Wilayah Pertahanan, Kebijakan Pertahanan 2012 di Wilayah Perbatasan

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2012 diarahkan untuk Percepatan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara yang Pro Kesejahteraan yang akuntabel dan terintegrasi, dengan mensinkronisasikan kebijakan pertahanan dalam  kebijakan one gate ; memantapkan pembangunan sistem pertahanan Negara dan meningkatkan kerjasama regional dan internasional; meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertahanan yang sinergi; meningkatkan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan milter dan fasilitas pendukungnya dengan mengutamakan kemampuan industri pertahanan dalam negeri; serta meningkatkan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan nirmiliter yang bersinergi dengan pertahanan militer melalui pemberdayaan wilayah pertahanan dengan peran Kementerian/Lembaga terkait.

Sasaran Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2012 terkait dengan pengembangan pertahanan wilayah adalah ; terwujudnya implementasi kerjasama pertahanan meliputi diplomasi pertahanan, dialog strategis, industri pertahanan dan logistik, kerjasama, militer dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan militer, patroli terkoordinasi, operasi bersama di perbatasan, serta pemanfaatan Indonesia Peace and Security Center (IPCS); terwujudnya sinkronasi program antar Kementerian/Lembaga dalam hal pembinaan kesadaran Bela Negara, pembangunan infrastruktur di perbatasan, penelitian dan pengembangan pertahanan, industri dan teknologi pertahanan serta pendidikan dan latihan; terlaksananya refungsionalisasi dan revitalisasi pelaksanaan tugas pokok Kementerian Pertahanan di daerah melalui Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam rangka menyinergikan program pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah dengan fokus prioritas daerah perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua.

Pertahanan Nir Militer

Bagi Indonesia, pertahanan nir militer dirasakan perlu dan sangat penting. Negara Indonesia tidak mau tergantung, dan tidak boleh ada pangkalan militer negara lain hadir di bumi Indonesia. Karena ada sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yaitu kedaulatan, dan harga diri yang tidak bisa direbut oleh kekutan asing mana pun. Di sini juga kepribadian bangsa makin penting, dan itu sebabnya pemerintah mengembangkan pertahanan militer.

Dalam kaitan tersebut, sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah untuk lebih jauh lagi meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang. Oleh sebab itu Kemhan RI, mempunyai tugas mengembangkan Bela Negara, wawasan kebangsaan, dan pendidikan Bela Negara untuk memperkuat rasa persatuan khususnya dikalangan generasi muda. Harus ada sambung rasa dari setiap generasi, harus pula dirumuskan kembali dan diisi ulang rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.

Disinilah peran instansi pemerintah lainnya untuk membangun kekuatan nir militer melalui bidang tugasnya masing-masing. Di bidang perekonomian, misalnya kalau investasi tambah banyak masuk ke dalam negeri, ekspor akan makin baik dan penerimaan negara juga akan lebih baik. Penerimaan negara yang naik dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengadaan peralatan alutsista yang lebih canggih, serta meningkatkan kesiapan TNI dan Kepolisian sebagai alat Negara. Ini siklus keterpaduan antara Polhukam, Perekonomian dan Kesra yang saling mengisi.

Perangkat sarana dan prasarana nasional merupakan pendukung utama pembangunan ekonomi nasional. Demikian juga pertahanan yang kuat akan makin memper mudah  recovery ekonomi, iklim investasi lebih secure, sehingga investor datang untuk mengerjakan berbagai proyek pembangunan di bidang perekonomian.

Pemerintah melalui Kemhan telah merancang  kebijakan pertahanan nir militer dalam rangka mensinergikan antara pembangunan kekuatan pertahanan nir militer, yang pada dasarnya membangun kekuatan masyarakat Indonesia secara ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara umum.

Perkembangan tentang kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian nasional, kemajuan pembangunan riset dan teknologi, sarana dan prasarana nasional dan lain-lain pembangunan dalam masyarakat terus di pantau Kemhan. Kondisi harus dilakukan untuk secara terukur dan terencana dapat dilakukan upaya untuk membangun kekuatan pertahanan nir militer di masa yang akan datang.

Wilayah Perbatasan

Kemhan melalui Menteri Pertahanan RI, Prof. Dr Ir. Purnomo Yusgiantoro, MA, MSc., menaruh perbahatian yang besar terhadap kondisi dan perkembangan  wilayah perbatasan NKRI dan segala permasalahannya. Kemhan bertekad mengembangkan Pertahanan di kawasan perbatasan dengan tidak selalu menghadirkan banyak polisi, tentara serta aparat sipil militer, tetapi juga dengan lebih menghadirkan kedaulatan ekonomi perbatasan ini diperlukan dana awal, supaya orang mau kesana dan menetap dan berusaha bertani, berkebun atau menjadi nelayan.

