Batubangun Wawasan Nusantara
1. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika
Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan pada lambang negara Republik Indonesia yang keberadaannya berdasarkan PP No. 66 Tahun 1951, yang mengandung arti ‘beraneka tetapi satu’ (Ensiklopedia Umum, 1977). Semboyan tersebut, menurut Supomo, menggambarkan gagasan dasar, yaitu menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara menjadi Kesatuan-Raya (ST Munadjat D., 1982). Bila dirujuk kepada asalnya, yaitu kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada Abad XIV, ternyata semboyan tersebut merupakan seloka yang menekankan pentingnya kerukunan antarumat dari agama yang berbeda pada waktu itu, yaitu Syiwa dan Budha.
Dengan demikian, konsep Bhineka Tunggal Ika yang lengkapnya berbunyi Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharmma Mangrva, merupakan kondisi dan tujuan kehidupan yang ideal dalam lingkungan masyarakat yang serba majemuk dan multietnik.
Keberagaman atau kehidupan dalam lingkungan majemuk bersifat alami dan merupakan sumber kekayaan budaya bangsa. Setiap perwujudan mengandung ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari perwujudan yang lain; tidak mungkin satu perwujudan mengandung semua ciri yang ada karena bila hal itu terjadi, dia akan menjadi mahasempurna, padahal hanya satu yang maha sempurna, yaitu Tuhan. Sementara itu, tidak mungkin pula bila semua perwujudan atau sifat sama karena mekanisme tesis-antitesis-sintesis tidak akan terjadi, dalam arti tidak akan ada perkembangan atau kemajuan. Di dunia ini yang berlaku ialah perubahan terus-menerus mengikuti hukum evolusi (Charles Darwin) yang ditegaskan oleh Herakletos bahwa satu-satunya realitas ialah perubahan. Atas dasar pemahaman tersebut, perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya untuk memenuhi kepentingan bersama agar dapat hidup sejahtera.
Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berbagai perbedaan yang ada, seperti suku, agama, ras atau antargolongan (SARA), merupakan realita yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa. Persinggungan unsur-unsur SARA diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan masing-masing unsur yang bermanfaat bagi masing-masing pihak, baik secara individu maupun kelompok.
Selain itu, masing-masing pihak memiliki keunggulan dalam hal tertentu dari pihak yang lain sehingga dengan berinteraksi, akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Contoh aktual adalah produk budaya suatu bangsa yang dapat digemari pula oleh suku bangsa lain, yang bukan produk budayanya sendiri.
2. Konsepsi Persatuan dan Kesatuan
Persatuan ialah gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu, sedangkan kesatuan ialah keesaan, sifat tunggal, atau keseutuhan (W.J.S. Poerwadarminta, 1987). Sebutan persatuan bangsa berarti ‘gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu’. Dalam hal ini, masing-masing suku bangsa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang bersatu. Penggabungan dalam persatuan bangsa, masing-masing suku bangsa tetap memiliki ciri-ciri dan istiadat semula. Dalam persatuan bangsa, satu suku bangsa menjadi lebih besar daripada sekedar satu suku bangsa yang bersangkutan karena dia mengatasnamakan bangsa secara keseluruhan; misalnya, suku Bugis atau Batak manakala menyebutkan dirinya bangsa Indonesia, serta-merta memiliki ciri-ciri jauh lebih luas dan kompleks daripada suku Bugis atau Batak itu sendiri.
Sebutan kesatuan bangsa atau kesatuan wilayah mempunyai dua makna.
Pertama menunjukkan sikap kebersamaan dari bangsa itu sendiri. Kedua menyatakan wujud yang hanya satu dan utuh, yaitu satu bangsa yang utuh atau satu wilayah yang utuh. Sebagai contoh, kesatuan bangsa Indonesia berarti satu bangsa Indonesia dalam satu jiwa bangsa, seperti yang diputuskan dalam Kongres Pemuda pada tahun 1928, dalam keadaan utuh dan tidak boleh berkurang, baik sebagai subjek maupun objek dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Kesatuan wilayah Indonesia berarti ‘satu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke’ yang terdiri dari daratan, perairan, dan dirgantara di atasnya, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Juanda 1957, dalam keadaan utuh dan tidak boleh berkurang atau retak.
