Blog

Pertahanan, Pemberdayaan SDM Perbatasan Dalam Perspektif Antropologi Pertahanan

Oleh : Letjen TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si[1]

Masalah perbatasan menjadi isu yang selalu muncul dalam hubungan antar negara. Berbagai riak bermunculan ketika terjadi pelanggaran batas wilayah oleh negara tetangga. Bahkan dalam era globalisasi di mana dunia semakin terkoneksi satu dengan lainnya, isu perbatasan tetap menjadi hal yang selalu mengemuka. Jika kita berbicara tentang perbatasan, tidak dapat akan terlepas dari konteks penegakan kedaulatan sebuah bangsa dan negara.

Berkaitan dengan permasalahan perbatasan di wilayah NKRI, Sebatik merupakan salah satu wilayah yang juga perlu mendapatkan atensi Pemerintah, baik dalam level Pemerintah Pusat maupun Daerah, selain letaknya yang sangat dekat dengan wilayah Ambalat. Perbatasan di wilayah Sebatik menjadi serambi depan Indonesia yang hingga kini masih belum terlalu tertangani dengan baik. Bahkan, disparitas antara perekonomian masyarakat di wilayah Sebatik dengan Tawau yang saling berbatasan, juga bukan tidak mungkin menjadi potensi konflik yang dapat memperumit penyelesaian permasalahan di sana.

Perbatasan Dalam Konteks Pertahanan

Jika kita membahas isu perbatasan dari tinjauan konteks pertahanan, idealnya kita tidak hanya memandang dari pendekatan security (keamanan) saja, namun juga harus menyentuh aspek prosperity (kemakmuran). Dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan, kedua aspek ini saling berkaitan. Jika masyarakat di wilayah perbatasan dikatakan aman secara fisik namun tidak sejahtera maka juga akan berimplikasi terhadap instabilitas keamanan itu sendiri. Kesejahteraan merupakan tangible factor yang juga sekaligus menjadi intangible factor yang perlu dijadikan konsiderasi dalam penanganan perbatasan.

Sebagai contoh, sebagaimana yang sempat dikupas terdahulu mengenai kondisi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kita tahu bahwa hingga saat ini terjadi disparitas yang cukup besar dari sisi perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai indikator ekonomi termasuk infrastruktur yang berada di sana. Kondisi pelabuhan-pelabuhan udara maupun pelabuhan laut sangat jauh tertinggal dengan yang telah dibangun oleh Pemerintah Malaysia di wilayahnya. Belum lagi akses masyarakat lokal terhadap pendidikan, perdagangan, kesehatan dan sejumlah fasilitas publik lain, yang masih sangat terbatas.

Oleh karenanya, dalam menangani isu perbatasan, beragam pendekatan perlu dijadikan pertimbangan, baik dari konteks ideologi politik, sosial, ekonomi, keamanan, ekologi, dan teknologi, hingga aspek ruang, maupun antropologi. Pertahanan dalam perspektif antropologi menjadi fokus dalam tulisan ini, karena perspektif antropologi adalah fokus yang tidak dapat dikesampingkan dalam membedah masalah perbatasan, khususnya di wilayah Sebatik.

Pertahanan dalam Perspektif Antropologi

Berbicara tentang antropologi dalam berbagai keragaman perspektif tidak terlepas dari kajian antropologi sosial yang menjembatani lahirnya pemikiran antropologi terapan yang berada pada level praktis, sebut saja antropologi pendidikan, kesehatan dan  pertahanan.  Antopologi pertahanan kaitannya dengan fenomena perbatasan, harus memedomani dua pendekatan dasar yang ada dalam dimensi antropologi yang dikenal sebagai EMIC VIEW DAN ETIC VIEW. Dua sisi pendekatan ini merupakan pandangan yang lazim digunakan dalam membedah isu-isu yang berhubungan dengan antropologi.

Baca Juga : Membangun Daya Tempur TNI

Pendekatan ini merupakan kunci kekuatan daripada antropologi pertahanan yang mana emic view dan etic view  dipopulerkan oleh antropolog Ward Goodenough (1970) dan Marvin Harris (1976), Istilah ini dipopulerkan Ward Goodenough dalam bukunya “Describing a Culture”, Description and Comparison in Cultural Anthropology  yang  diterbitkan  Cambridge University.  Sedangkan Marvin Harris dalam bukunya History and Significance of the Emic/Etic Distinction“.

