Blog

Pertahanan Perairan Natuna, Menjadikan Natuna Sentra Perikanan Modern

Oleh harmen batubara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kamis (6/10/2016) pagi bertolak menuju Natuna, Kepulauan Riau guna menyaksikan Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016. “Setibanya di Bandar Udara Ranai, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan Static Show Peralatan Tempur. Usai mendapat paparan, Presiden Joko Widodo langsung menuju panggung acara untuk menyaksikan Manuver Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016,[1]” Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga diagendakan meresmikan Terminal Bandar Udara Ranai. Usai peresmian, Presiden Joko Widodo beserta rombongan melanjutkan perjalanannya menuju Selat Lampa dengan menggunakan Helikopter Super Puma. “Presiden Joko Widodo akan melakukan peninjauan pembangunan Cold Storage Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT),” kata Bey.Setelah itu, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan meninjau Dermaga Apung serta Dermaga Beaching TNI AL.

Memperkuat Pertahanan Perairan Natuna

Setelah peristiwa klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna sebagai wilayah fishing tradisionalnya. Presiden Jokowi telah meningkatkan kemampuan pertahanan di perairan Natuna. Kini Natuna mempunyai Lanal Ranai di bawah komando Lantamal IV Belitung dan telah ditingkatkan dari tipe C ke tipe B. Ini berarti di sana ada penempatan kapal TNI AL di Lanal tersebut, termasuk penempatan kapal kombatan secara reguler dari Mako Armabar di Jakarta. Lanal Ranai tidak hanya sebagai pusat pengendali lalu lintas laut, tetapi juga sebagai bunker logistik dan amunisi, sebagai suplai perbekalan bagi kapal-kapal TNI AL yang berlayar di sekitar perairan tersebut. Tipe kapal yang beroperasi di sana adalah kapal yang mempunyai kemampuan deteksi dini, cepat, bersenjatakan rudal anti kapal, dan mampu melakukan peperangan udara.

Angkatan Laut Indonesia tengah menjadikan  Pangkalan Pontianak, menjadi  Pangkalan Utama TNI AL XII/Pontianak(Agustus 2015), dan akan diperkuat tiga kapal perang. Pangkalan utama TNI AL ini tergolong berada di perairan strategis dan sarat kepentingan politis internasional, yakni Laut China Selatan serta Laut Natuna. Lanud Ranai di tingkatkan tipenya dari C ke B. “Sekarang kita usulkan, Natuna itu kita bikin seperti KAPAL INDUK kita. Jadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016 yang lalu. Menjadikan Natuna bagai Kapal Induk, sudah barang tentu, Lanud Ranai harus diubah jadi tipe B Plus. Artinya Natuna harus bisa berperan jadi hangar puluhan pesawat tempur,  jadi pusat pengendali lalu lintas udara di wilayah itu, punya superior terhadap serangan udara lawan, sebagai bunker logistik dan amunisi, untuk mensuplai perbekalan bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.

Baca Juga : Pertahanan Perairan Natuna Menjaga Kedaulatan Bangsa

TNI Angkatan Udara yang akan menyiagakan empat unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas (PASKHAS), di Pulau Natuna Besar. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara Oerlikon Skyshield buatan Rheinmetall. Sistem rudal Oerlikon Skyshield merupakan sistem pertahanan udara modular termasuk meriam multirole otomatis 35 mm yang dapat menembak jatuh pesawat.  Saat ini baru pangkalan TNI AU Supadio, Halim Perdanakusuma, dan pangkalan udara Hasanuddin, yang sudah menggunakan sistem persenjataan ini. Tapi bagaimana realisasinya? Masih sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah.Saat ini rencana pembangunan hanggar tambahan baru akan disiapkan untuk menampung delapan pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur itu mencakup pesawat jet tempur Su-27, Su-30, F -16 yang hendak dibeli, dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV).

