Matra itu masih jauh dari yang seharusnya. Misalnya di perbatasan-ketika ada pesawat tidak dikenal masuk wilayah kedaulatan RI, laporan mesti melalui jalur panjang-prajurit lapangan-komando atas di lapangan-komando atas kewilayahan (Kodam)-Mabes TNI-Kemhan-Kemlu. Seminggu kemudian barulah Kemlu membuat surat protes ke negara si pemilik pesawat yang bersangkutan. Sementara di negara tetangga-begitu pesawat kita mau mendekat perbatasannya- saat itu juga pesawat patroli  mereka sudah menghampiri kita. Sehingga persolan  selesai saat itu juga. Beda sekali kan?

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_induk

[2] source: http://nasional.sindonews.com/read/1002268/18/tni-al-sebagai-pengawal-poros-maritim-dunia-1431921878/2

Leave a Reply