Emic view  merupakan pandangan yang mengedepankan intrinsic values (nilai-nilai dasar) dan local wisdom (kearifan lokal). Sementara untuk etic view, lebih mengedepankan nilai-nilai universal dan pengaruh dari luar. Jadi jika disederhanakan, emic view lebih berorientasi dari dalam sementara etic view lebih berorientasi dari luar. Perlu dipahami bahwa dalam hal ini, tidak ada yang lebih menjadi prioritas, sehingga kedua pendekatan tersebut perlu diselaraskan.

Contoh sederhana yang dapat digunakan untuk memahami kedua pendekatan tersebut adalah penggunaan koteka di wilayah Papua oleh masyarakat lokal. Kita tahu bahwa masyarakat asli Papua tidak mengenal  budaya untuk mengenakan baju sebagaimana layaknya yang digunakan di daerah lain yang sudah lebih berkembang. Terdapat konsiderasi mendasar dari budaya Papua tersebut. Salah satu alasannya mereka secara periodik membalurkan lumpur yang memiliki khasiat untuk menjaga stamina maupun imunitas tubuh mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa di wilayah Papua memang sangat rentan dengan penyakit Malaria yang bahkan sering memakan korban jiwa jika tidak tertolong dengan cepat. Dengan baluran lumpur tersebut, ternyata mampu menjadikan masyarakat asli Papua lebih resisten terhadap penyakit Malaria.

Namun demikian, Pemerintah pusat sempat menjalankan kebijakan untuk merubah budaya tersebut dengan memaksakan pemakaian baju seperti yang dikenakan oleh masyarakat di wilayah-wilayah lain di tanah air. Yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan tersebut justru menimbulkan penyakit gatal-gatal di kalangan masyarakat Papua sehingga menjadikan mereka sangat tidak nyaman. Bahkan kondisi itu semakin diperburuk karena dengan adanya penyakit gatal-gatal tersebut, justru menurunkan imunitas tubuhnya sehingga resistensi mereka terhadap penyakit Malaria pun menurun secara signifikan. Akibatnya, penduduk asli yang tadinya sangat jarang terserang penyakit Malaria malah menderita penyakit tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat asli Papua yang kemudian beralih kembali ke budaya asli mereka dalam mengenakan Koteka dan tidak mengenakan penutup dada.

Oleh karenanya, dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan, kedua pendekatan emic view dan etic view, menjadi acuan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun para stakeholder terkait. Dalam menuntaskan problem penanganan perbatasan, sangat diperlukan “strategi adaptasi” yang mengawinkan kedua pendekatan tersebut., “strategi adaptasi” ini harus mampu mengkombinasikan nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai tradisional yang berlaku di masyarakat lokal wilayah perbatasan, dengan nilai-nilai modern yang menjadi tuntutan dalam proses modernisasi masyarakat, sebagai salah satu fitur dalam era globalisasi. “Strategi adaptasi” ini nantinya diharapkan akan membantu mewujudkan competitiveness (keunggulan) dari daerah dan masyarakat lokal tersebut sehingga pembangunan secara komprehensif dapat direalisasikan, termasuk dalam pembangunan wilayah Sebatik sendiri.

“Strategi Adaptasi”di Perbatasan

Menganalisa lebih jauh tentang “strategi adaptasi” dalam konteks yang ada saat ini, maka penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) perbatasan menjadi salah satu hal mendasar yang perlu diprioritaskan. Agenda penguatan kapasitas SDM dalam “strategi adaptasi” ini akan menopang terwujudnya keunggulan dari masyarakat maupun daerah perbatasan. Berbicara lebih jauh tentang SDM ini, maka peran pendidikan menjadi sebuah titik konsentrasi yang fundamental untuk dikembangkan dan diberdayakan guna meningkatkan kualitas dari SDM perbatasan itu sendiri.