Rencananya ( sejak tahun 2012) akan ada tambahan 1 batalion Infantri dari Bukit Barisan. Markas batalion tersebut berada di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135. Saat ini di sana baru ada dua Kompi C dan D dari Batalyon 134/Raider (Batam). Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu dan tengah membangun perumahan bagi Zipur dan Marinir. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Indonesia yang luas, memerlukan system pertahanan yang kuat dan terintegrasi. Sekarang ini, kemampuan negara baru sebatas bisa membiayai personilnya saja. Dalam arti yang sebenarnya. Boleh dikatakan gelar kekuatan TNI kita itu masih bagian dari masalah. Menjadi masalah karena sarana dan prasarananya tidak bisa saling mendukung. Trimatra kita masih sebatas “wacana” sistemnya belum terintegrasi.

Natuna Juga akan Jadi Sentra Perikanan Modern

Natuna saat ini memang masih bagian dari kehidupan Nelayan tradisional sama seperti di perkampungan nelayan tradisioal lainnya di Indonesia. Mereka biasanya menghadapi kendala pemasaran bagi hasil tangkapan ikan mereka. Di Natuna juga, masalah pemasaran tersebut, memang diakui juga oleh pejabat di Pemerintah Kabupaten Natuna. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Wahyu Nugroho, selama ini para nelayan memilih mencari ikan dalam jumlah kecil saja. Sementara, untuk yang dalam jumlah besar itu hanya didominasi oleh para pengusaha saja. Menurutnya “Ini yang akan coba kita pecahkan. Masalah pemasaran ini yang menghambat perkembangan Natuna di pasar ikan nasional. Padahal, potensi di Natuna sangat tinggi. Solusi yang diharapkan bisa memecahkan soal pemasaran tersebut, kata Wahyu, ada di Selat Lampa. Di sana, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna. Tak hanya dibangun pelabuhan dengan standar internasional, di sana juga akan dibangun industri pengolahan dan pemasaran secara bersamaan. Bisa dipercaya, karena ini adalah idenya Bu Susi (Menteri KKP) yang kita tahu sangat “berpengalaman” dalam hal bisnis perikanan. Kita percaya, Bu Susi akan memberikan yang terbaik bagi nelayan Natuna. Jaminan itu ya semata-mata karena TREK RECORD beliau yang tidak terbantahkan dalam hal bisnis perikanan.

Di Selat Lampa, KKP menyediakan dana sebesar Rp300 miliar untuk menyediakan sejumlah fasilitas seperti ice flake machine (5 unit), integrated cold storage kapasitas 200 ton (1 unit) dan 3.000 ton (1 unit). Kemudian, ada juga mobile berpendingin, instalasi karantina ikan, pembangunan fasilitas bangunan darat.“Pokoknya lengkap. Selat Lampa akan jadi tempat baru untuk industri perikanan nasional. Nelayan lokal juga bisa memasarkan hasil tangkapannya ke Selat Lampa. Nanti ada perusahaan dan pengusaha yang siap menyerapnya,” itulah Idenya.

Info Lainnya : Pemberantasan Ilegal Fishing Menjaga Martabat Bangsa

Dengan fasilitas seperti itu, harapan untuk menjadikan Natuna menjadi pusat perikanan nasional dinilai secara logis bisa terwujud. Dengan demikian, stok ikan yang mencapai 1,1 juta ton per tahun di Natuna juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Besarnya potensi perikanan di Natuna harusnya bisa memberi manfaat lebih untuk perekonomian masyarakat sekitar. Namun, kenyataannya, sekarang itu tidak terjadi dan bahkan diperkirakan baru 4 persen saja atau sekitar 47.000 ton ikan per tahun yang bisa dimanfaatkan.“Dengan stok 1,1 juta ton, kita berharap bisa ambil 40 persen saja per tahun atau sekitar 400 ribu ton itu sudah sangat bagus. Tapi, sekarang baru 4 persen saja,” itulah sekedar angka-angka.Kecilnya pemanfaatan sumber daya ikan di Natuna, secara logika terjadi karena nelayan lokal terbiasa menggunakan kapal kecil berukuran 1-3 GT dan fokus di sekitar pesisir saja saat mencari ikan. Kondisi itu terjadi karena mereka terbiasa dengan keberadaan kapal ikan asing (KIA) yang biasa mengambil ikan secara ilegal di ZEE dan lagi pula kalau tangkapannya banyak, mau di pasarkan kemana?  “Jadi sekarang setelah KIA tidak ada, akhirnya pemanfaatan jadi anjlok. Harusnya memang ini dimanfaatkan oleh lokal, tapi hal itu belum atau tidak terjadi.

