Blog

Pertahanan, Perompak Laut Dan Pertahanan di Perbatasan

Oleh harmen batubara

Kerja sama pengamanan kawasan, seperti patroli terkoordinasi, pertukaran informasi serta intelijen, dan adanya kerja sama penanganan kondisi darurat di wilayah perbatasan, kini sudah memperlihatkan hasilnya. Presiden Joko Widodo menyatakan empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf sudah dibebaskan. Keempat warga negara Indonesia tersebut saat ini sudah berada di tangan otoritas Filipina. “Alhamdulilah akhirnya 4 WNI yang disandera sejak 14 Maret lalu sudah dibebaskan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016). Jokowi menuturkan, pembebasan tersebut berhasil dilakukan atas kerja sama antara Indonesia dan Filipina. Termasuk hasil dari pertemuan trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Seperti kita ketahui, kerja sama terkoordinasi[1] ini menjadi bagian penting dari deklarasi yang disepakati, Kamis (5/5/2016), di Yogyakarta oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Mewakili ketiga negara adalah Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menlu Malaysia Dato’ Sri Anifah Haji Aman, Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Zulkifeli Mohd Zin, Menlu Filipina Jose Rene D Almendras, dan Kepala Staf Angkatan Laut Filipina Laksamana Madya Caesar C Taccad.

Perairan Sulu di kawasan segi tiga perbatasan yang jadi penghubung Filipina, Malaysia, dan Indonesia itu adalah jalur ekonomi strategis. Sepanjang  tahun 2015, lebih dari 100.000 kapal melintas di perairan Sulu mengangkut 55 juta metrik ton kargo, lewat lebih dari 1 juta peti kemas berukuran 20 kaki. Perairan Sulu juga menjadi perlintasan 18 juta penumpang kapal.  Jadi kalau ada gangguan di wilayah ini, maka yang kena dampaknya secara langsung adalah ke tiga negara yang bertetangga tersebut.

Kawasan Perbatasan Rawan Bajak dan Perompak Laut

Kisah di perbatasan, khususnya di laut Sulu, adalah kisah para lanun. Kisah para perompak laut secara turun temurun. Lapian dalam bukunya For Better of Worse[2] menuliskan, tahun 1600-an, situasi di sekitar kepulauan Sulu-Mindanao-Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara merupakan salah satu pusat ekonomi dan politik. Dia juga menuliskan, pada era 1700-an dan medio 1800-an, para penjelajah barat masih menyaksikan kekuatan kesultanan Sulu. Adanya tradisi memungut upeti atas kapal-kapal yang lewat di perairan Sulu memang sudah menjengkelkan para penjelajah dari barat itu. Para pengelana dari Spanyol ini malah berani menantang dan melancarkan perang tahun 1851. Sejak itulah wilayah Sulu-Mindanao menjadi panas. Perang Sulu terjadi enam kali hingga kekuasaan Spanyol berakhir tahun 1861.

Pada era tahun 1800 an Lino Miani[3] dalam buku The Sulu Arms Market – National Responses to a Regional Problem mengungkapkan, pihak Jerman dan Inggris pernah berhubungan baik dan memasok senjata bagi Kesultanan Sulu. Pada era itu sebenarnya penyelundupan senjata sudah mulai marak. Pada masa pendudukan AS, Kesultanan Sulu dan Mindanao berada dalam keadaan damai. Namun, setelah Perang Dunia II, wilayah Sulu dan Mindanao kembali memanas. Pada 1970-an, di wilayah itu mulai muncul gerakan komunis, juga para pejuang muslim hingga terbentuknya Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang dipimpin Nur Misuari yang berasal dari etnis Tausug. Saat itu, penyelundupan di kawasan tersebut juga kembali marak untuk membiayai gerakan bersenjata. Pada saat yang sama, migran dari Indonesia serta aktivis keagamaan dari Mesir dan Malaysia juga mulai masuk ke daerah itu. Profil wilayah yang penuh kekerasan dan instabilitas itulah yang kini mewarnai kehidupan di wilayah itu.

Wilayah komunitas kelompok Abu Sayyaf adalah manusia pengelana, para pelintas batas tradisional (jalur-C) antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Tradisi kehidupan seperti itu sudah ada sejak abad ke-15, persisnya ketika Kesultanan Sulu, Mangindano, Brunei, dan sejumlah kerajaan di Nusantara masih berdiri. Pada saat itu pula, praktik merompak laut juga sudah terjadi di kawasan Kepulauan Sulu. Pada zaman itu perompak laut dari Kepulauan Sulu sudah terbiasa mengirimkan armadanya hingga ke pantai utara Pulau Jawa, serta pesisir timur Kalimantan seperti di Kesultanan Berau dan Kesultanan Bulungan. Kegiatan perompak Laut atau Lanun ini bahkan sampai juga hingga ke kepulauan Natuna-Anambas dan ujung timur Selat Malaka.