Baca Juga : Gelar Kekuatan Laut Malaysia di Perbatasan

Pendidikan menjadi pilar utama yang mampu membekali SDM perbatasan. Bahkan, melalui pendidikan, SDM perbatasan diproyeksikan untuk mampu membangun diri dan daerahnya sendiri di mana nantinya dapat mendukung proses perwujudan competitiveness yang diagendakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Untuk menuntaskan agenda pendidikan ini, ada tiga opsi yang perlu dijadikan pertimbangan, di mana di antaranya adalah pengembangan pendidikan yang berorientasi kepada emic view ataupun local wisdom yang berlaku, pengembangan pendidikan dengan mengirimkan SDM di wilayah perbatasan untuk belajar di luar negeri, serta melakukan pengkajian terhadap content pendidikan yang ada sehingga mengedepankan nilai-nilai kebangsaan ataupun jati diri nasional.

Pendidikan yang berorientasi kepada emic view, bisa dilakukan dengan mengadaptasikan budaya setempat. Kita mengenal beragam budaya lokal seperti, Marsi Pature Hutanabe di Tanah Batak dan Soposurung yang mengedepankan pendidikan. Belum lagi Pulang Basamo yang merupakan adat orang Minang untuk kembali bersama membangun daerahnya. Di samping itu ada juga Adat Bali yang menghormati Pura sebagai tempat penyembahan sehingga tidak ada infrastruktur yang boleh dibangun melebihi ketinggian Pura di sana. Sedangkan Budaya Siri yang dianut oleh masyarakat Bugis juga sangat menarik untuk dipelajari jika kita ingin menganalisa lebih jauh permasalahan di wilayah perbatasan Sebatik, di mana mayoritas masyarakat yang ada saat ini berasal dari Bugis. Pendidikan yang mengedepankan kekayaan budaya tradisional setempat yang juga menjadi wujud kearifan lokal, menjadi salah satu opsi yang dapat dikembangkan lebih jauh dalam pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan, termasuk Sebatik, yang sejalan dengan pendekatan emic view dalam konteks antropologi pertahanan.

Selain itu pengiriman masyarakat lokal untuk belajar di luar negeri juga diharapkan nantinya mampu membekali SDM di wilayah perbatasan untuk mendapatkan perspektif baru. Opsi ini merupakan media pendekatan dengan berorientasi kepada etic view, karena dengan belajar di negara lain, SDM dari wilayah perbatasan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari budaya lain termasuk nilai-nilai universal yang berlaku di dunia, khususnya dalam konteks modernisasi. Nilai-nilai universal yang modern ini diharapkan mampu dikawinkan dengan budaya lokal yang ada. Sehingga ketika kembali ke daerah asalnya, SDM perbatasan mampu meramu kombinasi pendekatan emic view dan etic view secara lebih utuh.

Dalam era globalisasi di mana satu dengan lainnya saling terhubung, kita tidak dapat menutup diri. Bahkan seharusnya, strategi yang perlu diambil dalam menghadapi globalisasi adalah bagaimana kita menciptakan peluang melalui konekvitas yang ada tersebut. Dengan memahami kedua pendekatan yang ada, baik emic view maupun etic view tersebut, maka SDM perbatasan diproyeksikan untuk mampu membangun dan mempromosikan daerahnya sehingga bisa tercipta sebuah keunggulan yang mampu menarik investasi baik secara fisik maupun dalam bentuk lainnya ke daerahnya.

Namun demikian, dengan mengirimkan SDM perbatasan belajar ke luar negeri bukan berarti tidak menimbulkan masalah. Jika SDM yang dikirimkan tidak memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi, seringkali mereka memilih untuk tetap tinggal di negara yang bersangkutan. Bahkan dalam banyak kasus, banyak dari SDM yang dikirimkan ke luar dimanfaatkan oleh negara di mana mereka belajar. Fenomena ini sangat menggejala dan dikenal dengan istilah BRAIN DRAIN. Fenomena brain drain memang menjadi salah satu fitur dari globalisasi di mana motif ekonomi menjadi pertimbangan pokok yang melatarbelakanginya.