Ikan Kurapu dan Napoleon Jadi Primadona

Disebut primadona, karena Ikan kerapu dan napoleon bernilai jual tinggi dan memiliki pasar yang jelas di luar negeri, yakni Hong Kong dan Taiwan. Untuk kerapu, harga jualnya masih di kisaran Rp150 ribu per kilogram dan untuk napoleon, harganya sangat fantastis karena rerata dipatok Rp1,2 –Rp1,4 juta per kg. Karena bernilai jual tinggi, semua petani ikan maupun nelayan di Pulau Sedanau memilih untuk fokus pada dua jenis ikan tersebut. Mereka telah berusaha dengan berbagai cara termasuk dengan meminjam atau kredit ke perbankan agar mereka bisa membudi dayakan kedua ikan primadona tersebut. Tetapi kini mereka mendapatkan kabar bahwa ikan napoleon menjadi ikan yang dibatasi untuk diekspor. Bahkan, karena terbatasnya, ikan tersebut terancam dilarang untuk dikirim ke luar negeri seperti Hong Kong.

Setelah resmi dibatasi, para petani ikan napoleon di Sedanau mulai kelimpungan. Para pembudi daya ikan kerapu dan napoleon bersama teman-temannya sesama petani ikan mulai gelisah karena khawatir ikan-ikan yang dibesarkan tidak akan menghasilkan rupiah sepeser pun. Kegelisahan itu semakin memuncak, saat tagihan dari bank datang dari bulan ke bulan.“Hampir semua petani di sini meminjam uang ke bank. Hal itulah yang terjadi di kalangan nelayan di Natuna.

Di tengah kondisi seperti itulah. Mereka lalu melihat kini tengah dibangun pusat perikanan terpadu di Selat Lampa yang akan difokuskan untuk perikanan tangkap, SKPT Natuna mencakup juga budidaya perikanan dan rumput laut yang difokuskan di Pulau Sedanau dan Pulau Tiga. Selain itu, ada juga pariwisata yang difokuskan di Pulau Senoa.Selat Lampa akan menjadi titik utama untuk SKPT Natuna. Selain itu ada PPS Selat Lampa yang berstatus pelabuhan internasional, ada juga berbagai fasilitas lain yang skalanya tak kalah besar.Semua fasilitas tersebut, akan dibangun di atas lahan seluas 16,8 hektare. Dari total luas tersebut, saat ini sudah terbangun 5,8 ha yang terdiri dari 2,8 ha kawasan eksisting dan 3 ha kawasan baru hasil reklamasi.

Untuk saat ini, Wahyu bercerita, pembangunan difokuskan di atas lahan 3 ha hasil reklamasi. Di sana, dibangun kios BBM, gedung pengelola bersama, TPI, pusat perbaikan jaring, mesin dan genset cadangan, toilet umum, cold storage berkapasitas 200 ton, BBRO, air bersih, jalan selebar 6 meter yang menjadi jalan masuk ke dalam kompleks Selat Lampa.Semua fasilitas tersebut, ditargetkan sudah bisa digunakan pada akhir 2016 ini atau bertepatan dengan target beroperasinya Pelabuhan Selat Lampa sebagai akses keluar masuk logistik internasional. Namun, karena pembangunan masih belum tuntas, kapasitas pelabuhan saat beroperasi akhir tahun ini maksimal hanya bisa didarati kapal-kapal bertonase maksimal 200 gros ton (GT) saja.Untuk fasilitas pelabuhan bertaraf internasional yang direncanakan bisa didarati kapal berukuran maksimal 2.000 ton, Wahyu mengungkapkan, pembangunannya baru akan dilakukan pada 2017. Tentu saja, pembangunan tersebut dimulai dengan melakukan reklamasi 11 ha yang ada di dekat kawasan terbangun sekarang.

