Blog

Pertahanan, Perompak Laut di Perbatasan-Negara Jadi Tersandra

Oleh harmen batubara

Setelah para perompak laut menyandera warga WNI dan Malaysia, barulah semua pihak sadar bahwa selama ini negara kita telah alfa terhadap ancaman para perompak ini. Hal ini terlihat belum adanya kerja sama patroli kawasan perbatasan secara bersama dengan negara tetangga. Padahal kelompok Abu Sayyaf dan jajarannya itu telah mencari uang dengan jalan merampok dan menyandera sejak tahun 1990. Para ahli keamanan[1] mengatakan, sejak tahun 1990-an Abu Sayyaf telah mengumpulkan dana puluhan juta dollar dari kegiatan penculikan yang mereka lakukan. Filipina jarang mempublikasikan pembayaran uang tebusan itu, tetapi diyakini tidak ada tawanan dilepaskan tanpa uang tebusan. Mudahnya mendapat uang dengan cara menyandera akhirnya menjadi modus para perompak itu. Tidak mengherankan jika Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan tidak membayar sepeser pun uang tebusan untuk membebaskan warganya yang saat ini masih ditahan kelompok bandit Abu Sayyaf.

Sejak berdiri pada tahun 1991, jaringan kelompok militan Abu Sayyaf membangun kekuatannya melalui uang-uang tebusan yang diperoleh dari aksi-aksi penculikan. Kelompok yang berafiliasi dengan milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) itu memperoleh puluhan juta dollar AS dari sejumlah uang tebusan. Pengamat keamanan mengatakan, dengan uang tebusan tersebut, mereka dapat beli senjata, peluncur granat, kapal-kapal bertenaga besar, dan perlengkapan modern lainnya. Dengan persenjataan dan perlengkapan yang dimiliki Abu Sayyaf, militer Filipina pun terlihat semakin sulit melemahkan kelompok tersebut.

Seperti kataSidney Jones[2], pakar kontra terorisme di Jakarta.Warga Kanada, John Ridsdel (68), yang dieksekusi Abu Sayyaf dengan dipenggal kepalanya, Senin (25/4), dihargai kelompok itu dengan tebusan uang 300 juta peso atau 6,41 juta dollar AS (sekitar Rp 84,6 miliar). Harga serupa ditetapkan untuk masing-masing dari tiga sandera lain, yakni seorang warga Kanada, seorang warga Norwegia, dan seorang perempuan Filipina. Sepasang warga Jerman yang diculik dalam kapal pesiar mereka pada 2014 dibebaskan Abu Sayyaf setelah uang tebusan sebesar 5,3 juta dollar AS (Rp 69,9 miliar) dibayarkan. Lalu, pada tahun 2000, Pemerintah Libya—selaku perantara—menyerahkan uang 10 juta dollar AS (Rp 132 miliar) kepada Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 warga Eropa dan turis asal Timur Tengah.

Eksekusi warga Barat menaikkan profil Abu Sayyaf. Potensi uang tebusan yang mereka tetapkan mendorong kelompok-kelompok lain untuk memainkan peran pendukung dalam bisnis uang tebusan. ”Eksekusi John Ridsdel telah menaikkan pengaruh ASG (kelompok Abu Sayyaf),” kata Banlaoi. ”Risiko bagi para sandera lain menjadi lebih besar karena ASG membuktikan bahwa mereka tidak main gertak sambal saat menetapkan tenggat (untuk pembayaran uang tebusan).” Abu Sayyaf saat ini menahan 23 sandera, termasuk warga Jepang, Norwegia, Belanda, Malaysia, dan 14 warga Indonesia.

Menyikapi itu, aparat Filipina, baik militer maupun polisi, mengatakan tidak akan berhenti memerangi kelompok teroris itu. Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka mengatakan akan menggunakan kekuatan penuh dan hukum untuk membawa para teroris itu ke pengadilan. Setidaknya 2.000 tentara, helikopter, sejumlah artileri dan roket dikerahkan ke kawasan Patikul Sulu tempat diyakini kelompok Abu Sayyaf berkumpul. Kepada The Associated Press, militer mengatakan, pasukan telah diperintahkan untuk melaksanakan serangan tanpa membahayakan para sandera yang tersisa, termasuk mengelar serangan udara dan artileri.

Di Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada kompromi dengan penyandera. Presiden justru ingin agar penyanderaan itu segera diakhiri dan tak lagi terulang. Untuk itu, pekan ini Indonesia mengundang panglima dan menteri luar negara Malaysia dan Filipina untuk membahas persoalan tersebut di Jakarta guna memastikan pengamanan di kawasan Filipina selatan. Bisa diduga, dari pertemuan ini diharapkan bisa dilakukan langkah bersama; baik untuk penyelamatan Sandra dan juga pengamanan wilayah perbatasan yang rawan terhadap perompak laut di masa depan. Presiden ingin sandera segera dilepas, tetapi pemerintah mafhum bahwa kejadian tersebut terjadi di negara lain sehingga membutuhkan izin jika TNI ingin masuk. ”Pemerintah Filipina pun harus mendapat persetujuan dari parlemen. Ini memang sangat menyulitkan kita,” kata Presiden yang mengakui tidak mudah menyelesaikan masalah penyanderaan. Butuh waktu.