Saat Amerika Serikat berada di Filipina tahun 1900-an, masyarakat Sulu dan Mindanao sempat meminta berada di bawah status khusus di bawah Amerika Serikat dan terlepas dari Filipina. Namun, usulan itu tidak pernah terwujud. Setelah Perang Dunia II, wilayah Kepulauan Sulu seperti daerah tidak bertuan. Penduduk Kepulauan Sulu didominasi etnis Tausug atau Suluk dan Samal. Hal yang khas dari perompakan laut di kawasan itu adalah kapal berikut muatan dijual terpisah di pasar gelap. Sementara itu, awak kapal dijadikan sandera untuk ditukar uang tebusan. Selain perompakan dan penyanderaan yang sudah berakar berabad-abad, di daerah antara Pantai Timur Sabah dan Kepulauan Sulu juga rawan penyelundupan senjata dan pembuatan senjata rakitan. Kemampuan mereka merakit senjata, tidak kalah dengan rakitan sejenis dari Cipacing Jawa Barat.

Memperkuat Kehadiran TNI di Perbatasan

Dikaitkan dengan dinamika ancaman sesungguhnya gelar pasukan darat TNI[4] saat ini mengandung banyak kelemahan. Gelar TNI itu adalah kelanjutan cara Kolonial yang sebenarnya tidak sesuai tetapi terpaksa dilakukan karena terbatasanya keuangan waktu itu. Karena itu, sudah saatnya dikaji ulang agar dapat lebih menjawab perubahan hakikat ancaman dan kebutuhan negara menghadapi persaingan global yang dinamis. TNI dibentuk tahun 1945, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Dalam catatan sejarah, pada saat pembentukannya, kondisi keuangan negara masih serba kekurangan. Konsep pembentukan dan penataan TNI juga belum memiliki pola yang cukup jelas. Orientasi saat itu adalah sesegera mungkin mengorganisasi tentara pejuang kemerdekaan dalam unit-unit yang lebih teratur, sebagaimana tentara reguler.

Dalam kondisi seperti itu, Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah paling logis, yakni mengambil alih seluruh persenjataan dan perlengkapan pasukan penjajah. Demikian pula seluruh barak, asrama, dan markas komando yang dibangun pemerintahan penjajah Belanda dan Jepang langsung diambil alih dan dijadikan milik pemerintah, untuk kemudian dijadikan aset TNI. Itulah mengapa pada awal keberadaan negara Indonesia, peta kekuatan militer TNI terpusat di kota-kota besar di Jawa.

Komando daerah militer (kodam) di Jawa dibangun sebagai kodam kelas I dengan jumlah pasukan sangat besar, sedangkan kodam di luar Jawa hanya kelas II dengan sedikit pasukan. Pasukan Kostrad sebagai pasukan cadangan strategis sebagian besar berlokasi di Jawa, dilatih, dilengkapi, dan dipersiapkansetiap saat dikirim ke luar Jawa, membantu pasukan setempat. Tanpa disadari, konsep operasi yang dianut benar-benar mengulangi apa yang dilakukan tentara kolonial. Tentara yang terpusat di Pulau Jawa dikirim guna menumpas pemberontakan ke daerah-daerah yang bergolak.

Konsep tersebut ternyata membutuhkan biaya sangat mahal. Kemudian ada kesan dominasi pemerintah pusat (Jawa) digunakan untuk menindas daerah (luar Jawa) dengan kekerasan. Lagipula, mental pasukan yang dikirim tidak prima, jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Faktanya, banyak tuduhan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang terus dipermasalahkan sebagai akibat dari pola operasi semacam itu.

Menurut Wiranto, berdasarkan analisis lingkungan strategis, ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) berupa invasi sangat kecil kemungkinannya. Meski demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap diwaspadai. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas berkaitan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Ancaman serius yang saat ini tengah dihadapi adalah ancaman nontradisional, yang dilakukan oleh aktor non- negara terhadap keutuhan wilayah kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya, antara lain, gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional (perompakan di laut) maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain berskala kecil maupun besar.

Kita harus mampu menetralisasi ancaman tersebut dengan memperkuat penjagaan garis perbatasan wilayah nasional.Konsep pertahanan dengan titik- titik kuat di Jawa harus mulai diubah dengan titik-titik kuat sepanjang perbatasan. Program pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan yang sedang digalakkan Presiden Joko Widodo perlu disinkronkan dengan pembangunan batalyon dan kompi-kompi unit di wilayah baru tersebut sehingga mendapatkan keuntungan ganda.

Pertama, membangun early warning system (tanggap bahaya) di sepanjang wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kedua, menjaga daerah perbatasan dari kemungkinan ancaman tradisional maupun nontradisional. Ketiga, adanya asrama tentara yang dilengkapi dengan sekolahan, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar akan mengundang kedatangan masyarakat untuk mengembangkan permukiman sepanjang perbatasan. Keempat, terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru yang akan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelima, penguasaan daerah oleh pasukan setempat akan lebih efektif dengan biaya relatif lebih murah dengan penguasaan dan pengenalan daerah yang lebih prima, tanpa tergantung dari tentara pusat. Keenam, membantu penyebaran penduduk dan dimungkinkannya pembangunan basis-basis industri baru sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketujuh, mereduksi konflik antaraparat negara di daerah perkotaan.

[1] “Bisnis” Abu Sayyaf dan Solusi Indonesia, harian kompas 9 Mei,2016

[2] Sulu-Mindanao dan Pembajakan, harian kompas 31 Maret, 2016

[3]Ibid

[4] Kaji Ulang Gelar Pasukan TNI Oleh Wiranto, Kompas 25 Februari 2016

Leave a Reply