Sinergi Pusat dan Daerah

Sebagai bagian dari proyek 15 SKPT di seluruh Indonesia, keberadaan SKPT Natuna mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah. Baik Pemkab Natuna maupun induknya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), sama-sama melihat SKPT Natuna sebagai peluang emas untuk melepaskan diri dari status tertinggal menjadi maju untuk Natuna. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Raja Ariza mengatakan, meski dari pusat ada dana yang besar, namun pihaknya juga mengucurkan dana untuk SKPT Natuna. Untuk 2016 ini, dana dari Pemprov Kepri dikucurkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya mencapai Rp8,4 miliar dan akan bertambah lagi jika proyek berlanjut pada 2017.Selain dari Provinsi, Raja menyebut, ada dana dari Pemkab Natuna yang besarnya mencapai Rp18,9 miliar dan diambil dari DAK Kab Natuna sebesar Rp1,9 miliar serta dari DAK Infrastruktur Natuna sebesar Rp17 miliar.“Dengan ada fasilitas lengkap, nantinya ikan segar dari Kepri, bisa dikirim langsung ke Natuna dan diekspor ke negara tujuan. Kalau sekarang, ikan harus dikirim dulu ke Batam dan atau ke Medan baru bisa dikirim ke negara tujuan,” sebut dia.

Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan, diharapkan dengan SKPT dan berbagai fasilitasnya bisa untuk menghidupkan Natuna dimulai dari akhir tahun ini. Susi menyebut, selain dukungan finansial, pihaknya juga membuat kebijakan dengan mendatangkan kapal-kapal EKS CANTRANG yang sebelumnya beroperasi di wilayah Pantura pulau Jawa. Kedatangan kapal-kapal tersebut diharapkan bisa mempercepat proses eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan di Natuna.“Sedikitnya ada 400 kapal yang akan beroperasi di Natuna dan dibagi dua kepindahannya, tahun ini dan tahun depan,” tutur dia.

Baca Juga : Pertahanan Menjaga Poros Maritim Nusantara

Sementara itu, Plt Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengatakan, untuk mendukung pengoperasian SKPT Natuna, pihaknya juga akan mengoptimalkan nelayan lokal. Salah satunya, dengan diberi bantuan kapal sebanyak 200 unit berkapasitas 5-10 GT. Kapal-kapal tersebut akan dbagikan menjelang akhir 2016 nanti.Kepala Dinas KP Natuna Wahyu Nugroho membenarkan, pihaknya sudah mendapat kuota bantuan kapal sebanyak 200 unit dengan material fiber berkapasitas 5-10 GT. Namun, untuk tahap awal, baru 94 unit yang akan dibagikan pada Oktober mendatang.“Kami terkendala dengan calon penerima yang diharuskan berbentuk koperasi. Saat ini baru ada 5 koperasi yang sudah terverifikasi dan itu akan menerima bantuan,” tandas dia.

Dengan segala keunggulan yang sudah dimiliki sekarang, Natuna ke depan jelas sudah akan jadi lain. Menjadikan Natuna sebagai daerah terdepan di bidang perikanan yang maju dan tak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Masyarakat setempat mau tidak mau harus dikondisikan agar bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi dan sekaligus mengangkat derajat Natuna di mata nasional dan internasional. Semoga

[1] Disampaikan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam rilisnya Kamis (6/10/2016) pagi.

Leave a Reply