Bangsa Indonesia sama sekali tidak asing dengan konsep persatuan dan kesatuan karena di samping secara naluriah merupakan makhluk sosial, dia tidak dapat hidup menyendiri; bangsa Indonesia juga bersifat komunal. Hal ini dapat diamati dari sistem kemasyarakatan pada umumnya yang tetap mempertahankan struktur klan, marga, suku, atau daerah asal. Dalam memecahkan masalah kehidupan, hal itu tetap tergambar seperti halnya praktik gotong-royong dan penolakan terhadap praktik individualisme. Dambaan terhadap persatuan dan kesatuan sangat kental, seperti tergambar dalam falsafah bahwa sapu lidi sebagai sapu lebih bermanfaat daripada sebagai lidi yang lepas dari ikatan. Semboyan, “Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh” merupakan semboyan orisinal bangsa Indonesia.
Persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah sebagai konsep merupakan suatu kondisi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Suatu masyarakat yang didorong oleh keharusan pemenuhan kebutuhannya perlu bekerja sama atau bersatu dalam bekerja karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan. Masyarakat juga perlu bersatu agar dapat menghimpun kekuatan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Di samping itu, pencapaian suatu tujuan masyarakat dapat efektif bila dilakukan dalam satu tatanan atau suatu tata hubungan dalam masyarakat yang berada dalam satu kesatuan. Konsepsi persatuan dan kesatuan tidak saja berlaku secara nasional tetapi juga diperlukan dalam lingkup regional dan global, yang wujudnya seperti Uni Eropa, ASEAN, APEC, atau WTO.
3. Konsepsi Kebangsaan
Konsepsi kebangsaan modern baru diperkenalkan pada Abad XIX di Eropa. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah keinginan untuk bersama. Bagi Otto Bauer, bangsa adalah suatu tertib masyarakat yang muncul dari kesamaan karakter atau karena kesamaan nasib (M. Hatta dkk, 1980). Dalam pengertian modern, terbentuknya suatu bangsa tidak dibatasi oleh ras atau agama tertentu, tidak juga oleh bentuk-bentuk geografis, seperti aliran sungai, laut, atau gunung. Jadi, kebangsaan yang mencakupi keinginan untuk bersatu dalam mencapai tujuan dan/atau didukung dengan persamaan sejarah, yaitu konsep kebangsaan yang diikrarkan pada Kongres Pemuda pada tahun 1928, tergolong maju dan modern. Meskipun demikian, konsep kebangsaan dapat tergelincir menjadi chauvinisme, yaitu kebangsaan yang sempit.
Hal ini telah diantisipasi secara dini, yaitu paling tidak pada Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, tatkala Bung Karno mengatakan, ” … memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme sehingga berpaham Indonesia uber alles. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia.”
Sebagai konsep, kebangsaan merupakan mekanisme kehidupan kelompok yang terdiri atas unsur-unsur yang beragam, dengan ciri-ciri persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan kesediaan berkorban bagi kepentingan bersama.
Konsepsi kebangsaan harus terus ditumbuhkan pada masyarakat bangsa dan dikembangkan secara berstruktur, yaitu berturut-turut pada tingkat kesadarannya, kemudian menjadikannya suatu paham, dan mengaktualisasikannya dalam semangat kebangsaan (Edi Sudradjat, 1996). Konsep kebangsaan tidak dapat diterima sebagai suatu yang sudah jadi, yaitu sekedar warisan dari generasi terdahulu, tetapi harus dipupuk terus agar hidup subur karena generasi-generasi berikutnya sudah tidak memiliki ingatan kebersamaan sejarah dengan generasi sebelumnya. Setiap generasi harus mengevaluasi perkembangannya agar diketahui bila telah terjadi penyimpangan dari ciri-ciri konsep kebangsaan yang disepakati atau terjadi penyimpangan dari tujuan semula, yaitu untuk apa bangsa Indonesia dahulu dibentuk.
( Sumber : Lemhanas )
