Blog

Pertahanan Nusantara : Dua Tahun Mengembangkan Poros Maritim Dunia          

Oleh harmen batubara

Bisa jadi yang menjadi inspirasi untuk menjadikan Indonesia bagian dari Poros Maritim Dunia adalah pidato presiden Soekarno yakni: “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”

Puluhan tahun kemudian bagai dayung bersambut, pemerintahan Jokowi-JK kembali bertekad untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maririm dunia, Presiden Jokowi memaparkan lima pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia. Kelima pilar itu yakni :

Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. “Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera,”

Pilar kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. “Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat”.

Pilar ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Pilar Keempat adalah Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.“Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut,”

Pilar Kelima  adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. “Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim , tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,”

Baca Juga : Pertahanan Di Tengah Perubahan Strategis Laut Tiongkok Selatan

Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera. “Sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa,” kata Presiden Jokowi dengan tegas. Itu bagian dari Pidato Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Mengelola Hegemoni kawasan

Harus disadari bahwa Indonesia sebagai negara kepuluan dengan segala dimensinya, tetapi dalam hal postur ia bukanlah sebuah Negara Besar yang bisa mensejajarkan diri dengan negara arus utama semacam AS, Rusia dan Tiongkok tetapi ia lebih jadi sebuah negara benua bahari yang semua negara memerlukan “kerjasamanya”. Kalaupun dalam perkembangan kemaritiman dunia saat ini, secara geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi  posisi Tiongkok bisa jadi telah lebih konkrit jadi poros maritim dunia. Hal itu bukanlah sesuatu yang menyurutkan Indonesia untuk jadi bagian dari Poros Maritim Dunia. Tetapi sekali lagi hal itupun masih dalam bentuk yang masih abstrak. Baik Tiongkok maupun Indonesia, sejatinya masih sama-sama mengidolakan ke jalayan masa lalunya. Tiongkok dengan jalur sutranya dan Indonesia dengan jalur Rempah-rempahnya. Bagi Tiongkok Jalur Sutra adalah symbol kekuatan Nenek Moyangnya dalam mencari pasar bagi Sutra yang sekaligus produk unggulan negerinya. Sementara Jalur rempah rempah bagi Indonesia adalah symbol betapa Dunia Barat begitu “eager”, begitu tergila-gila mencari “produk Unggulan atau rempah-rempah Nusantara” bagi kepentingan hidup dan bisnis mereka. Dua hal berbeda, tetapi dapat , bersinergi bagi mewujudkan kembali Poros Dunia. Tiongkok dan Indonesia dengan pilosofi yang berbeda, tetapi dapat berkolaborasi begi mewujudkan Poros Maritim Dunia bagi kemakmuran bersama. Hal seperti itulah yang coba diberdayakan kembali oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Apa yang telah dilakukan oleh Tiongkok terkait Kepulauan Paracel kompleks di Laut Tiongkok Selatan, akan menjadi suatu mata rantai Logistik yang saling berintegrasi dengan 3 jalur ALKI strategis Indonesia yang diakui oleh UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional. Ketiga ALKI tersebut dilalui 45% dari total nilai perdagangan dunia atau mencapai sekitar 1.500 dolar AS. Sayangnya, posisi geografis yang penting itu sampai kini memang belum bisa kita manfaatkan dengan baik. Terbukti, kita belum punya pelabuhan-pelabuhan transit berkualitas Internasional bagi kapal niaga internasional yang berlalu lalang di 3 ALKI tersebut.

Memang Masih Perlu Kerja Keras

Presiden sendiri menyebutkan sudah hampir dua tahun pemerintah membahas pembentukan poros maritim dunia. “Sampai saat ini implementasinya ada yang sudah berjalan tapi juga banyak yang belum, oleh sebab itu pemerintah  akan bicara masalah ini berkaitan percepatan implementasi poros maritim,”. Ada sejumlah hal yang menyebabkan poros maritim dunia menjadi hal yang penting. Pertama, dua pertiga Indonesia adalah laut. Kedua pemanfaatan kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat.”Kita harus memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak di Samudera Hindia dan Pasifik, lokasi geostrategis ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam pengembangan pelabuhan yang ada,” katanya.

Indonesia, kata Presiden juga harus memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur, konektivitas maritim dengan tol laut. “Beberapa kali saya sampaikan berkaitan SEA PORT, DEEP SEAPORT, LOGISTIK, INDUSTRI PERKAPALAN DAN PENGOLAHAN IKAN, saya berharap pengelolaan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Batam, Medan Sumut dan lainnya, bisa betul-betul mengembangkan pelabuhan kita menjadi berkelas dunia,” katanya.