Menhadirkan TNI di Perbatasan

Bagi Indonesia sendiri. Harus diakui, untuk mengawasi wilayah laut Indonesia bukanlah hal yang mudah, meski sebenarnya tidak pula hal yang sulit. Masalahnya hal seperti itu, nyaris tidak diperhitungkan. Sebab bagaimanapun aparat kita juga tahu sebenarnya, dimana lintasan-lintasan perbatasan internasional yang rawan di sabotase, dan rawan illegal fishing. Kalau TNI kita sungguh-sungguh pasti bisa mengamankannya. Lebih lagi. Indonesia juga sudah punya pengalaman dalam upaya pembebasan Sandra semacam itu dan berhasil. Hal itu pernah dilakukan saat pasukan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasanda) kini Kopassus membebaskan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang dibajak kelompok Komando Jihad di Bandara Don Muang, Thailand pada tahun 1981. TNI juga berhasil  membebaskan sandera di perairan Somalia. Karena negara setempat memberikan izinnya.

TNI sebenarnya sudah siap melakukan upaya pembebasan; asal pemerintah Filipina memberi izin. Saat ini TNI sudah menyiapkan pasukannya di Tarakan. Demikian juga dengan “Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, sudah di sana dan sedang melakukan persiapan kegiatan latihan. Kerja sama militer antara TNI dan Filipina, sebetulnya sangat baik dan terbuka. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pasukan TNI sudah siap apabila tentara Filipina meminta bantuan Indonesia menangani perompak yang membajak dua kapal Indonesia dan menyandera 10 WNI. “Saya rasa tentara sudah siap semua tinggal tergantung sana, karena rumah orang. Kalau dia (Filipina) bilang siap kita ‘nonton saja’, kalau dia minta bantuan kita tangani,” kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa,maret,29.2016.

Mengawal Kedaulatan  Apa yang terjadi saat ini adalah adanya kekuatan TERORIS PEROMPAK BAJAK LAUT yang memanfaatkan “situasi” demi kepentingan mereka. Padahal dalam hal pertahanan, suatu saat bisa terjadi justeru kekuatan militer yang saling bertetangga saling berhadapan di perbatasan. Hal seperti itu, tentunya sudah merupakan bagian dari “ramalan pelibatan” dalam mempersiapkan “gelar kekuatan TNI” di wilayah perbatasan. Sebab jangan lupa, konflik yang paling mungkin terjadi saat ini adalah konflik yang bermula terkait persoalan perbatasan. Idealnya pertahanan Indonesia itu sangat sederhana, yakni adanya kemampuan memonitor wilayah kedaulatan RI selama 24 jam secara terus menerus; dan mempunyai kemampuan menggerakkan pasukan minimal setingkat kompi ke dua TROUBLE SPOT secara bersamaan. Sekarang ini? Kemampuan seperti itu TNI kita belum punya.

Kodam Perbatasan  Kalau kita bicara pertahanan, itu adalah porsi nya TNI. Kita sangat percaya TNI sudah mempunyai “klassifikasi” mana wilayah yang rawan, mana yang abu-abu dan mana yang aman. Kalau itu terkait Pertahanan di daerah; maka itu kita harus melihat GELAR KEKUATAN TNI., khususnya Kodam dan Kodam Perbatasan.  Untuk wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar memang telah di gelar sebanyak Pos-pos lintas batas yang terdiri dari Pos PPLB dan  Pos PLB. Untuk kemampuan monitoring wilayah perbatasan dilakukan oleh Satuan Radar. Tetapi dihadapkan dengan kenyataan yang ada, kemampuan Satuan Radar sendiri masih sangat terbatas. Demikian juga dengan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan Radar Militer dan Radar TNI dalam satu system dan koamndo atau kerja sama.

Pertahanan di Perbatasan

Wilayah perbatasan faktanya tidak atau belum termonitor dan tidak “terjaga”, dan juga tidak punya kemampuan yang seharusnya dia punya. Kodam perbatasan yang merupakan perpanjangan tangan TNI di wilayah, secara fakta tidak punya kemampuan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan; dan juga kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots di wilayah perbatasan meski sebatas setingkat regu. Setahu saya, mereka hanya diberikan kekuatan BP satu Heli. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam 155 khususnya untuk daerah yang dianggap paling rawan. Bukan untuk apa-apa, masalahnya pihak tetangga menggelar meriam 155 nya sementara Indonesia tidak punya.

Dislokasi Pos Perbatasan. “Gelar” atau “deploy” Pos Perbatasan yang terdiri dari puluhan Pos yang ada di sepanjang wilayah perbatasan. Pada mulanya sangat besar efeknya tetapi dalam perkembangannya, semua jadi paham bahwa Pos-pos batas itu hanya epektif dan mampu menjangkau wilayah disekitarnya sejauh 500 m hingga 5 km, selebihnya wilayah itu bagai tanah tidak bertuan. Ke depan seiring dengan terbukanya jalan paralel perbatasan tentu sudah akan sangat berbeda. Pos-pos ini jelas akan lebih di optimalkan kembali; baik pada kemampuan monitoring, pengawasan, dan kemampuan penindakan/pencegahan termasuk dengan jalan memanfaatkan kemampuan teknologi.

Sudah saatnya Kemhan memperhatikan gelar kekuatan pertahanan kita di perbatasan, sudah saatnya Kodam Perbatasan diberikan kekuatan Mobilisasi Udara/Laut dan kemampuan monitoring, pengawasan, patroli sampai ke penindakan. Jangan dibiarkan wilayah perbatasan tidak terjaga dan kalaupun terjaga sama sekali tidak mencerminkan penjagaan sebuah negara yang berdaulat. Hal yang sama dengan adanya Patroli bersama  daerah-daerah rawan di perbatasan. Baik di darat, laut dan udara.

[1] http://print.kompas.com/baca/2016/04/28/Jangan-Beri-Kesempatan-Teroris-Berkembang

[2] http://print.kompas.com/baca/2016/04/27/Dilema-Pasca-Eksekusi?utm_source=bacajuga

Leave a Reply