Blog

Wilayah Pertahanan, Membangun Pertahanan di Perbatasan

Oleh harmen batubara

Terkait pembangunan perbatasan, Presiden arahannya tentang cukup jelas dan sederhana. Bangunlah wilayah perbatasan lebih baik dari negara tetangga saat membangun wilayah perbatasannya. Presiden ingin perbatasan Indonesia harus lebih baik dari Malaysia, PNG, Timor leste, dan Filipina. Pernyataan itu sangat jelas. Ibarat Petunjuk Perencanaan (Juk Can) apa yang dikatakan presiden sebenarnya sudah cukup bagi para Menteri dari Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menjabarkannya. Kali ini kita mencoba melihatnya dari sisi pertahanan terkait perbatasan.

Perihal pertahanan di wilayah perbatasan ini mengemuka dengan adanya niat Bappenas dan Kemhan yang akan membangun pangkalan militer untuk menjaga wilayah perbatasan. Pangkalan dikhususkan untuk menjaga perbatasan Indonesia yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Infonya, Bappenas dan Kementerian Pertahanan tengah menggodok rancangan pangkalan itu. “Bappenas dan Kemhan mencoba untuk menyatukan tekad melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan, khususnya wilayah terdepan kita diperbatasan. Tugas yang diamanatka oleh UUD untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago seperti dilansir Antara, Jumat (10/7/2015).

Menurut Andrinof, Bappenas AKAN melakukan kajian bersama Kemenhan untuk menentukan di mana saja pangkalan dibangun. Sejauh ini, sudah ada beberapa lokasi seperti daerah Sambas, di Tanjung Datuk, Natuna atau Tarakan. “Hasil kajian nanti kita sampaikan pada Bapak Presiden Jokowi untuk diputuskan beliau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi,” ujarnya. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu setuju dengan rencana tersebut. Ryamizard yang mantan KSAD menyebut potensi ancaman kedaulatan, bangsa khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan harus jadi prioritas. Mengingat, sering menjadi obyek sengketa perbatasan beberapa negara.”Saya pernah tugas di Kalbar dahulu dan adanya pangkalan militer itu sangat tepat. Ada potensi sumber daya alam kita di Natuna juga sumber laut kita yang melimpah yang harus dijaga,” tegas Ryamizard.

Gelar Kekuatan TNI di Perbatasan

Dihadapkan dengan beratnya medan di sekitar wilayah perbatasan, ditambah lagi dengan adanya potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan, maka sangat bijak kalau sistem pertahanan NKRI terkait perbatasan di sesuaikan kembali. Tetapi sebaiknya dibuat tidak secara instan serta tidak terkait dengan “gelar pasukan TNI” yang sudah ada (eksis) serta dalam rencana. Ada dua contoh Kemhan melakukan pembangunan sarana pertahannannya di perbatasan tetapi tetapi kemudian seolah muspro tidak” bermanfaat”. Hal itu bisa dilihat di Seluas di Kalimantan Barat dan pulau Nipa di Batam. Di Seluas Kemhan membangun Gedung pertahanan di tahun 90 an, sampai sekarang sama sekali tidak difungsikan. Begitu juga di Pulau Nipah di Batam, perbatasan dengan Singapura. Pulau yang tadinya nyaris tenggelam itu direklamasi dan dibangun unntuk menempatkan Marinir di sana. Setelah sarana itu jadi serta sempat dijadikan sebagai pangkalan tetapi kemudian ditinggalkan dan kini seolah “muspro”. Dana yang nyaris Triliunan itu sama sekali tidak bermanfaat sebagaimana mestinya.
Idealnya Armada atau Koops dan Kodam diperkuat sesuai dengan perfektip ancaman riel yang ada. Di Kodam kodam perbatasan misalnya, kita melihat mereka belum ditunjang oleh Mobilitas Udara (Mobud) dan Laut yang sewajarnya.. Mereka (TNI tiga Matra) juga belum mampu melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga belum punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots berbeda di wilayah perbatasan meski itu setingkat Regu. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam 155 atau yang setara khususnya untuk daerah daerah sekitar kota-kota perbatasan yang saling berdekatan dengan Kota-kota negara tetangga. Khususnya di wilayah-wilayah strategis perbatasan seperti Natuna, Tanjung Datu atau Tarakan seperti yang akan digagas oleh Bappenas dan Kemhan tersebut.
Untuk kepentingan pertahanan wilayah baik laut, udara dan territorial dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan relative dengan negara tetangga serta untuk menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan dan pergeseran kekuatan di lokasi-lokasi tersebut; khususnya gelar meriam perbatasan 155 ( darat dan Pantai; penambahan daya dukung bandara di perbatasan seperti di Tarakan, Nunukan-Malinau-Sanggoledo dan Putu Sibau hingga punya Runway 2650 meter untuk bisa memfasilitasi kepentingan pesawat tempur. Pembangunan satu Brigade Inf di Kalimantan Utara dan Marinir di Natuna atau Tanjung Pinang dengan perkuatan Lanal serta Lanudnya. Kekeutan TNI AL juga perlu diperkuat di Kalimantan Utara untuk mengimbangi pihak tetangga yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.

Yang ingin kita katakan adalah perlunya gelar kekuatan yang berfungsi dengan baik di perbatasan sesuai dengan persepsi ancaman nyata. Sudah sering kita melihat Kemhan dalam memperkuat gelar kekuatannya selalu dibatasi karena minimnya dana yang tersedia. Kita ingin pembangunan kekuatan itu secara realistis. Jadi janganlah gelar pasukan yang dibuat itu hanya sekedarnya saja atau daripada tidak ada sama sekali. Intinya kita ingin wilayah perbatasan dan wilayah strategis disekitarnya dapat termonitor dengan baik, sehingga kalau ada kekuatan lain yang melakukan penyusupan bisa dicegah. Selanjutnya kita ingin agar negara tetangga mengetahui bahwa perbatasan itu terjaga dengan baik dan punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang perlu dilakukan. Coba kita bayangkan, sekarang ini ada sejumlah pos-pos TNI di perbatasan, yang secara teoritis sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak, karena mereka tidak diperlengkapi dengan sarana yang semestinya. Mereka hanya sekedar ada untuk sesuatu yang nyaris tidak bermakna apa-apa.

Leave a Reply