Menyangkut pemanfaatan kekayaan laut, Presiden mengatakan aktivitasnya mencakup banyak sektor seperti perhubungan laut, industri perikanan, energi, wisata bahari dan mineral yang berkaitan dengan kekayaan laut. “Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan,” kata Presiden Jokowi.

Yang jelas Indonesia sudah memulainya dan beberapa diantaranya sudah terlihat hasilnya.  Bayangkan, kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh ribuan kapal asing terus saja marak terjadi. Data Badan Pemeriksa Keuangan (2013) menunjukkan, potensi pendapatan sektor perikanan laut kita jika tanpa illegal fishing mencapai Rp. 365 triliun per tahun. Namun, akibat illegal fishing, menurut hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), pendapatan tersebut hanya berkisar Rp. 65 triliun per tahun. Jadi ratusan triliun rupiah devisa negara hilang setiap tahun. Tapi itu dahulu. Kini sudah berbeda.

Instrumen lain untuk mewujudkan ini, yang harus dilakukan secara intensif – yakni dengan memanfaatkan teknologi pertahanan – adalah komitmen memperkuat kapasitas dan kemampuan deteksi serta penindakan di lautan untuk menegakkan kedaulatan maritim – memberantas aksi perompak, pencurian ikan, perusakan terumbu karang, wisata bahari liar, illegal logging dan human trafficking hingga penyelundupan. Indonesia memang memerlukan AL yang kuat dan Industri perkapalan yang canggih, baik untuk kepentingan militer maupun untuk bisnis perikanan itu sendiri.Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan Pulau-pulau terluar Indonesia jadi Kapal Induk nusantara.

Baca Juga Yang Ini : Merancang Strategi Pertahanan Negara Kepulauan

Indonesia telah meluncurkan Pusat Logistik Berikat (PLB) atau seperti gudang raksasa untuk menimbun barang ekspor dan impor di Indonesia. PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang disebut-sebut paling berhasil. Direktur Utama Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan, beberapa gudang di Singapura telah pindah ke kawasan CAKUNG DAN BALIKPAPAN, serta CIKARANG. Termasuk produk kapas yang selama ini ditimbun di Port Klang atau Pelabuhan Klang, Malaysia kini sudah ada di Indonesia. “Seumur-umur belum pernah Indonesia menjadi hub untuk kapas. Kapas yang tadinya di Port Klang sudah masuk ke Cikarang, Sritex di Jawa Tengah sudah membeli dari Cikarang,” kata dia di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2016). Sebagian besar barang Indonesia yang biasanya ditumpuk di Singapura kini sudah berubah.  Sebagai contoh alat-alat berat yang ditumpuk di Singapura sampai dua tahun, sudah pindah ke Cakung. “Kalau dulu ambil eskavator, dan lainnya dari Singapura, karena bebas Bea Masuk, sekarang sudah ambil dari Cakung. Jadi nanti akan kita perluas ke Indonesia timur seperti Sorong, konsep tol laut tidak akan maksimal tanpa kawasan industri dan Pusat Logistik Berikat.

Dalam konsep poros maritime ini peran Tol laut jadi signifikan. Tol (tax on location) diterapkan pada jalur laut  yang akan menjadi penghubung (hub) pelayaran, perdagangan, arus keluar masuk barang dan manusia di kawasan asia khususnya ASEAN. ada sejumlah pelabuhan deep sea port dikembangkan sebagai pintu export dan import – antara lain yang sekarang sedang dibangun melalui konsep pendulum nusantara di medan, batam, jakarta, surabaya, makassar, sorong – dilengkapi dengan kawasan pergudangan, pusat logisitk berikat, bongkar muat serta pusat distribusi domestik modern berbasis IT management – single gateway – untuk kepabeanan dan keimigrasian. setiap port didukung oleh sepuluh pelabuhan lain disekitarnya dan sentra industri kelautan. Di darat infrastruktur ini diintegrasikan dengan moda transportasi massal: double track railway, highway atas laut khusus untuk distribusi logistik dalam wilayah ke pedalaman maupun antar wilayah yang berdekatan serta akses ke bandara untuk kombinasi angkutan lintas udara khususnya jenis perintis.

 

Leave a Reply