Oleh karena itu, opsi ketiga melalui pengkajian content pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan jati diri nasional akan menjadi opsi yang tidak dapat dikesampingkan. Opsi ini melengkapi kedua opsi lainnya, di mana pengkajian dapat dilakukan dengan menggali lebih jauh nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khas dan bagian dari bangsa Indonesia. Secara historis, Indonesia memiliki nilai intrinsik yang unik dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pengkajian inilah yang nantinya akan menanamkan kecintaan SDM perbatasan terhadap bangsa, negara dan tanah air, sehingga fenomena brain drain pun dapat diatasi secara baik. Ketiga opsi pengembangan pendidikan tersebut menjadi agenda yang perlu diprioritaskan dalam penguatan kapasitas SDM perbatasan sehingga proses perwujudan keunggulan masyarakat dan daaerah perbatasan, khususnya di wilayah Sebatik, dapat diakselerasi.

Pertanyaan selanjutnya adalah SDM yang bagaimana? Secara umum, SDM yang diperlukan untuk dibangun adalah SDM Bela Negara; SDM yang berjiwa Merah-Putih dan NKRI. Secara khusus, kita memerlukan SDM yang Bela Negara tersebut dengan kapasitas human capital. Konsep Human capital dapat lebih mudah dipahami dengan membandingkan dua peristilahan yang setara, yaitu human resources dan human personnel. Warga negara di perbatasan yang sudah menjadi SDM Bela Negara yang masuk dalam kategori personnel adalah manusia yang mempunyai ukuran kinerja efisien, modus pikir dan tindakannya responsif, mengutamakan insentif fisikal dan pola kepemimpinan hirarkikal. Warga negara diperbatasan yang sudah menjadi SDM Bela Negara yang masuk dalam kategori human resources adalah SDM yang mempunyai ukuran kinerja efisien dan mampu memberikan nilai tambah pada setiap penugasan yang diberikan, modus pikir dan tindakannya adalah responsif dan aktif, mengutamakan insentif fisikal dan penghargaan serta pola kepemimpinan hirarkikal dan managerial. Warga negara di perbatasan yang sudah menjadi SDM Bela Negara yang masuk dalam kategori human capital adalah SDM yang mempunyai ukuran kinerja efisien, mampu memberikan nilai tambah dan mampu mengkreasikan nilai kepada institusinya, modus pikir dan tindaknya adalah responsif, aktif, serta pro-aktif, mengutamakan insentif kehormatan, disusul penghargaan, dan fisikal, sementara itu pola kepemimpinannya adalah entrepreneurial, managerial meski dalam institusi yang hirarkikal.

Kita memerlukan warga negara RI yang sudah menjadi SDM-SDM Bela Negara yang ber-HCM untuk menjadi ujung tombak kekuatan pertahanan nasional sekaligus sebagai pengembang potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan tersebut. SDM yang ber-HCM adalah SDM yang dengan kreatif dan inovatif mendayagunakan kondisi di kawasan perbatasan untuk kepentingan keutuhan NKRI.

SDM dan Infrastruktur

Jika kita berbicara tentang penguatan kapasitas SDM, maka kita tidak akan luput dari agenda pembangunan infrastruktur. Dengan SDM yang unggul, namun tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, maka proses pembangunan wilayah perbatasan juga tidak akan maksimal. Sebagai contoh, SDM perbatasan yang merupakan bagian dari unsur militer, tidak akan mampu melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal jika mereka tidak didukung dengan alutsista modern dan unggul.

Baca Juga : Askar Wataniah Komponen Cadangan Malaysia di perbatasan

Baik perbatasan darat, laut dan udara juga membutuhkan pembangunan dan modernisasi alutsista. Di wilayah Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan darat dan laut perlu dilengkapi dengan pos-pos pengamanan perbatasan TNI-AD yang modern serta dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih maupun sistem monitoring yang terintegrasi dengan pusat. Di samping itu, juga dibutuhkan armada-armada kapal TNI-AL yang siaga dalam waktu 1 x 24 jam dalam melakukan patroli terhadap pelanggaran batas wilayah kedaulatan negara.  Selain kebutuhan TNI-AD dan TNI-AL, kita juga perlu membangun armada udara TNI-AU sehingga bisa membantu pelaksanaan patroli udara di wilayah tersebut.

