Blog

Pertahanan, Sikap Teritorial TNI dalam Perspektif  Dikotomi Sipil-Militer

Oleh  harmen batubara

Bahwa dalam satu masa dahulu dalam prisip supremasi sipil, TNI tidak lagi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sebab tugas ini dinilai lebih pas berada di tangan polisi. Tetapi kemudian ada pula pandangan bahwa kehadiran kekuatan teritorial di desa, kecamatan hingga provinsi mengaburkan peran tentara dan polisi. Karena itu, dalam rangka supremasi sipil, kekuatan-kekuatan teritoral tersebut menurut UU seharusnya sudah tidak ada. Padahal selama ini justeru TNI besar dan mengakar dari rakyat. Sebagai negara demokrasi, sepertinya TNI sama sekali tidak lagi diperbolehkan berintegrasi dengan rakyat. Hanya saja publik saat ini pada umumnya masih melihat pentingnya kehadiran kekuatan teritorial untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di masyarakat kita sendiri ada keinginan besar dan berharap bahwa TNI itu polanya seperti militer Amerika, yang perannya hanya sebagai alat perang semata. Sementara para petinggi militer Amerika sendiri justeru sangat terkesan dengan semangat kemanunggalan TNI dan Rakyat. Dalam pandangan mereka tidak ada satu kekuatanpun yang mampu menghancurkan suatu Negara selama Militer dan rakyatnya bersatu. Seperti yang diperlihatkan oleh militer Vietnam dalam melawan kekuatan militer Amerika dalam suatu masa dahulu. Amerika memang memenangkan setiap pertempuran, tapi sama sekali tidak mampu memenangkan perangnya dengan Vietnam. Malah Amerika berikut kekuatan militernya terpaksa keluar dari Negara itu tanpa MUKA.

Dalam salah satu Talk Show berbentuk panel dengan para tokoh militer  Jenderal (purn) Mike Jackson (pemimpin pasukan Inggris saat menyerbu Irak); Jenderal (purn) Tommy Franks (pemimpin Delta Forces saat Operasi Badai Gurun); Jenderal (purn) Peter Pace (mantan Jenderal US Marine dan Kepala Staf Gabungan US) serta Mahasiswa dari Universitas Dallas.  Yang menarik adalah cara pandang ke tiga jenderal  tersebut pada TNI dan Indonesia adalah:

JEND. PETER PACE : menurutnya ”Saat ini ada 3 kekuatan besar MARINIR dunia, dan Indonesia berada pada posisi ke 3.”  “Penempatan US MARINE di Australia hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara, jangan bermimpi USA berencana menyerang Indonesia meski USA pimpinan NATO. Tidak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia.”

JEND.TOMMY FRANKS : ”Kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan semua pemimpin USA sadar siapa dibalik kedua negara Asia yang pernah terlibat konflik dgn kita”. “Indonesia adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara saat berperang melawan USA.”

JEND. MIKE JACKSON : ”Doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika.” “Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia karena jika perang terjadi BUKAN HANYA MILITERNYA YANG MAJU PERANG TAPI RAKYATNYA JUGA PASTI TURUT MEMBANTU UNTUK MENGHABISI LAWAN.” “SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat indonesia. Jadi jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia”, ungkap Jenderal Mike Jackson.

Dikotomi Sipil Militer Adalah Bencana

Memang pada zaman Orde Baru dahulu, TNI boleh dikatakan telah dikooptasi secara sempurna oleh kekuatan penguasa pada zaman itu. Sehingga TNI sudah menjadi pengawal kekuasaan Orde Baru. Praktek KKN sudah masuk begitu dalam pada gemgaman penguasa. Pada waktu itu, tidak mungkin seorang Pangdam bisa menduduki jabatannya tanpa restu orang Istana. Penulis sendiri masih ingat waktu itu, dalam masa-masa lengsernya kekuatan Orde Baru yakni saat terpilihnya Bibit Waluyo jadi Pangdam IV/Diponegoro. Seorang Panglima yang sama sekali tidak lagi memerlukan izin dari istana. Dengan kata lain, memang ada suatu masa dahulu TNI disalah gunakan dan kemudian ditinggalkan oleh Zaman. TNI dan pembinaan teritorialnya sama sekali menjadi sesuatu yang terlarang. Tapi lepas dari sisi buruk tersebut, sikap territorial itu sendiri adalah bagian strategi bangsa dalam mempertahankan negaranya.

Indonesia mulai mempunyai sikap teritorial pada tahun 1947. Sikap Teritorial dirasakan perlu ketika TNI terus terpukul karena melawan Belanda dengan strategi frontal yang sangat menguntungkan Belanda dengan keunggulan teknologinya. Para pemimpin kita belajar dari pengalaman marsekal Tito yang menghadapi tentara Jerman yang kuat, demikian pula Mao Zedong melawan tentara Jepang di Cina dalam Perang Dunia II. Pada waktu itu baik Tito maupun Mao Zedong menghadapi tentara lawan mereka dengan strategi yang mengambil manfaat dari wilayah. Dalam wilayah Yugoslavia dan Cina yang luas tentara Jerman dan Jepang di”preteli” sedikit demi sedikit dengan serangan gerilya tanpa dapat melakukan pembalasan yang sepadan. TNI kemudian beralih dari penggunaan strategi frontal ke strategi wilayah, yaitu memanfaatkan keunggulan penggunaan wilayah sambil neteli (mengurangi sedikit demi sedikit) kekuatan Belanda dengan perlawanan gerilya. Itu pula yang dilakukan Vietnam dalam merebut kemerdekaan dari Perancis dan mempertahannya kemerdekaan itu terhadap tentara AS yang begitu superior dalam teknologi. (Sikap Teritorial, Sayidiman Suryohadiprojo, Mantan Gubernur Lemhannas)

Kini kita sudah mempunyai waktu jeda, dan sedikit banyak kita bisa melihat segala sesuatunya dengan cara yang lebih fair. Karena itu ada baiknya kita mencoba mendengarkan dengan bijak apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, menurutnya dalam  membangun negara tidak ada yang namanya dikotomi atau perbedaan antara sipil dan militer.”Jika pada masa lalu kita selalu mendengar tentang dikotomi antara sipil dan militer, mari kita sadarkan bersama bahwa peringatan tersebut adalah bentuk upaya pemecah belahan para anak bangsa,” kata Mulyono dalam seminar nasional Pembinaan Teritorial di Mako Pusterad, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (23/9/2015).

Menurut Mulyono, semua elemen baik TNI maupun masyarakat harus bersatu padu bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sinergitas antara elemen bangsa dibutuhkan dalam membangun bangsa. Apalagi, dengan berbagai masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini, terutama dari segi ekonomi. “Tidak ada lagi dikotomi militer dan sipil, yang ada seluruh komponen bangsa memikul tanggung jawab bersama,” ucap dia. Mantan Pangkostrad ini mengaku, akan terus memberikan kontribusinya dalam menegakan kedaulatan dan keutuhan NKRI. “Di kondisi sekarang ini sudah waktunya kita bersatu padu untuk mencari solusi tentang semua masalah-masalah bangsa yang dihadapi saat ini”.

Leave a Reply