Blog

Pertahanan, Satgas Pemberantasan Ilegal Fishing Manjaga Martabat Bangsa

Oleh harmen batubara

Amanat Undang-undang

Selama ini ternyata wilayah laut kita, sudah menjadi bancaan para pihak, baik oleh asing lewat kerja sama oknum maupun lewat kerja sama perusahaan. Ironisnya ditengah riuh rendahnya penjarahan terhadap kekayaan dan kedaulatan bangsa sepertinya semua pemangku tugas seolah diam tidak berdaya melakukan sesuatu. Sementara di dalam negeri sendiri ternyata penjaga Sea and Coast Guard kita juga belum punya. Padahal UU N. 17 Tahun 2008 telah mengamanatkan Untuk pembentukannya. Tetapi sampai kini juga belum ada. Kemudian memang ada Bakamla tetapi ternyata secara UU dia hanya ditugaskan terbatas hanya untuk patroli semata tanpa kewenangan lebih lanjut.

Sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pada BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD) Pasal 276 ditemukan perintah membentuk Penjaga laut dan Pantai untuk menjamin terselanggaranya keselamatan dan keamanan dilaut.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut, maka perlu dibentuk Kesatuan Penjaga laut dan Pantai atau dalam bahasa Inggrisnya disebut SEA AND COAST GUARD, dengan pola sebagai berikut :

  1. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai atau Coast Guard akan bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui menteri Perhubungan
  2. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai atau Coast Guard memiliki kewenangan sebagai penyidik seperti bunyi pasal 278 yang berbunyi :

abakamle

(1)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277,  penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: 
a. melaksanakan  patroli laut;
b. melakukan pengejaran seketika (hotpursuit);
c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan d. melakukan penyidikan.

(2)  Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Pembentukan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai merupakan amanat dari peraturan perundangan nasional yaitu UU no 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan juga merupakan amanat peraturan perundangan internasional yaitu peraturan Internasional Maritim Organisation (IMO).

Bakamla Memang Ada Masalah

Bakamla dibentuk melalui Perpres nomor 178 tahun 2014 berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 2 Perpres nomor 178 tahun 2014 berbunyi, Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Sementara pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa Badan Keamanan Laut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Timbul pertanyaan siapa sebenarnya Menteri yang berhak untuk mengoordinasikan Bakamla ? Seperti diketahui bahwa Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dibuat untuk menjadi pedoman bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dalam membangun kelautan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah Koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman.

Perpres No 178 tahun 2014 tentang Pembentukan Bakamla adalah perintah dari Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan sehingga perpres tersebut tidak boleh bertentangan dengan dengan Undang-undang yang memerintahkannya. Dengan demikian, maka Bakamla yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertanggung jawab kepada presiden hanya dapat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan sama sekali ketentuan yang mengatur hubungan antara Bakamla dengan Menkopolhukam. Dengan demikian maka Pasal 2 Perpres 178 tahun 2014 bertentangan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi landasan pembentukan Bakamla.

Tugas Bakamla, sesuai dengan Perpres No 178, tugas Bakamla diatur pada ketentuan yang terdapat pada pasal Pasal 61 yang berbunyi :  Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan  keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam hal ini terbaca dengan sangat jelas tugas Bakamla hanya melakukan patroli. Tidak ada tugas spesifik yang hanya dapat dilakukan oleh Bakamla sehingga Bakamla menjadi penting untuk segera dibentuk.  Hal semacam inilah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar satuan yang beroperasi di laut.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau illegal fishing. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 19 Oktober lalu bertujuan untuk memberantas berbagai pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan, khususnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal yang kini sangat memprihatinkan.

Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengoptimalkanpemanfaatan personel dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, Bakamla, SKK Migas, PT Pertamina, dan institusi terkait.

Berdasarkan peraturan, Satgas berwenang untuk menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kemlu, Kemhub, TNI AL, Polri, PPATK, dan BIN.

Selain itu, Satgas juga berkompeten untuk membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan Satgas dan melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari TNI AL, Polro, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bakamla yang sudah berada di dalam Satgas.

Berdasarkan, Perpres komposisi Satgas terdiri atas Komandan Satgas yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Pelaksana Harian Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Wakil Kepala Pelaksana Harian yaitu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

SatGas Dengan Tim Gabungan

Perpres ini juga menegaskan, bahwa Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan data intelijen. “Tim Gabungan sebagaimana dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas,” bunyi Pasal 4 Ayat (3) Perpres Nomor 115 Tahun 2015 ini. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas, menurut Perpres, dibentuk Sekretariat Satgas untuk mengurus administrasi dan keuangan Satgas yang dipimpin seorang Kepala Sekretariat.

Susunan Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 ditetapkan oleh Komandan Satgas. Selain itu, Komandan Satgas dapat mengangkat Staf Khusus dan Tim Ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas. Pasal 5 Perpres Nomor 115 Tahun 2015 ini menegaskan, Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan arahan dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

“Satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” bunyi Pasal 7 Perpres ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dievaluasi oleh Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung setiap enam bulan.

Adapun pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 20 Oktober 2015.

Leave a Reply