Selain modernisasi alutsista, tentu pembangunan infrastruktur publik perlu menjadi prioritas, apalagi sebagaimana yang diuraikan terdahulu bahwa dalam penanganan masalah perbatasan, kita mengedepankan pendekatan dua sisi, baik keamanan maupun kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat hiburan, pasar, maupun fasilitas lainnya perlu diintegrasikan dengan rencana pembangunan kekuatan militer di wilayah perbatasan. dan lebih detailnya semua perlu terpetakan dengan baik dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Pembangunan dengan pendekatan dua sisi tersebut, juga bisa dilihat sebagai pembangunan wilayah perbatasan yang mengedepankan aspek pertahanan militer dan nir militer. Kombinasi komponen militer dan nir militer menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan ketika kita berbicara tentang pertahanan wilayah perbatasan. Dengan adanya pemahaman yang utuh akan pentingnya membangun kedua komponen tersebut, baik militer maupun nir militer, termasuk SDM dan infrastrukturnya, diharapkan akan membantu terwujudnya pembangunan yang komprehensif di wilayah perbatasan, dalam hal ini Sebatik. Jika hal ini dapat diwujudkan akan membentuk sebuah mentalitas pertahanan yang seragam dalam memandang isu yang berkembang di wilayah perbatasan. Baik komponen militer maupun nir militer akan bersinergi dalam melakukan upaya-upaya dalam konteks pertahanan di wilayahnya.

Dengan adanya sinergitas di wilayah perbatasan, khususnya Sebatik, akan terbentuk suatu tatanan yang terintegrasi di mana komponen satu dengan yang komponen lain merasa memiliki kesamaan identitas, yaitu sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Jika kondisi ini dapat terwujud dengan baik, maka secara gradual diharapkan wilayah Sebatik dapat mengembangkan dirinya lebih jauh dan membentuk ketahanan yang lebih kuat. Bahkan dengan terbangunnya infrastruktur yang ideal di wilayah Sebatik, maka akan memperkuat kualitas SDM di wilayah tersebut melalui fasilitas modern yang ada, masyarakat di wilayah tersebut dapat menyesuaikan diri dengan pembangunan yang dijalankan di wilayah tanah air lainnya. Pertahanan berperan secara strategis dalam pemberdayaan SDM perbatasan di wilayah Sebatik tersebut karena memang pertahanan sendiri menjadi isu fundamental yang tidak dapat dipisahkan ketika kita menganalisa sebuah permasalah perbatasan.

Pembangunan kapasitas SDM perbatasan yang seiring dengan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, dalam hal ini Sebatik, maka diharapkan dapat mengarahkan proses pembangunan daerah dan masyarakat di wilayah tersebut ke arah yang lebih baik. Disparitas ekonomi yang ada dengan wilayah negara tetangga, secara bertahap dapat dieliminasi menuju kondisi yang ideal. Namun dalam proses tersebut perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM perbatasan baik sebagai obyek maupun subyek dari pembangunan wilayah perbatasan itu sendiri di mana diwujudkan melalui pilar pendidikan.

Pendidikan menjadi pilar utama yang harus dikedepankan dalam strategi adaptasi yang digunakan dalam menangani masalah perbatasan di wilayah Sebatik. Akan tetapi dalam memformulasikan strategi adaptasi ini, perlu dipahami kedua pendekatan antropologi pertahanan, baik emic view maupun etic view, sehingga dapat mengawinkan kedua pendekatan tersebut. Kombinasi kedua pendekatan tersebut, diharapkan pengembangan masyarakat di wilayah Sebatik dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya tradisional dengan nilai-nilai universal modern yang dapat membantu mewujudkan keunggulan, baik dari daerah maupun masyarakat di daerah itu sendiri.

[1][1] Tulisan ini pernah dipaparkan Focused Group Discussion (FGD) Kajian Pengelolaan Perbatasan Negara dari Aspek Pertahanan Keamanan yang diselenggarakan kerjasama Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) dengan kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan pada tanggal 12-14 Desember 2011 di Hotel Aston Bogor. Kita muat kembali karena pesannya masih actual untuk pembangunan pertahanan di perbatasan.

Leave a Reply