Karenanya perlu sejumlah modal untuk dikerahkan ke perbatasan. Secara umum di Indonesia Bagian Barat sudah cukup banyak kegiatan ekonomi yang bisa dangan cepat menghasilkan penerimaan negara. Namun untuk kegiatan ekonomi di perbatasan Indonesia Bagian Timur pasarnya masih kecil dan daya tariknya sedikit, sehingga harus ada komitmen dari pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Pertanian dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta kementerian dan lembaga lainnya, setidaknya untuk menghadirkan kegiatan ekonomi dalam skala kecil di wilayah tersebut. Sehingga, diharapkan bisa menarik investor untuk pembuatan jalan raya, pemasangan listrik dan industrialisasi bertahap yang mampu menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Kemhan dan TNI telah menetapkan sekitar Sembilan ribu personel dalam suatu operasi khusus di wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Jumlah tersebut, masih kurang bila dihadapkan pada kondisi wilayah demografi perbatasan yang panjang dan luas serta banyak pulau yang tidak berpenduduk. Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang tunjangan khusus bagi petugas  negara di wilayah perbatasan NKRI, termasuk petugas di pulau-pulau kecil terdepan dari wilayah negara. Berbagai fasilitas seperti asrama, air bersih, peralatan telekomunikasi, prasarana jalan, pos pengaman dan sarana angkutan lainnya telah dan akan dibangun dan disediakan bagi satuan pengamanan di perbatasan, walaupun masih dalam jumlah yang belum memadai. Diharapkan kinerja aparat pengamanan di wilayah  perbatasan akan semakin baik, sehingga dapat mengatasi berbagai kasus pelanggaran wilayah perbatasan dan pencurian hasil sumber daya alam nasional di wilayah tersebut.

Dalam rangka membangun wilayah perbatasan, para investor dan semua pihak pemangku kepentingan (stake holder) harus mendapat kepastian dan menyadari manfaat untuk membuka modal awal di wilayah perbatasan sebagai bagian dari investasi tersebut, diharapkan akan menghasilkan daya tarik bagi semua pihak untuk mau dan terlibat dalam pembangunan di wilayah tersebut.

Kemhan telah merancang konsep pembangunan  wilayah perbatasan bersama dengan Kementerian lain untuk mendorong  Badan Nasional Pengelola Perbatasn (BNPP) agar bekerja lebih keras lagi sehingga di wilayah perbatasan dapat diciptakan pusat pusat pertumbuhan ekonomi meskipun masih dalam sekala kecil.  Melalui BNPP ini Kemhan dan instansi jajaran Polhukam lainnya merealisasikan berbagai upaya untuk mengatasi masalah perbatasan, khususnya pembangunan masyarakat di wilayah tersebut. Kawasan perbatasan yang selama ini dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung perlu dipetakan ulang untuk ditata demi kepentingan pembangunan perekonomian.

Negara tetangga saat ini telah hampir selesai membangun sistem perekonomian di perbatasan dengan Indonesia yang dimulai dengan mengubah kawasan hutan  menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Pada akirnya kawasan tersebut juga menjadi kawasan hijau dengan peruntukan yang berbeda, namun mampu memberikan aspek hijau (green aspec) dalam mendukung upaya mengatasi perubahan iklim dunia (global warming). Dengan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terdepan, maka kerawanan akibat adanya kesenjangan ekonomi, kesejahteraan dan stabilitas dapat diatasi. Komitmen Kemhan dalam menjaga wilayah perbatasan harus didukung oleh semua stake holder untuk membangun wilayah perbatasan dari aspek kesejahteraan.

One Response to “Wilayah Pertahanan, Kebijakan Pertahanan 2012 di Wilayah Perbatasan”

  • harmen batubara on October 3, 2012

    Negara tetangga saat ini telah hampir selesai membangun sistem perekonomian di perbatasan dengan Indonesia yang dimulai dengan mengubah kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Pada akirnya kawasan tersebut juga menjadi kawasan hijau dengan peruntukan yang berbeda, namun mampu memberikan aspek hijau (green aspec) dalam mendukung upaya mengatasi perubahan iklim dunia (global warming). Dengan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terdepan, maka kerawanan akibat adanya kesenjangan ekonomi, kesejahteraan dan stabilitas dapat diatasi. Komitmen Kemhan dalam menjaga wilayah perbatasan harus didukung oleh semua stake holder untuk membangun wilayah perbatasan dari aspek kesejahteraan.
    harmen batubara recently posted..Wilayah Pertahanan, Kebijakan Pertahanan 2012 di Wilayah PerbatasanMy Profile

Leave a Reply